Ditemukan 7031 data
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
930 — 675
Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara:Menimbang, bahwa menurut Majelis hal yang harus dipertimbangkandalam unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara ini adalah apakahTerdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negen atau penyelenggaranegara atau tidak;Menimbang, bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri ataupenyelenggara negara ini mengandung makna alternatif atau bersifat pilihan,artinya apabila memenuhi salah satu kualifikasi saja, yaitu sebagai pegawaiHalaman 255 dari 341 Putusan
150 — 39
sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperolehTerdakwa dari tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa atas dasar faktafakta hukum yang telah diuraikan di atasdalam perkara aquo terdapat dua perhitungan kerugian negara oleh ahli, selakuauditor BPK RI, sejumlah Rp. 4.092.896.533,50 (empat miliar sembilan puluh duajuta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh tiga koma limapuluh rupiah) (Total Loss), sedangkan hasil Pemeriksaan fisik yang dilakukan olehAhli Teknik Politeknik Negen
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
212 — 151
pencabutan dan pembatalan suratsertipikat adalah sematamata wewenang Kantor Pendaftaran danPengawasan Pendaftaran Tanah, bukan wewenang PengadilanNeger.G Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 620K/Sip/Pdt/1999 tanggal 29121999 menyatakan: Bila yang digugatadalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek gugatanmenyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut,maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalahpengadilan tata usaha negara, bukan wewenang Pengadilan Negen
462 — 2300
Keluarga Besar Ikatan Alumni SMU Negen 1 Sekayu angkatan 1999 No.01/SMUN 1 Sekayu/II/2012 Tgl.4Pebruari 2012728. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab.Muba No.06/ANT/SEKRTAF05/PDPM/201 3Tgl. Januari 2013729. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab. Banyuasin No.01/SALIMAH/212 Tgl.730. Yay asan DARUL ILMI Kel.Seterio Kec.Banyuasin III No.013/DV/BANX/2012 Tgl. September2012731.
Kertapati untukbiay a Rehab Atap dan pengadaan bantuantenda BerdasatkanPerjanjian HibahNomor 900/01314/BPKAD/2013 dan Nomar 21/PENMAS VI/II/2013 tanggal 08 April2013 742.07/05/2013 02850/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Ikatan Alumni SMU Negen 1 Sekayu Kab. Musi Banyuasinuntuk biaya Pelaksanaan Temu Alumni.
Keluarga Besar Ikatan Alumni SMU Negen 1 Sekayu angkatan 1999 No.01/SMUN 1 Sekayu/II/2012 Tgl.4Pebruari 2012728. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab. Muba No.06/ANT/SEKRTAF05/PDPM/20 1 3Tgl. Januari 2013729. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah (SALIMAH) Kab. Banyuasin No.01/SALIMAH/212 Tgl.730. Yay asan DARUL ILMI Kel.Seterio Kec.Banyuasin III No.013/DVBANX/2012 Tgl. September2012731.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
Edhy Prabowo
2787 — 2273
DEDEN DENI PURNAMA untukmembelikan jam tersebut di luar negen. Saya tidak mengetahui di negaramana jam tersebut dibeli dan siapa yang melakukan pembayaran.
199 — 67
kalau menurut ahli itu gratifikasi bukan penyalahgunaanwewenang, karena begini kalau di dalam Pasal 12 B dikatakanpenyelenggara negara atau pegawai negen yang menenma gratifikasidianggap suap manakala kalau si penerima gratifikasi itu melakukanperbuatan yang bertentangan dengan jabatannya atau kedudukannyaberarti disini dia melanggar sumpah jabatannya, tetapi bukan dalam bentukpenyalahgunaan wewenang, karena dia tidak berwenang di dalam prosesitu, kalau dia masuk di dalam proses itu misalnya PPK
257 — 85
Pidana Korupsi padaHal 127 dari 587 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2014/PN SmgPengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan UndangUndang Nomor46 tahun 2009 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang berwenang mengadili, telah melakukan beberapaperbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendirisehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu, berupa perbuatanmenempatkan, mentranstfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipbkan, membavwe keluar negen
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ARFIYANTI BELINDA, SH PGL YANTI Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
116 — 101
Drs Pardinal DT Tan Kiamek, untukdinas dalam rangka Konsultasi Tentang tata cara Evaluasi ranperda APBDkementrian dalam Negen tanggal 14 September 2011 s/d 17 September2011 yang diketahui oleh an. Rahmat Realson. SH. MM bertanda Tangandan bercap Stempel Setwan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PesisirSelatan dan diketahui dari tempat Perjalanan dinas an mentri dalam negerian. Drs.
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1190 — 239
DEDEN DENI PURNAMA untukmembelikan jam tersebut di luar negen. Saya tidak mengetahui di negaramana jam tersebut dibeli dan siapa yang melakukan pembayaran.
PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
Tergugat:
1.Muhammad Noya Usman Karim
2.Muhammad Saleh Hasan
3.Nasrullah
4.Muhammad Hasan
5.Misri Yanto
6.Samsuddin
7.Muhdani
8.Amran
9.Tihang
10.Santoni
11.Hasanuddin
12.Hipni
13.Hoiri
14.Idris
15.Murni
16.Lekok Saleh
17.Sarnubi
18.Dahlan
19.Sahdani ahli waris Alm. Riduan
20.Suwardi ahli Waris Alm. Riduan
22.Hawiyah Ahli Waris Alm Muhsin
23.Dedi Harapan Ahli Waris alm Muhsin
24.Arifin Ahli Waris Alm Muhsin
25.Dewi Ahli Waris Alm Muhsin
26.Permaisuri Ahli Waris Alm. Muhsin
27.Herawati Ahli Waris Alm. Muhsin
28.Helmawati Ahli Waris Alm Muhsin
29.Yuliana Ahli Waris Alm. Muhsin
30.Mochammad Jaya Saputra, S.Sos. Kepala Adat Marga Buay Pemuka Pangeran ilir
31.PT. Bumi Madu Mandiri
32.Chairul Anom, S.H
33.Pemerintah Kabupaten Way Kanan
34.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung
35.Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI
Turut Tergugat:
Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung
407 — 1200
Hanakau, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Way Papan Lunik, Sebelah Barat berbatasan dengan Register 46 Way Hanakau, Sebelah Timur Berbatasan dengan Sungai Way Papan Balak.Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Ayat (5) Rog yang menentukan:Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukankepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah letak barang tetap tersebut,Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negerigugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negen