Tempat tinggal : Dusun Sebansung Rt.005 RW. 002, DesaMerabuan Kecamatan Tenggaran, KabupatenSambas, Provinsi Kalimantan Barat;7. Agama : Islam;8. Pekerjaan : Petani / PekebunTerdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020 dan selanjutnya ditahandalam Rumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2020 sampaidengan tanggal 26 Agustus 2020;3.

Bansir Darat, SuratUkur/Uraian batas tanggal 6 Februari 1985 Nomor 245/1985 atas nama41Ahmad yang terletak di Jalan Karya Gg Karya Nomor 3 A RT/RW 005/004Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggaran Kota Pontianak;Bahwa Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatanmenggabungkan Perbuatan melawan hokum dengan wanprestasi, menuruthemat Majelis Hakim Eksepsi ini tidak tepat dan tidak beralasan hokumkarena setelah meneliti dan mencermati isi gugatan Penggugat tidak adasatupun Penggugat mengatakan

Setjoredjo di makamkan di pemakaman umumdi Kecamatan Tenggaran, Kabupaten Bondowoso..

Khitan Fadhillah Pratama) Bank PembangunanDaerah Sulawesi Tenggaran Cabang Kendari.2 Termint II berdasarkan Surat perintah membayar Nomor : 00003tanggal, 23 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088, (tiga milyarenam ratus Sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh Sembilanribu delapan puluh delapan rupuah) di transfer melalui rekeningnomor : 01045205134 (PT. Khitan Fadillah Pratama) BankPembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari.Jadi jumlah uang yang telah dibayarkan kepada PT.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkanpenetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaran tanggal 06 Juli 2012Nomor : 58/Pen.Pid/2012/ PT.Sultra., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 14Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim anggota serta dibantu oleh H. RUSLAN, SH.

BadanPertanahan Nasional, (Cq.Badan Pertanahan PropinsiNusa Tenggaran Timur, Cq.Badan Pertanahan KabupatenSikka sebagai Turut Tergugatdalam Konpensi disebutsebagai Turut Tergugat dalamPerkara Rekonpensi;TENTANG KEJADIANNYABahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Rekonpensi ini adalah obyeksengketa dalam perkara Konpensi;Bahwa semuanya yang telah dijelaskan oleh Tergugat IV dalam perkaraKonpensi, mohon berguna pula dalam perkara Rekonpensi ini;Bahwa yang paling berhak atas bidang tanah obyek

Penggugat pada pokoknya memohonagar Tergugat memberi fasilitas pensiun dengan kemudahan tertentu(PDKT);Bahwa merespons surat Penggugat tersebut, General Manager UBPNSulawesi Tenggaran (Tergugat), menindaklanjuti surat Penggugattersebut ke Direktur Human Capital & CSR melalui surat Nomor :597/771/PUN/2018, tanggal 18 September 2018;Bahwa selanjutnya, berdasarkan surat Nomor: 3501/774/CHR/2018,tanggal 01 Oktober 2018, Direktur Human Capital & CSR tidak dapatmenyetujul permohonan Penggugat.

PUTUSANNomor 138/Pid.Sus/2014/PN MKDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : MUHAMMAD SODIQ Bin JAMARI.Tempat lahir : Semarang.Umutr/Tgllahir :31 Tahun / 29 Juli 1983.Jenis Kelamin : Laki laki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Ngelo Rt. 22/06 Tegalwaon Tenggaran Kab.Semarang (KTP)/Dusun Mantran Kulon Rt.02

tetapiPenggugat melakukan Pencegahan dan keberatan terhadap prosespengukran oleh Turut Tergugat atas bidang tanah objek sengketa tersebutoleh karena Penggugat sendiri sebagai ahli waris sah dari kedua orangtuanya yang bernama LUKAS MAARANG (alm) dan MARTHA MAUCANG(almh) tidak mengetahui dan tidak diberitahukan terlebin dahulu oleh ibukandung Tergugat yang bernama ANACE LANI (almh) untuk mengajukanpermohonan PENEGASAN HAK MILIK atas bidang tanah objek sengketakepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggaran

., yang merugikan keuangannegara atau perekonomian negara sebesar Rp.3.919.566.910, (tiga milyarsembilan ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilanratus sepuluh rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggaran Nomor:Halaman 17/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiLAPKKN211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dilakukan terdakwadengan cara

bertanggungHalaman 35/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.Kdijawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan suratbukti dimaksud, yang merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara sebesar Rp.3.919.566.910, (tiga milyar sembilan ratus sembilan belasjuta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalamLaporan Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP PerwakilanSulawesi Tenggaran

Bahwa juga Bukti temuan peserta atas nama Yulius Puang formasipengawal tahanan yang berasal dari Sulawesi Tenggara,berdasarkan informasi data yang didapatkan dari salah satupejabat di Kejati Sulawesi Tenggaran menunjukan bahwasannyaYulius Puang dinyatakan sehat dan memenui syarat namun, padapengumuman kelulusan akhir Yulius Puang dinyatakan TMS1karena tidak memenuhi syarat pada tes kesehatan ;F.

Komang Alit Yasa selaku Sekretaris PPHPPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi Nusa Tenggaran Barat TahunAnggaran 2017; Sdr. Lalu Isnajaya selaku Anggota PPHPPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi Nusa Tenggaran Barat TahunAnggaran 2017; Sdr. M.

Ilham El Muharrir selaku Anggota PPHPPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi Nusa Tenggaran Barat TahunAnggaran 2017;Halaman 310 of 527 Putusan Nomor 9/Pid.Sus TPK/2021/PN MtrSdr. Lalu Willi Pranegara selaku Anggota PPHPPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pertanian danPerkebunan Provinsi Nusa Tenggaran Barat TahunAnggaran 2017;Sdr. Wardi selaku Mantan Kepala Balai Pengawasandan Sertifikasi Benih (BPSP) Pertanian Provinsi NusaTenggara Barat;Sdr.

rupiah) dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Volume Harga per Jumlah (Rp)(m3) m3 (Rp)1 2 3 4 5=3x4A Harga Kayu 1.145,46 140.000, 160.364.400B Harga kayu yang dibayarkan 59.800.500C Selisih harga kayu yang 100.563.90belum dibayar (AB) 0 Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala kantor Dinas Kehutanan,selaku PA/KPA dan Penanggungjawab kegiatan yang mengadakan kontrak kerjasama dengan swasta, PT CSM namun tidak mempunyai anggaran, tidakmelakukan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggaran

Juli 2016;3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;4) Yang harus mempertanggungjawabkan semua kerugian keuangan negarasebagaimana dalam LHP BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggaran adalahBendahara Pengeluaran, SARMIATIH, S.Sos;Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwatersebut yang intinya Terdakwa tidak bersalah, Majelis tidak sependapat seperti yangtelah diuraikan sebelumnya yang menurut faktafakta persidangan telah memenuhidalam unsur Pasal 3 UndangUndang

AMRY ADY HARIS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 038Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggaran TA. 2020 yangmenunjuk PT.

AMRY ADY HARIS sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara TA. 2020 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 038Tahun 2020 tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggaran TA. 2020 yangmenunjuk PT.

,yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesarRp.3.919.566.910, (tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratusenam puluh enam ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum Laporan Hasil PenghitunganKerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggaran Nomor:LAPKKN211/PW20/5/2021 tanggal 18 Mei 2021, yang dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Drs.

Molawe, didesa Anggolohipo kekurangan bibit 28.000 bibit jati danPuunggomosi sekitar 8.000 bibit;Bahwa Ahli melakukan pengawasan ke lapangan pada bulan Januari 2016,yang terdiri dari 2 orang dalam satu Tim, atas permintaan Polda;Bahwa bibit eboni didatangkan dari Nusa Tenggaran Timur;Bahwa yang diadakan bibit kayu eboni, bayam dan jati;Bahwa kayu bayam dapat digunakan untuk keperluan kosmetik dan industri;Bahwa pekerjaan proyek hutan rakyat tersebut meliputi lima tahap yaituperencanaan, pengadaan

Bahwa pada bulan Juli tahun 2019 atau setidaktidaknya pada pertengahan tahun2019 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukanRencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan yang berisi tentang usulan program danpenambahan anggaran pada APBDP Provinsi Sulawesi Tenggaran TA 2019.3.

terdakwa sendiri sebesarRp.384.280.606,69 (tiga ratus delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh juta dua ratusdelapan puluh empat ribu enam ratus enam rupiah enam puluh sembilan sen) yang merugikankeuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 384.280.606,69 (tiga ratus delapanpuluh empat juta dua ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratusenam rupiah enam puluh sembilan sen) sesuai hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negaraoleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggaran