Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagaiDaerah Otonom; nnn nen nnn nnn nnn nnn nnn nonce nnn nennne2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/KptsIV2000 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Tanaman) 92222222 oon non noe ne en neon3.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannyadirugikan karena dengan terbitnya Objek Gugatan sehingga luaskawasan hutan yang terdapat di Provinsi Riau menjadiberkurang seluas + 2.500 Ha (dua ribu lima ratus hektar)merupakan suatu dalil yang tidak berdasar, karena :1) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf iPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom, diatur bahwa kewenangan Pemerintahdalam bidang kehutanan

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangKewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaiDaerah Otonom, diatur bahwa kewenangan Pemerintah dalambidang kehutanan dan perkebunan, yaitu menetapkan kriteriastandardan perizinan usaha pemanfaatan kawasanhutan,pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasalingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan tamanburu, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembagakonservasi dan

jasa lingkungan, pengusahaanpariwsata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan,penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usahaPOrKEDUNAN. ~ = n= o> wor enn nnn nnn nnn nnn nnn nme nnn non ee en nen meenMaka dalam hal ini telah diserahkannya wewenangpemerintahan di mana salah satu kerangka kewenangan adalahdi bidang kehutanan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom;.

kavasan hutan,pemanftaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan jasalingkungan, pengusahaan pariwsata alam, pengusahaantaman buru, usaha perburuan, penangkaran flora danfauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.Maka dalam hal ini telah diserahkannya wewenangpemerintahan di mana salah satu kerangka kewenanganadalah di bidang kehutanan oleh Pemerintah kepadaDaerah Otonom; 222 n2 eee nnn nnn neeHalaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor :10/G/2017/PTUNPBR.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka

Pembanding/Tergugat : SYAMSUL BAHRI Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
Terbanding/Penggugat : LINGGAR JATI ALS LINGGAR Diwakili Oleh : REFI YULIANTO
Turut Terbanding/Tergugat : Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. Peputra Masterindo (PT.PMI)
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Desa Suka Mulya
Turut Terbanding/Tergugat : Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit jaya Diwakili Oleh : JUSWARI UMAR SAID,SH.MH

Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulya yang beralamat di DesaSuka Mulya SP.2 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riauselanjutnya disebut Tergugat II;3. Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa SukaMulya SP.2 Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Riau, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat III;4.

ALI AFANDI selaku Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulyayang beralamat di Desa Suka Mulya SP.2 Kecamatan BangkinangKabupaten Kampar Riau periode 2009 sampai sekarang, selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugat IV ;5.

SUHARYO.SP selaku Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Suka Mulyayang beralamat di Desa Suka Mulya SP.2 Kecamatan BangkinangKabupaten Kampar Riau, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IVdan Turut Tergugat V disebut sebagai Para Pembanding, memberikan Kuasakepada JUSWARI UMAR SAID,S.H.M.H., BOY GUNAWAN, S.H. ,M.H.,Advokat/Legal Consultan dari LAW FIRM JUSWARI UMAR SAID,S.H.

PeputraMasterindo sebagai Bapak Angkat yang memodali dari awal mengolahlahan, dimulai dari penyediaan bibit sawit, menanam, memelihara hinggamengambil hasil panen yang kemudian terhadap hasil panen akandiserahkan oleh PT.PMI kepada pemilik lahan melalui Unit Usaha Otonom( UUO ) Desa Suka Mulya dengan terlebin dahulu PT.PMI memotong hasiltersebut secara berangsur untuk pengembalian modal yang sebelumnyatelah dikeluarkan oleh PT.PMI;Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 206/PDT/2015/PT PBRBahwa total luas

Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat Vtelah mengajukan jawabannya pada tanggal 19 Mei 2015, yang berbunyisebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (EXCEPTIE OBSCUR LIBEL) Bahwa Gugatan Penggugat Mendalilkan memiliki Tanah Garapan seluas25 (dua puluh lima hektar) yang terletak diwilayah Dusun Ill SidoMakmur, Desa Suka Mulya, Kelurahan Pasir Sialang adalah Kabur,karena Dusun III Sido Makmur berada diwilayah Hukum AdministrasiKepemerintahan Desa Suka Mulya yang sudah Otonom

Peraturan PerusahaanPT Jakarta Propertindo Periode 20152017 merupakan undangundang yang berlaku secara otonom di Perusahaan dan menjadiHalaman 16 dari 38 hal.

