Ditemukan 862 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2010 — Putus : 12-05-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 256/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2011 — PT. TERMINAL BUILDERS M E L A W A N BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN), SEKRETARIAT NEGARA RI, Cq. BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN (BUNG KARNO) KANTOR PERTANAHAN BPN JAKARTA PUSAT KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA,
147131
  • Jaksel tanggal 8 Januari 2007 yang inti putusannyasebagai berikut :menyatakan cacat hukum Surat Keputusan Tergugat I No. 169/HPL/BPN/89tanggal 15 Agustus 1989;Menyatakan Surat Keputusan Tergugat I No. 169/HPL/BPN/89 tanggal 15Agustus 1989 tidak mengikat terhadap nah Hak Guna Bangunan No. 26/Geloradan HGB No.27/Gelora.Adapun alasan Tergugat I adalah bahwa tidak benar jika Penggugat mendalilkankedudukannya atas HGB diatas Hak Pengelolaan sama dengan kedudukan PT.Indobuildco dan menuntut penyamaan putusan
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
9374
  • Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Mutasi Anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia menentukan sebagai berikut :e Pasal1 angka (8) Mutasi adalah pemindahan Anggota dari suatu jabatanke jabatan lain atau antar daerah;angka (9) Mutasi Jabatan adalah pemindahan Anggota dari suatuJabatan ke jabatan yang lain, baik yang sifatnya promosi,setara maupun demosi;e Pasal 2Peraturan ini bertujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugasguna penyamaan
Register : 13-07-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.FAKHRUL FAISAL, SH.,MH
2.PRIMA POLUAKAN, SH
3.GAMA PALIAS, SH
4.ALEXANDER MARADENTUA, SH
5.NITA FITRIA, SH
Terdakwa:
FARADILLA ABDURRADJAK, ST
307151
  • sudah pernah beberapa kali dihadirkan sebagai ahli di dalampersidangan; Bahwa benar ahli dihadirkan dipersidangan terkait perhitungan KerugianKeuangan Negara program pengelolaan persampahan pada Dinas LingkunganHidup Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2017 dan 2018; Bahwa benar ahli sebagai ketua tim perhitungan Kerugian Keuangan Negara ; Bahwa mekanisme PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ) yaituberawal dari permintaan dari penyidik kemudian dilakukan ekspose pemaparanuntuk melakukan penyamaan
Register : 05-02-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2018 — Penuntut Umum:
SIGIT HENDRADI, SH
Terdakwa:
OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN bin ADE SUDARMA.
280014204
  • Mempersiapkan ikhwanikhwan yang mau hijrah dan berjihadBahwa untuk menjalankan organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD,digunakan buku panduan penyamaan Manhaz yang dibagikan kepadapeserta Dauroh Dai Nasional di Malang oleh panitia untuk dibawa kewilayah masingmasing, adapun judul dari buku panduan tersebut adalahKITAB MUQORROR FITTAUHID namun saksi sendiri tidak tahudarimana asal usul buku tersebut;Bahwa Struktur organisasi Jamaah Anshor Daulah/ JAD yang dipimpinoleh ustad QOMARUDDIN als ABU FAHRI sebagai
    Bahwa posisi Dauroh Dai yang diadakan kelompok JAD di BatuMalang pada sekitar akhir tahun 2015 adalah dalam rangkakonsolidasi untuk anggota JAD seluruh Indonesia danpelatinan/training untuk para Dai/penceramah berkaitan denganbuku Mugorror Fii Tauhid yang akan diajarkan kepada seluruhanggota JAD sehingga perlu untuk dilakukan penyamaan manhaz,sehingga kemudian Terdakwa Aman Abdurrahman yang ditokohkandan dianggap sebagai rujukan ilmu Dien, memberikan tausiyah atauceramah melalui handphone milik Zainal
    / motivasi untuk dibentuk wadahnya saja.Bahwa untuk masalah teknis caracara atau upayaupaya mencapai duatujuan diatas, Terdakwa menyerahkan kepada ABU MUSA sebagaikoordinatornya/ Amir Pusatnya, karena ABU MUSA setahu Terdakwapernah berkecimpung dalam pergerakan Jamaah Islamiyah .Bahwa dalam hal teknis pembuatan struktur JAD tersebut, Terdakwatidak dilibatkan, sehingga Terdakwa tidak tahu menggunakan tanjim apayang dipakai oleh ABU MUSA dan ZAINAL ANSHORI, karena yangpenting bagi Terdakwa adalah penyamaan
    adalah dalam rangka memberikanpemahaman kepada orangorang ataupun para jamaahnya tentangkajian Tauhid sebagaimana pemahaman Terdakwa, setelah orangorangatau jamaahnya paham maka Terdakwa ingin agar orangorang/parajamaahnya itu melaksanakannya.Bahwa Terdakwa menerjemahkan dalildalil ulama Arab yangdianggapnya syari untuk dapat dipahami jamaahnya dan menulis bukubuku sebagaimana Seri Materi Tauhid ataupun Aqidah Para Rasultersebut juga untuk menyamakan manhaz para murid yang menjadijamaahnya, karena penyamaan
Register : 14-08-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 19-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1068/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
TEDDY IRAWAN SH. MH.
Terdakwa:
HENDRA MUSTOFIT ALS TOFIT ALS ABU BIAN ALS ABU UMAR ARKHABILY ALS UMAR THORIQ BIN HAMZAH
225126
  • RIKI alias ABDURAHMAN YUSUF, asal Batusangkar.Bahwa Setelah melakukan kajiankajian untuk memperkuatiman kepada Daullah Islamiyah dan meluruskan niat kepada DaullahIslamiyah, dalam melakukan kajiankajian penyamaan manhaz kepadaDaullah Islamiyah tersebut diselingi dengan kegiatan Idad untukmempersiapkan fisik untuk berjihad memerangi pemerintahan kafir.Adapun I'dad yang saksi lakukan bersama dengan kelompok JamaahAnshor Daullah (JAD) Wilayah Sumatera Barat masul Batusangkarpimpinan TOFIT aias ABU BIAN
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
221183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KPPU, tidak ada satu pun saksisaksi baik yang dihadirkan oleh Para Terlapor termasuk Pemohon Keberatan dahuluTerlapor Il, maupun saksisaksi yang dihadirkan oleh Tim Investigator KPPU yangmengetahui adanya kegiatan nyata atau pertemuanpertemuan yang dihadiri olehPemohon Keberatan dahulu Terlapor II dengan PT.Astragraphia dahulu Terlapor IIIuntuk melakukan persekongkolan dalam tender ini terkait jumlah produk yang sama;Bahwa faktanya Pemohon Keberatan dahulu Terlapor If memang tidak pernahmelakukan penyamaan
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
14061 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabilamerujuk pada ketentuan umum untuk melakukan penyamaan konsep yangdigunakan dalam norma ini, maka yang dimaksud dengan zona permukimanadalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupakawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungantempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukungperikehidupan dan penghidupan.
Register : 08-07-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 5 Oktober 2015 — SAEPUDIN, SP.
7017
  • KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, Terdakwa SAEPUDIN dan saksi ADE AZIZ SUJADIberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :1. penyamaan
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/PID.SUS/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — ARMAINI SEVANTI
258580 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Anmad Fauzi, MBA.menyatakan mengenai penghitungan CEF SKT atas permohonan kreditdebitur tersebut, disamakan saja dengan sertifikat dengan CEF 75%.Penyamaan penghitungan CEF antara surat tanah yang masih SKT dengansurat tanah sertifikat sebagaimana saran Drs.
Putus : 16-11-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2292 K/PID.SUS/2015
Tanggal 16 Nopember 2015 — Drs. AHMAD FAUZI, MBA
93109 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyamaan penghitungan CEF antara surattanah yang masih SKT dengan surat tanah sertifikat sebagaimana saranTerdakwa tersebut, jelasjelas telah menyimpang dari Buku PedomanKebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku indeks: IN/0071/PMRtanggal 13 Juni 2002 halaman 6, Bab Sub Bab G, Sub Sub Bab 03(dengan Nomor urut 27) yang mengatur terhadap agunan pokok tanahperkebunan dengan surat kepemilikan yang masih berupa SKT nilai CEFnya seharusnya adalah sebesar uncontroled 30%;Bahwa walaupun telah menyimpang
Register : 08-07-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 5 Oktober 2015 — YUYUN RIDWAN TAJUDIN
6519
  • Sosial KementrianPertanian Tahun 2013 Lampiran Bab IV Mekanisme Penyaluran BelanjaBantuan Sosial Melalui Transfer Uang, Pedoman Teknis Pengelolaan ProduksiUbi Kayu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tahun2013 tertanggal Januari 2013, dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan UbiKayu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013tertanggal Februari 2013, saksi SAEPUDIN dan saksi ADE AZIZ SUJADIberkewajiban untuk melakukan sosialisasi secara keseluruhan dalam rangka :7. penyamaan
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
12280
  • Dimanakeadaan ini memiliki titik lemahnya pada PPK, tetapi denganterbitnya peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi yang manamembutuhkan penyamaan persepsi itu. memang idealnyaberdasarkan prinsip hukum.
