Ditemukan 821 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tertib turnip tersia tarsip tertius teritip tartip tertio tertap tertia
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 12-01-2017 — Putus : 06-04-2017 — Upload : 25-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 6 April 2017 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
HAFID YUSUF
108 — 38
  • 1 (satu) bendel foto copy SOP dalam rangka tertip pengelolaan administrasi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) pada desa-desa di Kab. Dompu tahun 2016.
  • 1 (satu) bendel laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap pertama TA 2015 desa Rababaka, Kec. Woka, Kab. Dompu.
  • 1 (satu) bendel laporan realisasi penggunaan alokasi dana desa tahap kedua TA 2015 Desa Rababaka, Kec. Woka, Kab. Dompu.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 05-01-2022
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
Siti Chotimah
Tergugat:
Kepala Desa Sumberagung/Pemerintah Desa Sumberagung
Intervensi:
Kusno
283 — 150
  • Kunci Jawaban soal, menurut hemat Majelis Hakim,merujuk kepada Peraturan Perundangundangan yang menjadi Dasar danLandasan penerbitan objek sengketa, terutama pada poin Mengingat sertaKeputusan Nomor: 02/Kpts/2021, Tentang Tata Tertip Pelaksanaan PengisianKekosongan Perangkat Desa Sumberagung Kecamatan Godong, tertanggal 22April 2021, dan Kesepakatan Kerjasama Antara Pemerintahan DesaHalaman 77 dari 81 halaman Putusan Nomor:89/G/2021/PTUN.SMGSumberagung Dengan Politeknik Negeri Semarang Nomor: 143
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-12-2011 — Putus : 26-07-2012 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.B/TPK/2011/PN.Jbi
Tanggal 26 Juli 2012 — EKO PRIYATMOKO, ST. MT
99 — 18
  • pengeluarananggaran satuan kerja yang membebani APBN;Bertanggung jawab atas kebenaran materil setiap surat keputusan/surat perintah kerja/kontrak yang ditandatanganinya serta akibatyang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut (dalam kepala satuankerja merangkap sebagai pejabat pembuatkomitmen);Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaiankeluaran/output yang telahditetapkan;Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaanbarang milik/kekayaan Negara satuan6Bertangung jawab atas tertip
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 16-04-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 369/Pdt.Bth/2020/PN Dps
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
Firman Fitrianto
Tergugat:
1.Billy Susandhy
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
3.PT Bank Mandiri Persero Tbk area Denpasar
4.Sarosa Martha
5.Chandra Dewi
6.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Denpasar
7.PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk SME & Micro Collection & recovery Bali dan NUsa Tenggara
74 — 71
  • Nomor 879 K / Sip / Pdt / 1997 tanggal 29Januari 2001 menyebutkan : penggabungan Perbuatan Melawan Hukumdengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip beracara, atasalasan keduanya harus diselesaikan tersendiri.
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum
Register : 07-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 82/Pid.B/2021/PN Krg
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.FIQHI ABDILLAH BASWARA, SH
2.ERWIN RIONALDY KOLOWAY., SH
Terdakwa:
PUJI LESTARI alias PUJI binti WIDODO
117 — 15
  • Karanganyar), Terdakwa mendapatkan Upah/ gaji ditambah denganinsentif atau tunjuangan lain (SHU), dalam setiap bulannya ratarata yangTerdakwa terima kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000, (empat puluhlima juta rupiah).Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapat somasi peringatan Pertama(SP1) Nomor 354/TPM/III/202 tanggal 06 Juli 2020 sehubungan denganIndisipliner serta pelanggaran tata tertip koperasi ;Bahwa selama 2 (dua) minggu terdakwa tidak memberikan tanggapansama skali untuk datang ke KSP Tiga Pilar
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus Hak Cipta
Putus : 01-09-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor Tingkat Kasasi 2/Pdt.Sus-HKI.Cipta/K/2020/PN.Smg Tingkat Pertama 2/Pdt.Sus.HKI.Cipta/2020/PN.Smg
Tanggal 1 September 2020 — Perdata Khusus Dr. CHARLES SAERANG MELAWAN PT. BUMI EMPON MUSTIKO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) MENTERI HUKUM DAN HAM RI Cq DIRJEN HKI
1289 — 770
  • Hal tersebut sesuai denganputusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan :Judex Facti salah menerapkan tata tertip beracara, semestinya pihakketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak TERGUGAT I,yang kemudian dipindahkan TERGUGAT kepada TERGUGAT II, harusikut digugat sebagai TERGUGAT.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 12/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
142 — 108
  • Bahwa dalam hal menerbitkan objek sengketa wajib didahuluitindakantindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehinggadianulir Tergugat tidak tertip dalam melaksanakan ketentuanketentuan tentang prosedural sebagaimana ketentuan pada Pasal248 PP 11/2017, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telahcukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenangwenangansehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;c. Asas Kecermatan1.
Pengadilan PA PARE PARE Perdata Agama Waris Islam
Register : 28-12-2011 — Putus : 27-03-2012 — Upload : 17-09-2014
Putusan PA PARE PARE Nomor 5/Pdt.G/2012/PA. Pare
Tanggal 27 Maret 2012 — - penggugat - tergugat
57 — 31
  • Bahwa dalil penggugat sebagaimana dalam repliknyaternyata tidak mampu untuk membantah bahwa gugatannyatelah terpenuhi sebagai gugatan yang tidak sempurna sesuaiprinsip penggarisan Mahkamah Agung RI dan tertip hukumacara Perdata, oleh karenaa.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 10-09-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 02-04-2013
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 120/Pid.B/2012/PN-LSM
Tanggal 13 Maret 2013 — Terdakwa I EFFENDI BAHARUDDIN Bin BAHARUDDIN dan Terdakwa II H. ASNAWI ABDULLAH, S.E. AK Bin ABDULLAH
212 — 58
  • AK Bin ABDULLAH sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UndangundangRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Menimbang, bahwa sesuai tertip hukum Acara Pidana atau prosedur yang berlaku,maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang mana yang harus dibuktikan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 09-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 130/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
ASIKIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
184 — 65
  • Azas Tertip Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasanketeraturan, keserasian, dan keseimbngan dalam pengendalianpenyelenggaraan negaraPutusan No. 130/G/2017/PTUNMTRHal : 32 dari 88. halamanc.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk
Tanggal 26 April 2017 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MISWANUDDIN ATMOJO SOEPARTO, BE., alias PAK IWAN
108 — 42
  • Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelolasecara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis,efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilandan kepatutan;2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pangadaan Barang/ asa Pemerintah sebagaibamana telah diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007tentang perubahan
    Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : Keuangan Negara dikelolasecara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,halaman24 dari 152Putusan Nomor 36/Pid.S usT PK/2016/P N.Mnk2)ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pangadaan Barang/) asa Pemerintah sebagaibamanatelah diubah terakhir dengan Peraturan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-06-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 430/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat:
PT. TRI ERSA GEMILANG
Tergugat:
PT. HAMPARAN SUKSES MANDIRI, ,
130 — 67
  • menyatakanTergugat telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbuktibahwa Penggugat telah menggabungkan antara gugatan Perbuatan MelawanHukum dengan Wanprestasi, dan menurut kaedah hukum dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 danYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001,yang menyatakan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum denganWanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertip
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PT JAYAPURA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP
Tanggal 15 Juni 2016 — JHON PHILIP PEPUHO, S.SIT
61 — 25
  • UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara,pasal 3 angka (1) yang menyatakan bahwa, Keuangan Negaradikelola secara tertip, taat pada peraturan perundangundangan,efesien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.2. UndangUndang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-06-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 158/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2016 — YANA HERIYANA ROCHIMAN, S.E ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
400 — 188
  • Pasal 28 ayat (1) dan ayat (8) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 dantelah pula melanggar asasasas umum pemerintahan yang baik khususnyaasas kepastian hukum, asas tertip penyelenggaraan negara, dan asasprofesionalitas, oleh karenanya posita PENGGUGAT angka dua dan angka tigaharus dikabulkan;Hal. 94 dari97 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 17-02-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761 K/PID.SUS/2009
Tanggal 17 Februari 2010 — SUWARJAN MARSOEDI Bin COKROWARDOJO, DKK
35 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Purworejo No. 6 / DPRD/2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahantata tertip DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua ,Hal. 176 dari 192 hal. Put. No.761 K/Pid.Sus/2009Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April2000 ;1 ( satu ) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untukanggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,tanggal 31Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uangbantuan operasional untuk anggota DPRD Kab.
    Purworejo No. 6 / DPRD/2001 tentang pembentukan Panitia Khusus Penyusunan Perubahantata tertip DPRD Kab. Purworejo dan Kedudukan Keuangan Ketua ,Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. Purworejo tanggal 6 April2000 ;1 ( satu ) lembar kwitansi Pengantian bantuan operasional untukanggota DPRD dalam tahun 2003 sebesar Rp 41.000.000,tanggal 31Desember 2003 beserta 1 (satu) lembar daftar tanda terima uangbantuan operasional untuk anggota DPRD Kab.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 20-09-2021 — Putus : 25-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 7/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 25 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIF RONALDI, SH
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMMAD ZANUAR Bin H. NURDIANSYAH
155 — 115
  • tidak sesuaiketentuan yang berlaku.CRD 13 : Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (on thespot), baik terhadap usaha maupun agunan nasabah sesuai denganketentuan yang berlakuCRD 16 : Membuat kuantifikasi risiko (Credit Risk RatingCRR) tidaksesuai dengan kondisi yang sebenarnya.CRD 17 : Menggunakan dokumendokumen perkreditan/pembiayaanyang diperoleh dari debitur/ pihak ketiga yang tidak dapat diyakinikebenarannya.CRD 22 : Tidak melakukan dokumentasi dan administrasikredit/oembiayaan secara tertip
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 02-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 80/PID.SUS.K/2013/PN Mdn
Tanggal 11 Desember 2013 — - SIWARISBUDI AMAZIHONO, S.Pd
83 — 17
  • dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan> Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah yangditandatangani oleh Kepala Sekolah Bendahara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS03)> Mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman (FormulirBOS04)> Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOS K7), laporanini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kotatahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.33> Melakukan pembukuan secara tertip
    dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan> Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh Sekolah yangditandatangani olen Kepala Sekolah Bendehara dan Ketua Komite Sekolah(Formulir BOS03)> Mengumumkan penggunaan dana BOS dipapan pengumuman (FormulirBOS04)> Membuat laporan triwulan penggunaan dana BOS (formulir BOSK7), laporanini disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kotatahunan paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya.> Melakukan pembukuan secara tertip
Pengadilan PN PALOPO Pidana Umum
Register : 04-03-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN PALOPO Nomor 40/Pid.B/2021/PN Plp
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Gerei Sambine, SH. MH
2.AHMAD SULHAN S.H
3.YANUAR FIHAWIANO SH
4.I NYOMAN SUGIARTHA SH
5.HERU RUSTANTO SH
6.Aisyah Kendek, S.H.
7.Erlysa Said, S.H.
8.Irmawati, SH
9.FITRIANI BAKRI, SH
Terdakwa:
PINA TUKARAN, S.E. Alias PINA Bin TUKARAN
130 — 57
  • JAHRAH telah melanggar peraturanpemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil pada pasal3 angka 9 yaitu Setiap PNS wajib bekerja dengan jujur, tertip dan cermat dansemangat demi kepentingan Negara;Bahwa saksi tidak memanggil Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan karenamenurut informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa tidak berada di Paloposaat itu;Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara surat wasiat dan suratketerangan kematian;Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2010
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 08-12-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mnk
Tanggal 26 April 2017 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
YULIUS YOHANES SANGGEK, S.H., M.A.
100 — 38
  • ,selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam Kegiatan Pembangunan Kantor KPU Kota SorongTahun Anggaran 2010, adalah merupakan perbuatan melawan hukum,karena telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku yakni :1).2)Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, Pasal 3 Ayat (1) yang menyatakan bahwa : KeuanganNegara dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-11-2019 — Putus : 18-03-2020 — Upload : 31-03-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 18 Maret 2020 — Penuntut Umum:
I Putu Gede Darmawan Hadi S., S.H.
Terdakwa:
I KETUT SUASTA
207 — 96
  • perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, antara lain menyatakan :Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 4 ayat (2) menyatakan : Secara tertip
    21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, antara lain menyatakan :Halaman 68 dari 174 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Dps2)3)Pasal 4 ayat (1) menyatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib,taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azaskeadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.Pasal 4 ayat (2) menyatakan : Secara tertip