Putusan No .122/Pdt.SusPHI/2020/PN.Jkt.Pst11.12.13.14.hukum otonom yang wajib dihormati, ditaati dan dijunjung tinggioleh seluruh pihak.Bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 33 ayat (2) PeraturanPerusahaanPT Jakarta Propertindo 20151017 yang merupakan kaidahhukum otonom di Perusahaan, PT Jakarta Propertindo menerbitkanperaturan teknis dan mekanisme pemberian penghargaan finansial(bonus) jasa produksi tahun 2015 melalui Memo No.OO9A/KU3000/103/VIII/2016 tentang Pedoman Perhitungan &Pemberian Jasa

Yang ditugaskan di Sub Business Unit (SBU).Bahwa oleh karena pengaturan pemberian penghargaan finansial(bonus)diatur dalam Peraturan PerusahaanPT Jakarta Propertindo20152017 merupakan kaidah otonom, maka pengaturan mekanismedan teknis pelaksanaan pemberian penghargaan finansial (bonus)merupakan hak prerogatifdan kewenangan penuh Perusahaansebagai tindak lanjut amanat Pasal 33 ayat (2) PeraturanPerusahaan PT Jakarta Propertindo 20151017.Bahwa selain itu, bahwa pengaturan mekanisme dan teknispelaksanaan

Kebijakan yang dilakukan PT JakartaPropertindo secara konsisten, ajek, tetap dan terus menerusmerupakan suatu Kebiasaan yang juga merupakan sumberhukum otonom dalam hukum ketenagakerjaan yang harus dihargaidan dihormati oleh seluruh pihak dalam rangka penegakankepastian hukum ketenagakerjaan di Indonesia.Bahwa bonus bukanlah hak yang bersifat mutlak, pada hakikatnyapemberian bonus digantungkan pada suatu kondisi dan syarat tertentuHalaman 19 dari 38 hal.

Berdasarkan haltersebut secara tegas Tergugat menolak dalil Penggugat pada Positabutir 12 yang menyatakan Mediator Hi terlihat tidak serius dalammenangani perselisinan a quo.Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita butir 12 (duabelas) angka 1 (satu) pada halamana 5 (lima), bahwa Mediator HIdengan keahlian, kompetensi dan profesionalitas yang dimilikinyatelahbenar dan tepat dalam menganalisis perselisihnan a quodenganberpedoman pada kaidah hukum otonom yang berlaku diPerusahaan yaitu pada

Faktanya, keberadaanmasyarakat adat Saumolewa, Kelurahan Todombulu, Kecamatan Sampolawa,Kabupaten Buton Selatan yang merupakan bagian otonom dari KesultananButon sudah ada sejak dahulu kala (ratusan tahun).

Hakhak didalam tanah adat(Kadie) lazim juga disebut HakHak Kaula.Bahwa menurut Konstitusi Kerajaan Kesultanan Buton, Kadie adalah tanahadat yang menjadi bagian wilayah Kerajaan Kesultanan Buton.Bahwa Kadie (Daerah Otonom) berdasarkan konstitusi Kerajaan KesultananButon terdiri dari 72 Daerah Otonom, dan dijelaskan 2 (dua) Kadiediantaranya tidak mempunyai wilayah karena wilayahnya menjadi PusatPemerintahan Kesultanan Buton yang dihuni oleh dua golongan masyarakatWolio yang disebut Kaomu dan Wataka.Kadie

yang secara nyata berlaku dalam konstitusi KerajaanKesultananButon yang terdiri dari 72 Kadie hanya 70 Kadie (Daerah Otonom) sebagaiwilayah yang dihuni rakyat dan tempat rakyat mengolah tanah sebagaitanah hak miliknya untuk kehidupannya.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2016sengketa adalah bagian dari Hak Kaula Swapraja Buton, yakni termasukwilayah Kadie Sampolawa yang merupakan salah satu wilayah otonom dari 72wilayah otonom Kesultanan Buton;Bahwa, dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah melakukan kekhilafandan kekeliruan nyata karena telah mengabaikan bukti yang sangat menentukan,yakni bukti P2 yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/ParaTerbanding.

