., gugatan Penggugatdapat diperiksa dan diputus secara verstek;Menimbang, bahwa karena Tergugat berprofesi sebagai anggotaTNILAU, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telahmemerintahkan kepada Penggugat untuk menugurus surat keterangan untukbercerai dari atasan Tergugat, dan Penggugat telah melampirkan suratketerangan / izin atasan Tergugat untuk melakukan perceraian di PengadilanAgama Pekanbaru, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan PeraturanKEPUTUSAN MENHANKAM NO.

Hal mana dapat dilihat dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil maupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab.

Panglima TNI, 2).Menhankam, 3). Menteri Perhubungan, 4). Menpan, 5). MenteriBUMN dan 6). Ketua Mahkamah Konstitusi, 1 (Satu) eksemplarsurat tertanggal 31 Oktober 2009, yang ditujukan kepada Kapolridengan tembusan ke 23 Instansi Pemerintah, tetap terlampir dalamberkas perkara ;4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah, membayarbiaya perkara sebesar Rp.2.000, ( dua ribu rupiah) ;IV.

Yang berhak mengeluarkansesuati Senjata api, amunisi atau bahan peledak yakni PerusahaanPerusahaankhusus yang telah ditunjuk dan dikendalikan oleh Menhankam danpengawasanya melalui Kepoisian seperti PT DAHANA dan PT. PINDAD. Yangberhak mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesauatu bahanpeledak yakni Perusahaanperusahaan yang mempunyai izin mengunakanbahan peledak untuk kepentingan industri.

Yang berhak mengeluarkan sesuati Ssenjata api, amunisi atau bahanpeledak yakni PerusahaanPerusahaan khusus yang telah ditunjuk dandikendalikan oleh Menhankam dan pengawasanya melalui Kepoisian seperti PTDAHANA dan PT. PINDAD. Yang berhak mempergunakan sesuatu senjata api,amunisi atau sesauatu bahan peledak yakni Perusahaanperusahaan yangmempunyai izin mengunakan bahan peledak untuk kepentingan industri.

dikenai suatuaksi baik panas, gesekan, ataupun benturan akan berubah secarakimiawi menjadi sebagian atau keseluruhannya menjadi gas, padasaat proses perubahan tersebut akan menimbulkan efek panas dantekanan tinggi;Bahwa yang di maksud senjata Rakitan yakni senjata yang tidak memilikispesifikasi khusus dari pabrik karena buatan rumahan;Bahwa yang berhak mengeluarkan sesuatu Senjata Api, Munisi dansesuatu Senjata Bahan peledak yakni Perusahaanperusahaan khususyang telah ditunjuk dan dikendalikan oleh Menhankam

HA Il ditunjuk dan dikendalikan oleh Menhankam dan pengawasanya melaluiKepoisian seperti PT DAHANA dan PT. PINDAD. Yang berhakmempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesauatu bahanpeledak yakni Perusahaanperusahaan yang mempunyai izinmengunakan bahan peledak untuk kepentingan industri.

Yang berhak mengeluarkan sesuati senjata api, amunisi ataubahan peledak yakni PerusahaanPerusahaan khusus yang telahditunjuk dan dikendalikan oleh Menhankam dan pengawasanya melaluiKepoisian seperti PT DAHANA dan PT. PINDAD. Yang berhakmempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesauatu bahanpeledak yakni Perusahaanperusahaan yang mempunyai izinmengunakan bahan peledak untuk kepentingan industri.

dansalah menafsirkan fakta fakta hukum dalam menjatuhkan putusan karena tidakmempertimbangkan bila para pihak yang digugat oleh para Terbanding/semulapara Penggugat kurang pihak karena faktanya ahli waris Koestomo bukanhanya Pembanding prinsipal dan Turut TerbandingI,II,II saja akan tetapiberjumlah 10 orang,sebagaimana yang termuat dalam putusan MahkamahAgung R No.3327/Pdt.2000. dalam sengketa/ perkara antara ahli warisKustomo melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q Mentri Pertahanan danKeamanan( Menhankam

PengadilanTinggi Bengkulu No: 22/Pdt/1999/PT.BGL tanggal 7 Oktober 1999,kemudiandikuatkan lagi dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI No: 3327K/Pdt/2000 tanggal 22 Januari 2002 yang menegaskan bahwa ahli warisKoestomo merupakan pemilik satu satunya atas sebidang tanah seluas12.941m2 sebagaimana terurai dalam sertifikat Hak Milik No: 3835/B.Utarasesuai gambar tanah No: 94/BN/1980 tanggal 30 Juni 1980 dalam perkaramelawan Pemerintahn Republik Indonesia c/q Menteri Pertahanan danKeamanan (Menhankam

Menimbang, bahwa atas bukti P.2 dan P.3 setelah diperiksa ternyataPemohon tidak bisa menunjukkan aslinya, karenanya kedua bukti diatasdianggap sebagai bukti permulaan yang memerlukan bukti tambahanlainnya;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Izin ceraiNomor : XXXXXXXX dan dihubungkan dengan keterangan saksidipersidangan telah terbuktibahwa Pemohon sebagai anggota TNI dan telahmendapatkan surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimanayang dimaksud oleh Surat Keputusan Menhankam

Hankam Nomor B/11/II/2002/IRD tertanggal 26Pebruari 2002 yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan (Menhankam)tentang Pengaduan M.

DepHankam Nomor B/11/II/2002/IRDtertanggal 26 Pebruari 2002 yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan(Menhankam) tentang Pengaduan Pemohon PK, yang isinya antara lain,menerangkan bahwa hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tanahtersebut bukan asset Dephankam dan tidak terdaftar dalam inventarisasikekayaan milik Negara (IKMN) dan bahkan Irjen Dephankammemberikan saran sebagai berikut:Untuk penyelesaian tanah tersebut agar dikemudian hari Dephan tidakmendapat gugatan dari ahli waris, disarankan:23a.

Tujuannya adalah samayaitu. penegakkan disiplin bagi seluruh Pegawai/Anggotanya.Hal mana dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil maupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. NomorKep/01/1980, tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk TeknisNomor : Pol.

Tujuannya adalah samayaitu. penegakkan disiplin bagi seluruh Pegawai/Anggotanya.Hal mana dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil maupun dalam Surat Keputusan Menhankam/Pangab. NomorKep/01/1980, tanggal 3 Januari 1980, dan Petunjuk TeknisNomor : Pol.

MENHANKAM, Cg. PANGLIMA KODAM VIMULAWARMAN, Alamat JI. Jend. Sudirman Balikpapan, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGATDALAM REKONVENSI/ TERBANDING ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, AlamatJl. Marsma R.

Bahwa, berdasarkan KEPUTUSAN MENHANKAM/PANGAB NOMOR KEP/01/1/ 1980Tanggal : 3 Januari 1980. Bab IV. TATA CARA PERCERAIAN.Pasal 9a. Anggota ABRI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu daripejabat yang berwenang.d. Untuk hal tersebut pada ayat b ( Izin kawin ) dan c ( izin cerai ) pasal ini perlu adanyapernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan/Polri yang bersangkutan.Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini agar Pengadilan Agama Surabaya, memutuskan1.

Sedangkan bagi anggota Abri yang berkedudukan sebagai Termohon atau Tergugat maka ketentuan yang harus diterapkan adalah bukan pasal 9akan tetapi pasal 10 dari Keputusan Menhankam/Pangab tersebut diatas yang berbunyi :a. Gugatan perceraian terhadap anggota Abri oleh suami/isteri yang bukan anggota Abridisampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan.b.

Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaianperkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil;Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI AD untuk melakukanperceraian telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana SuratIzin Cerai Danrem 064/Maulana Yusuf, Nomor SIC/04/V/2013, tertanggal16 Mei 2013, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuanPasal 9 ayat 1 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 tahun 2008sebagai perubahan terhadap Keputusan Menhankam/Pangab NomorKep/01/I/1980 tentang Peraturan

MENHANKAM, Cq. PANGLIMA KODAM VI MULAWARMAN, Alamat Jl. Jend. Sudirman Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-I DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI / TERBANDING I ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, Alamat Jl. Marsma R. Iswahyudi Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-II DALAM KONVENSI / TERBANDING II ;

MENHANKAM, Cg. PANGLIMA KODAM VI MULAWARMAN,Alamat JI. Jend. Sudirman Balikpapan, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAMREKONVENSI/ TERBANDING ;2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, Alamat Jl. MarsmaR. lswahyudi Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIIDALAM KONVENSI!

DirgantaraIndonesia (Persero)) untuk pengembangan program pesawat N.250 denganmemanfaatkan sebagian lahan milik TNIAU di Husein Sastranegara Bandung.Kemudian melalui Surat Keputusan Menhankam Nomor : Skep/1069/VII/1997tanggal 11 Juli 1997 tentang Persetujuan dan Pengalihan Sebagian Tanah danBangunan Dep. Hankam/ABRI TNIAU Lanud Husein Sastranegara,memutuskan : 1) Menyetujui pengalihan tanah dan bangunan Dephankam/ ABRI Cc. TNIAU Lanud Husein Sastranegara Bandung kepada PT.

Tentang Kepentingan Penggugat; Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidakberkepentingan, hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 3yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. Skep/1069/VII/1997 tanggal 11 Juli 1997 tentang Persetujuan dan Pengalihan Sebagian Tanahdan Bangunan Dep.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yangtidak berkepentingan hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugathalaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa berdasarkan SuratKeputusan Menhankam No.

Pasal 11 Ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 30Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di LingkunganDepartemen Pertahanan dan TNI sebagai pengganti dari Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975 tanggal 21 Agustus 1975 menyatakan: Hakmenempati Rumah Negara berakhir apabila diberhentikan dengan hormat karenapensiun atau meninggal dunia.d.

Bahwa menurut Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/28/VIII/1975yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 30 Tahun 2009tentang Tata Cara Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan DepartemenPertahanan dan TNI, disebutkan hak menempati rumah dinas berakhir apabilapensiun.

Bahwa Menhankam telah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan suratkeputusan Nomor : Skep/1775/XII/1986 tanggal 20 Desember 1986 tentangPemperian Imbalan atas Penyerahan sebidang tanah kepadaDephankam/ABRI yang memberikan imbalan kepada Brigjen TNI (Purn)Herman Saren Soediro dkk.

Atau penyerahan sebidang tanah seluas 19.316M2 terletak di Jalan Warung Buncit No.301 Kelurahan Duren Tiga KecamatanMampang Prapatan Jaksel dengan imbalan sebidang tanah seluas 2,5 Ha diCibitung Bekasi Jawa Barat dan uang sebesar Rp.150.000.000. ( seratus limapuluh juta rupiah) namun oleh Brigjen TNI (Purn) Herman Saren Soediroditolak, sehingga oleh Menhankam Skep tersebut dicabut dan keluarlah SuratKeputusan Nomor :Skep/1324/VIII/1988 tentang pencabutan Surat KeputusanNomor :Skep/1775/XII/1986,

dapat cair,maupun gas yang apa bila dikenai stau aski baik panas,gesekan, atau pun benturan akan merubah secara kimiawimenjadi sebagian atau keseluruhan menjadi gas, pada saatproses perubahan tersebut akan menimbulkan efek panasatau tekanan tinggi;e Bahwa senjata api rakitan yaitu senjata yang tidakmemiliki spesifikasi khusus dari pabrik karena buatanindividu;e Bahwa yang berhak mengeluarkan senjata api, amunisi danbahan peledak yakni perusahaan Khusus yang telah ditunjuk dan di kendalikan oleh Menhankam

Fotocopy Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas Bidang TanahNo. 54/SP.3 ABT/KW/V/2008 tertanggal Mei 2008, yang telah dicocokansesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T.1. 1 dan T.2 ;Fotocopy dari foto copy Radiogram Menhankam/Pangab tanpamemperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 1.2 dan T.2Fotocopy dari foto copy Buku Tanah No. 1345, tanopa memperlihatkanaslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 1.6 ;Fotocopy dari foto copy Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.Plw

Menhankam, Cq Panglima Kodam VI Mulawarman : alamat Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan, semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I ;2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan : alamat Jalan Marsma R. Iswahyudi Balikpapan, semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang TERBANDING II ;Keduanya juga sekarang disebut PARA TERBANDING ;

Menhankam,Cq Panglima Kodam VI Mulawarman : alamat Jalan Jenderal SudirmanHal 2 dari hal 21 Put. 125/PDT/2014/PT.SMR.Balikpapan, semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang sebagaiTERBANDING I;2 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Balikpapan : alamat JalanMarsma R.

No. 177/7/X/1978, tanggal 14 September1978.Bukti T11 =: Petikan Surat Keputusan tentang Pemberian PensiunPurnawirawan TNI Angkatan Darat, atas nama: Moegito, pangkat: BrigJenTNI (Purn), nrp: 15542, yang dikeluarkan atas nama MENHANKAM/Panglima angktan Bersenja Nomor: SKEP/01191P6 3593/XLVIX/1978.tanggal 25 September 1978.;Bukti T12.: Surat Keterangan Kematian & Keterangan Pemeriksaankematian untuk Ny. Poedjiati Moegito, dikeluarkan oleh Port Heal Centre,tanggal 10 Desember 1985.