Koreksi negatif sebesar Rp. 693.962.418,00 atas Sales MC Local, Sales MC International, Sales CD Local, dan Sales CD InternationalMenurut TerbandingBahwa Terbanding melakukan perhitungan Penjualan/Sales (MC Local, MCInternational, CD Lokal, CD International) berdasarkan perhitungan DasarPengenaan Pajak Pertambahan Nilai Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT.Halaman 5 dari31 halaman.

Putusan Nomor 738 /B/PK/PJK/2013Bahwa menurut perhitungan Pemohon Banding , jumlah Biaya CD Sampleberdasarkan Ledger untuk periode Desember 2004 s.d. November 2005 adalahsebesar Rp.44.766.400,00;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan Harga Pokok Penjualanuntuk periode Desember 2004 s.d.

Promotion Tour ProgramBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding tersebut karenamenurut perhitungan kembali yang Pemohon Banding lakukan berdasarkanLedger Desember 2004 s.d.

NovemberBanding tidak setuju atas positifinsurance karena menurut perhitungan Pemohon2005 adalah sebesar Rp.58.050.681,00 sehingga seharusnya dilakukan koreksinegatif sebesar Rp. 1.862.714,00 (Rp.58.050.681,00 Rp.46.187.967,00);iv. Office suppliesBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi positif sebesarRp.24.947.285,00 atas office supplies karena menurut perhitungan PemohonBanding, Biaya Insurance berdasarkan Ledger Desember 2004 s.d. NovemberHalaman 14 dari31 halaman.

) Resulton Actual Expense (royalti) 5.427.569.622 5.405.828.701 21.740.921 Interest Infra Group1.618.893.7911.761 .328.288(142.434.497) Subtotal 15.563.356.994 17.913.756.937 (2.350.399.943) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, perhitungan Penghasilan (Rugi) Nettodari Luar Usaha untuk periode Desember 2004 s.d.

IPTN Nomor SKEP/1433/1PTN/36.03/IV/1987,tanggal 08 April 1987 juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989,tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT.

bulanterakhir Penggugat9 bekerja besaran gaji pokok atau base paynya sebesar Rp.4.031.250, Sehingga perhitungan .manfaat pensiun sekaligus yang seharusnyaditerima oleh Penggugat 9 adalah .2 32,30 x 2,5% x 12 x 10,672578 xRp.4.031.250, = Rp. 436.524.342,34.

Dirgantara Indonesia (Persero) Karena Mencapai Usia Pensiun(55 Tahun) dengan PhDP sebesar Rp. 952.452, (sembilan ratus lima puluh dua ribuempat ratus lima puluh dua rupiah) dan perhitungan manfaat pensiun sekaligus vers!

SKEP 1433/IPTN/036.03/IV/87, oleh karena itubesarnya Manfaat Pensiun Normal dengan menggunakan rumus MPN = MasaKerja dalam bulan dikaitkan faktor yang telah ditetapkan dalam tabel x 2,5% xGaji pokok terakhir dengan perincian sebagai berikut ... dst" ;Bahwa perhitungan pembayaran Manfaat Pensiun IPTN sangat berbeda denganperhitungan pembayaran pesangon karyawan PT.

Dirgantara Indonesia, karenapembayaran Manfaat Pensiun IPTN harus melalui perhitungan aktuaria, sehinggabasis perhitungan antara iuran dan manfaat pensiun harus menggunakan sistempenggajian yang sama ;Bahwa Perhitungan Manfaat Pensiun peserta Dana Pensiun IPTN telahditetapkan oleh peraturan Menteri Keuangan dimana untuk pembayaran ParaTermohon Kasasi (d/h Para Penggugat) menggunakan KEP/05/030.02/IPTN/HRO000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN,dimana di dalam Pasal 1 ayat

VII/19/2013Bea Masuk2011bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor : KEP49/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan NotaHasil Penelitian Ulang Nomor : 22/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP49/WBC.03/2012 tanggal 13 April2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang

Yang Diekspor OlehPemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : 22/WBC.03/BD.02/2012tanggal 27 Februari 2012;bahwa atas tagihan sesuai dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP49/WBC.03/2012tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PemohonBanding tertanggal 13 April 2012, telah dilunasi pada tanggal 01 Juni 2012;bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk permohonan banding inidikarenakan adanya kealpaan dan kurangnya

Pasal 35 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak junctoPasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006bahwa Surat Banding Nomor : 005/TAXJHS/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP49/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Oleh Pemohon Banding berdasarkan Nota Hasil Penelitian

Ulang Nomor :22/WBC.03/BD.02/2012 tanggal 27 Februari 2012;bahwa wewenang Terbanding untuk menetapkan kembali perhitungan bea keluar diaturdalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan BeaKeluar terhadap Barang Ekspor menyatakan Direktur Jenderal dapat menetapkan kembaliperhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggalPemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean;bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah

Pasal 36 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakbahwa Surat Banding Nomor : 005/TAXJHS/09/2012 tanggal 25 September 2012,menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP49/WBC.03/2012tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas BarangYang Diekspor Pemohon Banding;bahwa Surat Banding Nomor : 005/TAXJHS/09/2012 tanggal 25 September 2012,memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimanadimaksud

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

3

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

4

1 (satu) bundel Nota Perhitungan Pajak Total Jumlah Rp 739.737.634,00 (Triwulan III Tahun 2017)

5

1 (satu) bundel SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) dari BPPRD Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

6

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

7

1 (satu) bundel Nota Perhitungan Pajak Jumlah Total Rp 423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

423.000.269,00 (Triwulan IV Tahun 2017)

9

1 (satu) bundel Tanda Registrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

10

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

11

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Pajak Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

12

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Total Rp 353.532.742,00 (Triwulan I Tahun 2018)

13

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 544.728.653,00 (Triwulan II Tahun 2018)

14

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Pembayaran Jumlah Total Rp 544.728.653,00 (Triwulan II Tahun 2018)

16

1 (satu) bundel Tanda Bukti Pembayaran Jumlah Total Rp 569.902.044,00 (Triwulan III Tahun 2018)

17

1 (satu) bundel SKPD (Surat Ketetapan Pajak) Jumlah Total Rp 569.902.044,00 (Triwulan III Tahun 2018)

18

1 (satu) bundel Nota Perhitungan

Mengurangkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPhBadan Nomor : 00008/206/09/609/11 tanggal 30 Maret 2011 Tahun Pajak2009 atas nama Pemohon Banding;dengan rincian perhitungan sbb: Ditambah /Uraian Semula (Rp) (Dikurangi) Menjadi (Rp)(Rp)Penghasilan Neto 570.132.189 570.132.189Kompensasi Kerugian Penghasilan Kena Pajak 570.132.189 570.132.189PPh Terutang 79.818.506 79.818.506Kredit Pajak 2.928.880 39.848.161 42.777.041PPh Kurang (Lebih) Bayar 79.889.626 (39.848.161) 37.041.465Sanksi

benchmark Jasa KateringGross Profit Margin sebesar 26,59%;Gross Profit Margin : 2.144.160.170 x 26.59% 570.132.189HPP > 2.144.160.170 570.132.189 1.574.027.981b) Bahwa perhitungan tersebut dilakukan karena Pemohon Banding tidakmenyerahkan seluruh dokumen catatan pembukuan meski telahdisampaikan surat peringatan dan surat peringatan II;c) Bahwa berkenaan dokumen yang tidak diserahkan oleh PemohonBanding pada saat pemeriksaan berkaitan dengan UndangUndang KUPNo. 6 Tahun 1883 s.t.d.td.

didasarkan kepada PPM (PretaxProfit Margin) yang besarnya 10,22% = 219.133.169,00;Bahwa Pemohon Banding memohon pertimbangan apakah dapatmerubah rasio benchmark PPM menjadi rasio benchmark NPMkarena pada waktu itu Pemohon Banding masih belum memahamipenggunaan rasio benchmark;> Perhitungan Koreksi HPP yang diajukan banding menurut MajelisHakim Pengadilan Pajak, sebagai berikut:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis dalam persidangan diketahui bahwa :koreksi HPP yang masih sengketa adalah :cfm.

Bahwa faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan keberatansebagaimana yang telah diungkapkan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) antara lain:Bahwa pemeriksa mendapatkan nilai HPP sebesar Rp. 1.574.027.981,00dari perhitungan benchmark Jasa Katering Gross Profit Margin sebesar26,59%;Gross ProfitMargin : 2.144.160.170 x 26.59% 570.132.189HPP :2.144.160.170 570.132.189 1.574.027.981Bahwa perhitungan tersebut dilakukan karena Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidak

Bahwa perhitungan benchmark Jasa Katering Gross Profit Marginsebesar 26,59% yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak dapat meyakini pembukuan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) UUKUP disebabkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tidak menyerahkan seluruh dokumen catatan pembukuan meskitelah disampaikan surat peringatan dan surat peringatan II;i.

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMB3.

(satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03, NomorTPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, Kecamatan Batuley,Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.c. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.4.1 (satu) Buah Kotak Pemilihan

DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK,Kecamatan Batuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa DisegelBerisikan:a. 196 (seratus sembilah puluh enam) surat Suara DPRD Provinsi.b. 6 (enam) Lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1DPRD Provinsi.c. 18 (delapan belas) lembar Catatan Hasil Perhitungan Suara CalonAnggota DPRD Provinsi, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1.PlanoDPRD Provinsi.5. 1 (satu

Batuley,Kab/Kota Provinsi Maluku, tanpa disegel berisikan:a. 193 (seratus sembilan puluh tiga) surat Suara DPR RI.b. 6 (enam) lembar sertifikat hasil perhitungan suara calon anggotaDPR Pemilihnan Umum 2019, Model C1DPR.c. 18 (delapan belas) lembar catatan hasil perhitungan suara calonAnggota DPR, Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1 PlanoDPR.3. 1 (Satu) Buah Kota Pemilihan DPD tahun 2019 Nomor Kotak 03,Nomor TPS 1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK, KecamatanBatuley, Kab/Kota, Provinsi Maluku, Tanpa

disegel berisikan:a. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) surat Suara DPD.b. 4 (empat) lembar Sertifikat Hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1DPD.Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/21019/PT AMBc. 5 (lima) lembar catatan hasil Perhitungan Suara calonperseorangan anggota DPD, Pemilihan Umum Tahun 2019, ModelC1 PlanoDPD.. 1 (satu) Buah Kotak Pemilihan DPRD Provinsi Tahun 2019 NomorKotak 04, Nomor TPS1, Nama PPS Desa Batuley, Nama PPK

sebagai berikut :bahwa perhitungan Pembelian cfm.

Pemeriksa adalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa Terbanding mendasarkan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksiomset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilai pembelian, dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Koreksi gross up pembelian 19.775.295.999Koreksi penyerahan PPN yang berasal dari sampel

Oleh karena itu, Pemohon Banding meminta agar Terbandingmenyampaikan PIB atas transaksi tersebut untuk dapat diteliti lebih lanjut, namun sampaipersidangan berakhir Terbanding tidak menyampaikan PIB atas ke15 transaksi tersebut;bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas maka perhitungan Pembelian cfm.

Majelisadalah sebagai berikut:bahwa atas selisih pembelian yang belum dilaporkan tersebut setelah dikurangi dengan persediaanakhir oleh Terbanding dikoreksi sebagai penjualan dengan perhitungan sebagai berikut :bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis koreksi atas DasarPengenaan Pajak PPN berdasarkan koreksi omset di PPh Badan yang berasal dari grossup nilaipembelian adalah sebagai berikut :bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan

Koreksi yang dipertahankan menurut perhitungan Majelis Rp 663.989.486.00Dasar Pengenaan Pajak cfm Majelis Rp 9.958.991.776,00bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa pajak masukan yang dapatdiperhitungkan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecualibahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasaPasal 80 ayat

BBNKB)/Pajak KendaraanBermotor (PKB) Tahun 2010 sebesar Rp.202.431.035,00;bahwa Terbanding telah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor sebesarRp539.648.121,00, termasuk di dalamnya denda administrasi sebesar Rp 113.775.035,00dengan persentase 26.7% dalam surat Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/Pajak Kendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar Nomor: 973/263/PendaII/2010tertanggal 10 Juli 2010, pengenaan denda administrasi ini tidak Pemohon Banding ketahuibagaimana perhitungannya;bahwa perhitungan

Dermaga Perkasa Pratama dengan pajak sebesarRp11.082.000,00 dan ada kelebihan pembayaran PKB Tahun 2009 sebesarRp77.574.000,00 serta adanya perhitungan denda oleh Terbanding yang tidak sesuaiketentuan;bahwa menurut Pemohon Banding pembayaran terakhir Pajak Kendaraan Bermotordilakukan Pemohon Banding sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah Tahun 2009 adalahtanggal 26 Agustus 2009, sehingga jatuh tempo pembayaran PKB Tahun 20102011adalah tanggal 26 Agustus 2010 dan pembayaran dilakukan oleh Pemohon Bandingtanggal

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Setiap Wajib Pajakmembayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendirioleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam ayat(3) diatur bahwa Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkanpenetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yangdipersamakan, dalam ayat (4) ditegaskan Dokumen lain yang dipersamakansebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan

;bahwa Majelis berpendapat sesuai dokumen yang disampaikan dalam persidangan,Terbanding telah menyampaikan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun20102011 kepada Pemohon Banding dengan surat Nomor: 973/263/PendaII/2010tanggal 10 Juli 2010 tentang Penetapan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor/PajakKendaraan Bermotor Kendaraan Alat Berat/Besar (Pertama), yang melampirkanperhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 135 unit termasuk dendanya dengantotal jumlah pajak yang harus dibayar Pemohon Banding

sebesarRp539.648.121,00;bahwa menurut Majelis perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang disampaikanTerbanding dengan surat tersebut merupakan Nota Perhitungan sebagaimana dimaksudPasal 96 ayat (4) Undangundang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana NotaPerhitungan termasuk pengertian dokumen lain yang dipersamakan dengan SuratKetetapan Pajak Daerah, dengan demikian dalil Pemohon Banding yang menyatakan tidakpernah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah tidak benar;bahwa menurut Majelis

Majelis berpendapat bahwa sepanjang dalam proseskeberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yang dilakukanpada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harusdiikuti oleh Terbanding pada proses keberatan maka apa yang dilakukanoleh Terbanding pada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidakdapat dinyatakan menyalahi aturan perpajakan yang berlaku;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses

perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 samasama menyatakan Pajak Masuk PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak April 2004 adalah sebesarRp97.895.876,00;Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setalah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhtiungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpedapat bahwa perhitungan PPN menurutTerbanding

Putusan Nomor 1210/B/PK/PJK/2015Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan;Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau FUNDAMENTAL bukan alpa tetapi culva sehinggatidak ada kepastian hukum antara pemeriksa dengan peneliti baikterhadap dasar penetapan maupun dasar perhitungan;Pemeriksa atau fungsional dalam melakukan koreksi menghitung

mengkoreksi tidak berdasarkan buktibuktiautentik serta dasar hukum yang digunakan tidak sesuai dengankewenangan sebagai pemeriksan dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar;Peneliti/penelaah dalam melakukan penelitian menghitung PPN yangmasih harus dibayar pada surat keputusan keberatan adalah atas pajakmasukan SPT PPN Pemohon Banding karena peneliti/oenelaahmengkoreksi tidak sesuai dengan dasar hukum dalam menghitung PPNyang masih harus dibayar;Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan

(tatacara menghitung) antara pemeriksa/fungsional dengan peneliti/penelaahterdapat perbedaan/tidak konsisten dalam menghitung PPN yang masihharus dibayar.Sehingga produk hukum penerbitan Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan sekaligusdasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bading perhitungan PPNMasa Pajak April 2004 sesuai Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002adalah

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupaUang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat(4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugat, denganrincian sebagai berikut:Uang Pesangon 9 xRp3.806.358,00 x 2 = Rp68.514.444 00;Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00 = Rp15.225.432,00

Nomor 346 K/Pdt.SusPHI/2021sekaligus sebesar Rp30.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:10 Bulan x Rp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enampuluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hariketerlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;7.

Nomor 346 K/Pdt.SusPHI/2021Kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 %sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah Penggugatsebesar Rp3.806.358,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut: Uang Pesangon 9 x Rp.3.806.358,00 x 2 = Rp68.514.444 00; Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp3.806.358,00 = Rp15.225.432,00; Uang Penggantian Hak 15% x Rp83.739.876,00 = Ro12.560.981 00+:Jumlah = Rp96.300.857,00;Total

Tergugat) juga membayar upah prosespenyelesaian kepada Penggugat yaitu selama 10 (sepuluh) bulan gajipokok Penggugat terhitung sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulanJanuari 2020, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 10 bulan xRp3.806.358,00 = Rp30.063.580,00 (tiga puluh juta enam puluh tiga ribulima ratus delapan puluh rupiah);Diperbaiki menjadi sebagai berikut: 10 bulan x 3.806.358,00 =38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapan juta enam puluh tiga ribulima ratus delapan puluh rupiah

menjadi sebagai berikut:Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses PenyelesaianPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaituselama 10 (sepuluh) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulanMaret 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 secara tunai dansekaligus sebesar Rp38.063.580,00 dengan rincian perhitungan sebagaiberikut:10 bulan x 3.806.358,00 = 38.063.580,00 (terbilang: tiga puluh delapanjuta enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);Halaman 6 dari 12 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:- Uang Pesangon: 7 x Rp2.586.000,00 = Rp18.102.000,00- Uang Penghargaan: 3 x Rp2.586.000,00 = Rp 7.758.000,00- Uang Penggantian Hak:15% x Rp25.860.000,00= Rp 3.879.000,00 +Jumlah = Rp29.739.000,00(dua puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TITIEK MARYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahanan;

Menetapkan barang bukti yang berupa:

• 1 (satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI;
• 1 (satu) Eksampel Hasil Perhitungan

Menetapkan agar barang bukti : 1 (satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI; 1(sSatu) Eksampel Hasil Perhitungan Audit Internal Toko YANANTA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

.50.000.000,(lima puluh juta rupiah) ; Bahwa Perbuatan Terdakwa lakukan sebanyak 8 kali sejak bulan Agustustahun 2019; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalampersidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa; Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikandihadapan Penyidik dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI;2. 1 (satu) Eksampel Hasil Perhitungan

Menetapkan barang bukti yang berupa: 1(satu) Exampler Rekening Koran atas nama TITIK MARIYATI; 1(satu) Eksampel Hasil Perhitungan Audit Internal Toko YANANTA.Tetap terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, olehkami, Moch.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, sebesar : Rp. 384.146.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perhitungan dan perincian, sebagai berikut ;--------------------------------------------------------------------------------------------------Penggugat I : Kurniawan Halim Penggugat II : Sanjaya Susanto Penggugat III : Yo Hadi

Cukai terhadap tagihan tentangPenetapan Perhitungan Bea Keluar dengan No.

Terdapatperubahan harga ekspor Mineral Logam didasarkan atas ditetapkannyaKMK No. 754/KM.4/2013 Perubahan Atas KMK No. 564/KM.4/2013Penetapan Harga Ekspor Untuk Perhitungan Bea Keluar.

S1420/WBC.09.KPP.MP.04/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 yangisinya menyebutkan bahwa keberatan mengenai perhitungan bea keluardiajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam waktu palinglama 60 hari sejak tanggal penetapan dan harus menyerahkan jaminansebesar tagihan yang harus dibayar sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 1 PMKNo. 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar yangmenyebutkan :Eksportir yang berkeberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukaimengenai perhitungan Bea Keluar dan / atau

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka Majelis HakimPengadilan Negeri Cilacap telah tepat dalam memberikan putusan yangmenyatakan bahwa Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) Nomor: SPPBK007/WBC.09/KPP.MP.0404/2013 tertanggal 24 April 2013 adalahtidak sah dan tidak mengikat bagi Terbanding / semula Penggugat ;3.

