Ditemukan 879 data
67 — 11
dana yang ada yakni hanya dibelikan bibit karet sebanyak6.000 batang yang sudah bersertifikat, yang direncanakan seharusnya25.000 batang;Putusan Nomor : 19/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg Halaman 143 dari 179Bahwa selain dari bibit karet, dalam rencana ada untuk pupuk, pestisida,dan uang untuk pengolahan lahan;Bahwa dana yang terpakai dalam kegiatan perluasan areal perkebunanhanya sebesar Rp. 30.300.000, (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah) sudahtermasuk ongkos transport, selebihnya ahli tidak tahu larinya
125 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinaga kepada kas daerah, karena tidakdihitung oleh audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, karenamuncul pertanyaan kemanakah larinya uang pengembalian tersebut;Bahwa hasil audit BPKP mengenyampingkan alasanalasan dilakukanperubahan spesifikasi itemitem pekerjaan yang sematamata dilkakukankarena adanya kondisi lapangan yang tidak bisa dipaksakan denganmenggunakan bahan serta itemitem susai dengan rencana awal.
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Delfi Andri, SE, MM
387 — 204
Karena mereka meskipunmemberikan kesempatan sarana/keterangan yang dilakukan oleh salah satupihak tetapi memiliki kepentingan bersama atau kepentingan yang samaatas satu hasil tindak pidana maka larinya kepada turut serta, itu yangmembedakan antara turut serta dan membantu, itu pun terjadi dalamkonteks pelaku atau publiknya dalam korporasi itu sendiri;Bahwa Ahli menjelaskan sepengetahuan ahli diluar materi pidana ini, dalamketentuan di dalam UndangUndang Perseroan Terbatas ada dua peranKomisaris
931 — 595 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan Terdakwa ... [Selengkapnya]
;Bahwa berdasarkan hal tersebut secara jelas BPKP Perwakilan PropinsiSumatera Barat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas audityang telah dikeluarkannya dengan tidak menghitung uang pengembalianyang sudah sejak lama dikembalikan sebelum adanya audit tersebut;Bahwa ada indikasi penggelapan atas uang pengembalian yang telahdiberikan oleh Terdakwa kepada kas daerah, karena tidak dihitung olehaudit BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat, karena muncul pertanyaankemanakah larinya uang pengembalian
1653 — 1498
sehinggakalau terjadi keonaran kemungkinan hanya pihakpihak terganggu atauPage 74 of 152 Putusan No. 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.pihakpihak yang merasa ini tidak benar atau karena ada suatu simpatiatau anti simpati seperti itu;Bahwa suatu keonaran tentunya ada penyebab keonaran tadi akibattimbulnya penyebab jadi kalau ada suatu keonaran kita masih berpikir apayang menyebabkan terjadinya pro dan konitra ini, maka disini kalau dalamhukum pidana harus dicari siapa yang bisa dimintai pertanggung jawaban,maka larinya
124 — 22
;Bahwa ada perbuatan perbuatan pidana itu perobuatan melanggarketentuan hukum pidana yang didahului dengan perbuatan melanggaradministrasi tetapi pada akhirnya muaranya adalah di pidana ini sepertitentang pemborongan itukan ada perjanjian hukum pemborongan ituseharunya dalam ruang lingkup keperdataan tetapi pada saat ada kerugianNegara kita juga larinya jadi kekorupsi begini barusan dua minggu yanglalu saya memberikan keterangan yang sama seperti pemboronganpengadaan barang dan jasa karena apa pengadaan
76 — 9
kerugian Keuangan Negara dalamhal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Hasil Audit BPKP PerwakilanKalimantan Selatan maupun Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya hal inidikarenakan terhadap Dana yang tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp180.827.832, (seratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribudelapan ratus tiga puluh dua rupiah) tersebut walaupun benar telah diterima olehterdakwa dan tidak pernah ada pengembalian ke Kas Daerah, namun tidak pernahterungkap dipersidangan kemana larinya
543 — 394
menyimpang dari syarat sah perjanjian yangada sepanjang itu dipegang tidak ada persoalan tetapi manakala klausulklausul yang sudah disepakati dalam perjanjian itu disimpangi oleh salahsatu pihak bukan oleh pihak luar karena perjanjian itu adalah UndangHal 105 dari 238 Hal Putusan No. 32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Selundang bagi yang menanda tangani yang mematuhi kedua belah pihakitu tidak boleh pihak ketiga yang intervensi tergantung siapa yangmengingkari perjanjian itu yang kita kenal Wanprestasi ini larinya
155 — 45
berjalan mundur mengeluarkantembakan ke atas sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan denganitu juga Saksi sudah tidak mempematikan Terdakwal lagikarena Saksi langsung lari menyelamatkan dir dikarenakanmassa sudah beringas menyusul Praka Aris, Pratu YohanesKedubrung, Prada Ilham dan Prada Sahidin yang sudahmendahulu lari menyelamatkan diri sambil menunggu Saksidi pertigaan jalan samping PIN Selular.Bahwa setelah Saksi sampai di samping pertigaan PINSelular Pratu Yohanes Kedubrung memerintahkan Saksiagar larinya
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
581 — 1624
ada dalam KDK 64 itulahyang kami nyatakan dia bahwa ini tidak lulus karena ada ada beberapahal tersebut ;Bahwa menurut saksi Bank Bukopin merupakan bank dalampengawasan intensif, sejak tahun 2018 sejak ada krisis likuiditas,pertama 28 Mei 2018 dijadikan Bank dalam pengawasan intensif,kemudian diperpanjang 28 Mei 2019 kemudian tahun 2020, karenakriteria pengamatan bank dalam pengawasan intensif itu satu tahap lagiBank Dalam Pengawasan Khusus (BPK) namun setelah itu adalah bankgagal, gagal ini yang larinya
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
427 — 225
Kalau dalam konteks initerdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidanapenyakahgunaan wewenang.159 Dalam konteks persetujuan RKAB ini yangsaya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itukalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salahsatunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyeleggaraanpelayanan publik yang terkait dengan penyeleggaraan negara.
Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapatintention yang terkait dengan teori kKehendak untuk melakukan tindak pidana.Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya keadministrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatanperbuatanmelawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.5. Ahli Drs.
178 — 134
Ahli kira itu pertimbangan yangsangat kuat sekali untuk dilakukan oleh Majelis Hakim.Bahwa tulisan ahli bukan dibidang hukum, tulisan ahli kebanyakan dibidangpolitik, bidang kemasyarakatan umumnya.Bahwa ahli pernah melakukan penelitian terkait dengan gelar DR ahli,mengenai perseroan terbatas di Indonesia .Bahwa Ahli pernah mengadakan kolog internasional di Jakarta mengenaipencemaran nama.Bahwa permasalahan, perasaan yang dirasakan oleh perorangan itu didalampenemuan hukum mustinya secara refleks larinya
162 — 82
masalah pemidanaan itu sepenuhnya adalahmerupakan kewenangan bagi hakim termasuk penambahan sepertiga dan lainsebagainya, tetapi fakta materiil itu harus diungkapkan itu merupakan suatucara:Bahwa baik ancaman kekerasan mapun menakutnakuti ahli setuju merupakanalternatif, tetapi terminologi ancaman kekerasan dan tindakan menakutnakutibuat ahli merupakan akibat, bisa saja kita mengatakan bahwa tindakan ancamankekerasan itu berdiri sendiri tanpa adanya tindakan menakutnakuti tapiterminologi seperti ini larinya
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
327 — 201
Kalau dalam konteks initerdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidanapenyakahgunaan wewenang.159 Dalam konteks persetujuan RKAB ini yangsaya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itukalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salahsatunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyeleggaraanpelayanan publik yang terkait dengan penyeleggaraan negara.
Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapatintention yang terkait dengan teori kKehendak untuk melakukan tindak pidana.Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya keadministrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatanperbuatanmelawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.5. Ahli Drs.
Faryatno Situmorang, SH, MH, M.Si
Terdakwa:
Romario Willyam J, S. S. Tr. Han
177 — 96
Syahputra Babinsa Pekojan(korban) tersebut tetapi karena Terdakwa larinya lebih cepat darianggota TNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan(korban) tersebut, setelah Terdakwa berada tepat dibelakang anggotaTNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban)tersebut lalu Terdakwa menusuk pinggang bagian belakang anggotaTNI atas nama Serda R.H. Syahputra Babinsa Pekojan (korban)tersebut menggunakan senjata tajam badik kemudian anggota TNI atasnama Serda R.H.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RAHMAT KADIR MAHULETTE
1626 — 2285
langsung larimenyebrang kali menjauh dari Sumber suara teriakan tersebut;; Bahwa sebelum saksi lari, iobu Sumarni melihat ada motor lewatdan mau menabrak saksi, Kemudian saksi ditarik oleh ibu sumarni; Bahwa arah motor tersebut dari arah belakang saksi; Bahwa lebih dahulu motor lewat yang mau menabrak saksi,kemudian terdengar suara teriakan AllahuAkbar; Bahwa ketika saksi melihat ke belakang dan orang yangjongkok membuka baju berteriak AllanuAkbar, motor tersebut sudahlewat jauh, karena motor tesebut larinya
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
310 — 251
Kalau dalam konteks initerdapat penyalahgunaan wewenang maka itu terkait dengan pidanapenyakahgunaan wewenang.159 Dalam konteks persetujuan RKAB ini yangsaya tangkap ini pasti larinya dengan kewenangan, konsep kewenangan itukalau kita mengacu kepada teori hukum pidana korupsi itu adalah salahsatunya adalah pengabaian kewajiban hukum dalam penyeleggaraanpelayanan publik yang terkait dengan penyeleggaraan negara.
Kalau terkait dengan tanggungjawab pribadi, itu apabila terdapatintention yang terkait dengan teori kKehendak untuk melakukan tindak pidana.Kalau terkait dengan pertanggungjawaban jabatan, maka itu pasti larinya keadministrasi. Hanya kan konteksnya, apabila terdapat perbuatanperbuatanmelawan hukum terkait dengan konteks tindak pidana.Terhadap pendapat Ahli tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwamenyatakan tidak keberatan dengan pendapat Ahli tersebut.5. Ahli Drs.
341 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Hukuman ekonomis" berupa larinya konsumen/pelanggan yang ada dari Pemohon Keberatan ke operatorincumbarits atau pilihan logis ekonomis calon konsumenpelanggan untuk lebin memilin operator incumbants gunamendapatkan keuntungan ekonomis maksimal atau optimal;Tanggapan Terhadap Kesimpulan Pertimbangan Putusan TermohonKeberatan10.
FEDRIK ADHAR, SH.
Terdakwa:
RONNY BUGIS
1437 — 2056
langsung larimenyebrang kali menjauh dari Sumber suara teriakan tersebut;; Bahwa sebelum saksi lari, iobu Sumarni melihat ada motor lewatdan mau menabrak saksi, Kemudian saksi ditarik oleh ibu sumarni; Bahwa arah motor tersebut dari arah belakang saksi; Bahwa lebih dahulu motor lewat yang mau menabrak saksi,kemudian terdengar suara teriakan AllahuAkbar; Bahwa ketika saksi melihat ke belakang dan orang yangjongkok membuka baju berteriak AllahuAkbar, motor tersebut sudahlewat jauh, karena motor tesebut larinya
87 — 170
. :25/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi160160Bahwa ahli sudah meminta kepada penyidik untuk melakukanklarifikasi ke pihak Bank terus kemudian ahli mendatangkan TellerBank BNI tersebut, hasil klarifikasi itu kami tidak bisa menyimpulkankemudian lanjut ke penyidik untuk meminta kepada pejabat yanglebih tinggi dan ahli mendapat informasih bahwa untuk mendapatkanhasil kemana uang pemilik lahan larinya sebahagian harusmendapatkan izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan );Bahwa untuk Pak La Ode Mbrita pernah ahli