• Nama lengkapKomisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPalembang (Divisi Tehnis Penyelenggara);: S1 Ilmu Sosial: SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM (Alm);Tempat lahir : Palembang;Umur/Tgl. LahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanIV. Nama lengkapTempat lahirUmur/Tgl.

  Harapan XI No.1512 Rt.020Rw.008 Kelurahan Talang Aman Kecamatan KemuningPalembang;: Islam;: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaPalembang(Divisi Hukum dan Pengawasan);: S2 Ilmu Hukum;Halaman 2 dari 55 halaman putusan No. 135/PID/2019/PT.PLGV. Nama lengkap : Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A.RACHMAN;Tempat lahir : Palembang;Umur/Tgl. Lahir : 43 tahun / 07 Oktober 1976;Jenis kelamin : Perempuan;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan S.

  SS .16.07/ HM.O200/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal : Rekomendasi agar digelar Pemilinan SuaraLanjutan (PSL) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres di 68 (enampuluh delapan) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan1llir,Kelurahan 2 llir, Kelurahan 5 llir sertakelurahanLawang Kidul yang mengalamikekurangan surat Suara.

  SS .16.07/ HM.0200/IV/2019 tanggal 20 April 2019 Perihal : Rekomendasi agar digelar Pemilinan SuaraLanjutan (PSL) atau Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres di 68 (enampuluh delapan) TPS yang berada di Kelurahan Sungai Buah, Kelurahan1llir,Kelurahan 2 llir, Kelurahan 5 llir sertakelurahanLawang Kidul yang mengalamikekurangan surat Suara.

  akan atau tidakakan melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimanaRekomendasi dari PPK Kecamatan Ilir Timur Il Palembang, halmana dikuatkanoleh keterangan Ahli Dr.

• Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor: 385/PL.01.7-Kpt/1671/KPU-Kot/IV/2019, tentang perubahan atas keputusan pemilihan umum kota palembang nomor: 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota palembang tahun 2019 ke-2, tanggal 24 april 2019;
• Asli berita acara rapat pleno nomor : 132 / pk.01 BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019;
• Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 387/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal

  25 april 2019, tentang perubahan kedua atas keputusan pemilihan umum kota palembang nomor : 382/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tentang penetapan pemilu lanjutan di kota palembang tahun 2019 ke-2;

• Asli berita acara rapat pleno nomor : 132.1 / pk.01 BA / 1671 / KPU-Kot/IV/2019, tanggal 25 April 2019;
• Asli Keputusan KPU Kota Palembang Nomor : 388/PL.01.7-Kpt/1671/Kpu-Kot/IV/2019, tanggal 25 april 2019, tentang perubahan ketiga atas keputusan pemilihan umum kota palembang

  atautidak akan melaksanakan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL) sebagaimanaRekomendasi dari PPK Kecamatan llir Timur Il Palembang, halmanadikuatkan oleh keterangan Ahli Dr.

  Sei Buah; Bahwa Saksi pernah dipanggil KPU sehubungan dengan RekomendasiNo. 09 / BAWASLU.PROV.SS.16.07 / HM.0200 / IV / 2019, tertanggal 20April 2019, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan KecamatanIT.

  Saksi FATHURRROZI BIN AHMAD RIZAL, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi membenarkan keteranganya didalam berita acarapemeriksaan penyidik; Bahwa saksi pada saat penyelenggaran Pemilu (Pemilihan Umum)Capres / Cawapres RI dan Pemilihan Calon Anggota Legislatif tanggal 17April 2019 selaku Ketua (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)pada TPS 42 Kelurahan 2 llir Kecamatan IT. Il Palembang, sebagaiAnggota KPPS saksi ditunjuk oleh PPS Kelurahan 2 llir Kec. IT.

  Bahwa para Terdakwa sebagai Komisioner KPU Kota Palembangmempunyai tugas dan kewenangan menyelenggarakan Pemilihan UmumHalaman 144 dari 178 Putusan Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Pigdi Kota Palembang sesuai dengan tahapantahapan pemilu sebagaimanayang diatur dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentangPemilihnan Umum;Bahwa dalam menyelenggarakan pemilu KPU Kota Palembangbertanggung jawab untuk mendistribusikan surat suara pemilihan presiden/wakil presiden dan surat suara pemilihan DPD dan anggota legislatif.Sedangkan

  Akan tetapiwalaupun surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terjadikekurangan, ada beberapa TPS yang masih melakukan pemungutansuara untuk pemilihan Legislatif saja.

• Menetapkan barang bukti berupa:

• Uno Calon PresidenWakil Presiden Republik Indonesia Periode 20192024 Tingkat KabupatenPurworejo;Bahwa Terdakwa ENDANG TAVIP HANDAYANI, SH Binti (Alm)SUPARNO MD telah terdaftar sebagai calon tetap anggota DPRDKabupaten Purworejo Daerah Pemilihan 5 nomor urut 1 sebagaimanaKeputusan Komisi Pemilihnaan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.Kpt/ 3306/ Kab/ 1IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentangPenetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Purworejo Pada Pemilihan

  Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang PenetapanDaftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Surat Keputusan Badan Pemenangan Pasion 02 PrabowoSandi Nomor :010/Kpts/BPPPS/Jateng/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 tentangBadan Pemenangan Prabowo SubiantoSandiaga S.

  Selanjutnya Majelis Hakimyang dalam pertimbangannya menyampaikan substansi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dilain sisipelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h bukan merupakantindak pidana Pemilu, sehingga menjadi salah satu pertimbanganhakim menerapkan pidana percobaan, kami Penutut Umum tidaksependapat.

  Keputusan KPU Kabupaten Purworejo nomor : 65/HK.03.1Kpt/3306/Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DaftarHalaman 12 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PT SMGCalon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Purworejo pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

  Umum dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak PidanaPemilinan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Purworejo.

• Semarang, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Semarang di Ungaran, mencoba pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undang undang umum, dengan sengaja dengan kekerasanatau dengan ancaman kekerasan menghalangi seseorang akan melakukanhaknya memilih dengan merdeka dan tidak terganggu, jika niat untuk itu telahternyata dari adanya permulaan' pelaksanaan, dan tidak selesainyapelaksanaan itu, bukan sematamata disebabkan karena kehendaknya

  SUWARNO bersalahmelakukan tindak pidana "mencoba menghalangi pemilihan kepala desa"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 148 KUHP jo. Pasal53 ayat 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masapercobaan selama 1 (satu) tahun ;3.

  SUWARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Percobaan Menghalangi Pemilihan Umum Kepala Desa" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hariada putusan hakim yang menentukan Terdakwa melakukan suatu tindakpidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;4.

  Pasal53 ayat (1) KUHP, yang terkandung unsur : Barangsiapa ; Pada waktu pemilihan yang diadakan menurut undangundang umum ; Dengan sengaja, dengan kekerasan atau) ancaman kekerasanmenghalangi seseorang melakukan haknya memilih dengan bebas dantidak terganggu ; Adanya permulaan pelaksanaan namun tidak selesai bukan karenakehendaknya si pelaku ;5.

  SUWARNO telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Percobaan Menghalangi Pemilihan Umum Kepala Desa" ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS WARSITO, SE bin (alm.)SUWARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;3.

• urut 1 dan tanda paku / centang di nomornya;

• 1 (satu) keping DVD yang berisikan rekaman video dari media ILS dengan durasi 02.03 Menit dengan format MP4 dan rekaman video dengan durasi 02.03 menit dengan format MP4

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Dokumen RPJMDES Tarik Tahun 2022-2028;
2. Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 913 tentang daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sidoarjo dalam pemilihan

• bersalah dandijatuhi pidana bersyarat, maka sebelum putusan dalam perkara iniberkekekuatan hukum yang tetap terdakwa harus mematuhi persyaratansebagaimana pidana yang dijatunkan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatperadilan dibebankan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding inisebagaimana yang ditetapkan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 531 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017,tentang Pemilihan

• DPT 19 atas nama APRIANI AZIS, tanggal 10 Februari 2024;

• 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 004 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) tanggal 22 Januari 2024;
• 10 (sepuluh) lembar Salinan Daftar Pemiih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 009 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan (MODEL A-KabKo Daftar

• Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaanSewa Transponder43Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) bahwa: Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknismaupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan .

  ;Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa danperubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentangPerubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa :Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).

  ;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsungdilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku PenggunaAnggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun2010 yang berbunyi : Pasal 15 ayat (1) ; Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. Pasal 15 ayat (2) ; Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a.

  Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan74perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang PerubahanKetiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).

  ;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukanSekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanBarat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. ;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yangberbunyi : Pasal 15 ayat (1)Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. ; 76Pasal 15 ayat (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :a.

• MENGADILI :

  • Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
  • Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Agustus 2014, Nomor : 252 / Pid.B / 2014 / PN.Amb, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

  1. Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan

  Fiki terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden . ;2: Menghukum Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fiki dengan pidana penjaraselama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh)Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dan apabilatidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan.

  Fiki terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dan diancam dalampasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 tentang PemilihanUmum Presiden dan Wakil Presiden ;2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Fiki Nur Setiawan Als. Fikidengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan dengan masa percobaanselama 10 (Sepuluh) Bulan dan Denda sebesar Rp.6.000.000, (enam jutarupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan ;3.

  putusan namun dikarenakan hanyasebagian/sepotong/sepenggal yang ditelan dari suatu kalimat yang tidak secarautuh/keselurunan sebagaimana putusan judex factie sehingga bisa ditafsirkansangat berbeda ..... sehingga hanya pada kalimat dengan masa percobaan 10(Sepuluh) bulan saja yang menjadi titik berat Pembanding dalam mengoreksiputusan Judex Factie....Bahwa atas putusan Judex factie, amar putusan pertama yaitu : Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak Pidana Pemilihan

  Membebankan kepada Terdakwa biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan keberatan danalasanalasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknyabahwa Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Fiki NurSetiawan alias Fiki tidak sesuai dengan ketentuan pidana dalam pasal 235 UndangUndang Nomor : 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling

  Menyatakan Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKI terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilihan UmumPresiden dan Wakil Presiden . ;. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa FIKI NUR SETIAWAN alias FIKIdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp.6.000.000, (enam juta rupiah) apabila denda tidak dibayar digantidengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.;.

• RISMAN dengan DPT Nomor urut 14 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 1 (satu) lembar foto copy pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C6) atas nama Lk. RISMAN dengan DPT Nomor urut 146 yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
• 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.

  Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 5 (lima) lembar foto copy Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab. Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;
• 15 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Tingkulang Kec. Tomini Kab.

  Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 13 (lima belas) lembar foto copy Daftar hadir pemilih (C7) TPS 4 Desa Ogobayas Kec. Mepanga Kab.

  Parigi Moutong yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum;

• 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208050108120005 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;
• 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dengan nomor 7208120711070216 yang dilegalisir Dinas Dukcapil;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6.

• atasnama : ADI JAYA MAKASSAU mendatangi TPS 06 di SD Famboaman dan TPS02 di SMAN 2 Serui sambil membagikan atau memberikan uang kepadaMasyarakat dan para saksi atas nama TAUFIK KASIM dan MISRAN KASIMsebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan agarpara saksi tersebut harus mencoblos atau memilih Calon Legislatif (Caleg) dariPartai GERINDRA dengan Nomor Urut: 02, atas nama : saudara ADI JAYAMAKASSAU; Bahwa selanjutnya menurut saksi TAUFIK KASIM alias TAUFIK, yang padasaat hari pemilihan

  memasukisalahsatu rumah Masyarakat dan memberikan atau membagikan uang sambilberkata "Coblos ADI JAYA MAKASSAU" dan setelah selesai membagikanuang, Terdakwa langsung pergi ke TPS 02 untuk memantau peserta pemilihlainnya yang telah diberikan uang oleh Terdakwa.Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di TPS 02, Terdakwa bertemudengan saksi MIRSAN KASIM alias MARSAN dan memberikan saksi uang,yang mana uang tersebut dibagikan atau diberikan oleh Terdakwa kepadasaksi MIRSAN KASIM pada saat sedang berlangsungnya pemilihan

  Menyatakan terdakwa Malante Baco alias Guntur terbukti bersalan melakukantindak pidana pemilutelah dengan sengaja pada hari pemungutan suaramenjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuktidak menggunakan hak pilinnya atau memilin peserta pemilu tertentusebagaimana diatur dalam pasal 301 ayat 3 Undangundang RI Nomor 8 tahun2012 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD;2.

• Rumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3 tanggal29 Desember2015 diubah sebagai berikut :Sesama PasanganCalon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi ... [Selengkapnya]

• dan Wakil Bupati, Walikota dan WakilWalikota) yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan

  span xss=removed> KotaatauKIP Kabupaten/ Kota tidak dapat menggugat dalamsengketa Tata UsahaNegara (TUN)Pemilihan

  removed>(legal standing) untuk bertindak sebagai Penggugat dalam sengketaTUN Pemilihan

Dikembalikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

4.Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah).