Bahwa semasa hidup Pemohon dan Xxxx juga mempunyai harta berupaTabungan (Deposito Mudharabah) di Bank Pembangunan DaerahKalimantan Timur (Bankaltim Syariah) Capem Dr. Soetomo yaitu berupaDeposito Mudharabah di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur(Bankaltim Syariah) Capem Dr. Soetomo, dengan Seri AO 018798;8.

Fotokopi Surat Deposito Mudharabah dari Bankaltim Syariah atas Nama Xxx,bertanda P.11;Suratsurat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya dan fotokopinya;Bahwa disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukandua orang saksi yang telah menerangkan berdasarkan sumpahnya sebagaiberikut:1.Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ASN Guru,bertempat tinggal Kota Samarinda;Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah saudara kandungpemohon/ ipar dari Xxxx

2021Karena sakit;Bahwa selama hidupnya Xxxx sampai dengan meninggalnya tetapberagama Islam;Bahwa kedua orang tua dari Xxxx telah meninggal dunia terlebih dahulusebelum Xxxx meninggal dunia;Bahwa Xxxxmeninggalkan beberapa harta berupa uang DepositoMudharabah pada Bankaltim Syariah;Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan harta warisan tersebut diatas, Xxxx tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat maupun anakangkat;Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untukpencairan dana Deposito Mudharabah

Bukti P.11 berupa Deposito Mudharabah atas nama Xxx serta keterangansaksi membuktikan bahwa semasa hidupnya Xxxx mempunyai harta berupaDeposito Mudharabah di Bankaltim Syariah;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut dapat diketahui adanyahubungan hukum antara pemohon dengan almarhumah Xxxx, yakni pemohonadalah suami sedangkan yang lainnya adalah anak lakilaki kandung danadalah anak perempuan kandung dari Xxxx;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waristerdiri dari dua kelompok

harus dinyatakan dengan pasti.Pasal 192Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib almal dengan mudharib dinyatakan secara jelas dan pasti.Pasal 193Akad mudharabah yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.Bagian KeduaKetentuan MudharabahPasal 194(1) Status benda yang berada di tangan mudharib yang diterima dari shahib almal, adalah modal.(2) Mudharib berkedudukan sebagai wakil shahib almal dalam menggunakan modal yang diterimanya.(3) Keuntungan yang dihasilkan dalam mudharabah, menjadi milik

melalui pengadilan.Pasal 208Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama mudharabah yang terjadi bukan karenakelalaian mudharib, dibebankan pada pemilik modal.Pasal 209Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika pemilik modal atau mudharib meninggal dunia, atau tidakcakap melakukan perbuatan hukum.Pasal 210(1) Pemilik modal berhak melakukan penagihan terhadap pihakpihak lain berdasarkan bukti dari mudharibyang telah meningal dunia.(2) Kerugian yang diakibatkan oleh meninggalnya

:a. mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan;46a. tamin, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah;b. mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk tamin; danc.

jumlah mudharabah berdasarkan kas atau nonkas, jenis penggunaan dan sektor ekonomi;b. jumlah pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;69c. jumlah pembiayaan mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang pembiayaanmudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan;d. klasifikasi pembiayaan mudharabah menurut jangka waktu, kualitas pembiayaan, valuta dan tingkat bagihasil ratarata;metode yang digunakan untuk menentukan penyisihan

khusus dan umum;kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian resiko portofolio pembiayaan mudharabah;besarnya pembiayaan mudharabah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi;kebijakan dan metode penyisihan dan penghapusan pembiayaan mudharabah bermasalah;ikhtisar pembiayaan mudharabah yang dihapus buku yang menunjukan saldo awal, penghapusan selamatahun berjalan, penerimaan atas pembiayaan mudharabah yang telah dihapusbukukan dan pembiayaanmudharabah yang dihapus tagih dan saldo

Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01594, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;2. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka BMT ( Bank Muamalat ) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01461 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw.

