Ditemukan 822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tertius tarsip tersia teritip tartip tertio tertap tertia tertipu
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-09-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 02-04-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 120/Pid.B/2012/PN-LSM
Tanggal 13 Maret 2013 — Terdakwa I EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II H. ASNAWI ABDULLAH, S.E. AK Bin ABDULLAH
239 — 58
  • AK Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Menimbang, bahwa sesuai tertip hukum Acara Pidana atau prosedur yang berlaku,maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang harus dibuktikan
Pengadilan PN Mentok Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-01-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN Mentok Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Mtk
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MOCHAMAD ARIFFUDIN, SH
Terdakwa:
DEDI RIZKI Als.TOKEK Bin JAHARI
70 — 25
  • O02 Desa Rambat, Kec.Simpang Tertip, Kabupaten Bangka Barat. Agama > Islam8. Pekerjaan > Buruh harianTerdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020, kemudian ditahandengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Muntok, masingmasing oleh :1. Penyidik, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07Desember 2020;2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;3.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 01-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi 2/Pdt.Sus-HKI.Cipta/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama 2/Pdt.Sus.HKI.Cipta/2020/PN.Smg
Tanggal 1 September 2020 — Perdata Khusus Dr. CHARLES SAERANG MELAWAN PT. BUMI EMPON MUSTIKO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIRJEN HKI
1327 — 770
  • Hal tersebut sesuai denganputusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan :Judex Facti salah menerapkan tata tertip beracara, semestinya pihakketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak TERGUGAT I,yang kemudian dipindahkan TERGUGAT kepada TERGUGAT II, harusikut digugat sebagai TERGUGAT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 12-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 6 April 2017 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
HAFID YUSUF
111 — 38
  • 1 (satu) bendel foto copy SOP dalam rangka tertip pengelolaan administrasi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) pada desa-desa di Kab. Dompu tahun 2016.
  • 1 (satu) bendel laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap pertama TA 2015 desa Rababaka, Kec. Woka, Kab. Dompu.
  • 1 (satu) bendel laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap kedua TA 2015 Desa Rababaka, Kec. Woka, Kab. Dompu.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
Siti Chotimah
Tergugat:
Kepala Desa Sumberagung/Pemerintah Desa Sumberagung
Intervensi:
Kusno
290 — 156
  • Kunci Jawaban soal, menurut hemat Majelis Hakim,merujuk kepada Peraturan Perundangundangan yang menjadi Dasar danLandasan penerbitan objek sengketa, terutama pada poin Mengingat sertaKeputusan Nomor: 02/Kpts/2021, Tentang Tata Tertip Pelaksanaan PengisianKekosongan Perangkat Desa Sumberagung Kecamatan Godong, tertanggal 22April 2021, dan Kesepakatan Kerjasama Antara Pemerintahan DesaHalaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor:89/G/2021/PTUN.SMGSumberagung Dengan Politeknik Negeri Semarang Nomor: 143
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-04-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 369/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
Firman Fitrianto
Tergugat:
1.Billy Susandhy
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
4.Sarosa Martha
5.Chandra Dewi
6.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
7.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection & recovery Bali dan NUsa Tenggara
79 — 75
  • Nomor 879 K / Sip / Pdt / 1997 tanggal 29Januari 2001 menyebutkan : penggabungan Perbuatan Melawan Hukumdengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip beracara, atasalasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum
Register : 07-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 82/Pid.B/2021/PN Krg
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.FIQHI ABDILLAH BASWARA, SH
2.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
Terdakwa:
PUJI LESTARI alias PUJI binti WIDODO
120 — 15
  • Karanganyar), Terdakwa mendapatkan Upah/ gaji ditambah denganinsentif atau tunjuangan lain (SHU), dalam setiap bulannya ratarata yangTerdakwa terima kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah).Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapat somasi peringatan Pertama(SP1) Nomor 354/TPM/III/202 tanggal 06 Juli 2020 sehubungan denganIndisipliner serta pelanggaran tata tertip koperasi ;Bahwa selama 2 (dua) minggu terdakwa tidak memberikan tanggapansama skali untuk datang ke KSP Tiga Pilar
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1185/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
262 — 104
  • Mencampuradukkan Wanprestasi dengan PMHdalam gugatan aquo tidak dibenarkan sebagaimana YurisprudensiPutusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984 Tanggal 24 April 1986, dan PutusanMA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 dijelaskan bahwapenggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggartata tertip beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.Penggugat dan Tergugat mana yang dimaksud Tidak JelasBahwa sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan: Halaman 14 angka 18:Bahwa, dalam fakta
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 29-12-2017 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 21-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 164/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 30 Mei 2018 — Penggugat:
1.INDAH SAHARA
2.MICHA BARENO
3.ESTHER BARENO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
M. RAMDAN EFFENDI
229 — 482
  • Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantumpada halaman 711 yang pada pokoknya menyatakan keputusanTergugat dalam menerbitkan Sertipikat obyek sengketa bertentanganasas tertip penyelenggara Negara khususnya sebagaimana diatur dalamUndangUndang No.5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun1961 Jo. Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun Tahun 1997 Jo.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 130/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ASIKIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
192 — 70
  • Azas Tertip Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbngan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan No. 130/G/2017/PTUNMTRHal : 32 dari 88. halamanc.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP
Tanggal 15 Juni 2016 — JHON PHILIP PEPUHO, S.SIT
62 — 26
  • UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara,pasal 3 angka (1) yang menyatakan bahwa, Keuangan Negaradikelola secara tertip, taat pada peraturan perundangundangan,efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.2. UndangUndang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-06-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2016 — YANA HERIYANA ROCHIMAN, S.E ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
