Ditemukan 11931 data
209 — 85
Menetapkan memberi izin serta memberi kuasa seperlunya kepadaPenggugat untuk mengajukan proses Balik Nama Sertipikat melalui KantorBadan Pertanahan Nasional Kota Makassar (Turut Tergugat), terhadapSebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya berdasarkanSertipikat Hak Milik (SHM) No. 29336/Paccerakkang, terletak ProvinsiSulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Biringkanaya, KelurahanPaccerakkang yang semula pada sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat 1(TERGUGAT 1!)
Terbanding/Tergugat : Evriana Lusianitsar binti Ahmad Tabrani Razak
152 — 60
., diketahui bahwa Terbanding pada tanggal 16 Juni2014 telah menghibahkan obyek sengketa yang pertama dan obyekHalaman 11 dari 20 halaman, Putusan Banding No. 68/Pdt.G/2016/PTA.JK.sengketa yang kedua kepada ibu kandungnya yang bernama Nyonya SitiChoirijah dan kemudian atas dasar Akta Hibah tersebut, Terbandingmelakukan proses balik nama pada SHM Nomor 289 yang semula atasnama Pemilik menjadi atas nama Penerima Hibah ;Menimbang, bahwa dari beberapa fakta hukum sebagaimana tersebutdiatas, Majelis Hakim
Terbanding/Penggugat : SRI HANDAYANI
Turut Terbanding/Tergugat II : PATMIATI
54 — 30
belumadanya sebuah perbuatan hukum berupa jual beli atas tanah danbangunan obyek sengketa sehingga belum muncul hak dan kewajibansecara hukum baik di pihak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat 1/Pembanding sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata ;Bahwa Jjual beli atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut hinggasaat ini belum lunas dan belum dilakukan penandatanganan akta jual bellidi hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT atau Notaris) sehinggasampai saat ini belum dapat dilakukan proses
balik nama ;Bahwa jika merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal18 September 1998 No. 2691 PK/Pdt/1996, yang menyatakan :Halaman 14 dari 20, putusan perkara nomor 285/PDT/2020/PT SBYPerjanjian lisan, baru merupakan perjanjian permulaan yang akanditindak lanjuti dan belum dibuat di depan Notaris, belum mempunyaikekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, sehingga tidakmempunyai akibat hukum ;Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 2 & 3 dalamGugatan Terbanding
39 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa saat itu pihak Penggugat belumsempat melakukan proses balik nama Sertipikat, dikarenakan Penggugatpindah tugas ke Ternate dalam melaksanakan tugas pekerjaan;Bahwa setelah Penggugat kembali melaksanakan tugas dan Penggugatberusaha mencari Sertipikat Hak Milik Nomor : 20402/Batua, tanggal 31 Juli2001, Surat Ukur No. 00475, tanggal 19 Juni 2001, luas 195 M?
41 — 2
2005dirumah terdakwa;e Bahwa harga jual mobil avanza tersebut yaitu Rp 95.000.000, (sembilan puluh limajuta rupiah), saksi Sudarno menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000, (sembilanpuluh juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp 5.000.000, (limajuta rupiah) akan diserahkan setelah balik nama BPKB menjadi atas ama saksiSudarno selesai;e Bahwa mobil avanza tersebut adalah milik keponakan terdakwa bernama EndangRahayu yang tinggal di Jakarta;e Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Sudarno proses
balik nama BPKBadalah 1,5 bulan lamanya;e Bahwa setelah 2 bulan kemudian terdakwa tidak dapat menyerahkan BPKB avanzatersebut;e Bahwa kemudian saksi Sudarno mengembalikan mobil avanza tersebut kerumahterdakwa dan meminta agar uang sebesar Rp 90.000.000, (sembilan puluh jutarupiah) yang telah saksi Sudarno bayarkan agar dikembalikan;e Bahwa terdakwa pernah diminta oleh saksi Sudarno untuk menandatangani suratperjanjian;e Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi Sudarnotersebut
40 — 23
Bahwa sebelum menanggapi posita gugatan Penggogat pada Positapointer 4.1, 4.2 dan posita 4,3 terlebin dahulu Tergugat jelaskan:Selama Tergugat menikah dengan Penggugat telah memiliki hartabersama:1. 2 (dua) buah rumah yaitu:v Sebidang tanah pada perumahan BTN yang terletak diKelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarih Kota Solok propinsiSumatera Barat, bukti hak sertifikat Hak milik Nomor 1314, tanahdan bangunan tersebut di beli dari sdr.LIFRI LATIF, dan sekarangini dalam proses balik nama ke Tergugat
TRY SUSTRISNO
Tergugat:
1.SUPARMI LASNO
2.ABDUL SALAM
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS
119 — 46
telah terjadinya kesepakatan jual beli atas sebidang tanah antaraPenggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sejak saat itupula tanahn beserta surat kepemilikan atas tanah tersebut telah diserahkansepenuhnya kepada Penggugat dan selama tanah tersebut berada dibawahpenguasaan Penggugat sampai saat ini selalu dirawat dan tidak pemah ada pihakmanapun yang menyatakan keberatan;Bahwa pada saat jual bell antara Penggugat dengan Tergugat terjadi, Tergugat berjanji akan segera mengurus proses
balik nama Sertifikat Kepemilikan tersebutmenjadi atas nama Penggugat sendiri dan akan berusaha mencari Tergugat IIyang keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti.
