tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal diKecamatan Batu Benawa, Kabupaten HuluSungai Tengah, sebagai Pemohon Il, Pengadilan Agama tersebut; Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara in; Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta parasaksi mereka di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon Idan Pemohon Il dengan surat permohonan merekatertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanHal 1 dari 12 hal Nomor43

Membebankan biaya perkara menuruthukum.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon dan Pemohon Il telah hadir sendiri di muka sidang dan menyatakan tetappada permohonan mereka;Hal 3 dari 12 hal Nomor43/Pdt.P/2017/PA.

orang anak; Bahwa selama ini tidak ada yang mempermasalahkan tentangkesahan pernikahan mereka; Bahwa mereka tidak pernah bercerai atau pindah agama (murtad); Bahwa hanya Pemohon Il satusatunya istri Pemohon ; Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan mendapatkan bukukutipan Akta Nikah guna melengkapi persyaratan pembuatan aktakelahiran anak Pemohon Idan Pemohon Il;Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinyasebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;Hal 5 dari 12 hal Nomor43

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayarbiaya perkara ini sejumlah Rp 91.000 ( sembilan puluh satu ribu rupiah);Hal 10 dari12 hal Nomor43/Pat.P/2017/PA. Brb.Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Kamis tanggal 09Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1438Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nurani sebagai Hakim Tunggal, penetapandiucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untukumum dengan dibantu oleh Drs. H.

Meterai :Rp 6.000Jumlah : Rp 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).Hal 11 dari12 hal Nomor43/Pat.P/2017/PA. Brb.Barabai, 09 Februari 2017Untuk Salinan yang sama bunyinyaOleh :Panitera,Drs. HASANI, S.H.Hal 12 dari12 hal Nomor 43/Padt.P/2017/PA. Brb.

Berkas perkara tanggal Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mad. dan semua surat yangberhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenerima dan mengutip keadaaankeadaan mengenai duduk perkara sepertitercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor43/Pdt.G/2020/PN Mad., tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA :Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 288/PDT/2021/PT SBY Menolak gugatan

Perbuatan tersebut melawan hukum.c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku.d) Adanya kerugian bagi korban.e) Adanya hubungan Kausal antara perbuatan dengan kerugian.> Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagaiperbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang denganmenuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahuiumum.Bahwa Pembanding/Penggugat dan II menolak/tidak sependapat terhadap PutusanJudex facti Pengadilan Tingkat Pertama mengenai putusan Perkara Nomor43

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor43/Pdt.G/2020/PN Mad., pada tanggal 15 Februari 2021 menjadi sebagaiberikut :3. Menghukum Terbanding/tergugat membayar uang Immaterial secara tunalsebesar Rp. 15.000.000.000,00m(lima belas miliar rupiah) kepada ParaPembanding/Para Penggugat setelan putusan perkara A quo mempunyaikekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde).Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 288/PDT/2021/PT SBY4.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun dengan register perkara Nomor43/Pdt.G/2020/PN Mad tertanggal 15 Februari 2021;3.

Penunjukkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor43/PENPPJS/2021/PTUN.KPG, tanggal 16 Desember 2021, tentangPenunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor 43/PENPP/2021/PTUN.KPG, tanggal 16 Desember2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;5. Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor: 01.CBT.G.I/2022, tanggal 7Januari 2022, Perihal: Surat Pencabutan Gugatan;6.

dicatatdengan Register Perkara Nomor 43/G/2021/PTUN.KPG, pada tanggal 10Desember 2021;Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan, padapokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidakHalaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 43/G/2021/PTUN.KPGsah, serta mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Pengumuman PanitiaPemilinan Kepala Desa Laranwutun, Kecamatan Ile Ape, Tanpa Nomor,Tertanggal 12 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa;Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor43

menyerahkanjawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, terhadap permohonan pencabutan gugatan a quo tidakmemerlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga cukup beralasan hukumuntuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutangugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Kupang untuk mencoret Perkara Nomor43

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.atauApabila Pengadilan Negeri Jember, berpendapat lain mohon memberikankeputusan yang berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriJember telah menjatuhkan Putusan tanggal 13 September 2017 Nomor43/Pdt.G/2017/PN Jmr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat ;2.

Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember , yang menerangkanmasingmasing pihak, pada tanggal 8 Nopember 2017, dan tanggal 10Nopember 2017 telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor43/Pdt.G/2017/PN Jmr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 13 September 2017 dihadiri olen semula Penggugat sekarangPembanding dan

Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947,sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermatidengan seksama berkas perkara Nomor 43/Pdt.G/2017/PN Jmr dihubungkandengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 43/Pdt.G/2017/PNJmr tanggal 13 September 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatsebagai berikut;Halam 5 dari 7 Putusan Nomor 771/PDT/2017/PT SBYMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor43

hukum, oleh karena dari alatalat bukti yang diajukan semulaPenggugat sekarang Pembanding ternyata tidak dapat membuktikan dalilgugatannya yaitu mengenai terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidakdapat didamaikan antara semula Pengugat sekarang Pembanding, dengansemula Tergugat sekarang Terbanding;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan alasanalasan dan pertimbangan hukum putusan MajelisHakim Tingkat Pertama, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor43

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARANYA:Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor43/Pdt.G/2021/PN Bjm., tanggal 6 September 2021, yang amar lengkapnyaberbunyi sebagai berikut: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT.BJM Menyatakan sah Penggugat adalah anak pemilik sebidang tanah danbangunan rumah

selebihnya; Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 770.000,(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :43/Pdt.G/2021/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 20 September 2021, bahwa Pembanding semulaTergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 43/Pdt.G/2021/PN Bjm tanggal 6 September 2021,dan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor43

/Pdt.G/2021/PN Bjm., bahwa permohonan banding Pembanding semulaTergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriBanjarmasin kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada TerbandingIl semula Penggugat II masingmasing pada tanggal 22 September 2021;Menimbang bahwa Tanda Terima Memori Banding Nomor43/Pdt.G/2021/PN Bjm., yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan NegeriBanjarmasin, menerangkan pada tanggal 13 September 2021 Pembandingsemula Tergugat telah mengajukan memori banding

tertanggal 7 Oktober 2021,Halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 68/PDT/2021/PT.BJMdan berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor : 43/Pdt.G/2021/PN Bjm., bahwa Memori Banding tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jurusita Pengganti PengadilanNegeri Banjarmasin kepada Terbanding semula Penggugat dan kepadaTerbanding Il semula Penggugat II, masaingmasing pada tanggal 13 Oktober2021;Menimbang, bahwa Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor43/Pdt.G/2021

Kalimantan Barat berdasarkan SuratPenetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2021/PN Pts, tanggal 26 Juli2021;Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKPengadilan Tinggi Tersebut:Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi PontianakNomor 257/PID/2021/PTPTK tanggal 14 Oktober 2021, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau, Nomor43

dengan Akta Penerimaan MemoriBanding Jaksa Penuntut Umum Nomor 43/Akta.Pid.B/2021/PN Pts;Telanh membaca Akta Penyerahan Memori Banding Jaksa PenuntutUmum kepada Terdakwa I/Terbanding dan Terdakwa II/ Terbanding II NomorNomor 43/Pid.B/2021/PN Pts, yang dilaksanakan oleh Jurusita PengadilanNegeri Putussibau pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021;Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage)masing masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I/Terbanding , TerdakwaIl/ Tebanding Il Nomor43

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN.Pts tanggal 27 September 2021 bertentangan denganSurat Edaran MA No : 1/2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal denganberat dan sifat kejahatan..Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN.Pts tanggal 27 September 2021 tidak sesuai denganasas proporsionalitas yang mensyaratkan skala nilai untuk menimbangdan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya,nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat

Menyatakan pula agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana.Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajaridenganseksamaberita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acarapemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi PutusanPengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN Pts, tanggal 27September 2021 dan memori

banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaiberikut:Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 257/PID/2021/PT PTKMenimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari denganseksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaanpersidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor43/Pid.B/2021/PN Pts, tanggal 27 September 2021 dan memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis

Ayah PemohonNama : HAZILAN SAHAROM bin SAHAROMHal 1 dari 8 halaman Perkara Nomor43/Pdt.P/2008/PA.PlgUmurPekerjaanTempattinggalb. Ibu PemohonNamaUmurPekerjaanTempattinggal2.

Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhiHal 3 dari 8 halaman Perkara Nomor43/Pdt.P/2008/PA.Plgsyarat syarat dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan baik menurut' ketentuan HukumIslam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;Cc.

Jambangan RT.37 RW. 11 No. 2116Kelurahan 4 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang,memberikan keterangan sebagai berikutbahwa, saksi adalah suami almarhumah Wak Calon mempelaiHal 5 dari 8 halaman Perkara Nomor43/Pdt.P/2008/PA.PlgPria (Riki) ;bahwa, pada bulan Juni 2007 saksi datang kerumah orangtua Pemohon untuk melamar, saat itu saksi bersamarombongan keluarga (7 orang) dan disambut' orang tuaPemohon dengan baik, dan atas permintaan ayah Pemohonminta uang Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah

dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap' di persidangansebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim tidakbisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidakbersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohondengan calon suaminya tersebut ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telahmemberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dantelah pula dibenarkan oleh calon suaminya ;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkanHal 7 dari 8 halaman Perkara Nomor43

ASMA ZAINURI, SH.Hal 9 dari 8 halaman Perkara Nomor43/Pdt.P/2008/PA.PlgHAKIM ANGGOTAHAKIM = ANGGOTATtd.Ttd.Drs. H. SUDIRMAN H. YUSUF, SH.Drs. AHD. SUFRI HAMID, SH.PANITERA PENGGANTI Ttd.EDY SYAFIQ, SH.Perincian Biaya Perkara1. Panggilan Pemohon I X Rp. 60.000, 2. Panggilan Wali Rp. 180.000,Pemohon 3 X3. Materai Rp.6.000, Jumlah Rp. 246.000

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Mengutip serta memperhatikan uraianuraian tentang halhal yangtercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor43/Pdt.G/2015/PN Mtp., tanggal 22 Juni 2016, yang amar lengkapnya berbunyisebagai berikut:Halaman 17 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJM1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.

berdasarkan Relaas Pemberitahuan PernyataanPermohonan Banding Nomor 48/Pdt.G/2015/PN Mtp., yang menerangkan bahwapermohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukankepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2016 olehJurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;Menimbang, bahwa memori banding tanggal 13 Juli 2016 yang diajukanoleh Pembanding semula Tergugat telah diterima oleh Panitera PengadilanNegeri Martapura sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor43

semulaPenggugat berupa alat bukti saksi yang hanya diajukan satu orang saja,Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 82/PDT/2016/PT.BJMseharusnya untuk syarat minimal alat bukti saksi adalah 2 (dua) orang,sehingga sudah sepatutnya alat bukti saksi satu orang tersebut adalah tidakdapat diterima sebagai alat bukti;Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta faktafakta yang telah diuraikan diatas, kiranya Majelis Hakim tingkat banding berkenan menjatuhkan putusanmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor43

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor43/Pid.Sus/2019/PN Thn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahunasebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019, dan permohonanbanding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada

September 2019 , kepadaPenasihat Hukum Terdakwa.Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dari TerdakwaNomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 16 September 2019 kepada JaksaPenuntut Umum.Telah membaca Surat Keterangan Tidak memasukan Memori BandingNomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 8 Oktober 2019, bahwa PenasihatHukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding.Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Pidana Nomor 88/PID/2019/PT MNDTelah membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor43

/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 3 Oktober 2019 .Telah membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 43/Akta.PidSus/2019/PN Thn tanggal 3 Oktober 2019 kepada Penasihat Hukum Terdakwa.Telah membaca Surat Keterangan Tidak memasukan Kontra MemoriBanding Nomor 43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 8 Oktober 2019 ., bahwaPenasihat Hukum Terdakwa tidak memasukan kontra memori banding.Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor43/Akta.Pid Sus/2019/PN Thn tanggal 30 September 2019 untuk Jaksa

Sudirman Nomor 41 Purworejo 54114, Jawa Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Oktober 2019, yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor:23/10.2019, tanggal 23 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut ParaTergugat;Pengadilan Negeri tersebut:setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor43/Pdt.G/2019/PN Pwr, tanggal 16 Oktober 2019, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pwr; Penetapan Hakim Nomor Nomor

pencabutan gugatan harus adapersetujuan dari pihak Para Tergugat (Vide Pasal 271 RV);Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini permohonanpencabutan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pwr, dari KuasaPenggugat diajukan Kuasa Penggugat sebelum adanya jawaban dari ParaTergugat, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara tersebuttidak memerlukan persetujuan Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaHakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor43/Pdt.G/2019/PN Pwr, tersebut;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purworejo untukmencoret perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pwr, dari daftarregister perkara berjalan;3.

Insidentildari Pemohon berdasarkan Surat Izin Kuasa InsidentilNomor W23A12/296/HK.05/3/2021 tanggal 23 Maret2021 dari Ketua Pengadilan Agama Larantuka;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor43

yangberlaku;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon IItelah hadir di persidangan untuk dirinya sendiri, sekaligus hadir sebagai KuasaInsidentil dari Pemohon I;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan pengertiankepada para Pemohon tentang sistem kewarisan Islam menurut hukum Islamdan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor43

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor43/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon dan Pemohon Il;2. Menyatakan permohonan Pemohon dan Pemohon II telah dicabut;3.

:::::eseeeeeeeeeeeees DerQugat II;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Surat Pencabutan Gugatan Perkara Perdata Nomor43/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari Kuasa Penggugat tertanggal 14 Nopember 2018yang diserahkan di persidangan;Menimbang, bahwa karena persidangan belum masuk dalam tahappemeriksaan maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan itu disetujui dan sahmenurut Hukum;Menimbang, bahwa karena perkara tersebut telah dicabut olehPenggugat melalui Kuasanya maka cukup alasan

Menyatakan Gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Stabat dalam register perkara perdata Nomor43/Pdt.G.S/2018/PN Stb, dinyatakan dicabut;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencoret perkaraNomor 43/Pdt.G.S/2018/PN Stb dari buku register perkara;3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlahRp. 641.000,(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 olehAnita Silitonga, S.H.

berikut dalam perkara antara:Pemohon, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, sebagaiPemohon,melawanTermohon, Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai Termohon;Mahkamah Syariyah tersebut;Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 217Januari 2019 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho di bawah register perkara Nomor43

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor43/Pdt.G/2019/ MS.Jth;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Jantho untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 91.000, (Sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dibuat pada hari Selasa tanggal 22 Januari2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah olehDrs. H.

melawanTergugat, tanggal lahir 04 Juni 1967, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanKaryawan BUMN, tempat kediaman di Huta II Sei Mangkei,Nagori, Kecamatan, Kabupaten Simalungun, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yangberkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2022yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor43

;Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa setelah dilakukan pemanggilan, Penggugat hadir di persidangansecara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukanpemanggilan secara resmi dan patut;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat di persidanganmenyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatannya yang telahdiajukannya pada tanggal O05 Januari 2022 dan telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor43

Sim.43/Pdt.G/2022/PA.Sim., tanggal 05 Januari 2022, dengan alasan Penggugatingin Kembali membangun rumah tangga yang sakinah dengan Tergugat;Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranyatersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanyaberdasarkan Pasal 271 Rv, Penggugat beralasan untuk mencabut perkaranyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor43/Pdt.G/2022/PA.Sim. tanggal 05 Januari 2022;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut

Blo,dengan cara damai atas keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak denganketentuan sebagai berikut:Pasal 1NILAI HUTANG PIHAK KETIGAHalaman 17 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Padt.G/2017/PN.BlbBahwa dari total hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMAsebesar Rp. 144.635.838, ( Seratus empat puluh empat juta enam ratustiga puluh lima ribu delapan ratus tiga pulun delapan rupiah)sebagaimana yang tercantum dalam Surat Gugatan Nomor43/Pdt.G/2017/PN.BLB, tetapi setelah dilakukan persidangan pertama,jumlah

palinglambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuansecara tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA mengenaikekurangan pembayaran sisa hutang yang wajib dibayar oleh PIHAKKETIGA kepada PIHAK PERTAMA ;PASAL 4PENYELESAIAN GUGATANHalaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 43/Padt.G/2017/PN.BlibTelah memperhatikan laporan hasil mediasi atas perkara tersebut;Menimbang, bahwa dalam perkara in kedua belah pihak telah bersepakatuntuk mengakhiri persengketaan dalam perkara gugatan Nomor43

/PdtG/2017/PN.Blo dengan perdamaian yang isinya telah dituangkan di dalamPerjanjian Perdamaian tanggal 11 April 2017 ;Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telan bersepakat untukmengakhiri sengketa dalam perkara ini dengan Perdamaian, maka kedua belah pihakyang berperkara tersebut dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi KesepakatanPerdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut diatas;Menimbang, bahwa karena persengketaan dalam perkara gugatan Nomor43/PdtG/2017/PN.Blo diakhiri

II.IIL.PENETAPANNomor : 43 /Pdt.P/2019/PN.Smr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Samarinda ;Setelah Membaca :Surat Permohonan bertanggal 22 Januari 2019, dan terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Januari 2019 dengan Nomor43/Pdt.P/2019/PN.

., dalam perkara antara :PURI, Lahir di Samarinda, Tanggal 12 September 1969, Pekerjaan Wiraswasta,Agama Islam, Alamat di JIn Kadrie Oening, Komplek Kehutanan, RT.020,Desa/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Selanjutnyadisebut sebagai PEMOHON.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor43/Pdt.P/2019/PN.Smr. tanggal 23 Januari 2019, tentang Penunjukkan Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini ;Penetapan Hakim Nomor : 43 /Pdt.P/2019/PN.Smr. tanggal 30 Januari 2019 tentanghari

Penggugat 2Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018 memberikankuasa Kepada : TORO MASIRAN, SH.MH. kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat pada kantor hukum dan mediator TORO MASIRAN,SH.MH dan REKAN beralamat DI Demak Jalan Sultan TrenggonoPerumahan Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Demak;Untuk selanjutnya disebut sebagai : = === = 22 ooPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;Telah memeriksa dan membaca ;1Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor43

/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 12 Pebruari 2019 tentang PenetapanPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara bandingNomor 43/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Panitera Nomor43/B/2019/PT.TUN.SBY., tanggal 12 Pebruari 2019 tentang PenunjukanPanitera Pengganti; ==

Iluntuk mempelajari berkas perkara;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang wakitu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undangundang, oleh karenaitu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalammemori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan TinggiBanjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43

kepadatindak pidana penggelapan hak atas tanah dan Tergugat Il selaku penadah,mestinya jual beli hanya boleh dilakukan apabila ada penetapan ahli waris daripengadilan agama kemudian seluruh ahli waris harus bertandatangan dalamjual beli tanah obyek in casu;Menimbang, bahwa Terbanding Il semula Tergugat Il dalam kontramemori bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan TinggiBanjarmasin menolak permohonan banding Para Pembanding semula ParaPenggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43

Tinggi dapat menyetujui dan membenarkanputusan pengadilan tingkat pertama, karena pertimbanganpertimbanganhukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaanmaupun alasanalasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini ;Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbanganpertimbanganhukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikandasar sebagai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor43/Pdt.G/2015/PN.Bjb tanggal 20 Juni 2017 tersebut untuk seluruhnya;3.

Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Situbondo menyatakan, bahwa pada tanggal 26 Juni2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Juni 2020, Nomor43/Pid.B/LH/2020/PN Sit;2.

Banding yang pada pokoknya berisi tidak sependapat dan keberatandengan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Juni 2020, Nomor43/Pid.B/LH/2020/PN Sit karena tidak sesuai dengan faktafakta yangterjadi, bagaimana mungkin) menghukum pelanggar hukum yangsebenarnya si PELANGGAR tersebut adalah KORBAN dari kejahatan itusendiri ?. Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon Kepada YangTerhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur cq.

Menjatuhkan putusan Perkara Pidana Nomor43/Pid.B/2020/PN.Sityang seadiladilnyaMenimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umumtersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Bandingyang pada pokoknya sependapat dengan pernyataan Penuntut Umum yangmenyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Juni2020, Nomor 43/Pid.B/LH/2020/PN Sit belum mencerminkan rasa keadilan,tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menginginkanTerbanding dihukum lebih berat sesuai

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya,bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tunggal PenuntutUmum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor43

.1 /12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 13 Putusan NOMOR 1012/PID.SUSLH/2020/PT SBYPeraturan Menteri Lingkungan WHidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, Pasalpasal dalam Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) dan ketentuanketentuanhukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor43

,dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAHalaman 2 dari 13 Perkara Nomor 559/PDT/2016/PT SBYMengutip surat gugatan tertanggal 29 Juli 2015, yang diajukan olehPenggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Juli 2015,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Register Perkara Nomor43/Pdt.G/2015/PN Jbg., sebagai berikut:1.

Memerintahkan kepada Turut Tergugat, Instansi terkait baikSwasta maupun Pemerintah, serta pihak lain yang menguasai ObyekSengketa agar tunduk pada Putusan ini;9) Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat dan Tergugat IIsecara tanggung renteng;Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 559/PDT/2016/PT SBYMohon supaya Pengadilan Negeri Jombang dapat memberikan putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaankeadaansebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor43

Relaas Pemberitahuan isi putusan, dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal17 Mei 2016 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat tentang isi putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 11 April 2016 Nomor43/Pdt.G/2015/PN Jbg;2.

Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Jombang, menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal22 April 2016, Penggugat telan menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Jombang tanggal 11 April 2016 Nomor43/Pdt.G/2015/PN Jbg., dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan masingmasing kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding,pada tanggal 28 April 2016, kepada Tergugat II / Terbanding II pada tanggal3 Mei 2016, kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal

Kontra MemoriBanding tertanggal 28 Oktober 2016 diajukan oleh Turut Tergugat / TurutTerbanding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehinggadapat disetujui dan selanjutnya dijadikan pula sebagai dasar pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara yang dimohonbanding a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 April 2016 Nomor43