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
HOTMAN SIMANJUNTAK
11824
  • pengujian dengan mengambil SAMPEL secaraRandom.Halaman 86Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PN MdnBahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkankontrak dan pengujian hasil pekerjaan.Bahwa PPHP tidak boleh memeriksa hanya lewat visualisasi semata.Bahwa dasar PPHP melaksanakan tugas dan fungsinya adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal pengerjaan FISIKRehabilitasi daerah irigasi Persawahan adalah :1 Kesesuaian Kontrak dengan kondisi lapangan.2 Melakukan penyamaan
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
UNGGUL SITORUS,ST.MT
14524
  • mengambil SAMPEL secaraRandom.Bahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkankontrak dan pengujian hasil pekerjaan.Bahwa PPHP tidak boleh memeriksa hanya lewat visualisasi semata.Bahwa dasar PPHP melaksanakan tugas dan fungsinya adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Halaman 85Putusan Perkara Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN MdnBahwa yang perlu diperhatikan dalam hal pengerjaan FISIKRehabilitasi daerah irigasi Persawahan adalah :1 Kesesuaian Kontrak dengan kondisi lapangan.2 Melakukan penyamaan
Register : 14-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
SAHRUL BADRI,ST
12518
  • mengambil SAMPEL secaraRandom.Bahwa PPHP dalam melakukan pemeriksaan harus berdasarkankontrak dan pengujian hasil pekerjaan.Bahwa PPHP tidak boleh memeriksa hanya lewat visualisasi semata.Bahwa dasar PPHP melaksanakan tugas dan fungsinya adalahPeraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.Bahwa yang perlu diperhatikan dalam hal pengerjaan FISIKRehabilitasi daerah irigasi Persawahan adalah :Halaman 88Putusan Perkara Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Mdn1 Kesesuaian Kontrak dengan kondisi lapangan.2 Melakukan penyamaan
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
SARNO UTOMO, S.Sos., MM.
14445
  • Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nasabah dan Teller. Karenapihak Bank Jatim Cabang Pacitan bersifat pasif. Bank Jatim Pacitan tidakbisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahan data.Halaman 167 dari 296 Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby.Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
    Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nabahan dan Teller. Kamipihak Bank dalam hal ini Bagian Pelayanan Nasbah bersifat pasif. Kamitidak bisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahandata. Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
Register : 26-02-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 26 Juni 2019 — ABDUL GAFUR SALEH Alias GAFUR
11871
  • Diklat Fraud Control Plan.Diklat Audit Forensik.Seminar Koordinasi dan Penyamaan Persepsi Antar Penegak HukumDalam Rangka Pelayanan Pemberian Kesaksian Ahli.Diklat Laboratorium Audit Investigatif.Diklat Audit Investigatif Lanjutan.Semiloka Aspek Hukum Penghitungan Kerugian Keuangan Negaradalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.9. Diklat Penyidikan bagi Pegawai di Lingkungan BPKP.10. Diklat Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum DalamPenaganan Tindak Pidana Korupsi.11.
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
18778
  • Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nasabah dan Teller. Karenapihak Bank Jatim Cabang Pacitan bersifat pasif. Bank Jatim Pacitan tidakbisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahan data.Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
    Bukit Tinggi adalah SUSANTO.Bahwa tidak ada kewajiban penyamaan data terhadap nasabah padaBagian Operasional Kredit dan Pelayanan Nabahan dan Teller. Kami pihakBank dalam hal ini Bagian Pelayanan Nasbah bersifat pasif. Kami tidakbisa memaksa nasabah/perusahaan untuk melakukan perubahan data.Karena perubahan merupakan hak dari nasabah.
Register : 28-10-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/PID.SUS/TPK/2014/PN PBR
Tanggal 23 Maret 2015 — ARMAINI SEVANTI
393113
  • AHMADFAUZI, MBA menyatakan mengenai penghitungan CEF SKT ataspermohonan kredit debitur tersebut, disamakansajadengansertifikatdengan CEF 75 %.Penyamaan penghitungan CEF antarasurat tanah yang masih SKT dengan surat tanah sertifikatsebagaimana saran Drs.
    AHMAD FAUZI, MBA yangmemerintahkan penyamaan penghitungan CEF antara surat tanahyang masih SKT dengan surat tanah sertifikat, sehingga nilai agunanpokok mencukupi nilai kridit yang dimohonkan debitur tersebut,merupakan penyalahgunaaan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada pada Drs. AHMAD FAUZI, MBA sehubungan jabatan ataukedudukan yang melekat pada dirinya selakuPemimpin Wilayah 02Padang PT.
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
324275
  • identifikasi bahwakemudian simpulan dari APH saya dari bukti ini saya menemukanPMH auditor akan melihat pada sisi tadi soalsoal standarnya bahwadalam menentukannya dia akan 2 Apakah PMH betul atau diamaladministrasi tetapi esensinya tetap bahwa itu menggunakanprosedur yang ada atau standar profesi ada pada auditornya Apakahitu boleh dari APH boleh saja sebagai data sekunder Tetapi kKemudiantetap auditor menggunakan menganalisisnya sesuai dengan etikaprofesi dan juga standar yang dimilikinya ;Bahwa dengan penyamaan