Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terurai terutang terusan teratai teruwai terugat terutama terotai teruai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Kepegawaian
Register : 30-04-2012 — Putus : 04-07-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 5/G/2012/ PTUN-BKL.
Tanggal 4 Juli 2012 — M. NADIR melawan BUPATI MUKOMUKO
78 — 41
  • apabila Penggugatmohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu atauYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenanuntuk mengeluarkan Penetapan menunda pelaksanaan atas Surat KeputusanBupati Mukomuko Nomor 185 Tahun 2012 Tentang Pengesahan PemberhentianKepala Desa Penarik dan Penunjukan Penjabat Sementara Kepala DesaPenarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko yang diterbitkan olehTergugat pada tanggal 30 Maret 2012 ;Maka berdasarkan halhal sebagaimana terutai
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 19-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 12-01-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat:
1.Srifuddin, S.ip.
2.ASTO
3.La Ode Asri
4.Heti Estiwati
5.Astati
Tergugat:
KEPALA DESA WAELUMU
183 — 107
  • Bahwa berdasarkan faktafakta hukum seperti terutai tersebut diatas maka SuratKeputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Tahun 2021, Tertanggal 05 Juli 2021 berserta Lampirannya : khususNomor : 1,2,6,7,9, dimana sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini ParaPenggugat tidak mau/tidak pernah berkantor/ bekerja melaksanakan tugasnyasebagai Perangkat Desa Waelumu, maka layak dan pantas bila Objek Sengketadalam
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Putus : 09-06-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 64/Pid.Sus/2015/PN Klk
Tanggal 9 Juni 2015 — M. JALALUDIN, S.Pd.I Bin M. ILYAS
81 — 50
  • Dengandemikian dapat dimengerti bahwa di kalangan sarjana hukum barat ada gagasanyang mensyaratkan penghinaan pada tujuan untuk menghina (oogmerk om tebeleedihen, animus iniuriandi);Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat tersebut,sebab diperlukan adanya batasan yang pasti, sampai dimana perkataan seseorangbaik dengan lisan atau tulisan telah menghina atau menista orang lain danmemperhatikan faktafakta hukum yang terutai di atas, tulisantulisan terdakwa yangdimuat dalam media Radar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 24-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691 K/Pid/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — KRISHNA KUMAR TOLARAM GANGTANI alias ANAND KRISHNA
136 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 691 K/Pid/2012Hakim Ketua terdahulu, sebagaimana ketentuan dalam UndangUndangPokok Kehakiman ;Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktiansekaligus mempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, niscayaputusan yang akan dijatuhkan bukanlah Putusan Bebas, melainkan putusanpemidanaan, namun sayangnya Judex Facti ternyata bukan saja tidakmempertimbangkan, tetapi justru tidak pernah membaca sama sekali isituntutan pidana kami tanggal 26 Oktober 2011 yang di dalamnya secarajelas terutai
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 30-04-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 210/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 23 Juli 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
83 — 52
  • SUARNO) mengajukan Kontra memori banding tertanggal7 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Amar putusan Pengadilan Tingkat pertama telah didasarkanpada pertimbangan hukum seperti terutai dalam salinan Putusan yangbertalian : Bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, ternyata telahdimohonkan banding oleh Penggugat dan dalam memori bandingnyatertanggal 6 April 2018 yang tembusannya telah pula disampaikankepada kami pada tanggal 23 April 2018, Penggugat telahmemajukan 5 (lima) keberatan terhadap
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN KLATEN Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Kln
Tanggal 18 September 2019 — Penggugat:
AGUS ROHMADI
Tergugat:
1.PT. BANK SINARMAS, Tbk Kantor Cabang Pembantu
2.ERLINA SETYAWATI
3.ERLIN MULYATRIANI, SH
4.Hj. BUDIARTI SASMITA RASA
5.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Otoritas Jasa Keuangan OJK Surakarta
59 — 14
  • halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMHalaman 49 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2019/PNKInMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang padapokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugatsebagaimana diatas;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat masingmasing telah mengajukan Eksepsi/Jawaban sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa tanggapan Penggugat terhadap Eksepsi tersebutadalah juga sebagaimana terutai
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Pidana Khusus
Register : 08-09-2020 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 5/Pid.Pra/2020/PN Prp
Tanggal 5 Oktober 2020 — Pemohon:
BEDI LAIA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Rokan Hulu
71 — 35
  • tentangtidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenanganPenyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangkalagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah,berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materiperkara.Menimbang, bahwa dalam petitum Pemohon angka 2,3,4 dan 5,Pemohon ada bermohon agar Pengadilan Praperadilan menyatakanpenangkapan, penahanan dan penetapan Tersangka kepada Pemohon tidaksah dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagaimana terutai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-10-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017 K/PID.SUS/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — AGUS KARSONO DAWOED
130 — 215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2016Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambilketerangan saksisaksi yang menguntungkan Terdakwa;Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktian sekaligusmempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP, niscaya putusanyang akan dijatunkan bukanlah N.O, melainkan putusan pemidanaan, namunsayangnya Judex Facti ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapijustru tidak pemah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 8 April2009 yang didalamnya secara jelas terutai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 27-10-2016 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 916 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 27 Oktober 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) VS 1. PT PELABUHAN INDONESIA II (Persero), DKK
163 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kewajibanpenggunaan Gantry Luffing Crane (GLC) oleh Para Pemohon Keberatan;Menimbang, bahwa adapun akibat/dampak positif dari tyingagreement perkara a quo, berdasarkan keterangan kesembilan orangsaksi sebagaimana telah diuraikan di muka, Majelis Hakim berkesimpulandibandingkan dengan alat bongkar muat lainnya seperti HMC, shorecrane dan tyve crane, Gantry Luffing Crane (GLC) memiliki kelebihanyaitu: ...dst...Menimbang, bahwa dengan demikian dari kelebihankelebihanGantry Luffing Crane (GLC) sebagaimana terutai
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 2150/Pdt.G/2019/PA.Krs
Tanggal 9 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
206 — 51
  • 1.Tidak benar Gugatan Penggugat kabur karena Syarat Formil danSyarat Materiil sudah terpenuhi, mengenai identitas para pihak sudahjelas sesuai dengan Alamat KTP para pihak yang masih berlakusampai saat ini, Dalildalil Kongkret adanya hubungan hukum yangmerupakan dasar serta alasan dari tuntutan (Fundamentum Petendiatau posita) sudah Relevan dan sudah terutai dalam pokok Perkara.Bahwa sudah jelas dan rinci penggugat dalam positanya yangdiajukan dalam Gugatan, Jawaban Tergugat sudah masuk pada pokokperkara
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 12-11-2008 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 37/Pdt.G/2007/PN Lbp
Tanggal 12 Nopember 2008 — Drs. DOHAR.P.H.PASARIBU.M.,M umru 53 tahun, Pekerjaan Administratur Kebun Melati PTPN II Tanjung Morawa. Tempat tinggal Jln. Dr. Mansur Baru No.4 RT/RW-004/009, Kel Tanjung Rejo Kec. Medan Sunggal, Kota Medan selanjutnya disebut Pelawan I. 2. SYAHARUDDIN. umur 68 tahun, Peker4.jaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan II. 3. MUHAMMAD SYUKUR, umur 55 tahun. Pekerjaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan III 4. IBRAHIM, umur 69 tahun, Pekerjaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, RT 01/RW 01 Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV. 5. SITI NURMALA SIREGAR, Umur 52 tahun, Pekerjaan Karyawan/pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Jalan Kelapa Sawit, Desa Tanjung   Morawa, Kec. Tanjung Morawa A Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan V 6. ROSMAWATY,BA. umur 49 tahun, Pekeijaan guru, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI. 7. MUTIA MATONDANG, Umur 52 tahun, Pekeijaan Karyawan/ pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VII. 8. SYAFDRUDDIN, umur 45. Pekerjaan Karyawan/Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV RT 001/RW 001, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan VIII. 9. HJ.HABIBAH, Umur 72 , Pekerjaan Ibu rumah tagga. Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan IX. 10. MOHAMMAD HASAN AL W Y, umur 74 tahun. Pekerjaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal RW/RT OOlDusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan X. 11. PURI INDRA AINI umur 50 Tahun, Pekeijaan Pensiunan PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XI. 12. J U N A I D I, umur 44 Tahun, Pekeijaan Tukang Becak, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XII. 13. MASANG PINEM.SE. umur 53 Tahun, Pekerjaan Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. TanjungMorawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIII. 14. IMMANUEL GINTING, umur 50 Tahun. Pekerjaan PNS, Tempat Tinggal Jl. Kelapa Sawit No.246 Lk. I RT 003/RW 006, Kel. Pekan Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIV. 15. J U N A I D I , umur 34 Tahun, Pekeijaan Buruh, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XV. 16. R I W O H. umur 69 Tahun, Pekeijaan Pensiunan Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV RT 01/RW 01, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XVI. 17. AGUS SALIM, umur 38 Tahun, Pekeijaan Buruh , Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawang, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XVII. 18. J U M I N A H, umur 88 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XVIII. 