Sedangkan dalam hal tuntutan pembatalanrisalah lelamg dan pembatalan proses balik nama, seharusnya didasarkanadanya bentuk pelanggaran atau unsur kesalahan prosedural dalampelaksanaan lelang yang menjadi dasar tuntutan hukum.

Sebagaimana diterangkan dalam perjanjian tersebut bahwapada saat jaminan diberikan tanah tersebut masih dalam proses balik nama melalui NotarisHemowo sebagaimana juga dikuat dengan Surat Permyataan Nomor010/HR.NOT/BUN/VII/1995 tertanggal 7 Juli 1995 yang ditandatangani Notaris Hernowodi Probolinggo (vide bukti P5 dan P6).

Abdullah dengan maksud untuk dilakukanpengukuran kembali atas tanah/kolam tersebut sebagaikelengkapan syarat untuk dilakukan proses Balik Nama atasSHM No. 232/Desa Wonorejo dan SHM No. 353/Kandangan.Penggugat sangat terkejut ternyata berdasarkan keteranganyang diberikan sdr. Abdullah dan petugas Kantor BPN Kab,Simalungun menyatakan bahwa letak tanah (SHM No.232/Desa Wonorejo dan SHM No. 353/Kandangan) tidaksesuai dengan kenyataan.

Tergugatmengajukan bukti utama berupa bukti surat T7 berupa PengikatanJual Beli Nomor 30 dibuat dihadapan Notaris Resnizar Anasrul yangdibuat pada 18 Oktober 1994 pada halaman 2 (dua) baris 9(Sembilan) dari bawah tertera kalimat "bahwa pihak pertama(Penggugat) berkehendak menjual tanah berikut segala sesuatu yangada di atasnya kepada pihak kedua (Tergugat), akan tetapi jual beliresminya dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenangbelum dapat dilakukan, karena sertifikat atas tanah tersebut sedangdalam proses

balik nama pada Kantor Pertanahan KabupatenDaerah Tingkai II (dua) Bandung ke atas nama pihak pertama";"Menimbang, bahwa dari Pengikaian Jual Beli Nomor 30 ini dapatdimaknai bahwa sesungguhnya dan senyatannya jual beli tersebutbelum terjadi karena terdapat katakata berkehendak menjual danakan tetapi jual beli resminya dihadapan Pejabat Pembuat AktaTanah yang berwenang belum dapat dilakukan.

2015ditandatangani oleh Terdakwa Il, III, IV dan Apilianus Bala (DPO), dan AhmadSyawaluddin (DPO) merupakan perbuatan melawan hukum yangbertentangan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sehingga Judex Facti seharusnya menjatuhkan putusan pemidanaankepada Para Terdakwa sebagaimana Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum;h) Bahwa dengan adanya penandatanganan blanko kosong tersebut makasecara materiil tidak pernah terjadi jual beli atas objek, dan pernyataan saksiSyamsuddin bahwa proses

balik nama atas Sertipikat Hak Milik 105/Biratidak memenuhi syarat, namun oleh karena saksi Andi Bakti tetapmenjalankannya maka itu merupakan tanggung jawab saksi Andi Baktiselaku pejabat kasi.

Tergugat II).Bahwa dengan telah terbitnya pemecahan Sertifikat Hak MilikNo. 04491/Kalipancur dan Sertifikat Hak Milik No. 04492/Kalipancur yangkeduanya atas nama Tergugat I, Penggugat sudah menguasai danmenempati 2 (dua) kavling tanah a quo sambil menunggu prosespenandantanganan Akta Jual Beli dan Proses Balik Nama menjadi atasnama Penggugat.Bahwa meskipun proses Pemecahan Sertifikat Hak Milik No.01470/Kalipancur pada Turut Tergugat II telah selesai dan Penggugattelah melaksanakan kewajibannya, namun

perbuatan melawan hukum ;Menyatakan batal perjanjian Pengikatan Jual Beli No.129 tanggal 25 Juni2007 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Junjung Handoko LimantoroSH, Notaris di kota Malang dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat ;Menyatakan batal jual beli anah Sengketa yang dilakukan olehTergugat kepada Tergugat Ill, yang dilakukan pada tanggal 22 April 2008dihadapan Notaris Prawiastuti Retno Endah SH, Notaris di kota Batu, baiksuratmenyuratnya maupun hak kepemilikinya ;Menyatakan batal proses

balik nama Tanah Sengketa ke atas namaTergugat Ill ;Menghukum Tergugat untuk merestrukturisasi hutang yang terjadi hinggapada tanggal 25 Juni 2007 dari Penggugat ;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status Tanah Sengketaseperti semula dan menghukum Tergugat untuk bertanggung jawabmengembalikan uang jual beli dengan Tergugat Ill ;Menghukum Tergugat Il untuk tunduk pada putusan perkara ini ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan pada TanahSengketa beserta suratsurat tanahnya ;

No. 349 K/Pdt/2011tercatat atas nama Vanlinoto (Alm) tersebut cacat hukum dan dinyatakan tidaksah serta tidak berharga sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, makakedua Sertifikat Hak Guna Bangunan yang telah dibaliknamakan ke atas namaTergugat yang dikeluarkan oleh Tegugat IV adalah tidak sah dan tidak berhargaserta tidak mempunyai kekuatan hukum dan memberi ijin kepada Pengugat dan Penggugat Il untuk mengurus proses balik nama kedua sertifikat tanahtersebut kepada Tergugat IV ke atas nama Penggugat

Nomor 67 K/Pdt/2017 Sebelah Barat : Tanah milik;Yang selanjutnya disebut objek sengketa;Bahwa Tergugat hendak menjual objek sengketa kepada Penggugat, olehkarena objek sengketa belum bersertifikat maka Tergugat dan Penggugatbersepakat bahwa proses balik nama objek sengketa dari Tergugat kepadaPenggugat akan dilakukan setelah objek sengketa telah disertifikatkan olehTergugat, oleh karena demikian Penggugat dan Tergugat sepakat untukmembuat perjanjian pengikatan jual beli di hadapan Notaris yang ditunjukoleh

hukum obyek sengketasebagaimana dinaracikan dalam putusannya tersebut halaman 62 aliniapertama, karenanya pendapat dan pertimbanagn hukum Majelis HakimTingkat Pertama tersebut Dapat diambil alin menjadi pendapat danpertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri;Menimbang, bahwa dalam pada itu pula setelah Majelis TingkatBanding membaca dan menelaah bukti T.12 tersebut dimana telah jelasdinyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa yang dilakukan Pembandingadalah dengan cara melawan hukum, dan proses

balik nama SHM tersebutdari Sumijah alias Sumiyah kepada Pembanding juga dilakukan dengan caramelawan hukum, bahkan selanjutnya dinyatakan pula bahwa oleh karenanyaobyek sengketa tersebut dikembalikan kepada boedel waris Sumijah aliasSumiyah untuk dibagikan kepada ahli waris menurut hukum yang berlaku,Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa itulah yang dimaksud cacathukum material dalam sebuah Akta, bahwa adapun sebagaimana di dalilkanPembanding dimana terhadap SHM tersebut belum ada lembaga yangmembatalkan

(Turut Termohon Kasasi/Tergugat III)termasuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 110/DesaKebonjati atas nama Dra.

milyar rupiah) secara langsung, tunaidan seketika setelah saat putusan ini dibacakan;Bahwa karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menyatakan bahwaPenggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa tanahbangunan pabrik yang terletak di Jalan Swadaya IV RT. 10 RW 04 KelurahanRawa Terate Kecamatan Cakung Jakarta Timur sebagaimana tercantumdalam SHGB No. 759/Rawaterate luas 23.489 M2, maka sudah sewajarnyaPengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum kepada Turut Tergugat IIuntuk melakukan proses

balik nama atas sebidang tanah dan bangunanpabrik sebagaimana SHGB No. 759/Rawaterate luas 23.489 M2 dari atasnama Tergugat menjadi ke atas nama Penggugat pada daftar buku tanahcatatan/warkat yang telah tersedia setelah membayar pajak penghasilansebesar 2,5 % (dua koma lima prosen) dan membayar bea perolehan haksebesar 5 % (lima prosen);Oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan dengan dalildalil dan buktibukti yang otentik dan guna menghindari adanya pengalihan hak atas Tanaholeh Tergugat atau

menyatakan bahwa:Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertaidengan bukti harus ditolak.* Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03September 2003 menyatakan bahwa:....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan gantirugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa dengan tidak sahnya kedudukan PENGGUGAT KONVENSI dantidak beralasannya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI, maka petitumTERGUGAT KONVENSI yang meminta menghukum kepada TURUTTERGUGAT II untuk melakukan proses

balik nama atas sebidang tanahdan bangunan pabrik sebagaimana SHGB No. 759/Rawaterate luas23.489 M2 dari atas nama Tergugat menjadi ke atas nama Penggugatpada daftar buku tanah catatan/warkat yang telah tersedia setelahmembayar biaya pajak penghasilan sebesar 2,5 (dua koma limapersen) dan membayar bea perolehan hak sebesar 5% (lima persen)juga adalah tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum;Bahwa permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh PENGGUGATKONVENSI adalah tidak memiliki dasar hukum,

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum proses balik nama SertifikatHak Milik (SHM) Nomor 116 dengan GS: Nomor 53/1981 tertanggal 24Maret 1981 seluas 35.045 M2 (tiga puluh lima ribu empat puluh lima)meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 117 dengan GS : 54/1981tertanggal 24 Maret 1981 seluas 20.087M2 (dua puluh ribu delapanpuluh tujuh) meter persegi dari atas nama Para PenggugatKonvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjadi atas nama Tergugat II danTergugat III;Pertimbangan Hukum pada halaman

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3599 K/PDT/2018yang telah berkekuatan hukum tetap,telah menyatakan tidak sah dan batal demihukum proses balik nama Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 116 dengan GS:Nomor 53/1981 tertanggal 24 Maret 1981 seluas 35.045 M2 (tiga puluh limaribu empat puluh lima) meter persegi dan Sertifikat Hak Milik Nomor 117dengan GS : 54/1981 tertanggal 24 Maret 1981 seluas 20.087M2 (dua puluhribu delapan puluh tujuh) meter persegi serta menyatakan Akta Jual Beli Nomor78/2012 tanggal 6 Agustus

Pegambiran Ampalu Nan XX secara tanpa hakadalah keliru dan tidak berdasar, karena proses balik nama tersebutterlaksana berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPATsebagai Pejabat yang diberi wewenang oleh Negara untuk menerbitkanAkta Jual Beli, dalam hal ini dikenal sebagai Akta Jual Beli tanggal 12Agustus 2013 No.814/2013 yang dibuat dihadapan Tergugat.C sebagaiPPAT;Bahwa Posita Penggugat angka 2,3 dan 4 Surat Gugatannya sama sekalitidak berdasar, karena Jual Beli tanah Sertifikat Hak Milik

PutusanMahkamah Agung RI No. 1055K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974).Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkaraapabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yangdikemukakannya itu dianggap telah terbukti (Putusan Mahkamah AgungRI Bo. 32K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971).TERGUGAT B Menolak Dalil Gugat Pada Angka 5 dan Angka 6Tentang Akta Jual Beli PerformaPENGGUGAT dalam dalil gugat angka 5 dan angka 6 halaman 3, padaintinya menyatakan bahwa telah terjadi proses

balik nama tanah sengketaberdasarkan akta jual beli yang dilakukan di kantor Notaris Elli Satria, SH.

O03/Juni/Lewa/1993 dan kemudiandilanjukkan Proses balik nama di Badan Pertahan Nasional KabupatenSumba Timur atas nama Yosep Ndapa Tamu bardasarkan Akta HibahNo. 03/Juni/Lewa/1993 tertanggal 14 Juni tahun 1993 atas namaYosep Ndapa Tamu dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 23Surat Ukur No. 592 Tahun 1988 yang telah dibalik nama atas namaTergugat Yosep Ndapa Tamusehingga tidak beralasan Hukum ParaPenggugat mengklaim Tanah Objek sengketa sebagai hak milik ParaPenggugat;3.

ikutmenandatangani akte Hibah sebagai saksi;Menimbang, bahwaberdasarkan alatalat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yangternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapatbahwa dasar penguasaan tanahsengketa yang dilakukan oleh Tergugat Yosep Ndapa Tamu adalah karena Tergugattelah mendapat hibah dari Diawa Takandjandji (bukti surat P3 dan bukti surat T1),dan berdasarkan akta hibah itulah kemudian Tergugat Yosep Ndapa Tamumengajukan proses

balik nama terhadap tanah sengketa (bukti surat T2) yangkemudian nama pemilik dalam sertipikat Hak Milik No.23 yang semula atas namaDiawa Takandjandji berubah menjadi nama Yosep Ndapa Tamu (bukti surat P1 danbukti surat T3);Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan padaawalnya tanah sengketa tersebut adalah milik dari Keba Rewa yang diperolehkarena Keba Rewa meminta tanah kepada pemerintah sebagaimana dalam suratKepala Inspeksi Agraria Nusa Tenggara Timur tertanggal 02 April 1969

(lima puluh juta rupiah) perhari sertamenanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Disamping itu, tidak ada instansi yang mengurus administrasiPertanahan/Proses Balik Nama Sertifikat Hak atas Tanah yangbernama KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONALKABUPATEN KUNINGAN, sebagaimana yang tertulis sebagaiTERGUGAT IW pada gugatan Penggugat, yang ada adalahKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUNINGAN;Tentang: EKSEPSI KURANG PIHAK2.

(lima puluh juta rupiah) perhari serta menanggung seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini, selain itu Tidak ada instansi yangmengurus administrasi Pertanahan/Proses Balik Nama Sertifikat Hak atasTanah yang bernama Kantor Badan Pertanahan Nasional KabupatenKuningan, sebagaimana yang tertulis sebagai TERGUGAT IV padagugatan Penggugat, yang ada adalah Kantor Pertanahan KabupatenKuningan;Tergugat III mendalilkan Objek tidak jelas, Tidak memuat alasan yangdipersyaratkan Pasal 8 ayat (3) dan pasal 112

.), Kelurahan Cihapit, KecamatanBandung Wetan, Kota Bandung, seluas 302 m2, sebagaimanadiuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 30072014, Nomor 00037/Cihapit/2015, milik Tergugat berdasarkan adanya Akta Jual Bellitertanggal 10082015 Nomor 161/2015 yang dibuat di hadapanTergugat II ;Bahwa sehubungan sertipikat sebagaimana diuraikan pada point3 di atas masih dalam proses balik nama yang dikerjakan oleh(kantor) Tergugat Il, sehingga terdapat kesulitan bagi Tergugat untuk membuatkan HAK TANGGUNGAN nya,

Notaris/PPAT sudah sesuai denganprosedur hukum yang berlaku.Bahwa dalildalil gugatan Para Penggugat pada angka 5 (lima)sampai dengan angka 7 (tujuh)yang pada intinya menyebutkanbahwa :ternyata Tergugat tidak melunasi hutangnya kepadaPara Penggugat pada tanggal 2782015 dan tanggal2882015 sebagaimana yang telah diperjanjikan ;Para Penggugat berusaha menagih Akta Hak Tanggunganbeserta sertifikat jaminan aquo kepada Tergugat Ilnamun Tergugat II ditanya sampai bulan Desember 2015selalu menjawab bahwa proses

balik nama ke atas namaTergugat belum selesai ;BelakanganPara Penggugat menemukan copy SHMNo. 760/Kel.

Bahwa seluruh biaya untuk proses balik nama tersebut yakni biayaNotaris/PPAT, biaya pajakpajak semuanya ditanggung oleh PENGGUGATIll, dan setelah obyek sengketa menjadi atas nama TERGUGAT Ill,kemudian PENGGUGAT III diajak oleh TERGUGAT II pergi ke Kantor PT.Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari /TERGUGAT I, untukmengajukan permohonan pinjaman, ternyata TERGUGAT II telah menjadiDEBITUR dari TERGUGAT sejak awal, sedangkan sertifikat obyeksengketa dijadikan jaminan untuk penambahan pinjaman oleh

Bahwa untuk Posita Gugatan angka 5 sampai dengan 9 dapatPenggugat tanggapi sebagai berikut: Bahwa benar Tergugat Il ada yang mempunyai kredit padaTergugat sebesar Rp 2.400.000.000, (Dua Milyar Empat Ratus JutaRupiah) dengan menyerahkan jaminan berupa 2 (dua) bidang tanah,salah satunya tanah objek sengketa; keduanya atas nama Tergugat Il,maka kredit Tergugat Il disetujui dan dicairkan sejumlah Rp2.400.000.000, (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah); Bahwa mengenai proses balik nama objek sengketa yangdijelaskan

Menghukum Tergugatlll untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sertatidak melakukan proses Balik Nama sebelum adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir bes/ag) atasObyek Jaminan tersebut:10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraaad) meskipun ada banding, verzet, kasasi maupun PK;11.

Goro Batara Sakti hanyalahbelum dilaksanakannya proses administratif berupa proses balik nama dari atasnama Ken Laksono ke atas nama PT. Goro Batara Sakti.Bahwa Akta Perjanjian Pemilikan Tanah dan Kuasa, Akta No. 249tanggal 30 Juni 1997 jo Akta Kuasa, Akta No. 250 tanggal 30 Juni 1997 yangdibuat di hadapan Drs. Trisasono, S.H., Notaris di Jakarta tersebut merupakanakta otentik.Hal. 12 dari 17 hal. Put.