menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uangatau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana (vide putusan halaman 131), adalah keliru dantidak sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan.Kami selaku Terbanding menanggapi bahwa Judex Factie telahtepat dalam penerapan hukumnya mengingat bahwa pengertianUnsur sebagaimana termasuk dalam pasal 3 UU nomor 8 tahun2010 tentang TPPU

Sebagai konsekuensihukum tidak terbuktinya tuduhan tindak pidana asal/pokok maka secarahukum, pihak kejaksaan tidak dibenarkan lagi melakukan pendakwaanatau penuntutan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadapTerdakwa La Nyalla;Bahwa selain alasan tersebut berdasarkan fakta persidangan, Terdakwatidak pernah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, ataumenggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan

Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana (fotokopi sesuai denganprint out);: Tanda Bukti Lapor Nomor 4145/VII/2019/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 10 Juli 2019 PelaporRutmawati (PT Salve Veritate), Terlapor Abdul Halim,tindak pidana Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266KUHP dan atau Pasal 385 KUHP dan atau Pasal3,4,55 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU(fotokopi Sesuai dengan fotokop)i);: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 55/KEP9O0O/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentangPembentukan

ada beberapa cara yaitu pertama TPA putus dulu baru kemudian TPPU, keduaTPA dan TPPU digabung pasal 75 UU.

TPPU., ketiga TPA dan TPPU seplit jalan bareng, keempat TPA bisa ditegakkan hukum tanpa terlebih dahulu dibuktikan tindak pidana asalnya pasal 69, tetapi hati-hati didalam penegakkan hukum TPPU pasal 67 itu baru dipakai satu kali yaitu kasusnya MALINDA D yang diduga pasal 372 pasal 378 perbankkan dan TPPU masih dalam penyidikan, kemudian diduga aset-asetnya MALINDA D banyak dikuasai oleh suami sirinya namoneya ANDIKA GUMILANG dilakukan penegakan hukum dulu terhadap ANDIKA GUMILANG putus TPPU pasal

5, MALINDA D masih penyidikan TPA dan TPPU ini yang disebut pasal 69, kenapa harus hati-hati jangan sampai TPA MALINDA D tidak terbukti, kalau tidak terbukti menjadi uapaya hukum yang sama no Crime no money laundry;- Bahwa TPPU itu esensinya perbuatan menyamarkan, menyembunyikan hasil kejahatan, bila terjadi penggabungan itu TPA dulu dibuktikan, TPPU dibuktikan, TPPU perbuatan menyamarkan, menyembunyikan, contohnya A melakukan tindakan pasal 372, pasal 378 pemberkasannya jadi satu, TPPU nanti ada

pasif, pasal 3, 4, dan 5 adalah tentang administrasi TPPU, pasal 3 dan 4 disebut sebagai TPPU aktif, pasal 5 disebut sebagai TPPU pasif, apa bedanya pasal 3 dan pasal 4, pasal 3 apabila A pelaku TPA juga disangkakan TPPU pelaku utama pasal 4, bedanya pasal 3 pelaku tipikor B menjadi pelaku pasal 4, A menyuruh ini cuci 300 milyar kasus asabri jiwasraya A ini mencuci uang 50 milyar, 100 milyar, 200 milyar B mencuci hasil uang dari A Pasal 4, B mencuci tapi bukan pelaku utama atau TPA, pasal 5 disebut

muncul ketika ada dugaan tindak pidana asal dan dugaan hasil kejahatan dandugaan TPPU ada ketika ada TPA dan hasil kejahatan, kemudian di TPPU ada Stand alone (berdiri sendiri), Stand alone money laundry ini belum ada kasus, kira-kira TPPU itu bisa ketika TPAnya belum ada putusan, tapi ada dugaan tetapi tidak pernah ada putusan, kenapa bisa, misalnya pelaku meninggal dunia, di TPAnya tidak sampai pada putusan itu dimungkinkan, kemudian TPPU muncul dari Stand alone Money Laundry pasal 69 asetnya

mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum No.Reg.Perk PDM246/JKTSL/Euh.2/04/2015, tanggal 30 Juni 2015 terhadapTerdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaiberikut:1 Menyatakan Terdakwa KUSWARA SASTRA PERMANA terbuktibersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatanpenggelapan dan tindak pidana pencucian uang sesuai pasal 372 KUHPjo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 3 UU RI No. 8 tahun 2010tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU

Bahwa dengan TIDAK TERPENUHINYA semua unsurunsurdalam pasal 3 undangundang Tipikor dalam DakwaanKESATU SUBSIDAIR sebagaimana diuraikan di atas, makasecara mutatis mutandis unsurunsur dalam pasal 3 danpasal 4 undangundang TPPU No. 8 tahun 2010 dalamdakwaan KEDUA PRIMAIR dan SUBSIDAIR tidak terpenuhipula, karena semua unsur dalam pasal 3 sebagai PredicateCrimenya tidak Terpenuhi;94.

No. 263 K/Pid.Sus.TPK/201611)12)pemulihan asset dan pengungkapan tindak pidana pencucian uang (TPPU),karena Terdakwa selama berada diluar RUTAN tentu akan melakukanberbagai daya dan upaya demi menghilangkan barang bukti dan ataumenyamarkan / menyembunyikan assetasset hasil tindak pidana yang belumdisita oleh Negara dalam perkara lain;Bahwa Penahanan RUTAN bagi Terdakwa akan memudahkan Negara melaluiKejaksaan Negeri Bengkalis yang sedang melakukan proses penyidikantindak pidana pencucian uang (TPPU

tersebut di atas oleh PARA TERBANDING, danbeberapa perbuatan melawan hukum lainnya yang antara lain terdiri daripenyimpangan/penggelapan pajak yang dilakukan PEMBANDING dan TURUTTERBANDING I sejak tahun 2001 dengan nilai yang diperkirakan mencapaiRp.139.000.000.000, (seratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah); tindak pidanapencucian uang sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak101Se)6061Pidana Pencucian Uang (UU TPPU

,M.H.) berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumdikabulkan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan, menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidanaPenggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapaimufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah

diduga nya merupakan hasil tindak pidana perjudian dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu pertama Pasal 45 ayat (2) UU R.I No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 3 Jo Pasal 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

Biru Selaras di Kanwil DJP Jawa Tengah , Kanwil DJPSumatera Selatan, Kanwil DJP Jawa Barat III dan saksi pernah dimintaketerangan untuk penyidikan kasus TPPU Abdul Chalid alias Tengkudengan pidana asal kasus pajak oleh Kantor Pusat Ditjen Pajak; Bahwa Saksi mengetahui PT. Citra Ayu Multijaya merupakanperusahaan penjualan solar dan Perusahaan saksi pernah membeli solardari PT. Citra Ayu Multijaya dan atas pembelian solar tersebut, saksimendapatkan faktur pajak masukan dari PT.

Disamping itu pasal yang didakwakan juga menggunakan pasal yangsama, yaitu melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang joPasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehingga oleh karenanya kami tidakmelinat adanya perbedaan jenis perbuatan yang didakwakan dalamperkara a quo, karena pasal yang digunakan adalah samasamamenggunakan Pasal 3 ayat (1) tentang Tindan Pidana Pencucian Uang(TPPU

Di samping itu pasal yangdidakwakan juga menggunakan pasal yang sama, yaitu melanggar Pasal 3ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002 tentang PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sehinggaoleh karenanya kami tidak melinat adanya perbedaan jenis perbuatan yangdidakwakan dalam perkara a quo, karena pasal yang digunakan adalahsamasama menggunakan Pasal 3 ayat (1) tentang Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU

maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa pribadi berisi keberatankeberatan padapokoknya sebagai berikut :1 Dakwaan Kesatu Pertama atau Dakwaan Kesatu Kedua, atau DakwaanKesatu Ketiga, semuanya tidak terbukti, karena Terdakwa adalah seorangwiraswasta dan bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;2 Dakwaan Kedua juga tidak terbukti karena KPK, tidak berwenangmenyidik dan menuntut Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucianuang (TPPU

harusdikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka terhadapterdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;Memperhatikan pasal 12 huruf a Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor : 20Tahun 2001 dan pasal 3 Undang Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU

Pst. tanggal 04 Nopember2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara danbarang bukti, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU) sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KesatuPertama dan Dakwaan Kedua :Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FATHANAH dengan pidanapenjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebanyakRp

.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebuttidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga :Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;7 Menetapkan agar barang

yang amar lengkapnyasebagai berikut :1Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut UmumMengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.tanggal 04 November 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedarpidana penjara dan barang bukti, sehingga amarselengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan TindakPidana Pencucian Uang (TPPU

No.1148 K/Pid.Sus/2014486Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FATHANAH denganpidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebanyakRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan ;Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga ;Membebaskan Terdakwa AHMAD FATHANAH

, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusandengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 12 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta Nomor : 10/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 19 Maret 2014 yang telahmengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri JakartaPusat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.JKT.PST. tanggal 04 November 2013 sekedarmengenai barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Dan Tindak PidanaPencucian Uang (TPPU

) ;2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enambelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;3 Menyatakan Terdakwa AHMAD FATHANAH tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;4 Membebaskan Terdakwa AHMAD FATHANAH dari dakwaan Ketigatersebut;5 Menetapkan

B1 s/d 9 dan Ci s/d 40:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah menerapkan hukum pembuktian secara benar dantepat ;Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) apakah predicate crimeperlu dibuktikan lebih dulu dengan menggunakan pendekatan normatif makasesuai dengan penjelasan Pasal 3 UndangUndang No. 15 Tahun 2002 jo.No. 25 Tahun 2003 dan dalam praktek peradilan pada dasarnya predicatecrime dibuktikan lebih dahulu ;Dalam kasus Terdakwa a quo

rekening ataulokasi tertentu sebagai hasil placement ketempat lain melalui serangkaiantranSaksi yang complex dan didesain untuk menghilangkan jejak uang hasilkejahatan dimaksud.Integration (penyatuan) adalah upaya mempergunakan hartakekayaannya yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung,diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun kekayaan,untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau bahkanuntuk membiayaikembali kegiatan tindak pidana.Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

;Bahwa dalam beberapa kasus atau perkara seringkali pelaku tindakpidana memakai atau mempergunakan identitas palsu, untukmenyamarkan identitas jadi misalkan namanya si pelaku adalahtersangka sedangkan fotonya orang lain, atau namanya sama tetapialamatnya berbeda, itu. termasuk untuk menyamarkan ataumenyembunyikan identitas, tergantung dari motifnya memang biasanyasudah modus untuk TPPU, pelaku tindak pidana mempergunakanbeberapa identitas ada yang satunya palsu.

Sele Bahwa saksi selaku Penyidik di Subdit Perbankan terkait adanya dugaanTindak Pidana Perbankan dan TPPU sebagaimana dimaksud denganadanya temuan saat gelar perkara yang dilaksanakan oleh Subdit diDirektorat Pidana Umum pada tanggal 14 Desember 2018 terkaitpenanganan LP/115/l/2018 Bereskrim tanggal 24 Januari 2018 denganPelapor dari Pihak PT Bank Permata, Tok. atas nama Tommy NovelArmasyah dan Terlapor debitur PT. MJPL atas nama Sumarto Gosal(Dirut PT. MJPL) dan The Johnny (Komisaris PT.

Pertamina untuk pencairanfasilitas Kredit di PT.Bank Permata;e Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri yang ditugaskan sebagaiPenyidik di Subdit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi danKhusus Bareskrim MABES POLRI;e Bahwa saksi selaku Penyidik di Subdit Perbankan terkait adanya dugaanTindak Pidana Perbankan dan TPPU sebagaimana dimaksud denganadanya temuan saat gelar perkara yang dilaksanakan oleh Subdit diDirektorat Pidana Umum pada tanggal 14 Desember 2018 terkaitpenanganan LP/115/I/2018

Undangundang Perbankan, peraturan yang terkaitdengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), UndangundangFidusia, diharapkan pengurus koperasi memahaminya; Bahwa saksi pernah melihat beberapa sertifikat berjangka yangdikeluarkan oleh KSP Multidana namun bukan aslinya hanya foto copysaja; Bahwa Siany Pudjiastuti dalam kepengurusan KSP Multidanamerupakan pengurus yang menjabat sebagai bendahara di KSPMultidana; Bahwa nama Dieny' Rachmawati saksi belum pernahmendengarnya karena di data yang saksi terima