Ditemukan 71 data
132 — 74
O3/HMJPWK/I/1341/2013 tanggal 03September 2013 yang diterbitkan oleh Ketua Himpunan MahasiswaJurusan (HMJ) Perencanaan Wilayah Dan Kota Institut TeknologiNasional (ITN) Malang tentang Pembentukan Panitia PJMBKBD/TAtahun 2013, Bertanda T. 3.4. Fotocopy Keputusan Ketua Jurusan Teknik Planologi No.
PWK038.11/llAdmjrs/2013 tanggal 05 September 2013 yang diterbitkan olehHalaman 77 dari 89 Putusan Nomor 606/Pid.B/2014/PN.KpnKetua Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota Institut TeknologiNasional (ITN) Malang tentang Pembentukan Panitia PJMBKBD/TAtahun 2013, Bertanda T. 4.5. Fotocopy Pedoman Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yangditerbitkan oleh Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Bertanda T. 5.6.
36 — 6
Probolinggo, seluas, +500 da, atas dasar hak gadai sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh jutarupiah) sejak Tatahun 2009 dari Sdr.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. SAIFULLAH, SH
166 — 74
dengannomor :602/096/PPK/Dinkes Perihal Permintaan Pertimbangan hukumdan pendapat hukum, yang ditujukan kepada Kepala kejaksaan NegeriWajo, tertanggal 16 mei 2016, surat tersebut ditandatangani oleh PPKH.Husan SST, M.Kes dan di tembuskan ke Bupati kabupaten Wajo, ULPkabupaten wajo, serta Pengguna Anggaran dan barang dinkes Wajo,dimana pada surat tersebut pada intinya meminta Pertimbanganhukum dan pendapat hukum, terkait dengan 7 Paket PekerjaanKonstruksi Puskesmas yang tidak terealisasi Anggaran APBNTP TAtahun
Bupati Wajo denganHal. 61 dari 104 Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT MKSnomor :602/098/PPK/Dinkes Perihal pengiriman dokumen asli LegalOpini tertanggal 28 mei 2016, surat tersebut ditandatangani oleh PPKH.Husan SST, M.Kes dan di tembuskan ke Inspektorat Wajo, ULPkabupaten wajo, serta Pengguna Anggaran dan barang dinkes Wajodimana pada surat tersebut pada intinya meminta Pertimbanganhukum dan pendapat hukum, terkait dengan 7 Paket PekerjaanKonstruksi Puskesmas yang tidak terealisasi Anggaran APBNTP TAtahun
122 — 18
Bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2015 saksi selaku keucikBahwa saksi tidak mengetahui alokasi beras miskin ke13/OPK,tahun 2014, dan desa Saksi tidak menerima beras miskin tatahun 2014.Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa desa Panton Bmendapatkan beras miskin ke138/OPK/CBP.Bahwa saksi setelah diperlinatkan barang bukti surat pernyatayang ditandatangani oleh saksi sendiri di depan persidangan merisi dari pernyataan tersebut.Menimbang atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetYUSMI BIN ALM
99 — 46
Bahwa terhadap dalil jawaban point 13 TERGUGAT REKONVENSIadalah hal yang wajar PENGGUGAT REKONVENSI memintanyakembali karena mobil jenis Toyota Innova 2.5 dengan nopol BD 1711 TAtahun 2014 adalah mobil yang ditukar oleh PENGGUGATREKONVENSI yang mana awalnya PENGGUGAT REKONVENSIdibelikan mobil oleh orang tua PENGGUGAT REKONVENSI tahun 2011sebuah mobil jenis Toyota Innova tipe E tahun 2010 warna AbuAbuMetalik, dengan No pol.
261 — 166
INTERNASIONAL Jl.KH ABDULLAH SYAFEI No.22 A, RT.001 RW.003, Gedung APGRI KebonBaru Tebet Jakarta Selatan ;6. 1(satu) buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening : 125.00.0719504.3atas nama IVAN DEWANTO di KCP Jakarta Kawasan Industri Ji.Nimun Raya No.14, RT.012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;7. 1(satu) buku Tabungan BNI TAPLUS BISNIS Nomor Rekening :0349755412 atas nama IVAN DEWANTO di KCP Menara JamsostekJakarta Selatan ;Dari RUDI SANIJAN :1. 1(satu) unit Mobil MINI COPER tipe 1.6 AT Nomor Polisi B.8599.TATahun
495 — 405 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalan KHAbdullah Syafei Nomor 22 A, RT. 001 RW. 003, Gedung APGRI KebonBaru Tebet Jakarta Selatan;1 (satu) buku Tabungan Mandiri nomor rekening 125.00.0719504.3 atasnama Ivan Dewanto di KCP Jakarta Kawasan Industri Jalan NimunRaya Nomor 14, RT. 012/010, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;1 (satu) buku Tabungan BNI Taplus Bisnis nomor rekening 0349755412atas nama lvan Dewanto di KCP Menara Jamsostek Jakarta Selatan;Dari RUDI SANIJAN :1.1 (satu) unit mobil Mini Cooper tipe 1.6 AT Nomor Polisi B.8599.TATahun
118 — 73
Bengkulu Selatan TA.2013. pasal11 ayar 1 PERPRES NO 70 Tatahun 2012 (Perpres) tentang Pengadaan Barang / JasaPemerintah. tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa, Yang meliputi :1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3) Rancangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/suratperjanjian;Melaksanakan Kontrak dengan
95 — 32
Bengkulu SelatanTA.2013. pasal 11 ayar 1 PERPRES NO 70 Tatahun 2012 (Perpres) tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah. tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa, Yang meliputi :1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3) Rancangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;Melaksanakan Kontrak
73 — 20
Bengkulu Selatan TA.2013. pasal 11 ayar 1PERPRES NO 70 Tatahun 2012 (Perpres) tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. tugaspokok dan kewenangan sebagai berikut :Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa, Yang meliputi :1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3) Rancangan KontrakMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/suratperjanjian;Melaksanakan Kontrak dengan
124 — 26
Negara.Bahwa benar, Terdakwa juga melakukan koordinasidengan pihak Kemediknas sebagaimana yang saksilakukan pada pekerjaan T.A 2010, saat itu saksiberkoordinasi dengan ABD GHOFUR Kepala PDSP, diPekerjaan T.A 2011 ini kapasitas Terdakwa hanyasebagai Kepala Unit saja, tidak sebagai Kepala MPkarena untuk T.A 2011 Kepala MP nya bukanTerdakwa lagi melainkan DUDY HERMAWAN.Untuk pekerjaan Pendataan dan Pemetaan SatuanPendidikan pada Pusat Data & Satuan Pendidikan(PDSP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan TAtahun