Ditemukan 7759 data
308 — 134
Kasus pengadaan pemancar pada Perjan RRI tahun 2003.Kasus pungutan keimigrasian di Konsulat Jenderal Johor Bahru.Kasus penggunaan dana tak tersangka Bupati Dompu, NTB.Kasus penggunaan dana tak tersangka Gubernur Kalimantan Selatan.uF Kasus pembangunan Bandara Kutai Kartanegara, penyelahgunaanDana Perimbangan Migas dan Dana Bantuan Sosial Kab. KutaiKartanegara.6. KasuS pengadaan jasa audit investigasi pada Ditjen PPKDepnakertrans RI.7. Kasus penyalahgunaan dana pada Bank Indonesia (YPPI)8.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
260 — 178
Sedangkan hak Negara terkaitdengan kewajiban tersebut adalah hak untuk menguasai seluruhkekayaan yang ada di wilayah Negara tersebut, dan juga hak untukmembebani masyarakat dengan suatu bentuk pendanaan yangdikenal dengan terminology pungutan yang bersifat memaksa ataulebih dikenal dengan istilah pajak. Kewajiban Negara tersebutdimuat dalam konstitusi berbagai Negara karena terkait dengan halazasi manusia, demikian pula dengan hak Negara yang menjadipenyeimbang atas kewajiban Negara tersebut.
94 — 603
Poskesdes dan Pengadaan Belanja ObatObatan dan Perbekalan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten SumbaBarat Daya Tahun Anggaran 2014 adalah Saksi Obet Kondo Mete, S.Kep.NS;Halaman 197 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa Tugas dan wewenang Terdakwa selaku KPA tertuang dalam SK Bupatiyaitu menyusun laporan keuangan SKPD, melaksanakan tugastugas KuasaPenggunaan Anggaran lain berdasarkan Kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati,bertanggungjawab pelakanaan tugas ke Bupati, melaksanakan pungutan
387 — 487 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selain itu Judex Juns sama sekali tidak mempertimbangkandengan cukup mengenai uang pungutan retribusi IMB tingkatkecamatan sebagian besar diantaranya digunakan atau dibayarkanPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk kepentinganpelayanan umum kepada masyarakat setempat, seperti sumbanganHal. 323 dari 327 hal. Put. Nomor 111 PK/Pid.
59 — 16
bangku siswa.o 1 (satu) lembar nota pembelian 35 nasi dos dari depot KalimantanBAMARAN senilai Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 7 Mei2013;o 1 (satu) lembar nota pembelian 35 nasi dos dari depot KalimantanBAMARAN senilai Rp. 465.000, (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)tertanggal 8 Mei 2013;o 1 (satu) lembar nota pembelian 33 nasi kotak senilai Ro. 445.500, (empatratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tertanggal 6 Mei 2013;Ketiga nota pembelian tersebut dibiayai dari pungutan
MUHAMMADONG, SH
Terdakwa:
SOFYAN HASAN, S.TP., M.M.
201 — 100
gunaan wewenang dan atau kolusidengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yangsecara langsung atau tidak langsung merugikan negara; danHalaman 54 dari 483 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN Gtoh.tidak menerima, tidak menawar kan atau tidak menjanjkan untuk memberiataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa Saja dari atau kepadaSiapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa.Pasal 115 ayat (1) adalah: K/I/D/I dilarang melakukan pungutan
164 — 70
tidak pernah mendengar untuk menduduki jabatan harusada setoran ke pak Asrun sebagai Walikota, Saksi menduduki jabatanKadis PU Kendari dan Kepala Badan Penaggulangan Bencana tidak adasetoran uang ke Pak Asrun;Bahwa lbu fatmawati pernah dengan saya di Dinas PU Provinsi SulawesiTenggara sebagai Bendaharawan Proyek, saksi tidak pernah mendegarmemungutsetoran dari proyek;Bahwa lou Fatmawaty pernah bersamasama dengan saya, sampai ibuFatmawaty pindah itu saya tidak pernah mendengar;Bahwa kalau mengenai pungutan
1.Binah
2.Manah
Tergugat:
1.Muhammad Syukur Pranoto
2.Kementerian Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Tergugat:
1.Tamin
2.Ahli Waris dari Almarhum Sardja
3.Camat Kecamatan Pondok Gede Pemerintah Kota Bekasi
81 — 22
Hal ini berlangsung Sampaimasa tahun 1961 (Sampai diundangkannya PP.No.10 1961 ) masihdikenal dengan 3 (tiga)macam pungutan pajak tanah, yaitu : Untuk Tanahtanah hak Barat disebut Verponding Eropa Untuk tanahtanah milik adat di wilayah Gemente (perkotaan) disebutVerponding Indonesia.
99 — 74
Sedangkan hak negara terkait dengan kewayjiban tersebutadalah hak untuk menguasai seluruh kekayaan yang ada di wilayah negaratersebut, dan juga hak untuk membebani masyarakat dengan suatu bentukpendanaan yang dikenal dengan terminologi pungutan yang bersifat memaksaatau lebih dikenal dengan istilah pajak; Kewajiban negara tersebut dimuat dalam konstitusi berbagai negara karenaterkait dengan hak azasi manusia, demikian pula dengan hak negara yangmenjadi penyeimbang atas kewajiban negara tersebut.
1.DEDE HENDRA MR SH MH
2.Umar Assegaf, SH
3.ZILZALIANA, SH.
4.ISKANDAR SH
5.Lena Rosdiana Aji, SH
6.Cut Henny Usmayanti, SH
Terdakwa:
SURYA DHARMA BIN M.RASYID
198 — 40
- Daftar Pungutan Pajak yang belum ada Bukti Setor Tahun Anggaran 2014 (21 nomor dengan 19 nomor SP2D)
- Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) lembar.
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
157 — 45
Terkadang dari Dinas meminta saksi hadirmenyaksikan realisasi pekerjaan yang sudah selesai;Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menginstruksikan perihal danasebesar Rp250 miliar TA 2020 dan Rp100 miliar TA 2019, apalagidengan pungutan sebesar 10% dari nilai tersebut;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara Sadr.MUSYAFFA mendapatkan dana untuk keperluan operasional saksisewaktuwaktu. Pada waktu saksi ditawari oleh Sdr.
154 — 74
KajariIRE Martadinata Ruko MeraukePermata Ancol Blok GINo.2 Jakarta Utara e Bahwa dapat saksi jelaskan, dari harga yang terjual laku dalam lelang tersebut dipungutmasingmasing 1% dari pokok lelang untuk bea lelang pembeli dan bea lelang penjual,bea lelang pembeli dan penjual tersebut dipunggut oleh pejabat lelang, selanjutnyadisetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima pada kantor lelang, dan buktisetoran bea lelang penjual dan pembeli terlampira pada risalah lelang.e Bahwa sisa dari pungutan
YOGI HENDRA, SH.MH
Terdakwa:
Darmadi Bin MA'ANI
91 — 53
Lainlain pendapatan asli desa. antara lain hasil pungutan desa, HasilPenjualan Aset Desa, Bunga Simpanan Uang di Bank, Pendapatandari Pengembalian Hasil Temuan.2. Transfera.b.C.d.e.Dana DesaBagian dari MHasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan RetribusiDaerah;Alokasi Dana Desa (ADD);Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; danBantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.3.
86 — 94
Yk.Kertanegara.Pengadaan Pemancar pada PerjanRRI Tahun 2003.Pungutan Kemigrasian di KonsulatJenderal Johor Baharu Malaysia.
Terbanding/Terdakwa : SURYA DHARMA BIN M.RASYID
169 — 10
- Daftar Pungutan Pajak yang belum ada Bukti Setor Tahun Anggaran 2014 (21 nomor dengan 19 nomor SP2D)
- Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Tahun 2014 sebanyak 6 (enam) lembar.
73 — 31
danpengaturan negatif tersebut juga bertentang dengan Pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihakdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerimadan bertanggungj jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara.Jika adanya pungutan
63 — 18
DIPA.Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan danmenyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanjaoperasioal kantorMeneliti kKelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen / SPJperhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh KuasaPengguna Anggaran / Pejabat Pembuat KomitmenMenyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPUP, SPGU, SPPTUdan SPPLS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapankepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)Melakukan pungutan
1.MASRURI ABDUL AZIZ SH
2.SALIMAN SH
3.WIDI ASTUTI SH
Terdakwa:
1.R. TOTO SANTOSO Bin Alm. RM KARTODIKROMO
2.FANNI AMINADIA, SE.MM Binti Alm. HENRY BAHARSAH
304 — 88
Binti (Alm) HENRY BAHARSAH tersebut tidak ada tandaterimanya;Bahwa tidak ada uang pungutan lain selain uang untuk pembelian bajuseragam;Bahwa ruang lingkup Keraton Agung Sejagat (KAS) meliputi PurworejoYogyakarta;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN Binti MARSINDU tidak diibebaniuang iuran bulanan, akan tetapi Ssesuai kesepakatan rapat anggota,Halaman 130 dari 306 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Pwrsetiap akan diadakan kegiatan, dibebankan iuran masingmasinganggota/punggawa;Bahwa Saksi NUR LAELATUL FAJRIN
93 — 25
danpengaturan negatif tersebut juga bertentang dengan Pasal 6 Perpres No.54 tahun 2010 yang mengatur Etika Pengadaan, bahwa para pihakdalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus menerimadan bertanggungj jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak, serta menghindari danmencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secaralangsung atau tidak langsung merugikan Negara.Jika adanya pungutan
102 — 33
PNPBmaupun rupiah murni untuk kegiatan rutin, PNPB maupun PKUPT.Kemudian dalam pelaksanaan tugastugas ini, saksi dibantu olehbendahara pengeluaran pembantu kegiatan rutin dan bendaharapengeluaran PKUPT;Bahwa setahu saksi terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungandengan adanya pertanggungjawaban fiktif pada penggunaan anggarantahun 2013, hal ini ada hubungannnya dengan tugas saksi yakni menerimausulan anggarannya yang telah ditandatangani olrh bendahara dan dekan;Bahwa dana PNPB ini bersumber dari pungutan