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau setidaktidaknya Surat Kuasa tidak pernah ditandatanganioleh Penggugat dan atau Turut Tergugat s/d Turut Tergugat V1;Bahwa selain karena tindakan Tergugat membalik nama sertifikat objeksengketa tanpa persetujuan Penggugat dan/atau tanpa Surat Kuasa yangsah, juga karena Tergugat telah mempergunakan dokumen berupa aktadalam proses balik nama sertifikat objek sengketa, yaitu Akta KeteranganHak Mewaris, tanggal 8 Mei 2000 Nomor 8, yang dibuat di hadapanBudiarti Karnadi, S.H., Notaris di Jakarta (
45 — 29
Putusan No. 177/PDT/2017/PT.MKS Bahwa oleh karena Akta Jual Beli tersebut (T2) secara hukum telahkehilangan nilai othentiknya sebagai akta autentik dan telah kehilangandaya ikatnya sebagai produk hukum, MAKA proses balik nama SHM No.4002/Mangasa tanggal 17 Maret 1997, GS No. 1298 tanggal 10Februari 1997, Luas 179 M2 atas nama Ir. Zaenal Abidin ke atasnama JEFFRY WISANG. NG. Kemudian SHM beralih ke atas namaHAERUDDIN.
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Notaris/PPAT diKabupaten Magelang ;Bahwa jual beli tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat dan telahdilakukan proses balik nama.
439 — 122
obyek perkara yang dibuat dibawah tangandihubungkan dengan keberadaan sertifikat tersebut, Majelis Hakim berpendapatsebagai berikut : Bahwa ternyata objek jual beli (tanah) tersebut, sejak dibeli olehPenggugat hingga sekarang, tanah obyek sengketa tersebut tidaktersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari suatu sitaan; Bahwa oleh karena itulah memperhatikan halhal tersebut, walaupun saatini Tergugat dan Tergugat Il sudah tidak diketahui lagi keberadaannya,sehingga Penggugat tidak dapat melakukan proses
balik nama atas tanah,tidaklah mengakibatkan transaksi jual beli atas tanah obyek perkara yangmenjadi dasar hak kepemilikan Penggugat atas tanah obyek perkaramenjadi halangan untuk pengesahan jual beli dan balik namakepemilikannya berdasarkan transaksi jual beli yang telah dilakukanPenggugat dengan Tergugat Il sesuai akta dibawah tangan berupa suratjual beli yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat Il padatanggal 15 Oktober 2013;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan
45 — 7
Bahwa selanjutnya berdasarkan aktejual beli tersebut dilakukan proses balik nama sertifikat ke atas nama Tergugat.Bahwa sekitar bulan Oktober 2005, sertifikat atas tanah dan bangunan milikPenggugat yang telah berubah menjadi atas nama Tergugat, oleh Tergugatdijaminkan kredit di Bank BRI Cabang Banyuwangi dengan kredit sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah).Bahwa setelah kredit Tergugat di Bank BRI cabang Banyuwangi cair sebesarRp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), yang sebenarnya kredit
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tini, KelurahanManuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, denganbatasbatas sebagai berikut :e Utara berbatasan dengan pekarangan Alfons Manek (dahulu),sekarang pekarangan Bene Bere ;e Selatan berbatasan dengan Jalan Raya Moruk Pasunan ;e Timur berbatasan dengan pekarangan Balthazar Bouk danpekarangan Petrus Mau Kolik ;e Barat berbatasan dengan pekarangan Laurensius Bria danpekarangan Balthazar Klau ;Setelah sebulan sertifikat tersebut dijadikan agunan kredit, BRICabang Atambua melakukan proses
balik nama atas sertifikat itu diKantor Pertanahan Kabupaten Belu, dari GABRIEL MALI kepada BRICABANG ATAMBUA, tanpa sepengetahuan pemegang hak sah yakniGABRIEL MALI, Pemohon Kasasi ;Ternyata terjadi kemacetan kredit LUDOVIKUS TAOLIN, tanpadiberitahukan kepada GABRIEL MALI sebagai salah satu pemberibantuan pelengkap agunan kredit dari LUDOVIKUS TAOLIN.