19. I B N U, umur 72 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai PTPN II, Tempat Tinggal Dusun IV, Desa Dagang Kerawan, Kec. Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pelawan XIX. Dalam hal ini diwakili A.DEWANTO HANDOKO,SH dan GANDA MARBUN,SH Advokat dan Kantor Handoko, Timur dan Partners, Advokat and Consellor at lawor, beralamat di jalan Sei Merah No.3 Medan berdasarkan surat Kuasa tertanggal 7 Maret 2007. L A W A N 1. DR. R.M. H.M.SUPRIANTO' umur 48 tahun, Pekerjaan Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. Tempat tinggal Sei Merah No.293/294 Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Terlawan Penyita. 2. P.T.PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero t Tanjung Morawa C.q. Direktur Utama P.T. Perkebunan Nusantara II' (Persero) Tanjung Morawa, beralamat di jin Medan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita I; 3. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Cq. Bupati Deli Serdang, beralamat di jalan Negara No. 1 Lubuk Pakam, Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita II: 4. Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Cq. Ubemur Sumtera Utara, beralamat di jalan di Ponegoro Medan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai Terlawan Tersita III; 5. Pemerintah R.I Cq. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beralamat di jalan Dr. Wahidin Raya No. 2 Jakarta selanjutnya disebut sebagai Terlawam Tersita IV: 6. Kepolisian Negara R.I Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara beralamat di jalan Sisingamangaraja Km. 10.5 No.60 Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TerlawanTersita V;
495 — 73
  • Tetapi kesempatan ini mengapa tidak dilakukan parapelawan.Bahwa dalildalil gugatan para Pelawan sebagaimana terutai dalam Posita No.10,11,12,13,14,15, dan 16 tidak dapat diadikan dasar dan alasan perlawanan atasPutusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Reg.No: 22/Pdt.G/2006/PN.LP, tanggal 29Maret 2007, karena para Pelawan telah menerima Kompensasi atas pengosonganRumah Dinas yang diberikan Terlawan melalui Terlawan Tersita I, Para Pelawantelah diperintahkan Terlawan Tersita I untuk segera pindah/keluar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1937 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 26 Januari 2015 — ASEP AAN PRIANDI, ST, DK
69 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim Tingkat banding dalam putusannya hanyamempertimbangkan bahwa memori banding Jaksa/Penuntut Umum tentangkeberatan atas Penjatuhan pidana denda sebagaimana terutai pada aleniake 3 halaman 79 sedangkan pada memori banding yang kami ajukan haltersebut adalah sebagai alasan terakhir selain keberatan adanya kelalaiandalam penerapan hukum acara atau kekeliruan dalam pelaksanaapenerapan hukum dan UndangUndang untuk penerapan pidana yangdikenakan kepada kedua Terdakwa sedangkan yang bersangkutan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-09-2011 — Putus : 23-02-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg.
Tanggal 23 Februari 2012 — Hj. NUEKE NURHASANAH
69 — 15
  • dalam surat dakwaan PenuntutUmum, adalah sangat tepat dan benar sesuai dengan ketentuanyang semestinya yaitu dengan mengacu atau mendasarkan padapasal 49 ayat (1) huruf b Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaanbarang / Jasa Pemerintah, yang menegaskan :(1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggarketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka:Oras rams :b) dituntut ganti rugi / digugat secara perdata.Bahwa mengingat halhal dimaksud terutai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-03-2015 — Upload : 29-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/PID.SUS/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — H. AMANG SURATMAN UMAR
104 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp11.267.554.500,00 (sebelas milyar dua ratus enampuluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).Bahwa jika saja Judex Facti menerapkan hukum pembuktian, sekaligusmempedomani ketentuan Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP, niscaya putusanyang akan dijatuhkan lebih berat dari yang diputuskan, namun sayangnyaJudex Factie ternyata bukan saja tidak mempertimbangkan, tetapi justrutidak pernah membaca sama sekali isi tuntutan pidana kami tanggal 18Maret 2010 yang di dalamnya secara jelas terutai