Bahwa, keberatan terhadap penetapan perhitungan Bea keluar oleh KantorPelayanan Bea dan Cukai Cilacap adalah merupakan sengketa pajak yangmenjadi wewenang Pengadilan Pajak ;2.

Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakanyang berlaku yang menjadi tanggungan Petambak Plasma.b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan FasiitasPinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan).c.

Penggugattelah melakukan Perhitungan Nilai Tambak terhadap asset Para Tergugatsampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2016.Adapun perhitungan atas Harga NilaiJualUnitTambak adalah: NilaiPerhitungan Unit Tambak Depresiasi, sedangkan Nilai Perhitungan UnitTambak adalah Harga Perolehan Awal Unit Tambak + Penambahan AssetUnit Tambak + Inflasi.TABEL IlPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT NilaiAwal PENAMBAH 1 4) ici acy nine NILAI etPARA PKS AN ASSET idalans tambak DEPRESIA

Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal Pasal11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel Ill di bawahini:TABEL IllPERHITUNGAN NILA TAMBAK PARA TERGUGATNitai Awar PENAMBAHA NILAI Warren.

Hal iniPENGGUGAT tuangkan dalam TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat dan TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat.Isi Perjanjian aquo inilah yang menyebabkan kondusifitas PARATERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidak pernahselesai hingga 16 (enam belas) tahun.

Sehingga PARA TERGUGAT menolakseluruh perhitungan pada TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat, TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat, TABEL Illtentang Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat, TABEL WV tentang NilaiTotal Hutang Para Tergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang ParaTergugat.

Bahwa, Tergugat dan Tergugat Il Konpensi menyangkal dalildalil yangdidalilkan para Penggugat Konpensi dalam pada posita gugatan point 9, yangpada intinya sebagai berikut :YaleBahwa menurut para Penggugat Konpensi Hasil Akhir Perhitungan SuratSuara tidak sesuai dengan data dari setiap TPS oleh karana terdapatselisin 14 suara pada jumlah yang menggunakan hak pilih berdasarkanDPT yakni 5.746, pada perhitungan suara jumlah suara sah dan tidaksyah 5. 732, yang menurut para Penggugat Konpensi karena adanyapelanggaran

Bukti T.I/T.IL17);Berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Perhitungan SuaraPILKADES 2013 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 6 September2013 berikut Lampiran Rekapitulasi WHasil Perhitungan SuaraPILKADES Bojong Periode Tahun 20132019 yang ditanda tanganioleh para saksi yang sah utusan para Calon Kerpala Desa darimasingmasing Calon Kepala Desa Nomor Urut ; 1, 2, 4 dan 5, (Vide.Bukti T.V/T.1I.18);Berdasarkan Pernyataan Para Calon Kepala Desa setelah selesaiPemilinan Calon Kepala Desa, yang dibuat

Bukti Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suaramasingmasing TPS 1, 2, 3 dan 4 yang dibuat pada tanggal 5September 2013, dan Surat Kuasa Menyaksiakan PemungutanSuara/ Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dari masingmasing Calon Kepala Desa.2.

suara dalam pemilihanKepala Desa Bojong Kec.KarangTengah Kab.Cianjur, diberi tanda TITII11.a;Foto copy Surat klarifikasi dari ppkd, diberi tanda TVTII11.b;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan/perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Agus Ahmad Syahid.SH, diberi tandaTVTII12;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Andi Suhendi, diberi tanda TITII13.a;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara

danpenandatanganan berita acara calon Nunung, diberi tanda TVTII13.b;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Dadang Wahyudin, diberi tanda TITIl13.c;Foto copy Surat kuasa menyaksikan pemungutan /perhitungan suara danpenandatanganan berita acara calon Djarnuji, diberi tanda TVTII13.d;Foto copy Berita Acara penetapan (DPT) pilkades tahun 2013, diberi tandaTVTII13.e;Foto copy Berita Acara penetapan daftar pemilih tambahan menjadi daftarpemilih

Asuransi Jiwas Raya nomor 895.SMURC.JHT.062012 perihal penjelasan tentang kerjasama dengan PerumDamrie P8A, Surat perhitungan JHT karyawan PERUM DAMRI berdasarkanaddendum perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2012, tertanggal 5 Juni2015, atas nama Tjutju Setiawan.e P8B, Surat perhitungan JHT karyawan PERUM DAMRI berdasarkanaddendum perjanjian kerja bersama (PKB) tahun 2012, tertanggal 5 Juni2015, atas nama Ujang Sopandi.e P9, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 260.K/Pdt.Sus/200

Perhitungan Jaminan Hari Tua ( Pesangon) KaryawanPerum Damri Berdasarkan Adendum Perianiian Keria Bersama(PKB) Tahun 2012 2014 Sebab Pemberhentian Batas Usia AtasNama Ujang Sopandi.e Bukti T3. Perhitungan Jaminan Hari Tua f Pesangon ) KaryawanPerum Damri Berdasarkan Adendum Perjanjian Keria Bersama(PKB) tahun 20122014 Sebab Pemberhentian Batas Usia AtasNama Tiutiu Setiawan.e Bukti T4. Surat Nomor 314/KP.603/GM2014 Tertanggal 22 Oktober2014.e Bukti T5.

Adendum Perjanjian KerjaBersama (PKB) tahun 20122014.30e Bahwa adanya perubahan dalam adendum Perjanjian Kerja Bersamatahun 2012 2014 telah disetujui oleh Para Anggota serikat pekerja.e Bahwa perhitungan pesangon para Penggugat berdasarkan KetentuanAdendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2012 2014 lebih rendah dariketentuan undangundang No. 13 tahun 2003e Bahwa perhitungan pesangon berdasarkan Ketentuan Adendum Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 20122014 tidak selamanya lebihrendah dari ketentuan

Perhitungan sebagaimana butir 1 huruf a tersebutdiberlakukan terhitung mulai tanggal 01 Desember 1992, c.

.49.220.800, (empat puluhsembilan juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) (buktiP8A= buktiT3) menurut perhitungan PERUM DAMRI dan menurut perhitungan Undangundang No. 13 Tahun 2003 untuk Ujang Sopandi sebesar Rp. 57.500.000,(lima puluh juta juta lima ratus ribu rupiah) masih kurang Rp. 1.594.978, (satujuta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapanrupiah) untuk Tjujtju Setiawan sebesar Rp. 59.800.000, (lima puluh sembilanjuta delapan ratus ribu rupiah) masih

Pemeriksa 30.072.891,28 kgPemakaian Bahan Baku cf Pemohon Banding pada saat pemeriksaan 30.006.215,95 kgPemakaian Bahan Baku cfm Perhitungan Produksi Pemohon Banding 31.006.788,61 kgPemakaian bahan Baku cfm.

Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) adalah prosentasepenambahan air dalam perhitungan analisa produksi yangdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) pada saat keberatan dengan mengikutipola perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Data Keterangan tanggal 29 Maret 2011 adalah dataprosentase penambahan air yang diberikan pada saatpenjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) di Kanwil DJP Jakarta Khusus;Halaman 17 dari 30 halaman

TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kesatu sebanyak 63.512.278.00 Kg/ Lt; Total produksi cfm perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Ratarata BOM sebanyak 62.985.156.00 Kg / Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Aktual sebanyak 63.149.490.00 Kg/Lt;* Total produksi cfm. perhitungan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)Data Filling sebanyak 63.156.884.00 Kg/Lt;Halaman 23 dari 30 halaman.

Bahwa terkait dengan dengan pendapat Majelis Hakim dalam amarputusannya pada halaman 46 dan 47 yang menyatakan bahwa:.. perhitungan pengujian atas kebenaran penjualan denganmelakukan pendekatan produksi adalah sudah tepat, namundemikian hasil perhitungan dengan melakukan pendekatan produksitersebut baru merupakan indikasi bahwa ada sesuatu yang salahdalam menilai kewajaran peredaran usaha, sehingga hasilnyadigunakan sebagai pertimbangan untuk memperluas cakupanpemeriksaan sampai Terbanding mendapatkan

Lion Wings,NPWP 01.061.915.3.052.000, beralamat di Jalan Inspeksi Cakung DrainTimur No.1, Cakung Barat, Jakarta Timur, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 menjadi sebagaimana tersebutdi atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 27 dari 30 halaman.

222222 on nn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn n nnn nnn nn nn nnn neem ences ne neeBahwa adalah amat keliru pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Makassar Nomor: 47/PenDis/2017/ PTUN.Mks, tanggal 03 Juli 2017,pada penetapannya tersebut yang menyatakan:Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalahperihal perhitungan tagihan susulan biaya pemakaian listrik oleh Penggugatselaku Pelanggan pemakaian listrik PLN, dengan demikian perbuatan antaraPenggugat dan Tergugat berada

Dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a, dinyatakan:Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata,umpamanya keputusan yang menyangkut masalah jual beli yang dilakukanantara instansi pemerintah dan perseorangan yang didasarkan padaketentuan hukum perdata;Apakah surat keputusan Terlawan yakni perhitungan tagihan susulanditerbitkan dan dibuat oleh Terlawan berdasarkan ketentuan hukum perdata,yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Pemakaian Aliran Listrik PLNatau berdasarkan ketentuan

Surat Keputusan Objek sengketa berupa perhitungan tagihan susulan dibuatdan diterbitkan oleh Terlawan berdasarkan Berita Acara PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ;Berita Acara Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) adalahmerupakan Lampiran 4.2a Keputusan Direksi PT.

Pada judul surat keputusan objek sengketa, secara limitatif hanyadinyatakan: Perhitungan Tagihan Susulan dan bukan Perhitungan Tagihansusulan biaya Pemakaian Listrik. Dalam surat keputusan objek sengketa secara limitatif dinyatakan:Perhitungan Tagihan Susalan Berdasarkan Berita Acara PenertibanPemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dan bukan berdasarkan PerjanjianPemakaian Aliran Listrik PLN antara Pelawan/Penggugat denganTerlawan/Tergugat.

Jika dianalisa berdasarkan fakta terhadap surat tagihan listik, sangatberbeda pihak yang menerbitkan tagihan berdasarkan tunggakanpembayaran tagihan listrik bulanan dan pihak yang menerbitkan suratkeputusan objek sengketa) 222222 non nen nnn nn nnn n ennHalaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 47/PLW/2017/PTUN.Mks.Pada surat keputusan objek sengketa berupa Perhitungan Tagihan Susulanditerbitkan oleh pimpinan tertinggi PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselbar,Area.

Rp.10.000.000, (Sepuluh jutsrupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000,: (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;e Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwatidak juga melakukan pembayaran rental kepada pihak PTDiva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti ataskerugiannyae Bahwa

, (Sepuluh juts rupiah) perbulan dan setelah beberapa hari terdakwa pun menyewakan kepada pihaklain dengan perhitungan Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) atausekitar Rp. 18.000.000, (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;e Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwa tidak jugamelakukan pembayaran rentalkepada pihak PT Diva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti atas kerugiannyae Bahwa akibat dari

Rp.10.000.000, (Sepuluh jutsrupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000,: (delapan belas juta rupiah) unutk jangkwa waktuyang belum ditentukan ;Bahwa seanjutnya sekitar 3 (tiga) bulan be~alan terdakwatidak juga melakukan pembayaran rental kepada pihak PTDiva Servis hingga akhirnya saksi pun melaporkan haltersebut kepada polsek pacet dan menindaktanjuti ataskerugiannyae Bahwa

Pol B 7446 11 Atasn nama PT DivaServis melalui saksi Sansan selaku anggota dari Pt Diva tersebutdengan alasan rental pehitungan Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) per hari;Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dan memintaagar perjanjian rental dirubah menjadiperbulan dengan perhitungan Rp.10.000.000,: (sepuluh jutarupiah) per bulan dan setelah beberapa hari terdakwa punmenyewakan kepada pihak lain dengan perhitungan Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) atau sekitar Rp.18.000.000, (delapan

Unsur dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohonganmembujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi danpengakuan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta terdakwamenghubungi saksi dan meminta agar perjanjian rental dirubah menjadiperbulan dengan perhitungan Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) per bulandan setelah beberapa hari terdakwa pun menyewakan kepada pihak lain denganperhitungan Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)