Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P5.Penetapan Nomor 16/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi buktiobukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;Penetapan Nomor 2/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 63. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa. nilai

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Assisten Pembangunan danPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon Il.a),berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/406/BKD/2012,tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIl di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini Penggugat hanya menduduki selama 18 bulan;2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selakuTergugat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama Drs.

Putusan Nomor 72 K/TUN/2015menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama: Drs.H. ISKANDAR Z.,M.Si., (Penggugat 1!) dan Atas nama: Drs.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atasnama Drs. H.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepualan Bangka Belitung Knhusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama:Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P4Penetapan Nomor 4/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 55.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P3 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa.

Surat Keputusan Camat Padang Bolak No. 188.44/229/K/2015 tentangperubahan pembentukan tim koordinasi Raskin Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015, tanggal 09 Maret2015 dan susunan anggota tim koordinasi Raskin Kecamatan PadangBolak Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang perubahan atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang pengangkatan petugas titik distribusikecamatan dalam rangka pelaksanaan program Raskin untuk rumahtangga miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita acara hasil musyawarah. Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili dalam negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No. 188.44/318/K/2015tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/110/K/2015 tentang Pengangkatan Petugas Titik DistribusiKecamatan dalam rangka Pelaksanaan Program Raskin Untuk RumahTangga Miskin di Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita Acara Hasil Musyawarah. Surat Pernyataan Jaminan Tentang Pembayaran HPB Raskin untuk AlokasiApril s/d Desember dan Alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/318/K/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentangPengangkatan Petugas Titik Distribusi Kecamatan dalam rangkaPelaksanaan Program Raskin Untuk Rumah Tangga Miskin diKabupaten Padang Lawas Utara TA 2015. Berita Acara Hasil Musyawarah. Surat Pernyataan Jaminan Tentang Pembayaran HPB Raskin untukAlokasi April s/d Desember dan Alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili Dalam Negeri.

Surat Keputusan Bupati Padang Lawas Utara No.188.44/318/K/2015 tentang perubahan atas Keputusan BupatiPadang Lawas Utara No. 188.44/110/K/2015 tentang pengangkatanpetugas titik distribusi kecamatan dalam rangka pelaksanaanprogram Raskin untuk rumah tangga miskin di Kabupaten PadangLawas Utara TA 2015. Berita acara hasil musyawarah. Surat pernyataan jaminan tentang pembayaran HPB Raskin untukalokasi April s/d Desember dan alokasi Raskin ke 13 dan 14. Faksimili dalam negeri.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

., MH ;Jabatan : Staf ; NIP : 19820910 201101 2 005 ;MASING.........0068Masing masing berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor GubernurSumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 188.44/999/2013 tertanggal 07 PEBRUARI2013, selanjutnya disebutsebagai...........

OBYEK GUGATAN : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatandalam perkara ini adalah berupa: KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA UTARA NOMOR : = 188.44/772/KPTS/TAHUN 2012TERTANGGAL 21 DESEMBER 2012 4TENTANG PERESMIANPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;TENGGANG.............B.

Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor :188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 TentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. SerdangBedagai aquo, Tergugat sama sekali tidak menyebut adanya usulanHalaman 13Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN1414pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakniDPC PKB Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 772 / Kpts / Tahun 2012 Tertanggal21Desember..............Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :188.44/772/Kpts/lahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 21 Desember2012... cccecceccecceeceeceeceeeseeeeeaeeeeeees (Bukti T 4) ;5.

Tentang Objek GugatanYang menjadi Objek Gugatan adalah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;ll. Tentang Tenggang Waktu1.

/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2017 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016 telah bersifat konkrit,individual, dan final;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat konkrit dalam artian, bahwatelah ada wujud nyata dari objek gugatan, yang dalam hal ini telahberbentuk Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/698/

KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan Upah Minimum KotaMedanTahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat individual dalam artian SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun2016 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016 disampaikan kepada Ketua DPC APINDOKota Medan sebagai tembusan surat;Bahwa objek gugatan a quo telah bersifat final dalam artian, SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TahunHalaman

Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 Tentang Penetapan UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01 Desember 2016;. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember2016;.

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Upah MinimumKota Medan tahun 2017 adalah menyangkut kepentingan umum dalamrangka pembangunan dibidang ketenagakerjaan;3. Bahwa kemudian adapun Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/698/KPTS/TAHUN 2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017 tersebut adalah menyangkut nasibratusan ribu pekerja/ouruh Kota Medan;4.

