memiliki izin produksi.Permenkes 1175 tahun 2010 tentang izin Produksi kosmetik pasal 4menyatakan izin produksi aka diberikan dengan persyaratan antara lain untukgolongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetikyaitu. memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memiliki fasilitaslaboratorium dan wajib menerapkan CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik)sedangkan untuk golongan B yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaankosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitu memiliki tenaga tehnis

memiliki izinproduksi.Permenkes 1175 tahun 2010 tentang izin Produksi kosmetik pasal 4menyatakan izin produksi aka diberikan dengan persyaratan antara lainuntuk golongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaankosmetik yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memilikifasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CKPB(cara pembuatankosmetik yang baik) sedangkan untuk golongan B yang dapat membuatbentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitumemiliki tenaga tehnis

izin usaha industri.Bahwa izin Produksi kosmetik yang harus memiliki izin produksi,menyatakan izin produksi akan diberikan dengan persyaratan antara lainuntuk golongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaankosmetik yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memilikifasilitas laboratorium dan wajid menerapkan CKPB(cara pembuatankosmetik yang baik) sedangkan untuk golongan B yang dapat membuatbentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitumemiliki tenaga tehnis

tidak sesuai dengan mutu khasiat.Menimbang, bahwa untuk izin produksi kosmetik harus memiliki izinproduksi akan diberikan dengan persyaratan antara lain untuk golongan A yangdapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik yaitu. memilikiapoteker sebagai penanggung jawab memiliki fasilitas laboratorium dan wajibmenerapkan CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik) sedangkan untukgolongan B yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentudan teknologi sederhana yaitu memiliki tenaga tehnis

AB1203LY terpental terperosok kedalam parit hinggamengalami kerusakan kondisi body/karoseri penyok dan system peneranganpecah sesuai hasil pemeriksaan kondisi tehnis kendaraa bermotor yangHalaman 3 dari17 halaman Putusan Nomor 12 /Pid.B/2014./PN Skhdilakukan Petugas Dinas Perhubungan Informatika dan KomunikasiKabupaten Sukoharjo yang dibuat dan ditandatangi Sdr.MALIK,SE KepalaSeksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Kesimpulan:1.

AB1203LY mengalamikerusakan kondisi body/karoseri penyok dan system penerangan pecahsesuai hasil pemeriksaan kondisi tehnis kendaraa bermotor yang dilakukanPetugas Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi KabupatenSukoharjo yang dibuat dan ditandatangi Sdr.MALIK,SE Kepala SeksiPengujian Kendaraan Bermotor dengan Kesimpulan:Bahwa kendaraan bermotor yang mengalami kondisinya dalam keadaan:Rusak Ringan dan dapat diperbaiki.Dan untuk sementara dapat disimpulkan kecelakaan tersebut disebabkanoleh:

Fotocopy Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan11pemberian Upah Tenaga Kerja Operasional dari DinasPekerjaan Umum Pengairan Propinsi Jawa Timur NomorKU.08 .04/361/TP 0/BJN/IV/2010, tanggal 21 April 2010,yang bermaterai cukup diberi tanda (P.3);Fotocopy Daftar Pembayaran Honor Upah Tenaga KerjaOperasional dari Unit Pelaksana Tehnis PengelolaSumber Daya Air Wilayah Pengawan Solo di BojonegoroTanggal 31 Desember 201, tanpa ditanda tangani pejabatyang berwenang, bermaterai cukup diberi tanda (P.4);

Fotocopy Daftar Pembayaran Honor Upah TenagaOperasional dari Unit Pelaksana Tehnis PengelolaSumber Daya Air wilayah Bengawan Solo di Bojonegorotanggal 31 Januari 2011, tanpa di tanda tanganipejabat yang berwenang, yang bermaterai cukup diberitanda (P.5);.

dan berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Dusun II LorongGereja Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, makaPengadilan Negeri Stabat berwenang memberikan penetapan' ataspermohonan pemohon tersebut;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalamKeputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorKMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku Il sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab Ilyang mengatur tentang tehnis

;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan perkara perdata tidakdiatur di dalam HIR atau RBg, tetapi dalam praktek sering terjadi ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan hari persidangan dantelah memerintahkan memanggil kedua belan pihak supaya hadir padapersidangan yang ditetapkan itu, disertai saksisaksi untuk diperiksa danmembawa surat keterangan yang akan dipergunakan (vide Pasal 121 ayat (1)HIR/145 RBg) ;Di dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Tehnis Peradilan

dan keterangan orang tua kandunganak tersebut di persidangan, yang samasama warga negara RI dan samasamaberagama Islam dengan calon anak angkat tersebut, ternyata terbukti bahwaPemohon I dan Pemohon II bersama calon anak angkat tersebut samasamamenganut agama Islam dan samasama berada di wilayah hukum PengadilanAgama Batusangkar, maka majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuanpenjelasan pasal 49 huruf (a) butir ke 20 UU No.3 Tahun 2006, pasal 33 ayat (3)UU No. 23 Tahun 2002, Buku Pedoman Tehnis

orang tuakandungnya dan saudarasaudara kandungnya sebagaimana yang berlaku menuruthukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia; Dan menurut ketentuan pasal40 ayat (1 dan 2) UU No.23 Tahun 2002 Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua angkat bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab sianak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutupnutupi ataumenyembunyikan atau tidak mau memberitahukan prihal asal usul orang tuakandungnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Tehnis

