Ditemukan 1138 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pdt/2016
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT MERBAU PELALAWAN LESTARI
666 — 592 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap dalam buku Kekuasaan Mahkamah AgungPemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali halaman 343 dinyatakanbahwa pada umumnya suatu putusan dikategorikan tidak saksama(onvoldoende gemotiveerd) sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian serta faktafakta yang ditemukan dalampersidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif;Bahwa dalam hal ini putusan Tinggi Pekanbaru Nomor 79/PDT/2014/PT RjJuncto dalam pertimbangannya pada halaman 27 alinea ke5 menyatakanbahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 04-04-2016 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/PID/2016
Tanggal 4 April 2016 — HARYONO EDDYARTO
1308 — 1016 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sebagaimana yang termuat dalam PutusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada halaman 64, 65)yang menerangkan bahwa: Bahwa yang membedakan titik singgung penipuan dalamhukum pidana atau hukum perdata adalah adanya dolusmalus atau niat jahat; Bahwa suatu penipuan perdata dapat menjadi pidana jikamemenuhi do/us malus tersebut; Bahwa suatu cek yang tidak dapat dicairkan atau cekkosong tidak serta merta dapat dinyatakan sebagai tindakpidana penipuan (Pasal 378 KUHP), kecuali jika penerbitancek didahului
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 325 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Agustus 2012 — PT. WEATHERFORD INDONESIA ; KASMINA DEWI LESTARI
40 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan yang demikian tidak sesuai (gebrekkig) karenaberada di bawah standar sehingga putusan itu tidak memuaskan.Pada umumnya, suatu putusan yang dikategori ontvoldoende gemotiveerd,sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.Faktafakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secaramenyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 28-09-2017 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Tengku Muhamad Nazir Bin Tengku Zainur Rasyid
Tergugat:
1.Pemerintah Kab. Bengkalis Cq. Bupati Kab. Bengkalis
2.Badan Pertanahan Nasional Kab. Bengkalis
3.Kementrian Keuangan RI
4.Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti Cq. Kepala Satpol PP Kab. Kepulauan Meranti
116 — 29
  • Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT angka ke16 dan ke17, dapatTERGUGAT IV bantah sebagai berikut : Adalah tidak benar dan tidakberdasar jika TERGUGAT IV adalah sudah menempati bangunan objektanah sengketa secara melawan hukum sebagaimana dalil PENGGUGAT.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT IV singgung pada bagian atas,Pemkab Kab. Meranti (TERGUGAT IV) hanya menempati untuksementara waktu bangunan bekas SD milik Pemkab Bengkalis untukkantor Satpol PP Kab. Ke p.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 34/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 10 September 2014 — ZULKIFLI Lawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
28 — 3
  • tentangperbuatan melanggar hukum (vide posita point 13) yang dijadikan dasarhukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat III kemukakandiatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukan pihak yang ikutberperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidak ada alasan hukumuntuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggarhukum ;Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-10-2008 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/TUN/2008
Tanggal 7 Oktober 2008 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG; Ny. RUMINA VS OEY ANG LIE
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada paragraf 3 halaman 31 yang menyatakan : "Menimbang, bahwawalaupun dalam sengketa ini juga terkait perkara kepemilikan yangmerupakan kewenangan peradilan perdata (dalam titik singgung) yangbanyak dibahas para pihak, namun karena yang menjadi objek sengketaHal. 11 dari 43 hal. Put.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 30-08-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 142-K/PM.II-08/AU/VIII/2018
Tanggal 31 Januari 2019 — Oditur:
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Sudarman Depris Done
79 — 1
  • tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa Unsur Ketiga Mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi.Bahwa walaupun unsur ketiga Yang menimbulkan luka berat tidaktebukti secara sah dan meyakinkan bukan berati Terdakwa dibebaskandari dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, bila dilihatperbuatan Terdakwa dan temantemannya sebagaimana yang diuraikanoleh Oditur Militer dalam surat dakwaan merupakan suatu perbuatanyang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul itumeliputi atau bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
190 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada umumnya suatu putusan yangdikategori onvoldoende gemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahanpenerapan hukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-05-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 13 Oktober 2014 — HENDRA melawan 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
63 — 12
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat II dihukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran................. dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat HII adalah pengawasan danfungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untuk menetapkan danmengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yang tidakdapat dituntut secara perdata karena masalahperdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat) dalamlapangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-07-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juli 2017 — Tuan IWAN SUTADI SIDARTA VS PT BINTANG NUSA PERSADA DKK
124 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung samasekali karena persoalannya sulit unpamanya",Pasal 189 ayat (2) RBG, yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya";Pasal 50 Rv, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Para hakim dalam musyawarahnya karena jabatan wajibmenambah dasar hukum yang mungkin tidak dikemukakan olehpara pihak.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 07-10-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 14-03-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 36/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 14 Maret 2017 — MANGSUR BIN GOMANG MELAWAN: 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG 2. ARIFIN WIJAYA
129 — 41
  • Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi tentang KompetensiAbsolut:Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat Il Intervensi dalameksepsinya mendalilkan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya secara substansial materipermasalahannya menitik beratkan pada titik singgung mengenai siapa yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milikPenggugat.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 04-12-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 13 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : Abdullah Abu Bakar Diwakili Oleh : Abdullah Abu Bakar
Terbanding/Tergugat I : Sanusi
Terbanding/Tergugat II : Rais Fahrizal
Terbanding/Tergugat III : Rosdiana
Terbanding/Tergugat IV : Syahwal Ichda Asyar
Terbanding/Tergugat V : Rahmat Angkasa
Terbanding/Tergugat VI : Mansur
Terbanding/Tergugat VII : Ansari Raja
Terbanding/Tergugat VIII : Ikbrahim
Terbanding/Tergugat IX : Taufik
Terbanding/Tergugat X : Noviadi
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang BPN Aceh
101 — 72
  • Furniture yang berlokasi di Gampong Cot Malem, KecamatanIngin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan dari bukti T9 Pengadilan Tingkat Bandingtidak menemukan titik singgung antara CV Karya Bersama dengan CV.M.A.Furnituredengan tanah sengketa sehingga bukti T9 belum dapat membuktikan bahwa TergugatII adalah pihak yang berhak atas tanah Kapling No.62 dan 63 yang akan diberi gantirugi pembangunan jalan tol;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugatyang mohon agar tanah kapling No
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG
Register : 09-05-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 11/G/2017/PTUN.TPI
Tanggal 3 Oktober 2017 —
109 — 32
  • Sehingga titik singgung antara kepentingan warga danpemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakuknya sebuah KTUN. Sebagai Negara hukum, setiap KTUN yang diHalaman 5Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN.TPIterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara dapat dipersoalkan atau digugatapabila merugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata;KETERKAITAN sebuah KTUN dengan Penggugat , Warga masyarakatdalam UUAP telah mengalami pergeseran yang sangat positif.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 28/G/2020/PTUN.KPG
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
RENTINUS TAKOY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
Drs. Alfonsus ST. Foni
177 — 77
  • Pemeriksaan Setempat tanggal 28 Agustus 2020); Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah sebagaimana yangdimaksud objek sengketa (vide bukti P1 = bukti T1, bukti T II Intv1), dengan cara menggarap sendiri pada tahun 1978 (vide lampiranBukti T2);Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah menerbitkan objek sengketaa quo atas nama Tergugat II Intervensi namun dengan adanya perbedaan asalusul/riwayat kepemilikan tanah atas bidangbidang tanah sebagaimana telahdiuraikan di atas yang mana merupakan titik singgung
Pengadilan PA MASAMBA Perdata Agama
Register : 20-07-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA MASAMBA Nomor 445/Pdt.G/2018/PA.Msb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 11
  • Bahwa untuk selebihnya perihak isi gugatan penggugat, dimana adasebagian yang tidak Tergugat singgung dalam jawaban ini, karena hal tersebutTergugat anggap hanyalah sekedar klaim Penggugat yang tidak berdasarsama sekali.Bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat tersebut diatas, maka mohonkiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan,dengan Amar : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Membebankan
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 20-06-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 103/Pdt.G/2014/PN.Bgr.
Tanggal 8 Juni 2015 — TAN GIOK HWA NIO Melawan PEMERINTAH KOTA BOGOR, dkk.
131 — 34
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-04-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 25/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penggugat:
AMRI
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
Intervensi:
1.JEREMY SHAWN PRANATA
2.Tim Kurator PT Hokindo Jaya (Dalam Pailit) dan Tuan Michael (Dalam Pailit),
232 — 133
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;a. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa:1) Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01114/Kosambi Timur yangberakhir
    Eksepsi Kewenangan Absolut.Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor: 25/G/2021/PTUNSRG.Bahwa materi gugatan Penggugat secara susbtansial materipermasalahannya menitikberatkan pada titik singgung mengenai yangberhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasamilik Penggugat, dan menurut tergugat permasalahan ini perlu dibuktikanterlebih dahulu apakah ada hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan tanah dimaksud adalah benar milik penggugat, dengandemikian materi gugatan Penggugat
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2014 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 20/Pdt.G/2014/Pn Bna
Tanggal 8 September 2014 — H. M. YUSUF A, SELAKU DIREKTUR PT. PIYEUNG JAYA PERKASA MELAWAN 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH 3.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
71 — 17
  • perbuatan melanggar hukum (vide posita point 12) yang dijadikandasar hukum dalam perkara a quo, sebagaimana telah Tergugat IIIkemukakan diatas, Tergugat III sama sekali tidak berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMA tersebut sehingga tidak adaalasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum ; Bahwa dalam petitum point 9 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran.... dst.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PN BOGOR Pidana Umum Penipuan
Register : 07-05-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 136/Pid.B/2015/PN.Bgr
Tanggal 3 Agustus 2015 — Suhernawati Als Erna
84 — 27
  • disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;Menimbang, bahwa setelah mempelajari nota pembelaan yangdisampaikan Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya telahdipertimbangkan secara detail sebagaimana majelis hakim memberpertimbangannya atas unsurunsur dakwaan di atas;Menimbang, bahwa begitupun setelah mencermati dan menelaah buktisurat yang diajukan sebagai lampiran Nota Pembelaan Terdakwa padapokoknya berisikan tentang perjanjian kerjasama dan surat lain yang berkaitandengan perjanjian tersebut dimana titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-05-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/Pdt/2017
Tanggal 23 Mei 2017 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT c.q. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR c.q. BUPATI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, DKK VS LANI alias H. HABIBURRAHMAN bin AMAQ NIRUN, DKK
131 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat titik singgung antara nietvoldoende gemotiveend dengan kesalahan penerapan hukumpembuktian. Sehingga sudah selayaknya bukti P2 dan P3 adalah buktisurat palsu, oleh karena itu tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti.Apalagi proses konversi atas hak adat tidak dilakukan oleh bukti P2 danP3 tetapi baru dihadirkan dalam persidangan sebagaimana keterangansaksi Para Penggugat baru melihat bukti tersebut dan dulu saat alm.