413 — 192
  • Pasal 28 ayat (1) dan ayat (8) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 dantelah pula melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik khususnyaasas kepastian hukum, asas tertip penyelenggaraan negara, dan asasprofesionalitas, oleh karenanya posita PENGGUGAT angka dua dan angka tigaharus dikabulkan;Hal. 94 dari97 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 430/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat:
PT. TRI ERSA GEMILANG
Tergugat:
PT. HAMPARAN SUKSES MANDIRI, ,
130 — 67
  • menyatakanTergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbuktibahwa Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan MelawanHukum dengan Wanprestasi, dan menurut kaedah hukum dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 danYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001,yang menyatakan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum denganWanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk
Tanggal 26 April 2017 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE., alias PAK IWAN
109 — 44
  • Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelolasecara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan;2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pangadaan Barang/ asa Pemerintah sebagaibamana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007tentang perubahan
    Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelolasecara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,halaman24 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.S usT PK/2016/P N.Mnk2)ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pangadaan Barang/) asa Pemerintah sebagaibamanatelah diubah terakhir dengan Peraturan
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum
Register : 19-03-2024 — Putus : 05-11-2024 — Upload : 09-11-2024
Putusan PN BATULICIN Nomor 58/Pid.B/2024/PN Bln
Tanggal 5 Nopember 2024 — Penuntut Umum:
1.MAHENDRA RIDWANUL GHONI, S.H, M.H.
2.HANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH
3.ERNAWATI, SH
4.NONIE ERNIVA RAIS SH MH
5.SUPARDI SH
6.ARIF RONADI, SH MH
7.ROMLY SALIJO SH
8.HERRY SETIAWAN, SH.MH
9.RAMDHANU DWYANTORO, S.H.M.H
Terdakwa:
1.TOYOWANO SE Anak Dari RAFID
2.IRIAWAN IBARAT Anak dari IBRAHIM IBARATIRIAWAN IBARAT Anak dari IBRAHIM IBARAT
3.HARRY TJHEN Anak dari TJHEN KWON BOEN
14 — 12
  • No.AL.501/06/01/KSOP.NNK-2023 tanggal 16 Desember 2023;
  • 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan radio kapal barang No.AL.502/02/19/KSOP.NNK-2023 tanggal 16 Desember 2023;
  • 3 (tiga lembar sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang No.AL.501/06/02 /KSOP.NNK-2023 tanggal 16 Desember 2023;
  • 15 (lima belas) lembar sertilikat nasional, pencegahan, pencemaran dari kapal No.AL.601/725/8/DK/2022 tanggal 29 September 2022;
  • 2 (dua) lembar sertikat nasional sistem anti tertip
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 04-03-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 40/Pid.B/2021/PN Plp
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Gerei Sambine, SH. MH
2.AHMAD SULHAN S.H
3.YANUAR FIHAWIANO SH
4.I NYOMAN SUGIARTHA SH
5.HERU RUSTANTO SH
6.Aisyah Kendek, S.H.
7.Erlysa Said, S.H.
8.Irmawati, SH
9.FITRIANI BAKRI, SH
Terdakwa:
PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN
135 — 64
  • JAHRAH telah melanggar peraturanpemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal3 angka 9 yaitu Setiap PNS wajib bekerja dengan jujur, tertip dan cermat dansemangat demi kepentingan Negara;Bahwa saksi tidak memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan karenamenurut informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa tidak berada di Paloposaat itu;Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara surat wasiat dan suratketerangan kematian;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761 K/PID.SUS/2009
Tanggal 17 Februari 2010 — SUWARJAN MARSOEDI Bin COKROWARDOJO, DKK
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Purworejo No. 6 / DPRD/2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahantata tertip DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua ,Hal. 176 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April2000 ;1 ( satu ) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untukanggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,tanggal 31Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uangbantuan operasional untuk anggota DPRD Kab.
    Purworejo No. 6 / DPRD/2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahantata tertip DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua ,Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April2000 ;1 ( satu ) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untukanggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,tanggal 31Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uangbantuan operasional untuk anggota DPRD Kab.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 20-09-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 25 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIF RONALDI, SH
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH
160 — 116
  • tidak sesuaiketentuan yang berlaku.CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on thespot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai denganketentuan yang berlakuCRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (Credit Risk RatingCRR) tidaksesuai dengan kondisi yang sebenarnya.CRD 17 : Menggunakan dokumendokumen perkreditan/pembiayaanyang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakinikebenarannya.CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasikredit/oembiayaan secara tertip
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
87 — 17
  • dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan> Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah yangditandatangani oleh Kepala Sekolah Bendahara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS03)> Mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman (FormulirBOS04)> Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOS K7), laporanini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kotatahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.33> Melakukan pembukuan secara tertip
    dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan> Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah yangditandatangani olen Kepala Sekolah Bendehara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS03)> Mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman (FormulirBOS04)> Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOSK7), laporanini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kotatahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.> Melakukan pembukuan secara tertip
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk
Tanggal 26 April 2017 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
YULIUS YOHANES SANGGEK, S.H., M.A.
104 — 39
  • ,selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota SorongTahun Anggaran 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum,karena telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yakni :1).2)Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : KeuanganNegara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan