.03/KUT/2000, tanggal 31 Maret 2000 atas nama ELIN HERLINA SUSANTI,dengan fakta Pemeriksaan Setempat yang ditunjukkan Penggugat di PemeriksaanSetempat tidak sama dengan keadaan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 508/KuinUtara Surat Ukur No.03/KUT/2000, tanggal 31 Maret 2000;Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 50/PDT/2016/PT BJMMenimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mendalilkan tanahsengketa seluas + 373 m*, namun setelah diadakan Pemeriksaan Setempatternyata tanah sengketa tersebut tumpang tindin

pertimbanganpertimbangan yang didapat dari bukti buktidi persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugatdalam menerbitkan obyek sengketa a quo, terdapat Cacat Hukum Administrasidan bertentangan dengan ketentuan Pasal 107 ayat 1 huruf g peraturanperundangundang tersebut diatas karena data fisik dan data yuridis sebagaidasar terbitnya obyek sengketa a quo yaitu vide bukti T2, T3, T4, T5, T6,T7, T17, T19, T24 dihubungkan dengan pemeriksaan setempat tanggal 27Juli 2018, tumpang tindin

., danSertipikat Hak Milik/GSHM Nomor 9335/Skb, Kelurahan Sukabumi,Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung,seluas 720 M2, diterbitkan tanggal 8 Juni 1993, Surat Ukur Nomor537/93 tanggal 3 Februari 1993 atas nama Haida Zuchri yang terbit lebihdahulu pada tahun 1993, menunjukkan bahwa telah terjadi cacatadministrasi pertanahan dalam prosedur dan substansi yangmenyebabkan terjadi tumpang tindin hak dalam satu bidang tanah,sehingga mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dan tidakmemberikan

Sadat ternyata telah tumpang tindin sebagiandengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1001/Desa Pengasinan, GambarSituasi Nomor 1097/1984 luas 3460 m2 atas nama Penggugat; Bahwa Sertipikat Hak Milik Penggugat sudah lebih dahulu diterbitkansebelum terbitnya Objek Sengketa sehingga secara substansi materialproses penerbitan Objek Sengketa a quo dapat dinilai telahbertentangan dengan ketentuan Pasal 19 UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria; Bahwa atas perintah Majelis Hakim

/PDT/2016/PT.SMR1.3.1.4.dalam kondisi bermasalah karena tumpang tindin denganlahan....dst (Gugatan hal. 3 point 6);1.2.

18 tahun 2004 jo No.39tahun 2014 tentang Perkebunan, memiliki hak ataspermukaan tanah untuk jangka waktu tertentu; Pertambangan dengan IUP, hanya memiliki hak atas bahangalian yang berada dalam tanah tidak termasuk hak ataspermukaan tanah, sebagaimana ditentukan dalam pasal 134ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubarayang berbunyi : "hak atas WIUP, WPR atau WIUPKtidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi"Bahwa karena lahan yang dikerjakan oleh Penggugat bukanlahan yang tumpang tindin

Kesepakatan Konpensasi tanggal 13Nopember 2014 antara Penggugat dengan perwakilan Desa UmaqDian serta adanya Jaminan Keamanan pelaksanaan pekerjaan yangdibuat dalam Berita Acara tanggal 13 Nopember 2014 dimana padapoin 6 disebutkan semua permasalahan lahan yang timbul pada saatdimulainya pekerjaan menjadi tanggungjawab Pemerintahan DesaUmag Dian ;Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan dengan alasanlahan yang ditunjukkan oleh Tergugat dan Tergugat Il dalam kondisibermasalah karena tumpang tindin

/PDT/2016/PT.SMRkondisi bermasalah karena tumpang tindin dengan lahan IUPBatubara milik PT.

