Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Agustus 2012 — PT. WEATHERFORD INDONESIA ; KASMINA DEWI LESTARI
41 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan yang demikian tidak sesuai (gebrekkig) karenaberada di bawah standar sehingga putusan itu tidak memuaskan.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori ontvoldoende gemotiveerd,sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
30 — 3
  • tentangperbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat III kemukakandiatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikutberperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukumuntuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggarhukum ;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Tengku Muhamad Nazir Bin Tengku Zainur Rasyid
Tergugat:
1.Pemerintah Kab. Bengkalis Cq. Bupati Kab. Bengkalis
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
3.Kementrian Keuangan RI
4.Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Cq. Kepala Satpol PP Kab. Kepulauan Meranti
120 — 29
  • Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke16 dan ke17, dapatTERGUGAT IV bantah sebagai berikut : Adalah tidak benar dan tidakberdasar jika TERGUGAT IV adalah sudah menempati bangunan objektanah sengketa secara melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT IV singgung pada bagian atas,Pemkab Kab. Meranti (TERGUGAT IV) hanya menempati untuksementara waktu bangunan bekas SD milik Pemkab Bengkalis untukkantor Satpol PP Kab. Ke p.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
251 — 153
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur yangberakhir
    Eksepsi Kewenangan Absolut.Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Bahwa materi gugatan Penggugat secara susbtansial materipermasalahannya menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, dan menurut tergugat permasalahan ini perlu dibuktikanterlebih dahulu apakah ada hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan tanah dimaksud adalah benar milik penggugat, dengandemikian materi gugatan Penggugat
Pengadilan PA SAMPIT Perdata Agama
Register : 04-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PA SAMPIT Nomor 0106/Pdt.G/2019/PA.Spt
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 4
  • Menjawab No. 7Ini bisa dibilang Hoax, memutar balikan fakta, memang benar saya pulang keJawa karena bapak sakit tapi atas permintaan Termohon, justru waktu itu sayamalah pamit kepada Termohon, karena sebelumnya sudah saya singgung kalausaya mau pulang ke Jawa karena bapak sakit, tapi Termohon tidak ada reaksi,akhirnya saya pulang ke Jawa tanpa pamit, bahkan terbesit dalam hati tidakakan balik ke Sampit lagi, saya baru hilang waktu saya sudah samapi dibandara Juanda Sby, saya tahu siapa Termohon,
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-05-2011 — Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 60/G/2011/PHI/PN.BDG
Tanggal 30 Juni 2011 — EDI SURYANA; LAWAN; PT. TA GLOBAL INDONESIA;
76 — 16
  • Bahwa gugatan kabur karena antara posita dan petitum gugatan penggugatkontradiktif dan terkesan tidak nyambung satu sama lainnya, apa yangdiminta oleh penggugat dalam petitumnya, tidak ada yang dijelaskan didalamposita gugatan, seperti contoh petitum point 5, 6, dan 9 gugatan, didalamposita tidak dijelaskan secara gambling apalagi secara detail darimana angkaangka dimaksud, tidak pernah di singgung dalam posita, tetapi tahutahu/ujukujuk dimintakan di petitum.
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 22-01-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 0422/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
122 — 48
  • No. 0422/Pdt.G/2020/PA.BksPenggugat mencari jalan bagaimana untuk bisa komunikasi dengankedua anaknya, pertama Penggugat telephone rumah Tergugat akantetapi setiap telephone Penggugat mendapat jawaban anakanaktidak mau bicara, dan kemudian Penggugat mencoba lagitelephone tidak bisa dihubungi, dan hal lain Penggugatmenghindari adanya titik singgung jika komunikasi atauberbicara dengan "rang tua Tergugat yaitu ayahnya Tergugat,sehingga Penggugat mencari cara lain dengan menghubungi alamatemail Tergugat
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 28/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
RENTINUS TAKOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
Drs. Alfonsus ST. Foni
181 — 78
  • Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020); Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah sebagaimana yangdimaksud objek sengketa (vide bukti P1 = bukti T1, bukti T II Intv1), dengan cara menggarap sendiri pada tahun 1978 (vide lampiranBukti T2);Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan objek sengketaa quo atas nama Tergugat II Intervensi namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas yang mana merupakan titik singgung
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 09-05-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2017 —
112 — 33
  • Sehingga titik singgung antara kepentingan warga danpemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakuknya sebuah KTUN. Sebagai Negara hukum, setiap KTUN yang diHalaman 5Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dapat dipersoalkan atau digugatapabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata;KETERKAITAN sebuah KTUN dengan Penggugat , Warga masyarakatdalam UUAP telah mengalami pergeseran yang sangat positif.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Abu Bakar Diwakili Oleh : Abdullah Abu Bakar
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
102 — 76
  • Furniture yang berlokasi di Gampong Cot Malem, KecamatanIngin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan dari bukti T9 Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan titik singgung antara CV Karya Bersama dengan CV.M.A.Furnituredengan tanah sengketa sehingga bukti T9 belum dapat membuktikan bahwa TergugatII adalah pihak yang berhak atas tanah Kapling No.62 dan 63 yang akan diberi gantirugi pembangunan jalan tol;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugatyang mohon agar tanah kapling No
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
135 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
672 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah AgungPemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 343 dinyatakanbahwa pada umumnya suatu putusan dikategorikan tidak saksama(onvoldoende gemotiveerd) sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dalam hal ini putusan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PT RjJuncto dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea ke5 menyatakanbahwa
Pengadilan PN Kaimana Pidana Khusus
Register : 03-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PN Kaimana Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kmn
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
1.LEONARD HASUDUNGAN NT, SH
2.DIKY WAHYU ARYANTO, S.H
3.Willy Ater, S.H
4.SUSANTO SANTIAGO PARARUK, S.H.
Terdakwa:
Lodovikus Asan Alias Alan
222 — 136
  • saksi korban tinggal di Kampung Teluk Arguni tinggal bersamadengan Terdakwa dan ibu tiri juga adikadik saksi korban dari hasilperkawinan Terdakwa dengan Ibu Tiri saksi korban;Bahwa Ibu Tiri saksi yaitu saksi IV;Bahwa kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan ke saksi korban tidakpernah ceritakan kepada orang lain;Bahwa saksi korban tidak ceritakan karena takut kepada Terdakwa;Bahwa Ibu Tiri saksi korban tidak pernah menyinggung kejadian hubunganbadan tersebut, karena kalau Ibu Tiri saksi korban singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/PID/2016
Tanggal 4 April 2016 — HARYONO EDDYARTO
1365 — 1062 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sebagaimana yang termuat dalam PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 64, 65)yang menerangkan bahwa: Bahwa yang membedakan titik singgung penipuan dalamhukum pidana atau hukum perdata adalah adanya dolusmalus atau niat jahat; Bahwa suatu penipuan perdata dapat menjadi pidana jikamemenuhi do/us malus tersebut; Bahwa suatu cek yang tidak dapat dicairkan atau cekkosong tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai tindakpidana penipuan (Pasal 378 KUHP), kecuali jika penerbitancek didahului
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 19-09-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 40/G/2017/PTUN.PBR
Tanggal 15 Nopember 2017 — BAHARI MELAWAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU SIARANG ARANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017
125 — 59
  • relevan lagi untukdipertimbangkan, dan terhadap permohonan penundaan tersebut haruslahdinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak makakepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkatpertama berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang besarnya sebagaimana dalam amarputusan in itis ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat maupun keterangan saksiyang tidak Majelis Hakim singgung
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Bgr.
Tanggal 8 Juni 2015 — TAN GIOK HWA NIO Melawan PEMERINTAH KOTA BOGOR, dkk.
136 — 34
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Msb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
50 — 11
  • Bahwa untuk selebihnya perihak isi gugatan penggugat, dimana adasebagian yang tidak Tergugat singgung dalam jawaban ini, karena hal tersebutTergugat anggap hanyalah sekedar klaim Penggugat yang tidak berdasarsama sekali.Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut diatas, maka mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan,dengan Amar : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Membebankan
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pdt.g/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — WIWIN TEDDY VERNANDO MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
68 — 8
  • Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalah pengawasandan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat HI dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembagalegislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdata adalahmasalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan hartakekayaan, atau Badan Hukum Publik yang memiliki hubungan perdata denganpersoon atau Badan hukum lainnya.Maka menurut Tergugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
66 — 12
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
127 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.