1, Petanahan, jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), no. rek. 08.3.2.01595, jangka waktu 08-11-2016 sampai 08-12-2016, tertanggal 08-11-2016;3. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01947 a.n ANIF SULISTRIYONO alamat Kewangunan, Rt. 2 Rw. 1, Petanahan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) no. rek. 08.3.2.01819 jangka waktu 14-09-2017 sampai 14-10-2017, tertanggal 14-09-2017;4. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka

20-04-2017 sampai 20-05-2017, tertanggal 20-04-2017;6. 1 (satu) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) BMT ( Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM No. 01460 a.n JUDATUN, alamat Purwosari Rt. 2 Rw. 1, Puring, jumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) no. rek. 08.3.5.01927 jangka waktu 15-03-2018 sampai 15-04-2018, tertanggal 15-03-2018;7. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n H.

Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n SOLECHATUN dengan no. rek. 08.3.2.01865 no. simpanan 02060 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), jangka waktu 21-11-2017 sampai 21-12-2017, tertanggal 21-11-2017;17. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n WINARSIH dengan no. rek. 08.3.2.01931 no. simpanan 02209 sebesar Rp. 50.000.000

waktu 15-12-2014 sampai 15-01-2015, tertanggal 15-12-2014;23. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan a.n ALVIANSYAH dengan no. rek. 08.3.2.01558 no. simpanan 01381 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), jangka waktu 15-09-2016 sampai 15-10-2016, tertanggal 15-09-2016;24. 1 (satu) lembar Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito) dari BMT (Bank Muamalat) INSAN CENDEKIAWAN MUSLIM ( ICM ) Petanahan

(Ibn Qudamah, alMughni 8/115).4, Pendapat Abu Yusuf:nJb gaye Glas ot GY . od BB AeAs by Yh oSag Ly 3 sid) Je tees 4 lg Bold JE Gg wasAbu Yusuf dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwapengelola (mudharib) bertanggung jawab terhadap modalmudharabah apabila mudharabah tersebut fasid (rusak), meskipunia tidak melakukan perbuatan yang melampaui batas ataumelakukan kelalaian atas modal.

Atas dasar demikian, bagikami telah terbukti tidak terdapat dalil syar i yang melarang adanyasyarat penjaminan modal; pendapat yang membolehkannya ini tidakmelanggar ketentuan syariah (dalam mudharabah) yang disepakati,Juga tidak menjerumuskan ke dalam perbuatan yang dilarang sepertiriba, judi, atau jualbeli gharar, serta tidak mendatangkan kesulitanyang nyata (mafsadah rajihah).

Fatwa DSNMUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabah (Qiradh)g. Fatwa DSNMUI Nomor 74/DSNMUI/III/2009 tentangPenjaminan syariahh. Fatwa DSNMUI Nomor 105/DSNMUI/X/2016 tentangPenjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah,Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar10. Surat Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor: S4/HKPK/2017 Tanggal 6 Maret 2017:11.

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilikmodal (shahibul maal) yang menyediakan seluruh modal denganpengelola (amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antaramereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.10. Mudharabah Madhmunah adalah simpanan berdasarkan akadmudharabah yang diterapkan di perbankan syariah (mudharabahmashrafiyyah) yang dijamin oleh LPS.11.

Modal (ras almal) mudharabah madhmunah dan bagi hasilyang telah menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkansampai dengan dicabut izin usaha; danb. Pokok wadiah (mablagh alwadiah) dan bonus yang telahditetapkan bank menjadi hak nasabah tetapi belum dibayarkansampai dengan dicabut izin usaha.Keenam : Ketentuan Khusus Penjaminan Syariah1. Kontribusi dan premi yang berasal dari Bank Syariah wajibdikelola berdasarkan prinsip syariah.2.

Fotokopi Akad Syarikah Mudharabah tanggal 14 Agustus 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P4;Putusan Nomor 25/Pat.G/2020/PN Gpr Halaman 6 dari 10 halaman10.. Fotokopi Akad Syarikah Mudharabah tanggal 14 Januari 2013,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P5;Fotokopi bukti penyerahan Giro Mandiri tanggal 9 September 2012,selanjutnya pada fotokopi bukti Surat tersebut diberi tanda P6;.

