Ditemukan 533632 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bahwaoleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Pasal 34 UndangUndangNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Makaberdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa danmengadili permohonan a quo;B.
ALASANALASAN PERMOHONANKonsideran menimbang huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam rangkamewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Frasa mengajukan pengganti, antara UUNomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sama dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2003 tentang MK (Bukti P7). Penerapan pasal ini pernah dilakukan olehMahkamah Konstitusi melalui pergantian Jimmly Assidigie sebagai hakimkonstitusi yang berhenti karena mengundurkan diri dan digantikan oleh HakimKonstitusi Harjono.
AMAR PUTUSANMengadili, Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;78 Menyatakan Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250) bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwaPimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinanyang diangkat secara bersamaan
maupun pimpinan pengganti yangdiangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masajabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnyadapat dipilin Kembali hanya untuk sekali masa jabatan; Menyatakan Pasal 34 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang tidak dimaknai bahwa pimpinan
35 — 4
58 — 5
Pati.Agama > Islam.Pekerjaan : Pedagang;Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;Pengadilan Negeri tersebut:Setelah membaca : Dan seterusnya:Setelah mendengar: Dan seterusnya:Menimbang : Dan seterusnya:Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 jo pasal 9 ayat(1) PERDA PATINo: 22 tahun 2002 tentang Minuman keras ketentuan pasal pasal KUHP dan peraturanperrundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI:1..Menyatakan Terdakwa SRIMULAT Binti MIJAN terbukti secara
74 — 18
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
SUMARSONI Binti KASNO
47 — 7
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUPRIYONO Bin MUNADI
82 — 12
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
WIYONO Bin KARDI
81 — 11
80 — 23
belas bulan Juni tahun 2000sembilan belas sekira jam 14.00 WIB Saudara JUWATI binti WARSIMAN yangberalamat di Dkh Krajan RT 002 RW 001 Ngawen Kecamatan CluwakKabupaten Pati selanjutnya disebut sebagai terdakwa Tindak Pidana Ringan(Tipiring) Karena membuka usaha penjualan minuman beralkohol golongan BHalaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN Ptidengan kadar ethanol lebih dari 5% dengan tanpa izin sebagaimana diaturdalam pasal 5 jo pasal 9 ayat (1) Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
bulan;Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 19/Pid.C/2019/PN Pti Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai jijinuntuk menjual minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan menjual minuman beralkohol yaitu WhiskyCoklat @netto 250 ml, Kadar alkohol 43 % sebanyak 8 (delapan) botol tanpa ijindari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2002
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa belum pernah ditahan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda KabupatenPati Nomor 22 Tahun 2002
32 — 26
Panitera Pengganti;Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berkas Perkara TindakPidana Ringan Nomor : TPR/04/I/2020/SABHARA yang dibuat oleh PenyidikKepolisian pada Kepolisian Resort Pati Sektor Pati tertanggal 16 Januari 2020dalam tindak pidana Setiap orang atau badan usaha dilarang Mengedarkan,Mengoplos, Menjual, Memberi, Menyajikan Minuman Beralkohol Tanpa ljin dariBupati Pati sebagaimana diatur dalam Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002 Tentang Minuman Keras:Penyidik
Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol14,7% Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah miliknya; Bahwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmembawa minuman beralkohol;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas, Terdakwatelah terbukti melakukan perbuatan membawa minuman beralkohol yaitu 24 (duapuluh empat) botol Anggur Merah 620 ml dengan kadar alkohol 14,7%, perbuatantersebut melanggar ketentuan Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten Pati Nomor 22Tahun 2002
Persidangan Perkara No.3/Pid.C/2020/ PN PtiMenimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, makaperlu. dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danmeringankan terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa berterus terang;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan, Pasal 5 jo Pasal 9 Perda Kabupaten PatiNomor 22 Tahun 2002
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Bahwa UU KPK yangdisahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, disahkan dandiundangkan setelah adanya perubahan pertama UUD 1945;B.
Pasal 72 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD1945;3.
Untuk itu, maka dibentuk UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi.4.
Asimow, Administrative Law (2002) hal.2)Lebin jauh, mengutip keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalamperkara Humprey's Executor vs.
Lihat juga dalam EddyO.S Hiariej, 2002, MemahamiAsas Praduga Bersalah Dan Tidak Bersalah,KOMPAS, 21 Oktober 2002, halaman 4)Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak menganut secara ketat satu model tertentu. Kendatipun kecenderungannya pada crime control model, namunrealitanya dikombinasikan dengan model yang lain.
41 — 11
Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22Tahun 2002 tentang Minuman Keras dan oleh karena itu Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung
Pasal 9 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 22 tahun 2002 Tentang Minumankeras, UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidanaserta Peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa SUWANTI binti NGARIPAN telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual minumankeras tanpa ijin;2.
113 — 79
tangan Terbanding, maka Terbanding tidak bolehmenghalanghalangi Pembanding untuk selalu datang menemui anaknyadan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Pembanding,begitu pula Pembanding selaku ibunya, tetap mempunyai hak untukberkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasihsayangnya, mengajak jalanjalan serta sesekali bermalam apabila dikehendaki,hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalamPasal 2 angka (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Bahwa secara terperinci, kedudukan Pemohon dalam permohonanpengujian Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU Nomor 14Tahun 2002 adalah berikut ini.a.
Dengan demikian, Pengadilan Pajak keberadaannyadimungkinkan sepanjang diatur dengan UndangUndang, yangkemudian diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2002.
Dengan demikian,jelas Pemohon Prinsipal memiliki hak konstitusional yang diatur dalamUUD 1945 dan UndangUndang delegasiannya, yaitu UU Nomor 48Tahun 2009 (Pengganti UU Nomor 14 Tahun 1970) dan UU Nomor 14Tahun 2002.Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatuUndangUndang khususnya terkait Pasal Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13ayat (1) huruf c UU Nomor 14 Tahun 2002 yang keduanya berbunyisebagai berikut.Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2002, Ketua, Wakil Ketua danHakim diangkat
Terkait dengan usulan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) terhadapperubahan atas UU No 14/2002 tentang Pengadilan Pajak dalam hal inibelum pernah diusulkan.2.
Menyatakan Pasal 8 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;.
ANDRIAS DWI BASKORO, S.H
Terdakwa:
RIYAN ERMAWAN Bin KASTO
72 — 13
ALIM MUSTAKIM
Terdakwa:
RINI SETYONINGRUM Binti SARIYONO
72 — 12
193 — 68
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
YATMIN
41 — 17
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUHARTO Bin LEGIMAN
67 — 11
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
Harno alias Kibin bin Kaswi.
80 — 5
AGUS NURSALIM
Terdakwa:
SUWARTO bin SUKRAT
46 — 12