Ditemukan 168 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
95 — 55
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
SUPRIADI Bin SIRAJE
95 — 55
Belanja Perjalanan Dinas 15.000.000,0 2.455.000,00 12.545.000,00 0 Dalam Daerahb. Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,0) 7.500.000,00 4.500.000,00Luar Daerah 0Subjumlah 1 27.000.000,0 9.955.000,00/ 17.045.000,00 02. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desaa. Belanja Modal Jalan 181.056.934,) 37.610.000,0 143.446.934,Pengerasan Jalan 00 0 00b. Belanja Modal 34.318.923,0 7.000.000,00 27.318.923,0Jembatan/Plat Duiker 0 0c.
Upload : 19-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/PID.SUS/2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Drs.Jhon Darwin,SE.Msi bin H.Malison
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerahb. Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak Propinsi (PKB/BBNKB) Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)c. Lainlain Pendapatan yang sah Bantuan Pemerintah Propinsi Sumsel Bantuan Pemerintah Kabupaten OKUJumlah Pendapatanll.
Upload : 28-01-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 58/PID.SUS.K/2013/PT-MDN SURUNG PANJAITAN
22 — 17
22 — 17
Sekretaris Daerah Kabupaten.Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan Konsep NaskahDinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.MHIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatangani oleh H.MHIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.e
Register : 28-03-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.MU Tanggal 14 April 2014 — ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI
85 — 31
85 — 31
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadi rugiatau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
Putus : 28-01-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 121/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg. Tanggal 28 Januari 2015 — PARJONO SANTOSO bin LASONO JOYO SUMARTO
46 — 29
46 — 29
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yangmenyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kab.
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam Tanggal 5 Mei 2015 — UDIN Bin GAMBU
51 — 21
51 — 21
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Putus : 14-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1729 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Mei 2013 — IMAM SANTOSO, S.Ag Bin ABDUL JALIL (Alm)
100 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berada dalam penguasaan pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerahb.
Register : 20-01-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 03/Pid.Sus/2014/PN.Mam Tanggal 14 April 2014 — ASRI DJAFRI, S.Sos M.AP Bin MUH DJAFRI
42 — 14
42 — 14
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Register : 25-07-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 79/PID.SUS.K/2013/PN Mdn Tanggal 21 Oktober 2013 — - SURUNG PANJAITAN
52 — 19
52 — 19
Sekretaris Daerah Kabupaten.Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU, Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan KonsepNaskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor: 84 900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatanganioleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, BupatiMandailing Natal.e
Ditandatangani oleh MURNADY PASARIBU,Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahb. 1 (satu) lembar Fotocopy Draft Nota Pengajuan KonsepNaskah Dinas.c. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013, Ditandatanganioleh H.M HIDAYAT BATUBARA, Bupati Mandailing Natal.d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Nomor:900/645.a/DPKAD/2013, tanggal 15 Maret 2013,Ditandatangani oleh H.M HIDAYAT BATUBARA, BupatiMandailing Natal.e. 5 (lima) lembar Fotocopy
Putus : 10-09-2012 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 09/PID.SUS/2012/PN.MKS Tanggal 10 September 2012 — - Muhammad Arsyad Rauf
Vs.
- JPU
104 — 20
104 — 20
Berada dalam penguasaan pengurusan clan pertanggung jawaban pejabatNegara baik ditingkat pusat maupun daerahb.
Register : 23-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 22-03-2016
Putusan PN MAMUJU Nomor - 16/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 10 Februari 2016 — - Ir. IDHAM HASIB, M.Si
89 — 33
89 — 33
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembagaNegara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Putus : 24-02-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 138/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg Tanggal 24 Februari 2015 — DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH (TERDAKWA)
52 — 25
52 — 25
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun daerahb. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanpejabat BUMN/BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yangmenyerahkan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.Menimbang berdasarkan faktafakta hukum yang telah terungkapdipersidangan bahwa..terdakwa Dr. HM.
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
56 — 13
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
56 — 13
Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau olehpihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak haklain yang dapat dinilainya dengan uang termasuk kekayaan negara yangdipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerahb.
Register : 04-02-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 5 Mei 2015 — UDIN Bin GAMBU
132 — 27
132 — 27
Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB.
Register : 23-01-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor -06/Pid.Sus/2015/PN.Mam Tanggal 2 Juli 2015 — -dr.H.SUPARMAN
74 — 31
74 — 31
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah : menjadi rugiatau menjadi berkurang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara menurut Penjelasan UU NO31 Tahun 1999 pada Bagian Umum, adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagiankekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :A Berada dalam peguasaaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabatlembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerahB
Register : 06-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
I MADE ALIT NUADA
134 — 82
I Nengah Astawa, SH.
Terdakwa:
I MADE ALIT NUADA
134 — 82
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertangguangjawabanpejabat, lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerahb.
Register : 18-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk Tanggal 1 Juni 2015 — TIMOTIUS MAHAR, SE Bin MAHAR (Alm)
51 — 21
51 — 21
Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDkepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaranpendapatan dan belanja daerah selambatlambatnya 5 bulam sebelumditetapkannya anggaran pendapatan belanja daerahb. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisiterkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasanrancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plapon anggaransementarac.
Sedangkan tugas dan tanggung jawab Badan Anggaran adalah :a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDkepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaranpendapatan dan belanja daerah selambatlambatnya 5 bulamsebelum ditetapbkannya anggaran pendapatan belanja daerahb) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepadakomisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasanrancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plaponanggaran sementarac) Melakukan
Register : 05-12-2011 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 122/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 6 Juni 2012 — IVONE FELICIA INTAN D.S. alias NJI RATU EPON PELECIA IVONE NATA SASTRANAGARA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. GUNUNGSUBUR SENTOSA, 3. PALMER SITUMORANG, SH. MH
187 — 309
187 — 309
denganmenyelenggarakan1.)Pengukuran titiktitik dasar dari seluruhdaerah persiapan ; 2.)Pembuatan Petapeta titiktitik dasar ;3.)Pembagian daerah persiapan dalamdaerahdaerah lembar dan pembuatanlembarlembar dari daerah tersebut ;4.)Pengukuran dan pembuatan petapetaSituasi dari persiapan desa demi desa ;Setelah petapeta situasi dari suatu daerah persiapanselesai dibuat maka desa persiapan itu dapat diusulkanoleh Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kepadaMenteri Negara Agraria untuk ditetapkan sebagai daerahb
Putus : 04-03-2016 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 174/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Maret 2016 — Drg. RUSDIANTO
KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
77 — 36
77 — 36
131 dari 217 Putusan No : 174/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby132yang dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Pasal 2 (e; f; g) Keuangan negara sebagaimana dimaksuddalam pasal 1 meliputi: Penerimaan Daerah; PengeluaranDaerah; kekayaan negara / kekayaan daerah yang dikelolasendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga,piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilaidengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan negara/ perusahaan daerahb
Register : 09-03-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 25 Mei 2015 — R. DADANG RACHMAN ARIFIN Bin R.E. SULAEMAN
79 — 13
79 — 13
Produksi Desa , kemudian berdasarkan Surat Keputusan MenteriKeuangan Nomor Kep860/DJM/III..3/9/1973 tentang pemberian jjinusaha Bank kepada BKPD Kecamatan Darmaraja KabupatenSumedang, selanjutnya pada tahun 1996 terjadi perubahan nama dariBKPD menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor : KEP601/KM.17/1997 tentangpersetujuan perubahan nama BKPD Darmaraja menjadi PD BPRDarmaraja pada tanggal 10 Nopember 1997 dan ditindak lanjuti denganPeraturan Daerah Kabupaten Daerahb