Bahwa dalam Berita Acara tertanggal tertanggal 07 Maret2015, 26 Maret 2015 dan 09 April 2015 masingmasing padapokoknya disebutkan bahwa Dengan adanya permasalahanlokasi HGU di mana terjadi tumpang tindin dengan IUP PT. FajarSakti Prima serta adanya permasalahan dengan masyarakatDesa Umag Dian sehingga Kontraktor (CV.Kayu Rimba Perkasa)tidak dapat melakukan kegiatan land clearing, sejak tangal 20Desember 2014 sampai dengan 19 Februari 2015. SegalaHalaman 40 dari 66 halaman putusan nomor : 183.

Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011, Para Penggugat mendatangi KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menanyakan syarat syaratbalik nama dari H.Moh.Sedeq ke Wisnu Murti,cs (12 orang) ahli waris,namun setibanya disana Para Penggugat dikejutkan dengan adanyainformasi dari kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yangmenanyakan bahwa di atas sebidang tanah tersebut telah terbit sertifikathak milik Nomor : 1497 atas nama Tergugat (H.Subagio) yang didugatumpang tindin dengan sertifikat hak milik Nomor

atas nama Subagiotumpang tindin atau Overlaping dengan sertifikat hak milik No.284 DesaDasan Tereng Kecamatan Narmada Lombok Barat terbit tanggal 3 Maret1982 dengan surat ukur sementara tanggal 1921982 No.5414/82 seluas954 m? atas nama H.Moh.Sedeq.

Bintang JayaProteina Feedmill.Bahwa dengan demikian dilapangan telah terjadi perbedaankeseluruhan batasbatas tanah obyek sengketa yakni sebelahTimur, Barat, Selatan dan Utara; Bahwa berdasarkan bantahanbantahan hukum diatas makaadalah hal yang patut menurut hukum apabila gugatan aquo di tolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.GUGATAN TIDAK JELAS KEPEMILIKAN ANTARA OBYEKSENGKETA DENGAN PARA PIHAK;Bahwa PENGGUGAT tidak jelas/kabur melakukan gugatan tumpang tindin tentang tanah

GUGATAN ERRORIN PERSONA ( KESALAHAN SUBYEK HUKUM ).Bahwa dalam gugatan aquo PENGGUGAT telah salah menempatkanorang/subyek hukum yakni memposisikan/menarik TERGUGAT sebagaipihak dalam perkara aquo.Bahwa sesuai fakta hukum yang ada TERGUGAT tidak menguasai danmemiliki tanah seperti yang dimaksud dalam gugatan aquo, akan tetapitanah yang di klaim tumpang tindin oleh PENGGUGAT tersebut adalahmilik badan hukum yaknibersertifikat Hak Guna Usaha ( HGU ) atas namaPT.

Olehkarena itu gugatan dinyatakan tidak diterima; Bahwa secara substansi, Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimilikiPemohon Peninjauan Kembali /Penggugat tumpang tindin dengan IUPTermohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II Intervensi yang terbit lebihdahulu, sehingga untuk memberikan kepastian hukum kepada TermohonPeninjauan Kembali Il/Tergugat II Intervensi, Keputusan Tata usahaNegara objek sengketa harus dibatalkan.

putusan yang sebaikbaiknya (naar goede justitie recht doen) atau putusan yang adil dan patutmenurut hukum (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut,Para Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:DALAM KONPENSIDALAM EKSEPSI1.Kewenangan Mengadili;Bahwa berdasarkan posita 12 PENGGUGAT mendalilkan telahmengajukan pengukuran kepada TURUT TERGUGAT , berdasarkanBerita Acara Pengukuran Ulang Nomor 6/BAPU14.14/I/2019 tanggal11 September 2019, tanah PENGGUGAT tumpang tindin

Kecil semula Sertifikat Hak Milik Nomor 7055, KutipanGambar Situasi Nomor 767 / 79, persil nomor 4, tanggal 2 Mei 1984telah berubah menjadi Surat Ukur Nomor 9285 / 2016, tanggal 1Desember 2016, luas 16.200 m2 (TERGUGAT II);Bahwa berdasarkan posita 13 PENGGUGAT II mendalilkan telahmengajukan pengukuran kepada TURUT TERGUGAT , berdasarkanBerita Acara Pengukuran Ulang Nomor 5/BAPU14.14/I/2019 tanggal Hal 12 dari 52 Hal Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT PTK11 September 2019, tanah PENGGUGAT II tumpang tindin

dari 52 Hal Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT PTK4.FELIX SUSANTO, sehingga gugatan PENGGUGAT danPENGGUGAT II ini dapat dikatakan kurang pihak;Eksepsi gugatan PENGGUGAT dan PENGGUGAT II Kabur(Exceptio Abscuur Libel);Bahwa PENGGUGAT dan PENGGUGAT II mendalilkan bahwa 2 ( dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3896, Surat Ukur Nomor 2901/ 2005, tanggal 10 Maret 2005, luas 19.698 m2 dan Sertifikat Hak MilikNomor 3895, Surat Ukur Nomor 2902 / 2005, tanggal 10 Maret 2005,luas 9.731 m2 yang bertumpang tindin

Bahwa berdasarkan dalil posita 10 dan posita 11 gugatanPENGGUGAT dan PENGGUGAT II dengan tegas TERGUGAT danTERGUGAT Il tolak, karena TERGUGAT dan TERGUGAT Il tidakpernah mengajukan klaim ke PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il,karena apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita 12 danPENGGUGAT II pada posita 13 telah nyata dan mengikat Berita AcaraPengukuran Ulang Nomor 6/BAPU14.14/I/2019 tanggal 11 September2019 dan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 5/BAPU14.14/I/2019tanggal 11 September 2019, tumpang tindin

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 6/BAPU14.14/1/2019 tanggal 11 September 2019 yang dimohon olehTERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGAT I, Sertifikat Hak MilikNomor 3896, Surat Ukur Nomor 2901 / 2005, tanggal 10 Maret 2005,luas 19.698 m2 tumpang tindin dengan Gambar Situasi Nomor 767 /1979, persil nomor 3 dan nomor 4, yaitu:6.1.

pertimbangan:Bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 108/SK72.600/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Pembatalan Sertipikat HakMilik (SHM) atas nama Made Sukarianta, dan kawankawan 18 (delapanbelas) bidang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, KotaPalu, Provinsi Sulawesi Tengah karena cacat hukum administratif;Bahwa jika yang menjadi alasan adalah status hak milik dari bidangtanah Para Penggugat yang bertumpang tindin

Tanjung Silae Sinergi dilakukan karena IUPB PT.Tanjung Silae Sinergi ternyata tumpang tindin dengan SuratKeputusan Bupati Kutai Barat: 525.29/K.068/2016, tanggal 19 Januari2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUPB) KelapaHalaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 84 PK/TUN/2020Sawit PT.

No. 363 K/Pdt/2008Atas Nama : ROHMANDan sertifikat tersebut telah bertumpang tindin dengan Sertifikat MilikPenggugat terurai di atas Sertifikat Tahun 1985Bahwa, Penggugat XXIll (ROHMAN) telah memindahtangankan tanahtersebut kepada Tergugat XXIV (INAR) tanpa izin Pihak Penggugat.Bahwa Penggugat XXV SARAN telah menyerahkan tanah milikapenggugat;Sertifikat No. :65/ BUSurat Ukur :544/ 1990Luas : 3.837 M2Atas Nama : SARANBahwa Sertifikat tersebut bertumpang tindin dengan Sertifikat MilikPenggugat yang

tindak pidana pencemaran nama baik dan menjatuhkanpidana penjara selama 4 (empat) bulan sudah tepat dan benar karenaJudex Facti telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat buktiyang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuankesalahan Terdakwa; Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis, Terdakwa selakuKepenghuluan Darussalam telah membuat/menandatangani Surat EdaranNomor 01/SE/KEPDS/X/2016 yang isinya ...diduga adanya terdapatbanyak permasalahan tumpang tindih lahan, tumpang tindin

Putusan Nomor 109 K/TUN/2020prosedur dan substansi yang menyebabkan timbulnya ketidakpastianhukum dan tidak memberikan perlindungan kepada pemegang haknyayang menjadi maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah, sebagaimanatelah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex FaktiPengadilan Tata Usaha Negara Palembang; Bahwa oleh karena tanah pada sertipikat Pemohon Kasasi/Penggugatyang terbit lebih dahulu tumpang tindin dengan sebagian tanah padasertipikat objek sengketa, dan fisik tanah dikuasai

Putusan Nomor 418 K/TUN/20182017, oleh karena itu pengajuan gugatan a quo masih memenuhitenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana dimaksud Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara; Bahwa secara substansi, melalui Surat Bupati Sambas kepada KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat, telahdiakui oleh Bupati Sambas adanya tumpang tindin lahan TermohonKasasi Il yang terkait dengan sertipikat objek sengketa (bukti T.II.Int8).Oleh karena

Anggaraksa Adisarana baru mengajukanpermohonan Kuasa Pertambangan pada tanggal 11 September 2008sebagaimana Surat Permohonannya Nomor 001/TSH/BB/IX/2008:4.3 Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan Izin UsahaPertambangan maka keluarlah Nomor SIG 2008748 dari DinasPertambangan dan Energi dan selanjutnya pada tanggal 21 Agustus2008 dilakukan cek SIG tersebut guna melihat apakah terdapattumpang tindin dengan izin milik orang lain atau tidak dan hasil cekSIG dimaksud hasilnya menunjukkan bahwa Kuasa

Pertambangan(KP) Penggugat tidak tumpang tindin dengan Kuasa Pertambangan(KP) CV.

,Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha NegaraBuku Il, hal. 37);Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat dirugikankarena keputusan yang dikeluarkan Tergugat tumpang tindin dengantanah Sertipikat Hak Milik No. 4/Sentul dan Sertipikat Hak Milik No.3/Sentul masingmasing saat ini atas nama Hendrawan Subiana yangtelah diterbitkan terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1976 dan kemudiandibeli oleh Penggugat pada tahun 1995, berdasarkan Risalah Lelang Tgl.26 September 1995

Tentang tanah SHM No. 343/Sentul tumpang tindin dengan SHM No.4/Sentul dan SHM No. 3/Sentul masingmasing a/n Hendrawan Subiana(Penggugat);Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat obyeksengketa, diatas tanah SHM No. 4/Sentul seluas + 17.797 M2 dan SHMHalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 03 PK/TUN/2016No. 3/Sentul seluas + 11.443 M2, yang keduanya telah diterbitkan sejaktahun 1976, dan kemudian telah dibeli oleh Penggugat berdasarkanRisalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/199596

tahun setelah Termohon Peninjauan Kembalimembelinya melalui pelelangan umum (vide bukti T4 dan T5) atau 1tahun setelah objek sengketa atas nama Sentosa Widjaja diterbitkanoleh Turut Termohon Peninjauan Kembali (vide bukti T2 dan T.II1);Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 03 PK/TUN/2016d. tidak jelasnya berapa luas tanah Sertipikat Hak Milik No.343/Sentulyang tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik No.3/Sentuldan juga berapa luas tanah Sertipikat Hak Milik No.343/Sentul yangtumpang tindin

Pertanahan Nasional RI No.4 Tahun 2006 yangmenegaskan, bahwa Subbagian Tata Usaha mempunyai tugasmemberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasiKantor Pertanahan, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan,penyusunan program, dan peraturan perundangundangan.Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya pada angka IV.Kepentingan Penggugat (sebagaimana termuat pada paragraf 2 dan 3putusan Judex Facti) mendalilkan Penggugat dirugikan karena keputusanyang dikeluarkan Tergugat tumpang tindin

Bahwa namun demikian, dalamtataran logika berpikir yang wajar, Tergugat selaku pejabat yang berwenangmemberikan IUP pada saat itu, tidak mungkin tidak mengetahui wilayahwilayahyang telah diterbitkan IUP, maka sangat tidak berdasar secara hukum alasanTergugat sebagaimana konsideran menimbang huruf b objek sengketa yangmenyinggung terkait tumpang tindin pemberian izin, terlebin lagi tidakmenyebutkan sama sekali dalam konsideran a quo jika memang ada tumpangtindih penerbitan IUP maka IUP milik Penggugat

dimaksud tersebut diatas maka SuratKeputusan harus memuat ketentuan sebagaimana yang diatur dalamPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiRepublik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata NaskahDinas Instansi Pemerintah, dimana alasan diterbitkan Objek Sengketa tersebuttidak memiliki kejelasan karena Penggugat tidak pernah mengirim suratkepada Tergugat dan tidak benar jika diatas IUP Eksplorasi milik Penggugatterjadi tumpang tindih, bahkan jika benar tumpang tindin

maka mestinyaTergugat memuat secara jelas dalam konsideran surat keputusan bahwa IUPmilik Penggugat terjadi tumpang tindin dengan IUP milik pihak lain atas namasiapa, karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 110 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur jenisjenis pelanggaranadministrasi, selain itu, ternyata Tergugat memasukan ketentuan dalamkonsideran mengingat sebagai dasar ketentuan keputusan yang tidak

Bahwa terkait alasan Tergugat yangmenyinggung terkait tumpang tindin penerbitan IUP pada konsideranmenimbang huruf b Objek sengketa, tentunya sangat bertentangan denganhasil evaluasi Tergugat sendiri yang menyetujui adanya Penerbitan IUPEksplorasi milik Penggugat.

Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 Maret 2018yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ,I dan III;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti sudan benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, dengan tambahanpertimbangan sebagai berikut: Bahwa ternyata sertipikat objek sengketa tumpang tindin

Tanggal 08September 2015 telah terjadi tumpang tindin sebagian Sertipikat HakPakai No. 15/Ahusen Milik Tergugat di atas Sertipikat Hak Milik No.45/Ahusen Milik Penggugat.. Bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 15/Ahusen telahditerbitkan secara tumpang tindih sebagian atau yang masuk kedalamSertipikat Hak Milik No. 45/Ahusen seluas 62 M? serta bangunan milik(Badan Urusan Logistik) Sertipikat Hak Pakai No. 15/Ahusen yangmasuk ke dalam Sertipikat Hak Milik No. 45/Ahusen seluas 102 M2..

Acara Nomor 12/BA/IX/2015tanggal 08 September 2015 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan KotaAmbon/Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan, karena tidakmenggunakan peta dari Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen tahun 1963 danSertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen tahun 1995, oleh karena itu Tergugattidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;;Bahwa jawaban Turut Tergugat Il juga membantah gugatan Penggugat danmengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen yang telah terjaditumpang tindin

Hal itubukanlah suatu kesengajaan Turut Tergugat Il untuk melakukan pengukuranataupun penerbitan sertifikat tumpang tindin sebagian tersebut;Menimbang, bahwa dari dalildalil gugatan Penggugat dihubungkandengan dalildalil sanggahan Tergugatdan Turut Tergugat lldapat disimpulkanbahwa permasalahan dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik Nomor45/Ahusen tanggal 10 April 1963 dengan luas 224 M?

dan dilepaskan haknya sesuaiSurat Pelepasan Hak tanggal 15 Juli 1971;Menimbang, bahwa objek tanah dan luas tanah dalam Sertifikat HakMilik 143/Huruf B/Ahusen semula atas nama Ortho Sagita sama dengan objekdan luas tanah dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 15/Ahusen atas namaTergugat yaitu luasnya 163 M2;Menimbang, bahwa karena objek tanah dan luas tanah sama, makaapabila terjadi tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat sebagaimanaSertifikat Hak Milik Nomor 45/Ahusen, maka tumpang tindih tanah tersebuttelah