Ditemukan 7759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : punguan pemungutan penguatan pungan pongutan pangiutan pangukan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-03-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 12 /Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 18 Agustus 2015 — Ir. KETUT JANAPRIA, MT, dkk.
157 — 124
  • Sedangkan hak negara terkait dengan kewayjiban tersebutadalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negaratersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentukpendanaan yang dikenal dengan terminologi pungutan yang bersifat memaksaatau lebih dikenal dengan istilah pajak; Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karenaterkait dengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yangmenjadi penyeimbang atas kewajiban negara tersebut.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 31 Oktober 2018 — Pidana Korupsi - Fatmawaty Faqih
226 — 70
  • tidak pernah mendengar untuk menduduki jabatan harusada setoran ke pak Asrun sebagai Walikota, Saksi menduduki jabatanKadis PU Kendari dan Kepala Badan Penaggulangan Bencana tidak adasetoran uang ke Pak Asrun;Bahwa lbu fatmawati pernah dengan saya di Dinas PU Provinsi SulawesiTenggara sebagai Bendaharawan Proyek, saksi tidak pernah mendegarmemungutsetoran dari proyek;Bahwa lou Fatmawaty pernah bersamasama dengan saya, sampai ibuFatmawaty pindah itu saya tidak pernah mendengar;Bahwa kalau mengenai pungutan
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 20-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
249 — 100
  • gunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danHalaman 54 dari 483 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Gtoh.tidak menerima, tidak menawar kan atau tidak menjanjkan untuk memberiataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa Saja dari atau kepadaSiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa.Pasal 115 ayat (1) adalah: K/I/D/I dilarang melakukan pungutan
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-09-2024 — Putus : 13-02-2025 — Upload : 19-02-2025
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pdg
Tanggal 13 Februari 2025 — Penuntut Umum:
PITRIA ERWINA, SH, MH
Terdakwa:
Drs. RAYMON, M.Pd
43 — 35

  • 33. 1 lembar dokumen nomor : 420.02/2705/PSMK-DAK/2021 perihal pemberitahuan pungutan PPN dan PPH tanggal 09 September 2021.
    34. 1 lembar dokumen berupa surat permintaan pembayaran uang dari Erika Dir. CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.

    35. 1 lembar berupa berita acara pembayaran nomor 420.02/2706/PSMK/DAK/2021 perihal pembayaran termin 1 kepada Erika Direktur CV. Bunga Tridara tanggal 09 September 2021.

