Akbar Mitra Jaya tanggal 16 Maret 2011tersebut.Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2013 Penggugat menerima surat dariKepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah KabupatenTanah Laut sesuai Surat Nomor : 540/115PUE/Distamben tertanggal10 Oktober 2013 Perihal : Mohon Konfirmasi dan Overlay KoordinatIUP, yang pada intinya berisi permohonan klarifikasi apakah terdapattumpang tindin antara wilayah pertambangan PKP2B Penggugatdengan wilayah pertambangan CV.

Putusan Nomor 256K/TUN/2015posita yang menjadi dasar diajukannya petitum oleh Penggugat/Terbandingsekarang Termohon Kasasi, karena Termohon kasasi mendalilkan dalamgugatannya bahwa Sertifikat Hak Milik Pemohon Kasassi No.22084/Kel.Bantabantaeng, tanggal 27 Desember 2013 Surat Ukur No.02404/tanggal 11 Desember 2013, menurut Penggugat/Terbandingsekarang Termohon kasasi jelasjelas bertumpang tindin dengan SertifikahHak Milik No. 20268/Kel.

Bahwa oleh karena adanya perselisinan tumpang tindin kepemilikantanah antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka Penggugat danPenggugat II mengajukan permohonan pengukuran ulang atas tanah hakmiliknya dimaksud kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun padatanggal 10 Juli 2013 dan atas permohonan Penggugat dan Penggugat IItersebut, selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun memanggilpara Penggugat dan para Tergugat demi untuk mendudukan permasalahandimaksud;5.

No. 550/PDT/2016/PT.DKI14.sebaya TERGUGAT Ill bercanda dan mulai meninmpa TERGUGAT Ill,dimana termasuk yang menimpa/menindih TERGUGAT III adalah anak dariPENGGUGAT, dikarenakan TERGUGAT Ill di timpa/di tindin oleh anakPENGGUGAT beserta temanteman lainnya, secara reflek TERGUGAT IIImemberontak untuk membebaskan diri karena merasa sakit akibat di timpadan ditindih oleh rekanrekannya, Fakta ini menunjukan peristiwa tersebutterjadi bukan merupakan perbuatan yang secara sengaja dilakukan olehTERGUGAT

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara a quo padahalaman 33 alinea Il menyatakan sebagai berikut;Menimbang bahwa dari uraian fakta dan pendapat diatas, terbukti bahwapenguasaan tanah obyek sengketa oleh keturunan alm.Amaq Samilahtersebut adalah tidak melawan hukum sebab didasarkan jual beli yangsah, sehingga dengan demikian Majlis Hakim menilai Penggugat tidakdapat membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;Pertimbangan hukum tersebut kontradiksi dan tumpang tindin denganpertimbangan

Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar dan Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Rlyang mengadili perkara ini telah melampaui kewenangannyasehingga salah dalam menerapkan hukum karena perkara inimerupakan sengketa kepemilikan dimana Penggugat dan II harusmembuktikan terlebih dahulu hak dan letak tanah miliknya yangtumpang tindin dengan sertifikat obyek sengketa, khususnyaPenggugat II yang alas haknya hanya merupakan Akta Jual Beli.Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan

Bahwa tanah yang diakui oleh Tergugat , yangbertumpang tindin dengan sebagian tanah milik Penggugat tersebutyaitu lebih kurang 20.000 m?

saat itu saksi dirangkul oleh ANGGER kemudian ANGGER mengatakan AYOMELU AKU SIK dan saat itu saksi di bawa oleh ANGGER ke belakangpanggung yaitu halaman rumah orang yang berjarak kurang lebih 100Meter, kKemudian saksi dan ANGGER berhadapan dan saat itu SdrANGGER bilang KOK KOWE JOGETE KOYOK NGONO kemudiansaksi menjawab LHA KOWE KOK YO NGONO kemudian salingberpegangan baju dan saat itu AGGER berhasil membanting saksi danhalaman 9 dari 28 Putusan No.138/Pid Sus/2015/PN Wngsaksi saat itu terjatuh di tindin

bahwa karena pokok gugatan adalah mengenaipengosongan tanah dan bangunan yang dikuasi oleh para Tergugatberdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan mengenai kewarisan, sehinggadengan demikian gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan kewarisansehingga oleh karenanya eksepsi para Tergugat tidak beralasan hukum danpatut untuk ditolak; Petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan tumpang tindih;Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan eksepsi para Tergugat yaitupetitum gugatan tidak jelas dan tumpang tindin

No. 591 PK/Pdt/2012Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren yang diterbitkan padatanggal 17 Juli 1991 tumpang tindin (overlapping) dengan SertifikatHGB Nomor 18/Pondok Aren yang diterbitkan pada tanggal 25 Juli1985, dengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 496/Pondok Arenadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehinggadengan demikian Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya jugaadalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Abdullah Fatah ataukah sebagaiPemerintah Desa Karangsari, dengan pertimbangan Majelis Hakimtersebut maka Majelis telan salah dan menafikkan pertimbangannyasendiri bahwasannya adanya kepentingan pihak Pemerintah DesaKarangsari yang terkait dalam perkara, bukan malahan membenarkandalil gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kapasitasnyaselaku Penggugat dengan membuat gugatan sebagai suatu borongankepentingan agar tidak tumpang tindin putusannya yang alasanefisiensi tidak jelas tujuannya sehingga kabur

Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo

Dimana, dalam prosesnya mengandung kecacatanhukum administrative, serta bertentangan dengan asas umumpemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu :Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan ketentuan perundangundangan,kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakanpenyelenggaraan pemerintah ;* Adanya tumpang tindin hak kepemilikan atas tanah akibatperbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak

Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi

Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.

Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu

Putusan MARI tanggal 17 April 1979 Reg No.1149K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa makagugatan tidak dapat diterima.Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem karenaPENGGUGAT sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan atas objekperkara yang sama dalam perkara 194/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang telahdiputus pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanJakarta Selatan yang amar putusannya adalah menolak gugatanPENGGUGAT.Selanjutnya agar tidak terjadinya tumpang tindin

PN.Jkt.Selmengenai batasbatas tanah tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur olehkarenanya eksepsi Tergugat II tersebut diatas harus ditolak ; Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem karenaPENGGUGAT sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan atas objekperkara yang sama dalam perkara 194/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang telahdiputus pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanJakarta Selatan yang amar putusannya adalah menolak gugatanPENGGUGAT.Selanjutnya agar tidak terjadinya tumpang tindin

Seharusnya Tergugat teliti dalammenerbitkan suatu alas hak yang diterbitkan tersebut, apakahterdapat tumpang tindin dengan alas hak yang lain, namun halitu diabaikan oleh Tergugat. Adapun tindakan tergugat yang telahmengeluarkan objek perkara a quo di atas lokasi yang samadengan Hak Guna Usaha Penggugat, telah merugikanPenggugat serta bertentangan dengan ketentuan dalam pasalincasu.

hukum tetap menyangkuttentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi Objek Sengketa atausetidaknya Penggugat sampai dengan gugatan a quo diajukan belum dapatmembuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satusatunya pemegang hak sahbidang tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa a quo;Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan fakta dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasiObjek Sengketa tumpang tindin

jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin

Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.

Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Nukumadministratif.7.

untuk mengadili sengketa tersebut, sebab permohonanpembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kompetensiabsolute dari Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis berpendapatpersinggungan antara kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan TataUsaha Negara dalam hal sengketa kepemilikan yang berkaitan denganpembatalan Keputusan Tata Usaha Negara harus dipetakan secara jelas agartidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan perkara yang mengakibatkan terjaditumpang tindin