Ditemukan 63 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 111_11 111g14 111g15 1151.17 110g12 11.12 111126 116312 12.12 11.11 131.12 110.12 1.1.12 111.10 111.112
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-10-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 17 Februari 2021 — JPU Nugraha Soleh Setiawan, SH TERDAKWA SRI WALUYA
152 — 49
  • lembar kwitansi Bantuan Dana Desa untuk JambanisasiTahun 2018.104. 2 (dua) lembar kwitansi RTLH Bantuan Keuangan Kabupaten.Halaman 10 dari 91 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2020/PN Smg105. 1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Umbul Gedaren.106.1 (satu) lembar kwitansi Kasbon Talud Timur Kledokan.107. 1 (Satu) lembar Kwitansi Honor THL.108.1 (Satu) lembar Kas bon goronggorong dan Talud.109. 1 (satu) lembar kwitansi operasional KPMD Tahun 2018.110.1 (satu) lembar kwitansi kas bon talud umbul gedaren.111.12
Pengadilan PA WATAN SOPPENG Perdata Agama
Register : 03-04-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Wsp
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 26
  • Fotokopi tersebut bermeterai cukup, distempel pos dantelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di berikode T.111.12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6402LT190220140005yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Soppeng pada tanggal 19 Februari 2014. Fotokopi tersebutbermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.112.B. Saksi:Hal. 86 dari 140 Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011
Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
467 — 545 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 582 K/Pdt.Sus/201 111.12.pernah meminta keterangan baik dari YLKI maupun Badan PerlindunganKonsumen Nasional (BPKN) mengenai apakah menurut data YLKI danBPKN ada pengaduan dari konsumen mengenai harga minyak gorengcurah dan kemasan (bermerek) yang merugikan konsumen dan apakahmenurut YLKI dan BPKN terjadi kerugian konsumen atau tidak dalampemeriksaan perkara No. 24/KPPUI/2009, sehingga jelas tidak ada dasarbagi Termohon untuk secara sepihak kemudian menyimpulkan telah terjadikerugian konsumen
    No. 582 K/Pdt.Sus/201 111.12.Unsur Pelaku Usaha Lain Tidak Terbukti. Unsur Pelaku Usaha Lain yang dimaksud dalam pasal 4 UU Antimonopoliadalah pelaku usaha lain dalam pasar bersangkutan yang sama(kompetitor). Dengan demikian, unsur ini tidak terbukti karena TermohonKeberatan/KPPU sejak awal salah mendefinisikan pasar bersangkutandalam perkara aquo.