Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Halaman 1 dari 408 Putusan Perkara Nomor 650/Pid.Sus/2014/PN Gpr.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa SAINAL al ROY bersalah melakukan tindak pidanapencucian uang melanggar Pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang TindakPidana Pencucian Uang/TPPU

jo Pasal 10 UU No. 8 tahun 2010 tentangTindak Pidana Pencucian Uang/TPPU sebagaimana dalam surat dakwaanKedua Primair Jaksa Penuntut Umum ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAINAL Al ROY dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalanitahanan sementara ;Menjatuhnkan pidana denda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus jutarupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;Menetapkan barang bukti berupa : 1.

Sehingga dengandemikian penerimaan dan penggunaan dana tersebut oleh PT MapnaIndonesia sama sekali tidak menimbulkan kerugian terhadapkeuangan negara dan tidak bisa dikategorikan melakukan perbuatanpencucian uang sebagaimana diatur dalam UU TPPU No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang;Berdasarkan faktafakta yang dikemukakan di atas, Pemohon Kasasi dapatmembuktikan kesalahan penerapan hukum Pasal 3 UU Tipikor yangdilakukan oleh Judex Facti di dalam perkara

RASJIH, diterbitkan oleh Kelurahan Kayuringin, IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM No. 557/tppu-Per/2006 Tanggal 7-4-2006, di Taman Makam Perwira, Kota Bekasi atas nama ROSIH, dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, atas permohonan dari TAUFIK HIDAYAT, KARTU KELUARGA No. 3275042505070388 atas nama Kepala Keluarga SURIP, surat pemberitahuan pajak terutang (sppt) bumi dan bangunan (PBB) TAHUN 2018 N.O.P. 32.18.041.007.009-0081.0 atas nama ROSIH dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pajak

Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru tidak berwenang mengadili perkara TPPU bagi Terdakwa NIWENKHAIRIAH binti IMAM MUHTADIN, sebagaimana dalam dakwaan keduapertama atau kedua dan ketiga pertama atau kedua;. Memulihkan Hakhak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkatserta Martabatnya;5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Rumah Tahanan;6. Menetapkan barang bukti berupa:a.

YentiGarnasih,SH,MH~ selaku~= Ahli Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), memenuhi unsur Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upayauntuk agar asal usul harta kekayaan dari kejahatan tadi tidak nampaklagi.

tidak dilaksanakan padaprinsipnya adalah terjadi wan prestasi,Bahwa suatu perjanjian yang gagal yang harusbertanggungjawab adalah para pihak,Bahwa pertanggungjawan pidana harus ditanggung siapayang berbuat, tidak bisa dialinkan kepada pihak lain yangtidak berbuat,Bahwa syarat dipidananya seseorang adalah memenuhiunsur delik, tidak ada alasan pemaaf dan ditambahkeyakinan hakim,Bahwa tidak setiap perouatan yang merugikan keuangannegara merupakan tindak pidana,Bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU

),apabila terdapat hubungan suami isteri harus dibuktikanpatut menduga dalam sikap batinnya uang / harta yangditerimanya berasal darimana, sikap batin dapat dilihat darikeadaankeadaan yang menyertainya,Bahwa apabila terdapat hubungan suami isteri, yangterdapat perjanjian pisah harta jika terjadi hutangpiutangdan dilakukan pembayaran hutangpiutang, juga harusdilihat Kkeadaankeadaan yang menyertainya,Bahwa dalam TPPU makna tindak pidana asal tidak harusdibuktikan terlebin dahulu harus dihubungkan denganpembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair telahterbukti, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan dakwaankesatu lebih subsidair dan lebihlebih subsidair, karena dakwaan kesatuPenuntut Umum bersifat alternatif ;Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum juga bersifatkomulatif maka selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan dakwaanKedua sebagaimana tersebut diatas yaitu pasal 3 UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut TPPU

Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP)

1. Seluruh Barang Bukti dalam Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) an.

telah memakai dan menggunakan kucuran dana dariKemenpera RI demi kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya,namun tidak terjerat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, makabagaimana mungkin Pemohon PK yang dikualifikaasikan sebagaiturut serta melakukan dalam pertimbangan Putusan Kasasi MA RINomor 1885 K/PID.SUS/2015 justru dikenakan Tindak PidanaPencucian Uang dan malah dituntut lebih berat;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

;Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan predicateoffense dalam UndangUndang TPPU, maka Pemohon PK tidak dapatdikenakan delik tersebut, karena tidak ada dana yang dikorupsi olehPemohon PK;Bahwa fakta ini semakin menarik, karena dalam putusannya, Judex Jurisberdasarkan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan dalamdakwaannya dana yang dikorupsi yaitu sebesar Rp11.875.843.600,00Hal. 293 dari 356 hal. Put.

Mengingat HADI ANGKAWIJAYA sebagaibawahan dengan status honor yang tidak mungkin berani membantahperintah atasan, maka tindakan aktif Terdakwa tersebut merupakanperbuatan yang harus di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa, dengankata lain, Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU dapat diterapkan,apabila ada bukti menempatkan uang hasil korupsi, sebagaimana buktiyang di dapat oleh Penyidik, kemudian di dapat bukti bahwa Terdakwamengetahui uang yang di setorkan adalah hasil tindak pidanahasilkorupsi.

RASJIH, diterbitkan oleh Kelurahan Kayuringin, IZIN PENGGUNAAN TANAH MAKAM No. 557/tppu-Per/2006 Tanggal 7-4-2006, di Taman Makam Perwira, Kota Bekasi atas nama ROSIH, dikeluarkan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, atas permohonan dari TAUFIK HIDAYAT, KARTU KELUARGA No. 3275042505070388 atas nama Kepala Keluarga SURIP, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN 2018 N.O.P. 32.18.041.007.009-0081.0 atas nama ROSIH dan SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) Pajak

pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa dapat Ahli jelaskan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPATK antaralain: memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupuneksternal, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindakpidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan baik ditingkat Penyidikanmaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan; Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan pasal 39 Undang undang Nomor 8tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucianuang (UU PP TPPU

(Muhammad Yusuf Kapita Selekta TPPU KumpulanPembahasan Mengenai Isuisu Terkini dan Menarik, Pustaka Juanda Tigalima,Cet.

tersebut, maka hal tersebut secara jelas dan tegas telahmenunjukan terjadinya perbuatan Pencucian uang secara Aktif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU.Oleh karenanya apabila dapat ditemukan buktibukti yang dapat menunjukkanbahwa pegawai bank benar telah melakukan penggunaan terhadap uang hasilkejahatan tersebut, maka tegas dan jelas perbuatan pegawai bank tersebutdapat dikenakan tindak pidana pencucian uang Pasal 3 UndangUndang Nomor8 tahun 2010 tentang (TPPU

Bahwa profit kKeuangan yang disampaikan oleh ParaTerdakwa dalam pledooi ternyata tidal ada satupun tercantum daftar asset/harta kekayaan ParaTerdakwa yang didakwakan TPPU oleh Penuntut Umum masuk dalam daftar asset Para Terdakawa,selain itu tidak ada satupun alat bukti yang mendukung bahwa perolehan asset yang didakwakan olehPenuntut Umum adalah dari penghasilan yang syah ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalamperkara a quo memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak

keuntungan yang diperoleh Permai Group dalam pengadaan alatlaboratorium IPA MA Rp.8.513.579.150..Bahwa jumlah keseluruhan keuntungan yang diterima Permai Groupberkaitan dengan pengadaan alat laboratorium IPAMTs dan MA diKementerian Agama Tahun 2010 yakni : Rp.4.548.218.045, +Rp.8.513.579.150, = Rp.13.061.797.195,, adapun uang tersebut oleh sdr.Nazarudin dipergunakan untuk membeli sebagian saham PT Garuda yangbernilai Rp.300.000.000.000, yang sekarang ini sudah diblokir KPK untukbarang bukti perkara TPPU

MANDAGI menyuruh saksi untuk mengirimkan uang dalamtabungan saksi kepada orang lain yang tidak saksi kenali orangnya.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut:1.MUHAMMAD NOVIAN SH.MH, yang dibacakan dipersidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah TPPUsebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berbunyi :Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan,membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri

DIKEMBALIKAN KEPADA OJANG SOHANDI BARANG BUKTI DALAM BERKAS GRATIFIKASI DAN TPPU A.

(Muhammad Yusuf Kapita Selekta TPPU KumpulanPembahasan Mengenai Isuisu Terkini dan Menarik, Pustaka Juanda Tigalima,Cet.

Dengan demikian PelakuTindak Pidana dapat leluaasa menggunakan harta kekayaanhasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dariPenegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan danpengejaran;Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur dalam UU PPTPPU terdiri dari tindak pidana yang pasif sifatnya dan aktif;Bahwa sebagaimana ahli terangkan di atas, ia pernah diBAP oleh PenyidikPolda Metro Jaya dan keterangan yang diberikan olehnya tentang pernyataanbahwa telah terjadai TPPU dalam perkara ini,

Pardede Sebesar Rp. 84. 916.000.000.000,- (delapan puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dengan cara melelang melalui kantor Lelang Negara dan hasil dari pelelangan tersebut dikembalikan kepada saksi korban tersebut diatas senilai dengan kerugian yang dialami para saksi korban tersebut, apabila ada sisanya dikembalikan kepada Penuntut umum sebagai bukti dalam Perkara TPPU;

• Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5979 Hak Tanggungan atas

Bukit Cinere Indah yang diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2019 dipergunakan Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Berkas Perkara BP : 008/I/RES.1.11/2022/Dittipideksus A.n AGUNG SALIM, Dkk;