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyiabPasal 12 ayat (2) yang berbunyiPelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Belanja atas beban anggaranbelanja Negara dilakukanPasal

Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilaiRp.32.200.000,(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :21a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengansertarencana, program/kegiatanfungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyiPasal 28 ayat (13) yang berbunyi :3.

Barang, Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PUPropinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga) lembardokumen fotocopy dilegalisir ;203 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / PenggunaBarang, Pejabat Pelaksana Tehnis

Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP)dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2006, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005,tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir ;Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor

No. 1888 K/Pid.Sus/2011102TAA / III / 2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi(TTP) Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera SelatanKegiatan Pembangunan Jalan PalembangTanjung ApiApiTahun Anggaran 20052008, 4 (empat) lembar dokumenfotocopy dilegalisir ;138 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua/ Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan JalanPalembangTanjung ApiApi Tahap I Tahun Anggaran20052008 yang belum ditandatangani, / (satu) bundeldokumen asli ;139 Surat Perintah Membayar Uang

Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran PembantuAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkunganDinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga)lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;200 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / PenggunaBarang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan BendaharaHal

Kegiatan PembangunanJalan Palembang Tanjung ApiApi Nomor : 607.5 / SK / PMBTAA / II / 2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang PembentukanPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan JalanPalembang Tanjung ApiApi Tahun Anggaran 2008, 4 (empat)lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;205 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP)dilingkungan Dinas PU Bina Marga

membenarkanketerangan saksisaksinya.Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akanmengajukan alatalat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman tehnisadministerasi dan tehnis

Didalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi obyekgugatan di dalam perkara ini Tergugat sama sekali tidakmelakukan penelitian dan pemeriksaan secara profesionalbaik tehnis maupun yuridis mengenai penyebab dariperlunya diadakannya tender/pelelangan ulang, melainkanlangsung mengambil keputusan yang merugikan pihakPenggugat ;11.

jadwal lelang yang telahditetapkan oleh ULP. barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dan PPK/PenggunaAnggaran/Pengguna Barang/Kepala Dinas PendapatanPropinsi Bali sebagaiberikut Pengumuman pascakualifikasi tanggal 29 Maret 2010 ; Donwload dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal29 Maret 2010 ; Penjelasan dokumen pemilihan tanggal 5 April 2010 ; Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 6April 2010 ; Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaranharga adminstrasi dan tehnis

) serta dokumenkualifikasi tanggal 12 April 2010 ; Evaluasi penawaran administrasi dan tehnis tanggal13 April 2010 ; Klarifikasi kewajaran harga tanggal 20 April 2010 ; Upload berita acara evaluasi penawaran tanggal 20April 2010 ; Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktiankualifikasi tanggal 21 April 2010 ; Upload Berita Acara Hasil pelelangan tanggal 21April 2010 ;Ad.De Usulan calon pemenang tanggal 22 April 2010 ; Penetapan pemenang dari Pengguna anggaran tanggal 28April 2010 ; Pengumuman pemenang

Aria MultiGraphia sebagai pemenang dapat dilihat dari aspek tehnis,kwalitas, kombinasi nilai tehnis pengadaan dan lainsebagainya ; Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah penggunaanggaran ; Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan 1 hari setelahpenetapan pemenang ; Bahwa berita acara pemenang bersifat rahasia ; Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT.

Pelawan terhadap buktgi butki tersebut Terlawanmengakui bahwa bukti bukki tersebut memang palsu baik dari identitas maupun dari hubungankekeluargaannya;Menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka majlishakim berpendapat putusan verstek nomor 751/Pdt.G/2001/PA.Ba didasarkan pada bukti buktipalsu sehingga harus dibatalkan oleh karena perlawanan Pelawan dapat dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi revisi tahun 2009 tentang Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis

No. 174 PK/Pid.Sus/2018rupiah) kepada Terpidana tersebut sematamata tehnis Polisi untukmenangkap Terpidana, oleh karena itu kepada Terpidana tidak tepat jikaTerpidana dipersalahkan sebagai perantara jual beli Narkotika secaratanpa hak; Bahwa oleh karena penangkapan Terpidana tersebut pada saatTerpidana menguasai Narkotika yang diambil dari teman Terpidanasetelah menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Polisi,maka lebin tepat Terpidana dipersalahkan menguasai NarkotikaGolongan bukan

Lima Muda Mitra, Gowa Taxidan Gowa Makassar Taxi tidak menyediakan jasa layanan Taxi diBandara Internasional Sultan Hasanuddin bukan disebabkanadanya penolakan atau karena dihalangi oleh Pemohon akantetapi lebih disebabkan alasan tehnis pada internal perusahaanyang bersangkutan seperti pengadaan taxi serta tidak setujudengan adanya pembatasan jumlah unit taxi (pembagian kuotadan tingginya biaya operasional di Bandara Intemasional SultanHasanuddin);Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangdiuraikan

Lima MudaMitra, Gowa Taxi dan Gowa Makassar Taxi tidak menyediakanjasa layanan Taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddinbukan disebabkan adanya penolakan atau karena dihalangi olehTermohon Kasasi akan tetapi lebin disebabkan alasan tehnis padainternal perusahaan yang bersangkutan seperti pengadaan taxiserta tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlah unit taxi(pembagian kuota dan tingginya biaya operasional di BandaraInternasional Sultan Hasanuddin) adalah sangat tidak berdasardan mengadaada

Lima Muda Mitra, Gowa Taxi danGowa Makassar Taxi tidak menyediakan jasa layanan Taxi di BandaraInternasional Sultan Hasanuddin bukan disebabkan adanya penolakanatau karena dihalangi oleh Pemohon akan tetapi lebih disebabkanalasan tehnis pada internal perusahaan yang bersangkutan sepertipengadaan taxi serta tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlahunit taxi (pembagian kuota dan tingginya biaya operasional di BandaraInternasional Sultan Hasanuddin);Dan pertimbangan Judex Facti pada halaman 85:Menimbang

., 5.600.000, 1.900.000, rcngan tehnis danPenahan (5 Unit)02 Pembuatan patok 30.000.000, 10.815.000, 19.185.000, batas lokasi(Hutan lindung)03 Pembuatan patok 40.010.400, 37.728.000, 2.282.400, larikan (HutanLindung)04 Pembuatan papan 2.750.000. 1.650.000, 1.100.000. nama lokasi(Hutan lindung)05 Pembuatan 10.000.000, 8.000.000. 2.000.000., pondok kerja(Hutan lindung)06 Tanaman (Hutan 82.500.000, 82.500.000.

K/Pid/... 01Penyusunanrcngan tehnis danPenahan (5 Unit)7.900.000,5.600.000,1.900.000, 02Pembuatan patokbatas lokasi(Hutan lindung)30.000.000.10.815.000,19.185.000, 03Pembuatan patoklarikan (HutanLindung)40.010.400.37.728.000,2.282.400, 04Pembuatan papannama lokasi(Hutan lindung)2.750.000,1.650.000,1.100.000, 05Pembuatanpondok kerja(Hutan lindung)10.000.000,8.000.000,2.000.000, 06Tanaman = (HutanLindung)82.500.000.82.500.000, 07Upah(Pengukuran, dll)petugas25.600.000.7.200.000,18.400.000, 08Buruh(Pengukuran

Atas keterangan Terdakwatersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.nonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL

Atas keteranganTerdakwa tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.wonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL

KutaiKartanegara yang meminta tandatangan saksi yaituPPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan)Suriansyah,S.E,M.Si bertempat di ruang kerjanya diKantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.

SosBin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI, A.Mdselaku Direktur CV. Mitra Consultant, serta Drs. FACHRODIN,M.Si. Bin AHMAD selaku pengguna anggaran, senyatanya tidakpernah melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada saatpekerjaan pengecoran. Selain itu Terdakwa SURIANSYAH, S.E,M.Si. Bin MUHAMMAD JAMLAN selaku PPTK, HERY SAPUTRA,S.Sos Bin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI,A.Md selaku Direktur CV. Mitra Consultant, serta Drs.FACHRODIN, M.Si.

BinMUHAMMAD JAMLAN selaku PPTK, HERY SAPUTRA, S.SosBin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI, A.Mdselaku Direktur CV. Mitra Consultant, serta Drs. FACHRODIN,M.Si. Bin AHMAD selaku pengguna anggaran, senyatanya tidakpernah melakukan pemeriksaan di lokasi pekerjaan pada saatpekerjaan pengecoran. Selain itu Terdakwa SURIANSYAH, S.E,M.Si. Bin MUHAMMAD JAMLAN selaku PPTK, HERY SAPUTRA,S. Sos Bin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan HAMDANI,A.Md selaku Direktur CV.

Data administrasi umum :e Nama Perusahaan ;e Status kemitraan ;e Alamat PerusahaaIjin Usaha ;a 0Landasan Hukum pendirian perusahaan ;oPengurus perusahaan ;Data Keuangan ;Data Personil,tenaga ahli dan tehnis ; Data Peralatan ;Data Pengalaman ;j. Data pekerjaan yang sedang dikerjakan ;k. Modal Kerja ;.

Kutai Kartanegara saksi langsung menemui Suriansyah(PPTK/Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) di ruang kerjanya kemudiansetelah bertemu lalu Suriansyah (PPTK/Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan)memberitahukan kepada saksi ada permintaan pembayaran dari KontraktorPT. Saiji Gunu Makmur Abadi (La Ode Yusuf Efendi Sippa) selanjutnyaSuriansyah (PPTK/Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) menyodorkan BeritaAcara Pemeriksaan Pekerjaan yang didalamnya terdapat nama Hamdani(Direktur CV.

Aceh Besar (deb swap RDI 352) tersebut dilakukan kontrakdengan sistim kontrak HARGA SATUAN yaitu pekerjaan diselesaikandalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetapuntuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tehnis tertentu,yang volume kerjanya masih bersifat perkiraan sementara, danpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volumepekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh penyedia barang danjasa;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan

Aceh Besar (deb swap RDI 352) sebagaimana yang tertuang dalamkontrak yaitu:e Melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan tersebut;e Membuat rencana tehnis di lapangan;e Memberi saransaran dan masukkan untuk kontraktor dalampelaksanaan pekerjaan;e Memeriksa dan mengesahkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan;e Menolak dan memerintahkan kontraktor pelaksana untuk tetapmenggunakan bahanbahan meterial sesuai dengan spesifikasi tehnisyang ditentukan dalam gambar rencana, RAB dan RKS yangdituangkan dalam

kontrak kerja fisik;e Melaporkan kepada KPA melalui PPTK secara tertulis apabila kontraktorpelaksana tidak mengindahkan saransaran dan penggunaan bahanmaterial yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis;Bahwa terhadap pekerjaan pengawasan kegiatan Pembangunan JalanLingkungan Pulo Nasi, Kab.

Bukit Alam Permata ;Bahwa isi Sosialisasi tersebut adalah di kampung Karangwuni akan dibangunApartemen dan diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut;Bahwa setelah diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut pihakwarga keberatan karena di gang kelapa gading dekat apartemen sering terjadi banjirpermintaan warga untuk mengantisipasi maka mohon pihak perusahaan membuatdrainase sebelum membangun apartemen tersebut ;Bahwa pihak perusahaan menyaggupi untuk pembangunan drainase

Bukit alam Permata ;Bahwa isi Sosialisasi tersebut adalah di kampung Karangwuni akan dibangunApartemen dan diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut;Bahwa setelah diterangkan masalah tehnis pembangunan apartemen tersebut pihakwarga keberatan karena di gang kelapa gading dekat apartemen sering terjadi banjirpermintaan warga untuk mengantisipasi maka mohon pihak perusahaan membuatdrainase sebelum membangun apartemen tersebut ;Bahwa pihak perusahaan menyaggupi untuk pembangunan drainase

Dengan adanya tuntutanPenggugat Rekonvensi/Pembanding agar nafkah anak dibayar tunai tersebut,menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut merupakanpenambahan gugatan baru di tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengubah gugatan rekonvensinya pada tingkat banding.Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA//032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Bab Pedoman Tehnis

Administrasi dan Tehnis Peradilan Agamaangka Il huruf B butir 1.k halaman 388 bahwa perubahan gugatandiperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban danapabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus denganpersetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).

No. 2106 K/Pdt/2006MERUPAKAN PERBUATAN/TINDAKAN YANG BERSIFATMENGADILI (suatu putusan) ; Adanya Perlawanan Pihak Ill tidak dengan sendirinyamenangguhkan pelaksanaan eksekusi, sebelum Ketua PengadilanNegeri menerbitkan/mengeluarkan suatu PENETAPAN penangguhaneksekusi setelah minta ijin penundaan pada Pengadilan Tinggi tidakjuga dengan Putusan Sela sebagaimana kasus ini ;(Dari Literatur Himpunan Permasalahan Hukum pada PraktekPeradilan Dalam Tanya Jawab dalam Tehnis Yustisial diterbitkan olehDirektorat

Hukum dan Peradilan MARI tahun 1996 serta LiteraturPutusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu oleh ProyekPembinaan Tehnis Yustisial MARI tahun 1997 ) .Karenanya Penangguhan Eksekusi yang dituangkan dalam PutusanSela (I) tanggal 7 Juni 2004 perkara No. 13/Pdt.G/2004/PN.Tgl. olehMajelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut diawal persidangan apalagitanoa meminta ijin terlebin dahulu pada Pengadilan Tinggi adalah jelastelah menyalahi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, cacathukum, karena pertimbangan