Fotokopi print out transfer, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebutdiberi tanda T3;Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dandicocokkan sesuai aslinya;Menimbang, bahwa bukti Penggugat yaitu bukti P4 dan P5 adalahberupa Akad Syarikah Mudharabah maka meskipun Tergugat tidak mengajukanPutusan Nomor 25/Pat.G/2020/PN Gpr Halaman 7 dari 10 halamaneksepsi tentang kompetensi absolut tetapi Majelis Hakim secara ex officio akanterlebih dahulu mempertimbangkan bukti tersebut apakah

terkait dengankewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuatdan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat telah mengajukanbukti terkait dengan akad syarikah mudharabah sehingga meskipun Tergugattidak mengajukan eksepsi

Infaq, h.Shadaqah, dan i. ekonomi syariah.Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P4 dan P5 adalah berupaAkad Syarikah Mudharabah maka hal ini termasuk dalam kategori bidangekonomi syariah dan pihak Penggugat maupun Tergugat beragama Islamsehingga dengan demikian lembaga peradilan yang berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara ini adalah pengadilan agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat perkara ini termasuk kewenangan dari Pengadilan Agamasehingga

Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 209,yaitu Akad mudharabah berakhir dengan sendirinya jika Pemilik Modalatau Mudharib meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatanhukum.8.

dengan musyarakah sebagaimana dikutip:Pembiayaan Mudharabah merupakan akad pembiayaan antara banksyariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untukmelaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modalsebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya.

Hasil usaha ataspembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabahdengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.Him. 15 dari 23 hlm. Put.

No. 20/Pdt.G/2022/PTA.JKMusyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak ataulebih dalam menjalankan usaha, dimana masingmasing pihakmenyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atasusaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatanbersama.Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, jelaslah terlihat bahwaterdapat perbedaan yang esensial dari Musyarakah atau MusyarakahMutanagishah dengan Mudharabah.

Sehingga oleh karenanya tidaklahdapat dikatakan pembiayaan musyarakah mutanagishah denganpembiayaan mudharabah adalah sama, melainkan Penggugat dalammengajukan gugatannya menggunakan dasar hukum mudharabah dalampengajuan gugatan berdasarkan perjanjian pembiayaan musyarakahmutanagishah.

:geil Fh) bles deja Sel SB asi: igs aie saAda tiga hal yang mengandung berkah: sei beli tidaksecara tunai, mugaradhah (mudharabah), dan mencampurgandum halus dengan gandum kasar (jewawut) untukkeperluan rumah tangga, bukan untuk dijual .b.

(AsSuyuthi, AlAsybah wan Nadzair, 78, 105).Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 3/DSNMUI/IV/2000tentang Deposito;Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSNMUI/IV/2000tentang Pembiayaan Mudharabah;Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 94/DSNMUI/IV/2014tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan PrinsipSyariah;Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.03/2015tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank;Rekomendasi Working Group Perbankan Syariah (WGPS)tentang Islamic Negotiable Certificate

sertifikat bukti kepemilikannya dapat. dipindahtangankansesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Sertifikat Deposito Syariah (SDS) adalah simpanan dalambentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat buktikepemilikannya dapat dipindahtangankan;Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit UsahaSyariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;Ketentuan KhususbsPenerbitan Sertifikat Deposito Syariah (SDS) dapat dilakukandengan menggunakan akad Mudharabah

Nomor 149/2013 tanggal 27Juni 2013 (T.13), Akta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor40/2015 tanggal 13 Maret 2015 (T.14), Akta Addendum Akad PembiayaanMudharabah Nomor 38/2015 tanggal 13 Maret 2015 (T.15), Akta AddendumAkad Pembiayaan Mudharabah Nomor 39/2015 tanggal 13 Maret 2015 (T.16), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telahHal. 5 dari 24 hal.

Bahwa, Pelawan (Nasabah) telah mendapat fasilitas PembiayaanMudharabah dari Terlawan (Bank) sesuai Akad Pembiayaan Mudharabah,sebagai berikut :a.