Apalagi masyarakat Sampolawa (Kadie Sampolawa) yang merupakanbagian otonom dari Kesultanan Buton yang sudah sejak dahulu kala adamalahan tidak diakui.

O097/legok/1995, yang batasbatasnyasebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah milik Lim Po Tjo;Sebelah Timur : Tanah milik Edi Tega;Sebelah Selatan : Jalan Desa;Sebelah Barat : Jalan Otonom;3. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Penggugat denganTergugat atas Tanah yang terletak di Kp. Anggris RT.003, RW. 001Kelurahan Medang Pagedangan, Kabupaten Tangerang, seluas 211 M?

yang batasbatasnya sebagai berikut :Sebelah Utara : Tanah milik Lim Po Tjo;Sebelah Timur : Tanah milik Edi Tega;Sebelah Selatan : Jalan Desa;Sebelah Barat : Jalan Otonom;4. Menyatakan memberi izin kepada Penggugat, selaku Pembeli yang sahuntuk menandatangani suratsurat yang berkaitan dengan proses jual beliTanah Kp. Anggris RT. 003, RW. 001 Kelurahan Medang pagedanganKabupaten Tangerang seluas 211 M?;5.

sebagai berikut :Pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17:30 wib terdakwasedang berada di Masjib daerah Kecamatan Cilaku untuk menjalankan ibadahsholat magrib, setelah selesai sholat terdakwa keluar dari masjib dan melihat lihat ke pabrik Kopi yang merupakan bangunan Kantor Unit Usaha OtonomPerwakilan Puskud Jawa Barat yang masih berada dalam lingkungan rumahmilik saksi HMOCH RUSMANA SH dekat masjid tersebut;Setelah melihat linat pabrik Kopi yang merupakan bangunan KantorUnit Usaha Otonom

merk SHIMIZU dan1 (satu) Unit mesin air merk WASSER sehingga timbul niat terdakwa untukmemilikinya dan setelah berhasil memilikinya terdakwa berniat untukmenjualnya dan oleh karna itu terdakwa langsung pulang untuk mengambil alatyang akan digunakan mengambil ke dua mesin air tersebut berupa 1 (satu)buah gergaji besi;Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 22:30 wibterdakwa kembali lagi ke tempat kedua mesin air tersebut yaitu pabrik Kopi yangmerupakan bangunan Kantor Unit Usaha Otonom

sebagai berikut :Pada hari jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 17:30 wib terdakwasedang berada di Masjib daerah Kecamatan Cilaku untuk menjalankan ibadahsholat magrib, setelah selesai sholat terdakwa keluar dari masjib dan melihat lihat ke pabrik Kopi yang merupakan bangunan Kantor Unit Usaha OtonomPerwakilan Puskud Jawa Barat yang masih berada dalam lingkungan rumahmilik saksi HIMOCH RUSMANA SH dekat masjid tersebut;Setelah melihat linat pabrik Kopi yang merupakan bangunan KantorUnit Usaha Otonom

merk SHIMIZUdan 1 (satu) Unit mesin air merk WASSER sehingga timbu niat terdakwa untukmemilikinya dan setelah berhasil memilikinya terdakwa berniat untukmenjualnya dan oleh karna itu terdakwa langsung pulang untuk mengambil alatyang akan digunakan mengambil ke dua mesin air tersebut berupa 1 (satu)buah gergaji besi;Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 22:30 wibterdakwa kembali lagi ke tempat kedua mesin air tersebut yaitu pabrik Kopi yangmerupakan bangunan Kantor Unit Usaha Otonom

I, Golongan Ruang II/d;Berdasarkan ketentuan yang diatur pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor :30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwapenjatuhan hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4) hurup d PeraturanPemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagiPegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golongan ruang IV/a kebawah dalam lingkungan daerah otonom

;Oleh karena penjatuhan hukuman disiplin jenis Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (4)hurup d Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PegawaiNegeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Golonganruang IV/a ke bawah dalam lingkungan daerah otonom tersebut secara yuridisbukan menjadi wewenang Bupati maka dengan demikian Keputusan BupatiBelitung Nomor : 888/061/IX/ 2009 tanggal, 6 Maret 2009 Tentang

No.149 K/TUN/20121718perbuatan yang telah melampaui wewenang dan tidak sah dan oleh karenanya harusdinyatakan Batal Demi Hukum;Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980Pasal 7 ayat (3)Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)hurup d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembinagolongan ruang V/a ke bawah dalam lingkungan Daerah otonom,hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulGubernur Kepala Daerah yang bersangkutan.

Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota pada Sub Bidang 4 Perangkat Daerah SubSub Bidang pada angka11 Tugas/Wewenang Pemerintah (Pusat) adalah menetapkan kebijakan norma,standard, prosedur dan kreteria pemberhentian PNS dan CPNS ;23 Untuk menetapkan prosedur dan kreteria pemberhentian dengan tidak hormatbagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah dalam lingkungan Daerah otonom

sengketa dalam perkara ini tetapi hanya gembala sidang/pimpinanjemaatnya, padahal waktu Tergugat Il, dan sebagai Tergugat Ill/PimpinanJemaat Gereja Bethel Indonesia dan Anggota Jemaat Gereja Bethel Indonesiasekarang masih dalam organisasi Gereja BethEL Tabernakel dikenal denganjemaat setempat (BAB Il) pasal 4 ayat (1) Anggaran dasar Badan PersekutuanGereja BethEl Tabernakel, dimana seluruh pengelolaan keuangannya,sumber daya manusia, kepengurusan dan pembinaan warga jemaat setempatdilaksanakan secara otonom

Dalam melaksanakan tugasnya, dapat membentukkepengurusan jemaat setempat.Seluruh pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, kepengurusan, program,dan pembinaan warga jemaat setempat dilaksanakan secara otonom olehgembala jemaat setempat atau oleh gembala bersama pengurus jemaatsetempat, dengan tetap tunduk kepada ADART BPGBT.

Hak penuh untuk mengelolah system keuangandan kepemilikan assetjemaat setempat...dst.C. . .....dstDengan demikian Tergugat Il, sebagai Ill dan jemaatnya (yang tidak digugatdalam perkara ini) adalah Jemaat Setempat yang mempunyai Hak Milik, yangdikelola secara Otonom untuk kemajuan jemaat setempat, maka penggugattidak berhak atau tidak berkewenangan atas hak milik Jemaat Setempattersebut.4.

,M.Kn., (vide bukti P.16 dan buktiT.7), sementara bukti T.5 tersebut adalah bukti dibawah tangan yang tidakmempunyai kekuatan pembuktian ;Bahwa ketegasan pada pasal 4 ayat (3) ART BPGBT tersebut mengenaiotonom adalah otonom Pengelolaan Keuangan, Sumber Daya Manusia(SDM), Kepengurusan dan Pembinaan Warga Jemaat pada organisasi GerejaGBT, bukan otonom untuk mengalihkan Harta Kekayaan (objek sengketa)menjadikan hak milik Pribadi Tergugat Il / Terbanding dan kemudian dengangampang objekSengketa tersebut

Sebab pengertian otonomi dalampasal 4 ayat (3) ART BPGBT adalah otonomi Pengelolaan keuangan,SDM,kepengurusan dan pembinaan warga jemaat pada organisasi GerejaGBT,20.34jo pasal 67 ART GBT yaitu otonomi dalam Pengelolaan jemaat Setempat,bukan otonom untuk mengalihkan objek sengketa kemudian menjadi milikTergugat Il/Terbanding dan Tergugat Il/Terbanding.

Put Nomor 918 K/Pdt/201310.11.12.Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2008, jemaat lokal Gereja BethelIndonesia GMP Tanjung Piayu, Kota Batam telah dikukuhkan menjadijemaat cabang dengan nama Gereja Bethel Indonesia GMP TanjungPiayu yang otonom;Bahwa didalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokaldigembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, Keuangan,program, kepengurusan dan pembinaan gereja, kecuali dalam halpengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, ajaran, tata Gereja

* dari Gereja Bethel Indonesia di Jakarta padatanggal 1 April 2009;Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesiabahwa pengelolaan kepemilikan adalah merupakan hak otonom darijemaat lokal;Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah seluas 1.500 m?tidak pernah mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan tanahtersebut kepada pihak Tergugat Rekonvensi dan juga tidak pernahdimintai persetujuannya, oleh karena itu penghibahan tanah seluas 1.500m?

Philoek Shangroi, berkedudukan di Jalan Hasyim Ashari Nomor 9Samping Bank Mega, Harmoni Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebutsebagai Tergugat ;Sutrisno Bin Pei, beralamat di Jalan Raya Otonom KM.12,6 Nomor 1Rt.03/02, Desa Pasir Gadung, Cikupa, Kabupaten Tangerang, PropinsiBanten, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusattentang susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor243/Pdt.G

Bank NTB Nomor : 00.17/80.95/0032.4/2005tanggal 25 Juli 2005 tentang Buku Pedoman Perusahaan BidangPerkreditanM Kriteria Umum :a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. BankNTB selaku Bank Penyalurb) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT.

TPK/2019/PT.MTR.a) Status PNS/CPNS yang bersangkutanb) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkatdan jabatan sebagai sumber pengembalian kredaitc) Informasi tentang potonganpotongan dari Bendaharad) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)e) Usia berdasarkan KTP/SK Pengangkatanf) Lainlain yang dianggap perluBahwa selanjutnya Terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Dinas Peternakan Kabupaten Bima T.A 2011, dimana saatitu Terdakwa juga bertindak sebagai Bendahara Gaji

TPK/2019/PT.MTR.a) PNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. BankNTB selaku Bank Penyalurb) CPNS pada Dinas Daerah Otonom atau Instansi Vertikal lainnyayang gaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. BankNTB selaku Bank Penyalurc) Pensiunan PNS, pensiunan BUMN, dan Pensiunan BUMD yanggaji dan pendapatan lainnya dibayarkan melalui PT. Bank NTBselaku Bank Penyalur Prosedur Pengajuan KSG :1.

Penilaian Kelayakan, yaitu setelah formulir Permohonan Kreditpengajuan lengkap termasuk lampiran persyaratandipenuhi/diterima oleh Bank, selanjutnya Kantor Cabang//CabangPembantu melakukan penilaian dengan mengedepankan prinsipkehatihatian yang meliputi :a) Status PNS/CPNS yang bersangkutanb) Besarnya jumlah gaji bersih sebulan dikalikan dengan pangkatdan jabatan sebagai sumber pengembalian kredaitc) Informasi tentang potonganpotongan dari Bendaharad) Asal usul pegawai (vertikal / otonom)e) Usia

ParaTerbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/ParaTurut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo padapokoknya atas dalildalil:1.Bahwa pada tanggal 18 Desember1993 Pemerintan Daerah Tingkat IlKabupaten Luwu in casu Tergugat II, melakukan kerjasama dengan PTBina Marga Mulia dalam hal Perjanjian Pengelolaan dan PendayagunaanBangunan Pusat Perbelanjaan Palopo yang dikenal dengan Luwu Plaza.Dimana pada waktu itu Kota Palopo statusnya belum ditingkatkan menjadidaerah/kota otonom

berwenangmengeluarkan Surat Permintaan Pengosongan Lokasi yang ditujukankepada Para Penggugat, sehingga Jelas perbuatan dari Tergugat adalahperbuatan melawan hukum dan merugikan hak Para Penggugat selakuPemegang Hak Guna Bangunan;Bahwa pada Tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 (selama 7 tahun)tanpa seizin dan atau persetujuan dari Para Penggugat selaku pemegangatas pelataran dan halaman Ruko Luwu Plaza, pihak Pemerintah KotaAdministratif (Kotif) Palopo sekarang ditingkatkan statusnya menjadiKota/Daerah Otonom

Bina Marga Mulya, yangseharusnya karena Para Penggugat selaku User dari kepemilikan RukoLuwu Plaza berasal dari Pengembang bukan dari Walikota PalopoTergugat , karena keberadaan Kota Palopo berdasar UU RI Nomor 11Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan KotaPalopo baru resmi menjadi sebuah Kota Otonom sedangkan RukoLuwu Plaza masih di bawah pengelolaan Pemerintahan beradaditangan Bupati Tk Il Luwu saat itu sebelum terjadinya pemekaranHalaman 17 dari 29 hal. Put.

Nomor 1487 K/Pdt/2017wilayah Kab.Luwu yang berpindah ke Belopa dan Kota Palopo sebagaiKota Otonom hasil pemekaran.

diterima (nietontvankelijke verklaard);Bahwa kemudian dalam gugatan Para Penggugat antara posita denganpetitumnya tidak sinkron satu sama lain yang dipersoalkan masalahmasa berlakunya HGB (Hak Guna Bangunan) tetapi justru dicampurbaur dengan gugatan yang menuntut kompensasi atas penggunaanlanan pelataran Ruko karena dianggap telah merugikan para pemilikRuko, pada hal justru keberadaan penjual yang ditempatkan olehWalikota Kotip Palopo tahun 1999 dan berlanjut pada kebijakanWalikota Palopo sebagai Kota Otonom

ditransferkan langsung kepada pihak Koperasi Ar Ridho BimaNusantara, berikut uang pihak Tergugat karena pihak Tergugat punkedudukannya sama dengan pihak Penggugat yaitu samasamamenyetorkan Modal Penyertaan ke pihak Koperasi Ar Ridho BimaNusantara dan sampai saat ini uang Modal Deposito Usaha pihakPenggugat maupun Tergugat belum dikembalikan baik PenyertaanModal Pokok maupun keuntungan yang dijanjikanoleh pihakKoperasi Ar Ridho Bima Nusantara sebagai pihak pengelolalangsung kegiatan usaha pada Unit Usaha Otonom

H.Juanda No. 403 Jomin Barat Kecamatan Kotabaru KabupatenKarawang Jawa Barat;eBahwa demikian pula dengan dalil gugatan aquo pada pint 1.4 butir1.4.1 sampai dengan 1.4.3 dimana modal deposito usaha PenggugatHalaman 21 dari55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Padt.G/20 13/PN.CBNtelah pula ditransferkan langsung ke pihak Koperasi Ar Ridho BimaNusantara sebagai pengelola langsung kegiatan usaha dimana pihakPenggugat maupun pihak Tergugat ikut dalam modal pemyertaanpada Unit Usaha Otonom GIE Trans Koperasi

,selaku pengelola Unit Usaha Otonom Program GIE System padaKoperasi Ar Ridho Bima Nusantara, surat lampiran data kendaraan terdiridari kendaraan merk Daihatsu Sirion No.Pol:B1544POK dan ToyotaAvanza No.Pol:B1792WFT dan Suzuki APV No.Pol.B1732FFY dansurat bukti serah terima kendaraan No.Pol: B1792WFT, diberi tanda2. Foto copy memo Penerimaan / Pengeluaran kendaraan tanggal15112012, diberi tanda3.

Foto copy Surat akad Kerjasama No.29062012/006/AKAD/GIETranstertanggal 29 Juni 2012 atas nama Yayan Suherman dengan HapitGusnawan, ST selaku Pengelola Unit Usaha Otonom Program GIESystem pada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, diberi tanda8. Foto copy Surat Lampiran data kendaraan merk Daihatsu Luxio No.Pol :B1058FKD, diberi tanda9.

., selaku PengelolaUnit Usaha Otonom Program GIE System pada Koperasi Ar Ridho BimaNusantara, diberi tanda11.Foto copy Surat lampiran data Kendaraan Merk Daihatsu Xenia All NewNo.Pol: B1759.FKA, diberi tanda12.Foto copy Surat Bukti serah Terima Kendaraan No.Pol:B.1759 FKA,diberi tanda13.Foto copy Surat Perjanjian Sewa Mobil No.KARBINUS/15102012/001tanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda14.Foto copy Surat lampiran data kendaraan Merk Suzuki APV DLX M/TNo.Pol: B.1732.FFY, diberi tanda15.Foto copy STNK

Namun karena negara inimerupakan negara kesatuan maka semua peraturan perundangundangan ditingkat daerah otonom juga harus taat pada peraturan yanglebih tinQQl ; 22222 ono nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn cence nnn neeBahwa Jika hal itu menjadi sesuatu yang dilaksanakan seharusnya jugaperlu dipertimbangkan.

pemerintahan daerah, yang patut diberikanjabatan PLH karena bupati definitifnya sedang mengikuti proses pilkadaadalah Wakil Bupati ; Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang, setelah iamengikuti pilkada, menang ataupun kalah harus kembali lagi padajabatannya sebagai Bupati sampai ia mengakhiri masa jabatannya ; Bahwa keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkankeputusan, sedangkan banding administratif kepada atasan pejabatyang mengeluarkan keputusan ; Bahwa karena Kabupaten adalah daerah otonom

Sinar Para Taruna Textile Periode 2017 2019 sah dan berlaku sebagai hukum otonom di perusahaan Tergugat sampai PKB yang baru disepakati;

dimulai dari Negara Cq...Cq.... adalah tidak tepat bahkan Penggugat asal tidakmemahami tentang kapan Negara dapat digugat atau dalam hal apaNegara dapat digugat serta bagaimana hubungan PemerintahNegara Republik Indonesial dengan Wali Kota serta SKPDSKPD;Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam hal ini ialah kapandan dalam hal apa: Wali Kota melakukan suatu perbuatan hukum dalam tugasmedebewind;Hal. 11 dari 18 hal.Put.No.1168 K/Pdt/2015 Wali Kota melakukan suatu perbuatan hukum dalam tugasDaerah Otonom

;Kesemua hal tersebut tidak diuraikan dan tidak dijelaskan olehPenggugat asal dalam surat gugatannya demikian juga denganJudex Facti yang juga tidak mempertimbangkan dengan saksamamengenai kedudukan (legal standing) Tergugat asal yaitu apakahpersoalan tanah SD Inpres Barombong III adalah dalam hubungandengan tugas medebewind atau sebagai Daerah Otonom;Walaupun Judex Facti tidak menjelaskan mengenai hal ini(mungkin disebabkan ketidaktahuannya mengenai hal tersebut)namun Tergugat/Pemohon Kasasi perlu

menjelaskan/menegaskanbahwa persoalan tanah SD Inpres Barombong Ill a quo adalahsematamata dalam lingkup kekuasaan Daerah Otonom KotaMakassar dan bukan dalam tugas medebewind;Sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa penempatankalimatkalimat cq untuk Para Tergugat asal sebagaimana dalamgugatan itu adalah hal yang tidak tepat dan tidak benar;Kedudukan (/egal standing) Tergugat dalam uraian gugatanPenggugat asal haruslah dipertimbangkan oleh Judex Facti olehkarena hal tersebut menjadi eksepsi dari

Sepakat yang beralamat di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara,Kabupaten Kampar;Bahwa Pelawan II adalah Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau,berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang PengangkatanPengurus Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau Desa Sekijang, SK Nomor :02/SK.UUO/KUDSJ/M1/2006 tanggal 12 Februari 2006;Bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus dari Unit Usaha Otonom(UUO) di jajaran Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya telah diatur yaitu dalam

Segala biaya yang timbul akibat pengurusan lahan GR II ditanggung olehanggota yang ada di GR II;Bahwa Terlawan I sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secararesmi telah sah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom(UUO) Gadang Dirantau melalui Rapat Anggota Tahunan, terhitung sejak tanggal8 Februari 2006, dan dasar pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalahsebagai berikut :1.

Soleh/Pelawan I, umur 40 tahun, agamaIslam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama UUO (Unit Usaha Otonom)Gadang di Rantau, alamat, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, KabupatenKampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UUO (Unit Usaha Otonom)Gadang di Rantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UUO GadangDirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa disadari dan dipenuhi prosedurmekanisme pembentukan badan hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu badanhukum, oleh karenanya

Apabila Pengurus KUD Sawit Jaya, Unit Usaha Otonom tidak mampumelaksanakan kewajibankewajibannya;d.

Apabila ada halhal yang segera memerlukan rapat anggota;Dan selanjutnya dalam Pasal 9 huruf c disebutkan : Rapat Anggota Luar Biasa Unit UsahaOtonom syah apabila dihadiri oleh 20 % jumlah Anggota Unit Usaha Otonom;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.JI26 tentang Berita Acara Rapat LuarBiasa KUD Sawit Jaya Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Petapahan dan DesaSikijang disebutkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2006 telah dilaksanakan Rapat Anggota167Luar Biasa yang dihadiri 343 (tiga ratus empat

. ;2) Dapat mengganggu, membelenggu kebebasan Akademi dibidangPOV ire n eeetee eeeceee ree SEE e3) Dapat bertentangan Hak Subyektif Peneliti yang otonom. ;4) Publikasi dengan menyebut nama merk dan jenis produk itu akanmerupakan perbuatan melawan Hukum..;5) Yang kita lakukan sekarang adalah kehatihatian dengan tidakmempulblikasikan merk dan jenis produk adalah tindakan penuhkehati hatian, karena riset yang dilakukan adalah dengan mengambilsampel sampel secara acak yang tidak diketahui merknya secarajelas

Norma moral, yang22.23.24.2d.berasal dari etika, bersifat otonom, bukan heteronom, sehinggapenegakkannya tidak dapat dipaksakan melalui daya paksa eksternal(penguasa). Berbeda dengan norma hukum, yang mempunyai kekuatanmengikat untuk dipaksakan penerapannya, karena bersifat heteronom, makapenegakannya dapat dipaksakan. Misal melalui keputusan dari pengadilanyang memiliki kekuatan hukum(Darmodiharjo, Darji, S.H dan Sidarta, S.H., M.Hum, Pokok Pokok FilsafatHukum, cetakan ke 4, Januari 2002, PT.

Bahwa merujuk pada Ketentuan Bab VII mengenai KepegawaianDaerah Pasal 76 Undang Undang Republik Indonesia Nomor22 Tatun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, secara jelasdan tegas dinyatakan bahwa"Daerah (Daerah Otonom) mempunyai kewenangan untukmelakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian,penetapan pensiun, gaji. tunjangan dan kesejahteraanpegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengankebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan denganPeraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundanganundangan

Hal . 7.menjadi kewenangan penuh dari Walikota Depok selaku KepalaDaerah (Otonom), halmana sangat bertentangan dengan faktahukum bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquoditerbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala DaerahProvinsi incasu Tergugat, yang secara yuridis hanyamempunyai kewenangan limitatif untuk mengawasi pelaksanaanadministrasi kepegawaian dan karier pegawai(Pegawai Negeri Sipil) ;Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut' diatas , makaSurat Keputusan Gubernur Jawa Barat

Indonesia Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 32 Tahun1979 Tentang Pemberhentian Pegawali Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 30 Tahun1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil =;Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 25 Tahun2000 + Tentang Kewenangan Pemerintah Dan KewenanganProvinsi Sebagai Daerah Otonom

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999Tentang Pemerintahan Daerah ;Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 TentangPeraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai NegeriSipil 3; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan' ProvinsiSebagai Daerah Otonom

Nama lengkap : MUHAMMAD NUR alias AMAT Tempat lahir : Sei MerahUmur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Nopember 1987Jenis kelamin : Laki-lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Gang Otonom Dusun I Desa Bangun Rejo Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;A g a m a : IslamPekerjaan : Wiraswasta

PUTUSANNomor: 1574 /PID.Sus/2015/PNLbpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkaraperkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : Nama lengkap ; MUHAMMAD NUR aliasAMATTempat lahir i Sei MerahUmur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Nopember1987Jenis kelamin ; LakilakiKebangsaan ; IndonesiaTempat tinggal ; Gang Otonom Dusun Desa Bangun Rejo