OBJEK SENGKETA :Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 TentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari2019.B.

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31Januari 2019;2.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/34/KPTS/2019 tentang Pemberhentian AnggotaDewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20182021 tanggal 31 Januari 2019;3.

BuktiP1: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/30/KPTS/2018 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan PengawasPerusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Provinsi SumateraUtara Periode 2018 2021 tanggal 29 Januari 2018.2. BuktiP2: Fotokopi Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentang PemberhentianAnggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode 2018 2021tanggal 31 Januari 2018.3.

Bukti T4: = Fotokopi Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/34/KPTS/2018 tentangPemberhentian Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara Periode2018 2021 tanggal 31 Januari 2018.5. Bukti T5: Fotokopi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44/71/KPTS/2018 tentangPengangkatan Anggota Dewan Pengawas PerusahaanDaerah Air Minum Tirtanadi propinsi Sumatera Utara Priode20192023.6.

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST.

ANDREAS, ST., MTtertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

(Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimanaTergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN~ TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T.,tertanggal 14 November 201 8.3.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pat.PKons/2021/PN Tis Tahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui olen Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;3.

Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnyaterhadap bukti surat tersebut diben tanda bukti P4;5.

maupun pemerintah daerah dan dalam melaksanakanpengerjaan pengolahan sawit dimaksud, memberikan upah yang layakberdasarkan ketentuan upah yang ada higga akhir tahun 2012 dan jugatermasuk fasilitas lainnya seperti tunjangan insentif, BBM, fasilitskesehatan, natura beras, perumahan, listrik, air dan lainlain gunameningkatkan semangat kerja ataupun produktifitas pekerja Penggugat;Bahwa sejak Januari 2013 telah terjadi perubahan kenaikan upahpekerja bedasarkan Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNmor.188.44

dengan memberikanpenjelasan tertulis dengan menegaskan bahwa PT.Sago Nauli padaprinsipnya setuju dengan perubahan Upah Minimum Sektor KabupatenMandailing Natal tahun 2013 dan akan melaksanakan penyesuaianefektif pada bulan April 2013 dan Penggugat bersedia merapelkekurangan upah pekerjanya termasuk tanpa mengurangi fasilitas yangsudah ada tentang keselamatan dan kesehatan pekerja dan Penggugattelah merealisasikan membayarkan sebagaimana yang telah diatur dalamKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor.188.44

akibat melanggar kebijakan perusahaan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut pihakPenggugat merasa dirugikan, dan oleh karenanya Penggugat menyatakan perbuatantersebut adalah perbuatan melawan hokum dan para Tergugat I dan Tergugat II haruslahmengganti sejumlah kerugian kepada perusahaan / Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap tersebut diatas didapatibeberapa fakta yuridis, yang antara lain:e Adanya SK Gubernur Sumatera Utara No.188.44

Sago Nauli) kian tidak menentu,sehubungan adanya perubahan kenaikan upah buruh/pekerja tersebute Bahwa akhirnya terjadi aksiaksi demo / mogok kerja dari pihak pekerja/buruh di PT.Sago Nauli, dampak dari tidak dilaksanakannya SK GubernurSumatera Utara No.188.44/46/KPTS/2013 tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa keadaan sedemikian yang terjadi adanya perselisihanhubungan industrial, yang artinya telah terjadi perbedaan

Tergugat II)atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihankepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejauh ini memandang aksi demo/mogok kerjayang dilakukan beberapa pekerja/buruh dari PT.Sago Nauli (Pekerja Penggugat) tersebutdisebabkan oleh upaya menyampaikan aspirasinya kepada Penggugat perihal agarPenggugat / PT.Sago Nauli segera untuk melaksanakan SK Gubernur Sumatera UtaraNo.188.44

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa, dalam surat gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) halaman 4s.d halaman 5 menyebutkan bahwa sejak disampaikannya suratPermohonan Perpanjanan Izin Usaha Pertambangan (IUP) ProduksiSecara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret2017 atas nama PT.

Tin Industri Nasional yaitu sampai dengan 9 Agustus 2017sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30Maret 2017.Bahwa, dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 3(tiga) halaman 4 s.d 5 dan angka 2 (dua) huruf d halaman 5 s.d 6,Penggugat mengakui bahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/ESDM/ 2017tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Permohonan Telah Lewat WaktuBahwa surat permohonan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan(IUP) Produksi secara Afiliasi Nomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal30 Maret 2017 atas nama PT.