Fasilitas 2, berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 86,Terlawan (Bank) menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepadaPelawan (Nasabah) sejumlah Rp. 500.000.000, (Lima Ratus JutaRupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsungselama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 26Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016, denganNisbah Bagi Hasil untuk masingmasing pihak adalah 28,47 % (duapuluh delapan koma empat puluh tujuh prosen) untuk NASABAH dan71,53% (tujuh pulun

Fasilitas 3, berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah NomorTerlawan (Bank) menyediakan Pembiayaan Mudharabah kepadaPelawan (Nasabah) sejumlah Rp. 1.000.000.000, (Satu MilyardRupiah), dengan Jangka waktu Pembiayaan Mudharabah berlangsungselama 36 (tiga pulunh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Juni2013 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015, dengan Nisbah Bagi Hasiluntuk masingmasing pihak adalah : 28,47 % (dua puluh delapan komaempat puluh tujuh prosen) untuk NASABAH dan 71,53% (tujuh puluhsatu koma

Al Mudharabah Fasilitas 4sebesar Rp. 372.156.300,2. Al Mudharabah Fasilitas 5sebesar Rp. 289.712.454,3. Al Mudharabah Fasilitas 6 sebesar Rp. 497.884.639,Jumlah Rp. 1.159.753.393.2.

Akad Mudharabah Wal Murabahah No 057/MDRB/XI/11TANGGAL 14 November 2011.Fe. Surat Sanggup No 166/PRM/356 tanggal 14 November 2011.Fc. Memorandum Pencairan Pembiayaan An. Anggota KopkarPDAM Tirtanadi Medan No 167/MKBAP/356 tanggal 15 November2011.Fc. Akad Mudharabah Wal Murabahah No 058/MDRB/XI/11TANGGAL 14 November 2011.Fe. Surat Sanggup No 167/PRM/356 tanggal 14 November 2011.Fc.

Salinan Akte Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Notaris Rosniaty Siregar, SH No 27 tanggal 15Februari 2012.Fc. Memorandum Pencairan Pembiayaan An. operasi KarayawanPDAM Tirtanadi Medan No 22/MKBAP/356 tanggal 21 Februari2012.Fc. Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah No. 001/MDRB/II/12 tanggal 21 Februari 2012.Fe.

Akad Mudharabah Wal Murabahah No 057/MDRB/XI/11TANGGAL 14 November 2011.Fe. Surat Sanggup No 166/PRM/356 tanggal 14 November 2011.Fc. Memorandum Pencairan Pembiayaan An. Anggota KopkarPDAM Tirtanadi Medan No 167/MKBAP/356 tanggal 15 November2011.Fc. Akad Mudharabah Wal Murabahah No 058/MDRB/XI/11TANGGAL 14 November 2011.Fc. Surat Sanggup No 167/PRM/356 tanggal 14 November 2011.Fc.

Salinan Akte Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah WalMurabahah (Waad) Notaris Rosniaty Siregar, SH No 27 tanggal 15Februari 2012.Fe. Memorandum Pencairan Pembiayaan An. operasi KarayawanPDAM Tirtanadi Medan No 22/MKBAP/356 tanggal 21 Februari2012.Fc. Akad Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah No. 001/MDRB/II/12 tanggal 21 Februari 2012.Fe. Surat Sanggup No. 001/MDRB/PRM/356 tanggal 21 Februari2012.Fe.

LENTERANUSATAMA adalah merupakan Debitur dari TERGUGAT yang telahmenerima fasilitas/pinjaman kredit dari TERGUGAT berdasarkanAkta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus2014 dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya, yaitu :Pembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyarlima ratus juta rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam)bulan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengantanggal 27 Agustus

2017; danPembiayaan Mudharabah sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluhmilyar rupiah).

Pembiayaan Mudharabah ini telah 3 (tiga) kalidirestruktur dengan pembiayaan awal pada tanggal 27 Agustus2014, dan jangka waktu berakhirnya sampai dengan tanggal 27Agustus 2017 (Addendum terakhir).Dimana dengan disepakati dan disetujuinya Akta Akad PembiayaanMudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 dan Akta AkadPembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 Agustus 2014berikut perubahannya daripadanya, maka secara dan demi hukumPT.

LENTERANUSATAMA kepada TERGUGAT sebagaimana dalam Akta AkadPembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014 danAkta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27 AgustusHalaman 16 , Putusan Nomor 222/PDT/2020/PT SMG2014 berikut perubahannya daripadanya, maka PT.

