memutus sengketa tata usaha negara iniditingkat banding ;Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor :43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember2011 ; ee ree ee ee ee eee eeSuratsurat lain yang berkaitan dan terlampir dalamberkas perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih danmenerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimanatercantum dalamputusan .......putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor43

Nopember 2011dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, KuasaTergugat/Pembanding tanpa dihadiri oleh Tergugat IIIntervensi/Turut Terbanding atau KuasanyaMenimbang, bahwa KuasaTergugat/Pembanding mengajukan ......mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut denganAkta Permohonan Banding tertanggal 28 Nopember 2011,6permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaKuasa Para Penggugat/ Para Terbanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor43

/G/2011/PTUN.SBY. tertanggal 28 Nopember2011 ; er rer re er ree ee ee eeeMenimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembandingmengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2012yang diterima oleh Panitera Muda Perkara PengadilanTata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 31 Januari 2012dan telah diberitahukan kepada Kuasa ParaPenggugat/Para Terbanding dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor43/G/2011/PTUN.SBY tertanggal 1 Pebruari 2012 ;Menimbang, bahwa atas Memori Banding yangdiajukan Kuasa

H.C ) kepada Alim Markussebagaimana yang telah didalilkan olehTergugat/Pembanding; Menimbang, bahwa oleh karena itu putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor43/G/2011/PTUN.SBY. tanggal 17 Nopember 2011 harusdikuatkan ;~+Menimbang, bahwa oleh karena putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebutdikuatkan, maka Tergugat/Pembanding selaku pihak yangkalah dalam perkara ini, harus dihukum membayar biayaperkara yang timbul dalamkedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding11besarnya

berikut dalam perkara antara:Pemohon, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagaiPemohon,melawanTermohon, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 217Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho di bawah register perkara Nomor43

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor43/Pdt.G/2019/ MS.Jth;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Jantho untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Januari2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah olehDrs. H.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor43/Pdt.G/2021/PN Bjm., tanggal 6 September 2021, yang amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT.BJM Menyatakan sah Penggugat adalah anak pemilik sebidang tanah danbangunan rumah

selebihnya; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.000,(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :43/Pdt.G/2021/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 20 September 2021, bahwa Pembanding semulaTergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN Bjm tanggal 6 September 2021,dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor43

/Pdt.G/2021/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semulaTergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasin kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada TerbandingIl semula Penggugat II masingmasing pada tanggal 22 September 2021;Menimbang bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor43/Pdt.G/2021/PN Bjm., yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin, menerangkan pada tanggal 13 September 2021 Pembandingsemula Tergugat telah mengajukan memori banding

tertanggal 7 Oktober 2021,Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT.BJMdan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor : 43/Pdt.G/2021/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin kepada Terbanding semula Penggugat dan kepadaTerbanding Il semula Penggugat II, masaingmasing pada tanggal 13 Oktober2021;Menimbang, bahwa Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor43/Pdt.G/2021

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.atauApabila Pengadilan Negeri Jember, berpendapat lain mohon memberikankeputusan yang berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriJember telah menjatuhkan Putusan tanggal 13 September 2017 Nomor43/Pdt.G/2017/PN Jmr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat ;2.

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember , yang menerangkanmasingmasing pihak, pada tanggal 8 Nopember 2017, dan tanggal 10Nopember 2017 telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor43/Pdt.G/2017/PN Jmr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 13 September 2017 dihadiri olen semula Penggugat sekarangPembanding dan

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947,sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Jmr dihubungkandengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2017/PNJmr tanggal 13 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsebagai berikut;Halam 5 dari 7 Putusan Nomor 771/PDT/2017/PT SBYMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor43

hukum, oleh karena dari alatalat bukti yang diajukan semulaPenggugat sekarang Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan dalilgugatannya yaitu mengenai terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidakdapat didamaikan antara semula Pengugat sekarang Pembanding, dengansemula Tergugat sekarang Terbanding;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan alasanalasan dan pertimbangan hukum putusan MajelisHakim Tingkat Pertama, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor43

Br.Dinas Belong, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis,Kabupaten Karangasem;Agama : Hindu;Pekerjaan : Swasta;Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengantanggal 21 Juni 2014;2 Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal4 Juli 2014;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 5Juli 2014 sampai dengan tanggal 1 September 2014;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;Halaman dari 15 Putusan Nomor43

informasi tersebut saksi INYOMAN BUDIARTA ,SH, saksi I GUSTI NYOMAN SUDARSANA , dansaksi DEVI ISFAJAR menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikandan gudang sebagaimana informasi awal yang diperoleh, para saksimenemukan terdakwa I WAYAN WIRAWAN Als Win bersama denganterdakwa (2) I NYOMAN SUJANA sedang melakukan pemindahan /pengoplosan isi gas LPG/elpiji ukuran 3 kg ke dalam tabung gas LPG/elpijiukuran 12 Kg dan para saksi juga menemukan kendaraan suzuki pick up DKHalaman 3 dari 15 Putusan Nomor43

penutup katup gas10 buah alat pengoplosan gas yang terbuat dari besi1 buah tangBahwa hasil gas LPG ukuran 12 Kg yang telah di oplos oleh paraCANN BWN KEterdakwadi jual di toko dan warung yang ada disekitar kabupatenkarangasem dengan keuntungan yang lebih besar dari gas LPG ukuran 12kg yang tidak oplos dengan tabung gas 3 kgTerhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak ada keberatan danmembenarkannya2 Devi Isjafar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor43

Pasal 55 ayat (1) kel KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Barang SiapaHalaman 9 dari 15 Putusan Nomor43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.2 Melakukan Pengolahan Minyak Bumi dan atau Gas Migas tanpa ijin usahaPengolahan3 Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta MelakukanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Panitera Pengganti,I GUSTI BAGUS GINATRA, S.H.Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor43/Pid.Sus/2014/PN.Amp.

disebutTERGUGAT/TERBANDING ; Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarTERSGOUE fn mr mmm re wm i re moe mm ee mmTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 18/Pen/2011/PT.TUN.Mks, tanggal21 Maret 2011, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa, memutuS dan menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara ditingkatDANCING f4e6 seus 2 sus 2 see 6 She soe eee ee Soe She See Bee cheTelah =membaca dan memperhatikan dengan seksamaPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor43

/G.TUN/2010/P.TUN.Mks, tanggal 23 November 2010, yangdimohonkan banding beserta surat surat lain yang bersangkutanTENTANG DUDUK SENGKETA Membaca dan memperhatikan berkas perkara PengadilanTata Usaha Negara Makassar Nomor43/(G.TUN/2010/P TUN.MKS anes sunin snes annie somes one somes ome emMenimbang, bahwa pada pokoknya dasar gugatanPenggugat/Pembandingmda@lan got 6H

,dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 2 dari 13 Perkara Nomor 559/PDT/2016/PT SBYMengutip surat gugatan tertanggal 29 Juli 2015, yang diajukan olehPenggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Juli 2015,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Register Perkara Nomor43/Pdt.G/2015/PN Jbg., sebagai berikut:1.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat, Instansi terkait baikSwasta maupun Pemerintah, serta pihak lain yang menguasai ObyekSengketa agar tunduk pada Putusan ini;9) Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat IIsecara tanggung renteng;Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 559/PDT/2016/PT SBYMohon supaya Pengadilan Negeri Jombang dapat memberikan putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaankeadaansebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor43

Relaas Pemberitahuan isi putusan, dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal17 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat tentang isi putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 11 April 2016 Nomor43/Pdt.G/2015/PN Jbg;2.

Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal22 April 2016, Penggugat telan menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 11 April 2016 Nomor43/Pdt.G/2015/PN Jbg., dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan masingmasing kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding,pada tanggal 28 April 2016, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal3 Mei 2016, kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal

Kontra MemoriBanding tertanggal 28 Oktober 2016 diajukan oleh Turut Tergugat / TurutTerbanding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehinggadapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimohonbanding a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 April 2016 Nomor43

II.IIL.PENETAPANNomor : 43 /Pdt.P/2019/PN.Smr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Samarinda ;Setelah Membaca :Surat Permohonan bertanggal 22 Januari 2019, dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor43/Pdt.P/2019/PN.

., dalam perkara antara :PURI, Lahir di Samarinda, Tanggal 12 September 1969, Pekerjaan Wiraswasta,Agama Islam, Alamat di JIn Kadrie Oening, Komplek Kehutanan, RT.020,Desa/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor43/Pdt.P/2019/PN.Smr. tanggal 23 Januari 2019, tentang Penunjukkan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Nomor : 43 /Pdt.P/2019/PN.Smr. tanggal 30 Januari 2019 tentanghari

Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor43/PENPPJS/2021/PTUN.KPG, tanggal 16 Desember 2021, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor 43/PENPP/2021/PTUN.KPG, tanggal 16 Desember2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;5. Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01.CBT.G.I/2022, tanggal 7Januari 2022, Perihal: Surat Pencabutan Gugatan;6.

dicatatdengan Register Perkara Nomor 43/G/2021/PTUN.KPG, pada tanggal 10Desember 2021;Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, padapokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidakHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 43/G/2021/PTUN.KPGsah, serta mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Pengumuman PanitiaPemilinan Kepala Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Tanpa Nomor,Tertanggal 12 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor43

menyerahkanjawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan a quo tidakmemerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga cukup beralasan hukumuntuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutangugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Kupang untuk mencoret Perkara Nomor43

:::::eseeeeeeeeeeeees DerQugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor43/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari Kuasa Penggugat tertanggal 14 Nopember 2018yang diserahkan di persidangan;Menimbang, bahwa karena persidangan belum masuk dalam tahappemeriksaan maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan itu disetujui dan sahmenurut Hukum;Menimbang, bahwa karena perkara tersebut telah dicabut olehPenggugat melalui Kuasanya maka cukup alasan

Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor43/Pdt.G.S/2018/PN Stb, dinyatakan dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkaraNomor 43/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlahRp. 641.000,(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 olehAnita Silitonga, S.H.

Blo,dengan cara damai atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak denganketentuan sebagai berikut:Pasal 1NILAI HUTANG PIHAK KETIGAHalaman 17 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Padt.G/2017/PN.BlbBahwa dari total hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMAsebesar Rp. 144.635.838, ( Seratus empat puluh empat juta enam ratustiga puluh lima ribu delapan ratus tiga pulun delapan rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan Nomor43/Pdt.G/2017/PN.BLB, tetapi setelah dilakukan persidangan pertama,jumlah

palinglambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuansecara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA mengenaikekurangan pembayaran sisa hutang yang wajib dibayar oleh PIHAKKETIGA kepada PIHAK PERTAMA ;PASAL 4PENYELESAIAN GUGATANHalaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Padt.G/2017/PN.BlibTelah memperhatikan laporan hasil mediasi atas perkara tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara in kedua belah pihak telah bersepakatuntuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor43

/PdtG/2017/PN.Blo dengan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalamPerjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2017 ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telan bersepakat untukmengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihakyang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi KesepakatanPerdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas;Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor43/PdtG/2017/PN.Blo diakhiri

melawanTergugat, tanggal lahir 04 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan BUMN, tempat kediaman di Huta II Sei Mangkei,Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor43

;Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa setelah dilakukan pemanggilan, Penggugat hadir di persidangansecara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukanpemanggilan secara resmi dan patut;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat di persidanganmenyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya yang telahdiajukannya pada tanggal O05 Januari 2022 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor43

Sim.43/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 05 Januari 2022, dengan alasan Penggugatingin Kembali membangun rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranyatersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanyaberdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat beralasan untuk mencabut perkaranyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor43/Pdt.G/2022/PA.Sim. tanggal 05 Januari 2022;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 22 Juni 2016, yang amar lengkapnya berbunyisebagai berikut:Halaman 17 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJM1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

berdasarkan Relaas Pemberitahuan PernyataanPermohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwapermohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016 olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;Menimbang, bahwa memori banding tanggal 13 Juli 2016 yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat telah diterima oleh Panitera PengadilanNegeri Martapura sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor43

semulaPenggugat berupa alat bukti saksi yang hanya diajukan satu orang saja,Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJMseharusnya untuk syarat minimal alat bukti saksi adalah 2 (dua) orang,sehingga sudah sepatutnya alat bukti saksi satu orang tersebut adalah tidakdapat diterima sebagai alat bukti;Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta faktafakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusanmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor43

Sudirman Nomor 41 Purworejo 54114, Jawa Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor:23/10.2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut ParaTergugat;Pengadilan Negeri tersebut:setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor43/Pdt.G/2019/PN Pwr, tanggal 16 Oktober 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pwr; Penetapan Hakim Nomor Nomor

pencabutan gugatan harus adapersetujuan dari pihak Para Tergugat (Vide Pasal 271 RV);Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonanpencabutan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pwr, dari KuasaPenggugat diajukan Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban dari ParaTergugat, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebuttidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaHakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor43/Pdt.G/2019/PN Pwr, tersebut;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untukmencoret perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pwr, dari daftarregister perkara berjalan;3.

Insidentildari Pemohon berdasarkan Surat Izin Kuasa InsidentilNomor W23A12/296/HK.05/3/2021 tanggal 23 Maret2021 dari Ketua Pengadilan Agama Larantuka;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor43

yangberlaku;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IItelah hadir di persidangan untuk dirinya sendiri, sekaligus hadir sebagai KuasaInsidentil dari Pemohon I;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan pengertiankepada para Pemohon tentang sistem kewarisan Islam menurut hukum Islamdan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor43/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan permohonan Pemohon dan Pemohon II telah dicabut;3.

Yang juga terhitung masuk main judi ialahpertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidaktataman (Z dari 17 Putusan Nomor43/ Pid. B/L01F/PN.

Putusan Nomor43/ Pid. B/L01F/PN.

Putusan Nomor43/ Pid. B/L01F/PN. Rat1. CRIMSON, SH. WIWIN SULISTYA, SH.2. WIMMI D. SIMARMATA, SH.PANITERA PENGGANTI,ERISMAIYETItatamanZ0 dari 1? Putusan Nomor243/Pid.B/ZOIG/PN. Rat

Kalimantan Barat berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Pts, tanggal 26 Juli2021;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKPengadilan Tinggi Tersebut:Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 257/PID/2021/PTPTK tanggal 14 Oktober 2021, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau, Nomor43

dengan Akta Penerimaan MemoriBanding Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid.B/2021/PN Pts;Telanh membaca Akta Penyerahan Memori Banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa I/Terbanding dan Terdakwa II/ Terbanding II NomorNomor 43/Pid.B/2021/PN Pts, yang dilaksanakan oleh Jurusita PengadilanNegeri Putussibau pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021;Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage)masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I/Terbanding , TerdakwaIl/ Tebanding Il Nomor43

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN.Pts tanggal 27 September 2021 bertentangan denganSurat Edaran MA No : 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal denganberat dan sifat kejahatan..Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN.Pts tanggal 27 September 2021 tidak sesuai denganasas proporsionalitas yang mensyaratkan skala nilai untuk menimbangdan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya,nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

Menyatakan pula agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana.Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajaridenganseksamaberita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acarapemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN Pts, tanggal 27September 2021 dan memori

banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKMenimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari denganseksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaanpersidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN Pts, tanggal 27 September 2021 dan memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor43/Pid.Sus/2019/PN Thn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahunasebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019, dan permohonanbanding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada

September 2019 , kepadaPenasihat Hukum Terdakwa.Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari TerdakwaNomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019 kepada JaksaPenuntut Umum.Telah membaca Surat Keterangan Tidak memasukan Memori BandingNomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 8 Oktober 2019, bahwa PenasihatHukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding.Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MNDTelah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor43

/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 3 Oktober 2019 .Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Akta.PidSus/2019/PN Thn tanggal 3 Oktober 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa.Telah membaca Surat Keterangan Tidak memasukan Kontra MemoriBanding Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 8 Oktober 2019 ., bahwaPenasihat Hukum Terdakwa tidak memasukan kontra memori banding.Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 30 September 2019 untuk Jaksa

(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa PengadilanNegeriSidoarjotelahmenjatuhkanputusantanggal 7 April 2020 Nomor43/Pid.Sus/2020/PNSda.

PenuntutumumtidakmengajukanKontraMemori Banding;Menimbang, bahwahal hal yang termuatdalammemoribandingPenasehatHukum Para Terdakwatersebut, ternyatatidak ditemukan adanya hal baru yang dapat merubahputusanHakim Tingkat Pertama,olehkarenanyamemori banding tersebuttidakperludipertimbangkanlagiolehHakim Tingkat Banding danharusdikesampingkan;Menimbang, bahwa setelan Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkaradan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 April 2020 Nomor43

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyaHalamangPutusan Nomor 715/PID.SUS/2020/PT SBYberdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum,sehingga oleh karenaitu pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkatbanding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas,outusanPengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 7 April 2020 Nomor43

Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor43/Pid.Sus/2019/PNSda., tanggal 7 April 2020, yang dimintakan bandingtersebut; Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepada mereka; Memerintahkan supaya

. 006, Kelurahan Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, KabupatenKampar, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak yang berperkara;Halaman 1 Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2019/PN PbrMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 18Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPekanbaru pada tanggal 26 Februari 2019 dalam Register Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor43/Pdt.G/2019/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Kuasa Penggugat;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untukmencoret perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pbr dari daftar registerperkara perdata yang sedang berjalan;3.