    Bunga Tridara untuk pembayaran termyn terakhir 100%
    53. 1 (satu) lembar dokumen berupa BA pembayaran nomor 420.02/3858/PSMK-DAK/2021 tanggal 9 Desember 2021 untuk pembayaran termyn akhir 100%
    54. 1 (satu) lembar dokumen berupa surat pernyataan pertanggungjawaban pembayaran SPM dengan SPM No.00999 tanggal 9 Desember 2021
    55. 1 (satu) lembar dokumen berupa pemberitahuan pungutan PPN dan Pph tanggal 9 Desember 2021
    56.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 31-10-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Bna
Tanggal 21 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.DEDE HENDRA MR SH MH
2.Umar Assegaf, SH
3.ZILZALIANA, SH.
4.ISKANDAR SH
5.Lena Rosdiana Aji, SH
6.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
SURYA DHARMA BIN M.RASYID
230 — 40
  • Daftar Pungutan Pajak yang belum ada Bukti Setor Tahun Anggaran 2014 (21 nomor dengan 19 nomor SP2D)
  • Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) lembar.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2020 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bjm
Tanggal 6 Mei 2020 — - LANGGENG SRI WAHYUNI, S.T
283 — 86
  • Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalambatas anggaran yang telah ditetapkan;h. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya;i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjaditanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yangdipimpinnya;k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 20 Februari 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan DRH. IDA BAGUS PUTU ARTANA, MM
91 — 18
  • DIPA.Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan danmenyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanjaoperasioal kantorMeneliti kKelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen / SPJperhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KuasaPengguna Anggaran / Pejabat Pembuat KomitmenMenyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPUP, SPGU, SPPTUdan SPPLS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapankepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)Melakukan pungutan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 12-10-2022
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.FEBRIANSYAH Y, SH
Terdakwa:
1.TOMMY ARDIANSYAH,S.Kom., MM Bin SYAIFUL UTAMA
2.AFGHANIS,ST., M.Si Bin DALIL WARIS
181 — 62
  • Pembukuan 06) pungutan pajak PPh sebesar Rp.255.455 (dua ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah tanggal 20 November 2017.
  • 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. pembukuan 15) pungutan pajak PPh sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
  • 1 (satu) bundel asli bukti penerimaan (No. Pembukuan 14) Perhitungan Persekot TB No. 008 Kas tanggal 09 November 2018 sebesar Rp. 13.550.000,- (tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 24 Desember 2018.
Pengadilan PN PURWOREJO Pidana Khusus
Register : 23-04-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN PURWOREJO Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwr
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
388 — 88
  • Binti (Alm) HENRY BAHARSAH tersebut tidak ada tandaterimanya;Bahwa tidak ada uang pungutan lain selain uang untuk pembelian bajuseragam;Bahwa ruang lingkup Keraton Agung Sejagat (KAS) meliputi PurworejoYogyakarta;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN Binti MARSINDU tidak diibebaniuang iuran bulanan, akan tetapi Ssesuai kesepakatan rapat anggota,Halaman 130 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrsetiap akan diadakan kegiatan, dibebankan iuran masingmasinganggota/punggawa;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
169 — 25
  • danpengaturan negatif tersebut juga bertentang dengan Pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihakdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerimadan bertanggungj jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara.Jika adanya pungutan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 30-11-2023 — Putus : 18-04-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 138/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 18 April 2024 — Penuntut Umum:
EMIL BRUNNER, S.H
Terdakwa:
EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM
200 — 118
  • Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
  • 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
  • 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
107 — 94
  • Yk.Kertanegara.Pengadaan Pemancar pada PerjanRRI Tahun 2003.Pungutan Kemigrasian di KonsulatJenderal Johor Baharu Malaysia.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
236 — 45
  • Terkadang dari Dinas meminta saksi hadirmenyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menginstruksikan perihal danasebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019, apalagidengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
105 — 31
  • danpengaturan negatif tersebut juga bertentang dengan Pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihakdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerimadan bertanggungj jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara.Jika adanya pungutan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
124 — 53
  • Lainlain pendapatan asli desa. antara lain hasil pungutan desa, HasilPenjualan Aset Desa, Bunga Simpanan Uang di Bank, Pendapatandari Pengembalian Hasil Temuan.2. Transfera.b.C.d.e.Dana DesaBagian dari MHasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan RetribusiDaerah;Alokasi Dana Desa (ADD);Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; danBantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.3.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
114 — 33
  • PNPBmaupun rupiah murni untuk kegiatan rutin, PNPB maupun PKUPT.Kemudian dalam pelaksanaan tugastugas ini, saksi dibantu olehbendahara pengeluaran pembantu kegiatan rutin dan bendaharapengeluaran PKUPT;Bahwa setahu saksi terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungandengan adanya pertanggungjawaban fiktif pada penggunaan anggarantahun 2013, hal ini ada hubungannnya dengan tugas saksi yakni menerimausulan anggarannya yang telah ditandatangani olrh bendahara dan dekan;Bahwa dana PNPB ini bersumber dari pungutan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 18-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 07-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 57/PID/2019/PT BNA
Tanggal 14 Maret 2019 — Pembanding/Penuntut Umum VI : Cut Henny Usmayanti, SH
Terbanding/Terdakwa : SURYA DHARMA BIN M.RASYID
218 — 10
  • Daftar Pungutan Pajak yang belum ada Bukti Setor Tahun Anggaran 2014 (21 nomor dengan 19 nomor SP2D)
  • Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) lembar.
Pengadilan PN MERAUKE Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011
Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
209 — 117
  • KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-05-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 11-06-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 25/PID.SUS-TPK/2024/PT MDN
Tanggal 11 Juni 2024 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : EVI ZULINDA PURBA, S.Pdi,. MM Diwakili Oleh : NASIRUDDIN, SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : EMIL BRUNNER, S.H
129 — 0
  • Ahmad Reza Sulvira Akbar Saragih;
  • 1 (satu) bundel Daftar Siswa yang dibebaskan dari segala Jenis Pungutan;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tahun 2021;
  • 1 (satu) bundel Laporan Transaski tahun 2020;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Percetakan Indah Jaya;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi/Bukti Transaksi dan Kuitansi Toko OK;
  • 1 (satu) bundel Boarding Pass Perjalanan Dinas;
  • 1 (satu) bundel Kuitansi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
1.Amiril Mukminin
2.Siswadhi Pranoto
3.Ainul Faqih
1574 — 239
  • bisa dimasukkandalam PNBP karena belum ada peraturan pemerintah atau peraturanMenteri Keuangan yang mengaturannya.Bahwa terhadap bank garansi yang ada di Bank BNI sebesarRp52.319.542.040,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus sembilan belasjuta lima ratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah), berdasarkanketerangan dalam BAP Saksi No. 10 yang menyatakan bahwa: tidak bisadikategorikan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak karena saat iniyang masih berlaku adalah PP No. 75 tahun 2015 dan apabila pungutan
    kemudian Saksi menanyakan mengenai apakah ada hal yangperlu di follow up dan selanjutnya ANDREAU MISANTA PRIBADImenyampaikan lya abang tadi konsultasi dengan Pak RIZA terkait tarifPNBP, nanti pak RIZA dan timnya yang akan merumuskan.Halaman 352 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa Kapus Kari juga bagian dari BKIPM, sehingga Saksi menganggapbahwa BKIPM juga yang merumuskan mengenai tarif PNBP.Bahwa di PP 75 tidak diatur mengenai pengenaan tarif untuk BBL, yang adaitu adalah pungutan
    Jika menggunakan pungutan ini maka tafirnya akan sangatkecil Karena BBL harganya mahal.Bahwa Saksi mengetahui mengenai nota dinas ANDREAU MISANTAPRIBADI terkait PNBPBahwa dalam melakukan verifikasi, hasil kerja Saksi dilaporkan kepadaANDREAU MISANTA PRIBADI dan tidak ada melaporkan kepada pihaklainnya.Bahwa seingat Saksi yang Saksi periksa atau ceklist hanya sekitar 20perusahaan.Bahwa AMIRIL MUKMININ tidak termasuk kedalam Tim Due DiligenceBahwa AMIRIL MUKMININ tidak masuk dalam Group WahatsApp lobsterBahwa