Perlu diketahui dan dipahami oleh PENGGUGAT bahwasanyaTURUT TERGUGAT dalam membuat dan menandatangani AktaAkad Pembiayaan Mudharabah No. 85 Tertanggal 27 Agustus 2014dan Akta Akad Pembiayaan Mudharabah No. 86 Tertanggal 27Agustus 2014 berikut perubahannya daripadanya, bertindak dalamjabatannya selaku Direktur dari PT.

perkara ini dengan mendasarkan kepada Pasal 22Perjanjian Mudharabah No.MAS/2007/270 tanggal 02082007..

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar padahalaman 123 yang menyatakan bahwa :Menimbang Bahve dalam Akad Mudharabah antara Tergugat denganTergugat I memang terdapat Sertifikat Hak Tanggungan No. 6713/2007tanggal 06 November 2007 (bukti 12.5) .....dstAkan tetapi semua bukti tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan buktiyang tidak mengikat, karena sejak semula Penggugat tidak terlibat dalamakad mudharabah antara Tergugat dengan Tergugat IIBahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim

Berdasarkan fakta persidanganterungkap bahwa Tergugat menjadikan agunan barang milik Penggugat(Termohon Banding) kepada Tergugat Il (Pemohon Banding) tanpa suratKuasa, dan dalam akad mudharabah Nomor Mas/2007/270 tanggal 2 Agustus2007, yang melakukan perikatan hanya Tergugat dengan Tergugat Il(Pemohon Banding), tanpa melibatkan Penggugat (Termohon Banding)padahal yang menjadi agunan adalah barang milik Penggugat (TermohonBanding), pembiayaan mudharabah diberikan kepada Tergugat dan bukankepada Penggugat

pembiayaan dengan Bank, bukan pemilik jaminan ataupemberi hak tanggungan tapi pihak ketiga yang melibatkan dirinya sebagaipenjamin, oleh karena itu walupun Penggugat tidak terlibat langsung dalam aqadpembiayaan yang dituangkan dalam aqad Mudharabah No.

(Bank BNI Syariah) kepadaTergugat V/Terbanding Il (Koperasi Syariah BMT Al Hijrah Telkom);Menimbang, bahwa dalam agad Mudharabah antara Bank BNI Syariahdengan Koperasi Syariah Al Hijrah Telkom, juga telah menperjanjikan bahwa yangmenjadi Jaminan (agunan) dalam aqad tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat 1huruf (a) Agad Mudharabah, menyatakan : 1 (satu) unit tanah dan Bangunandengan bukti pemilikan Sertifikat Hak Milik (GHM) No. 20852/Tamalanrea, tanggal27022004 SU 01046/2004 taggal 27022004 seluas 112

Notaris Jakarta ;Perjanjian sebagaimana tertuang dalam akta nomor : 150, tanggal 26 Juli 2000tentang Akad Mudharabah Mugayyadah, disebutkan fasilitas pembiayaantersebut ada pembagian hasil dengan pihak TERGUGAT I, termasuk jugakerugian yang timbul akibat adanya kegagalan bisnis yang dimungkinkandiderita oleh PENGGUG AT ;Sebagai jaminan dari fasilitas pembiayaan tersebut, PENGGUGAT telahmenyerahkan beberapa jaminan berupa:a) Sertifikat Hak Milik No.94, terletak di, Desa. Pogar, Kecamatan.

Menghukura Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan sisa kewajibannya sebesarRp. 1.150.000.000, (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) berdasarkanPerjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Nomor 150 tanggal 26 Juli 2000 yangdibuat dihadapan Arry Supratno, SH Notaris di Jakarta ;4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet,banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;Jawaban Tergugat IIT : DALAM EKSEPSI:1.

Merujuk pada pasal 15 ayat 11 Akad Mudharabah Mugayyadah Nomor 150tanggal 26 Juli 2000, terkait penyelesaian perselisihan antara Penggugat denganTergugat I telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut pada tingkatpertama dan terakhir melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)atau sekarang telah berubah menjadi BASYARNAS ;332.

.,.........Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsinya tersebut Tergugat I telahmengajukan bukti surat berupa Akad Mudharabah Mugayyadah No. 150 tanggal 26 Juli2000 (bukti T11) ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari dengan cermat gugatanPenggugat, jawaban Tergugat I dan III, replik dan duplik, maka Pengadilanberkesimpulan bahwa sebenarnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara iniadalah perihal pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah nomor 150 tanggal 26 Juli2000 (bukti T 11) ;Menimbang

, bahwa Akad Mudharabah Muqayyadah No. 150 tanggal 26 Juli2000 tersebut adalah merupakan perjanjian antara PT.

Bahwa tujuan dari pembiayaan tersebut adalah Take Over ModalKerja dengan akad Mudharabah maksimum sebesarHal. 4 dari 50 hal. Penetapan Nomor 6006/Pat.G/2018/PA. SbyRp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan nisbah bagi hasiluntuk Bank 11,74% dan untuk Nasabah 88,26 %, dan tambahan modalkerja dengan Akad Mudharabah maksimum sebsar Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengannisbah bagi hasil untuk Bank 11,74% danuntuk Nasabah 88,26 %,3.

Bahwa, pada Akad Nomor 46, Nisbah bagi hasil mudharabah untukTergugat 11,74% (sebelas koma tujuh puluh empat persen), sedangkanuntuk Penggugat 88,26% (delapan puluh delapan koma dua puluhenam persen),8.

Bahwa, Akad Mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syari'ah NasionalNomor:007/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)mengandung beberapa ketentuan:1) Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkanoleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.Hal. 14 dari 50 hal.

Bahwa, Tentang Keuntungan Mudharabah, Fatwa Dewan SyariahNasional Nomor:007/DSNMUI/IV/2000 tentang PembiayaanMudharabah (Qiradh), menyebutkan:Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihandari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak bolehdisyaratkan untuk satu pihak,b.

Penetapan Nomor 6006/Padt.G/2018/PA.SbyPENGGUGAT tersebut di atas, sangat tidak tepat apabila PARAPENGGUGAT mempermasalahkan isi dari Akad Mudharabah No. 45, 46dan 47 tanggal 23 Juli 2014 yang telah disepakati tersebut.10.

Bulan.........Tahun atas nama Hadi K;

;

Bulan.........Tahun atas nama WASIYA

Mukhilisi Asfarizi;

Bulan.........Tahun atas nama Aminah;

Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasidan Para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I di muka persidanganPengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalildalil:1aUntuk mengembangkan usaha dalam bidang perkayuan Penggugat berkehendakuntuk membeli alatalat berat, membutuhkan dana/modal karena Penggugatbekerjasama dengan Tergugat I untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dariTergugat I, yaitu sebesar Rp 1.800.000.000, (satu milyar delapan ratus jutarupiah), sebagaimana Akad Mudharabah

Muqayyadah Nomor : 150, tertanggal26 Juli 2000, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Arry Supratno, SH.Notaris Jakarta;Perjanjian sebagaimana tertuang dalam akta nomor : 150, tanggal 26 Juli 2000tentang Akad Mudharabah Mugayyadah, disebutkan fasilitas pembiayaantersebut ada pembagian hasil dengan pihak Tergugat I, termasuk juga kerugianyang timbul akibat adanya kegagalan bisnis yang dimungkinkan diderita olehPenggugat;Sebagai jaminan dari fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan

No.2433 K/PDT/2012muqayyadah, dengan hanya mengutip definisi mudharabah berdasarkan FatwaDewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/IV/2000 tanggal 29 Djulhijjah 1420H/4 April 2000 tanpa membaca dan meneliti lebih jauh isi Fatwa tersebut dantidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasisemula Tergugat I/Terbanding I yang disampaikan pada Tingkat PengadilanNegeri dan pada Tingkat Banding;17 Bahwa mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSNMUI/TV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah

pada bagian Pertama angka 6 (enam)dan tujuh (tujuh) sebagai berikut:Ketentuan hukum dalam FATWA DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabah (Qiradh) Ini adalah sebagai berikut:Pertama : Ketentuan Pembiayaan:6.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak adajJaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpanganLKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbuktimelakukan pelanggaran terhadap halhal yang telah disepakatibersama dalam akad.18 Bahwa kemudian lebih jelas lagi diatur dalam Akad pada Pasal 3 ayat 3.3 yangdimaksud dengan KERUGIAN adalah:Pasal 3 ayat 3.3.1 Akad:3.3.1.

tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;