Legal Standing PenggugatBahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi secara AfiliasiNomor : 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas namaPT. Tin Industri Nasional pada tanggal 5 mei 2017 (4 bulan 4 hari)sebelum berakhirnya IUP, maka PT.

Permohonan Lewat WaktuBahwa Penggugat mengajukan surat permohonan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Secara Afiliasi Nomor: 188.44/472.g/Halaman 57 dari 89 Halaman Putusan Nomor : 02/G/2019/PTUNPGPESDM/ 2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal01Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon Kasasi) untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016;4.

berpendapat:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa KTUN objek' sengketa bersifat umum berdasarkanUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, KTUN yang bersifat umum menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

HadrianiMenimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telahmelampirkan buktioukti berupa:1.Fotocopy nilai appraisal untuk tanah, tanam tumbuh dan bangunan yang dimaksuddan hasil Penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Sih Wiryadi dan Rekan dengan NomorDaftar Nominatif 031, Luas 53.126m2 dan Nilai Appraisal Rp. 745.708.333, (TujuhRatus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh TigaRupiah), diberi tanda bukti P1;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P2;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P3;Fotocopy Surat Pemyataan Pemilikan Tanah Nomor: 592.11/12/008/Pen/XI/2006Tanggal: 23 Desember 2006 dengan ukuran luas 53.126 m2 atas nama Kursiah, tanahtersebut seluas 53.126 m2., diben

tanda bukti P4;Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Penetapan Nomor 1/Padt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 6Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukt surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P44 berupa fotocopydari fotocopy

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 tanggal 27Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011, Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun 2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2012 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2013;11 Bahwa tindakan Para Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugat

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 tanggal 27Hal. 3 dari 10 hal. Put.

No. 77 K/Pdt.SusPHI/2015Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011, Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun 2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2012 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2013;Menyatakan tindakan Para Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugat yangtelah memasuki usia pensiun adalah bertentangan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan Khenoki Warowu;b.

MenyatakanTergugat Seluruhnya ;Penggugat untuk seluruhnya;batal e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013,Tentang PeresmianPemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat,Tertanggal 19 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia,Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu i e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat yang

Mewajibkan kepada para Tergugat untuk mencabute Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman KudusDaeli, Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat Nomor : 170/1914/DPRD/2013 Prihal: Usul Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKAbupaten Nias Barat yang Pindah Partai

Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 77/G/PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan PenundaanPelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/472/KPTS/Tahun 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, Tertanggal 19Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu ; e Surat Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat

Nomor 9Tahun 2004 juncto Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim juga tidak melihatadanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuanPasal 2 dan Pasal 49 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu ketentuannormatif limitatif mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat diPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah :e Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 188.44/472/KPTS/Th2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat, tertanggal 19 Juli 2013 atas nama YamotuhoGulo, Hosnisel Hia, Firma Kudus Daeli, Saropati Gulo, dan KhenokiWarowu;b.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/3/2017 tanggal 06 Januari 2017 (Lampiran nomor urut 8 khususatas nama MARIA.DOYA ADEN, A.Par.,M.Si) pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 06 Januari2017 (Lampiran nomor urut 8 kKhusus atas nama MARIA DOYA ADEN,A.Par.

Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor :188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017, atau tidak Sah Surat KeputusanHal 5 dari 9 hal. Put. No. 305 /B / 2017 / PT. TUN. JKTTata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Pembanding dahulu Tergugat(Gubernur Kalimantan Tengah) ; 4. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat GubernurKalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 201 7;5.

tinggal : Jalan Kapten Jumhana Gang Intan Nomor92 B Kelurahan Sukaramai KecamatanMedan Area Kota Medan;Agama : Budha;Pekerjaan : Direktur PT Karunia Makmur;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri LubukPakam karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatanTerdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Ayat (1) juncto Pasal185 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagakerjaanjJuncto Keputusan Gubenur Sumatera Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang Upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 juncto Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLubuk Pakam tanggal 1 Februari 2015 sebagai berikut:1.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkatkasasi:Mengingat Pasal 90 Ayat (1) juncto Pasal 185 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Keputusan GubenurSumatera Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari2012 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012juncto Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/40/KPTS/Tahun2013 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2013, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan Perubahan