45 — 44
TERGUGATI;Bahwa proses balik nama SHM No. 1232 dari PENGGUGAT kepada TERGUGATIl, adalah kewenangan BPN (TURUT TERGUGAT III), sehingga sudah sepatutnyaapabila TURUT TERGUGAT III ditarik sebagai pihak TURUT TERGUGAT danikut taat dan patuh sebagai putusanPengadilan; Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada faktafakta hukum dan alatalatbukti yang kuat (akta otentik), yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuaidengan pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Kendalmenjatuhkan putusan
54 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
AD, yang mana sertifikat tersebut pada saat ini sedangdalam proses balik nama keatas nama Drs. Nyoman Lungsur, sesuai AktaJual Beli tertanggal 25 Juni 1998 yang dibuat dihadapan Made HendraKusuma, S.H., Notaris di Kabupaten Buleleng, masingmasing pihak berhak50% atas tanah tersebut;2.
43 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
(T.6). di Mamuju karena Penggugat saat ituberdomisili hukum di Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, KabupatenMamuju;Bahwa pada saat Penggugat dihubungi untuk menandatangani ulang suratkuasa menjual dalam bentuk akte atentik tersebut di atas di depan NotarisSusi Uasaruran untuk proses balik nama, Penggugat tidak bersedia kalautidak dikasi tambahan harga objek sengketa sehingga H. Helming YusufHalaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 508 K/Pdt/2017(anak kandung H. Muh.
63 — 35
Terdakwa Abner Ondi pakenotaries Yos Pangkali saja dan saksi korban mengatakan bagaimana denganbiaya notaris dan dijawab oleh Terdakwa Abner Ondi tidak usah pikir itubiaya nanti saya tanggung, notaries ini murah, selanjutnya menandatanganiakte jual beli antara saksi korban Henny Yones dengan Terdakwa Abenr Ondidi hadapan notaris Yos Pangkali, setelah terjadi transaksi jual beli maka padasaat itu pula terjadi penyerahan sertifikat hak milik tersebut kepada notaris yaitusaksi Yos Pangkali, SH untuk proses
balik nama menjadi nama saks korbanHenny Yones ;Bahwa pada sekitar bulan September 2008 Terdakwa bersama saksi Jeed PiterYoku mendatangi rumah dan menemui saksi Gerson M.
76 — 15
yang aslinya ada ;Bahwa saksi tahu hal tersebut sebab saksi disuruh oleh Muhammad RajabNasution untuk menemui Abu Bakar ;Bahwa Muhammad Rajab Nasution mau beli tanah kepada Penggugat ;Bahwa untuk membuat akta jual beli kata Tergugat harus ada KTP suamiisteri namun tidak dipenuhi ;Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut sudah dikuasai oleh orang lainsebab yang mengontrak rumah membayar sewanya kepada orang lain ;Bahwa saksi tahu bahwa bahwa Sertifikat ada diserahkan Penggugat kepadaTergugat untuk proses
balik nama ;Bahwa Penggugat dan M.
Terbanding/Tergugat I : NY AGUNG PRIHATIN WIDYASTUTI
Terbanding/Tergugat II : TN. SALEH HARTANTO, SH
Terbanding/Tergugat III : Kementrian ATR Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
86 — 38
Nomor155/Pdt.G/2020/PN.KIn.Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat telahmengajukan keberatan dalam kontra memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut: Bahwa Pembanding/Penggugat tidak mempunyai alas hak ( legalstanding ) apapun dalam perkara a quo, sehingga permohonan bandingPembanding/Penggugat, haruslah ditolak untuk seluruhnya ; Bahwa jual beli obyek sengketa (SHM Nomor : 100 DesaGondangan,Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten) sudah terjadi dansudah selesai dan tinggal proses
balik nama dari Sutanto ( Penjual )kepada Terbanding I/Tergugat (Pembeli/ Ny.Agung Prihatin Widyastuti ); Menolak permohonan Banding Pembanding/Penggugat untukseluruhnya; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Kelas IA Nomor155/Pdt.G/2020/PN Kin.
341 — 90
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, atau dengan kata lain, penerbitanSHGB berikut proses balik nama SHGB kepada pihak lainnya merupakanproduk Ketetapan/Keputusan Pejabat Negara, dalam hal ini Kepala KantorPertanahan (BPN) Jakarta Pusat;Bahwa selanjutnya, Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut "UU PTUN"), yangdimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah