Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Juni 2005 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:= Rp 907.980.740,00= Rp 726.384.592,00= Rp 181.596.148,00= Rp = 18.159.615,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juni 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan= Rp 81.763.384 Pajak Masukan

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangmenimbangmenimbangmenimbangmenimbangMengingatMemutuskandalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan

yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam proses perhitungan PPN Masa Pajak Juni2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakJuni 2005 adalah sebesar Rp445.241.018,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah

Rp928.364.000 (+)Total ; Rp928.364.000Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan agarkelebihan tersebut dapat dikembalikan.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 18 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113617.40/2017/PP/M.XVIIA Tahun 2019, tanggal 16 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat PenetapanKembali Perhitungan

Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Banding PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) terhadap SuratPenetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) NomorSPKPBK000004/WBC0.12/2017 = tanggal 10 April 2017 sehinggaseluruh jumlah Bea Keluar diubah menjadi sesuai perhitungan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding);2.

Menyatakan menurut hukum bahwa penetapan Terbanding sebagaimanatertuang dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000004/WBC0.12/2017 tanggal 10 April2017 telah melanggar ketentuan peraturan perundangundangansebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1), ayat (2) danPenjelasan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2008 juncto Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor86/PMK.04/2016;3.

Menyatakan bahwa Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK000004/WBC.12/2017 tanggal 10 April 2017dibatalkan demi hukum sehingga tagihan menjadi nihil:5. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk mengembalikan bea keluar yang telah dilunasi;6.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Penetapan kembali perhitungan bea keluar olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diberitahukansecara tertulis dengan SPKPBK000004 yang disebabkan perbedaanjumlah dan jenis barang ekspor terhadap PEB Nomor 000031 tanggal 09Juni 2016 yang berisi tagihan bea keluar sebesar Rp928.364.000,00;tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti dan menguji kemballidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan

Putusan Nomor 784/B/PK/Pjk/2019Put110757.99/2010/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa perhitungan pajak PBB Tahun Pajak 2010 untuk Tubuh Bumi yangmasih harus dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut: Menurut Pen atKeterangan gong(a)NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB (total NJOP) 13.413.743.000Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000NJOP

untuk Perhitungan PBB 13.407.743.000Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 5.363.097.200PBB yang Masih Harus Dibayar (0,5%) 26.815.486 Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 20 Maret 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut110757.99/2010/PP/M.XIVA Tahun 2018, tanggal 26 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian gugatan Penggugat

Gajan Mada Nomor 28, RT.019, Kamp Melak Ulu,Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur 75665; Alamat Jakarta diMenara Prima #26Floor A, Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2, Jakarta12950, sehingga perhitungan PBB menjadi sebagai berikut: No.

Uraian Total NJOPPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 17.040.055.250,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 17.034.055.250,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% Halaman 2 dari 8 halaman.

Uraian RpPerhitungan PBB Terhutang1 NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB 17.040.055.250,002 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 6.000.000,003 NJOP untuk Perhitungan PBB 17.034.055.250,004 Presentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40%5 NJKP Sebagai Dasar Perhitungan PBB 6.813.622.100,006 PBB yang Terhutang (0,5%) 34.068.110,007 Pembayaran tanggal 28 Juni 2016 269.939.390,008 Lebih Bayar (235.871.280,00) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang

fisik, maka Pejabat Pemeriksa DEkspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkandalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB;bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan peperhitungan Bea Keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atauSeksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukudipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan Bea Keluar;bahwa Menurut

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008:Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku kesebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Hargayang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Bea Keluar dan tarif Bea Keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keyang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditoleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Bandirdisengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan Bea Keluar maupun dasarperhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor: 005258 tanggal 24 Desember 2010;e Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK Nomor: 2258/KM.4/2010

tanggal 30 Novembtentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar, diketahui Harga Patokansebesar USD1,010.00 yang berlaku mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2010 dan Tarif Bea Kelukurs Rp9.027,00 per USD;e Telah Pemohon Banding Bayar dengan SSPCP tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp683.795.25bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14.

yang telah didaftarkan ke KantorPemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

Model C1.PLANODPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan SuaraCalon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1DPR.Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI..

Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau CatatanKejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.Model C3KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.Model C4KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPSkepada PPS.Model C5KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita AcaraPemungutan Dan Penghitungan

suara,dan mengawasi pelaksanaan perhitungan suara.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.6. Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil PerhitunganSuara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1DPRDPROVINSI.Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst7. Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.8.

Model C1.PLANODPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1DPD.Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst10.11.12.13.14.15.16.17.Model C1.PLANODPRD POVINSI Hologram : Catatan HasilPerhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan FormulirModel C1DPRD PROVINSI.Model C1.PLANODPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan SuaraCalon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1DPRD KAB/KOTA.Model C2KPU : Surat Pernyataan

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

bea keluardalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan.Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan BK sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan purchase order(PO) surat pemesanan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitudari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2014,namun perincian perhitungan tagihan yang diuraikan Penggugat dalampoint 6 Gugatannya tidak benar, perhitungan tersebut didasarkanperhitungan sepihak tanpa memasukkan sejumlah pembayaran yang telahdilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;halaman 9 dari 41 halaman Putusan Nomor 566/PDT/2017/PT.BDG Bahwa perhitungan yang

Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan Purchase Order(PO) surat pemesanan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitudari tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 24 Desember 2014,namun perincian perhitungan tagihan yang diuraikan Penggugat dalampoint 6 Gugatannya tidakbenar, perhitungan tersebut didasarkanperhitungan sepihak tanpa memasukkan sejumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;4.

perhitungan biaya keterlambatansebesar 2% perbulan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalamgugatannya point 6 halaman 2 hingga total denda yang ditagihkanPenggugat kepada Tergugat menjadi sebesar Rp48.698.572,00.Perhitungan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dasarnyahukumnya dan tidak pernah diperjanjikan.

di atas, namun Tergugat selalu beritikad baik dan berupayasemaksimal mungkin agar dapat melaksanakan kewajiban terhadap sisahutang sebesar Rp 76.669.800,00 sebagaimana perhitungan point 4 diatas.

Bahwaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor214/PMK.04/2008 tentang pemungutan Bea Keluar pasal 5 ayat (1)"Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalampasal 4 yang digunakan untuk perhitungan Bea Keluar adalah TarifBea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalpemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean;5.

Putusan Nomor 1083/B/ PK/PJK/2014Vi.VII.VIII.Bahwa segala hal yang telah diuraikan dan disampaikan oleh PemohonPeninjauan Kembali dalam persidangan, Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor: KEP196/WBC.03/2011 tanggal 30 November 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang YangDiekspor Oleh PT.

Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, tidakditerbitkannya Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBk)Halaman 26 dari 38 halaman.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dantidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundangundangandibidang Kepabeanan khususnya terkait penerbitan Keputusantentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barangyang Diekspor oleh PT.

Pasal 5 PMK214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif BeaHalaman 34 dari 38 halaman.

dikategorikan macet apabila telah menunggakselama 270 hari atau 9 (Sembilan) bulan; Bahwa tunggakan pinjaman Para Tergugat terdiri atas pinjaman pokokdan bunga; Bahwa nilai pinjaman pokok yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh setelah dilakukan pengurangan antara jumlahtotal pinjaman dengan angsuran pokok pinjaman yang telah dibayar olehPara Tergugat sebelum pinjamannya menunggak; Bahwa nilai bunga pinjaman yang harus dikembalikan oleh ParaTergugat tersebut diperoleh dari perhitungan

bunga selama 9 (sembilan)bulan setelah pinjamannya menunggak; Bahwa perhitungan bunga dihentikan setelah pinjaman menunggak 9(sembilan) bulan namun setelah itu ada perhitungan rekalkulasi bunga danjumlahnya hanya dapat diperoleh melalui perhitungan system; Bahwa jika dilakukan perhitungan secara manual dengan melihat buktisurat rekening koran, untuk mengetahui jumlah pokok pinjaman yang telahdibayarkan oleh Para Tergugat dapat diketahui dari penjumlahan nilai yangtertera pada bagian kredit sedangkan

ribu dua ratus rupiah) dan bunga pinjaman sebesarRp. 2.734.114 (dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu seratus empat belasrupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi SUAIB Sdan RAMDANTI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nilai tunggakan pinjamanpokok tersebut diperoleh dari pengurangan antara jumlah total pinjaman denganangsuran pokok pinjaman yang telah dibayar oleh Para Tergugat setiap bulan sebelumpinjamannya menunggak dan nilai bunga pinjaman diperoleh dari perhitungan

ulang suratsuara pada tingkat PPS, PPK/PPD, dan pada tingkat KPUD karena terjadiperbedaan data jumlah suara, namun terhadap keberatan tersebut olehTermohon tidak ditindaklanjuti dengan suatu perhitungan ulang suratsuara.

Menyatakan batal atau tidak sah hasil rekapitulasi perhitungan suara sesuaiPleno KPUD Kota Sorong tanggal 3 April 2007, dikarenakan Ketua danSekretaris KPUD Kota Sorong tidak berwenang dalam melaksanakanPilkada Kota Sorong karena tidak memiliki SK (Surat Keputusan) ;3. Menetapkan perhitungan suara sah Pemohon yang benar adalah 27.823(dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga) ;4.

Menyatakan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang sehubungandengan proses pemungutan dan perhitungan suara yang penuh dengankecurangan ;5.

Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yangdiumumkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benarmenurut Pemohon ;b.

No.17 PK/KPUD/2007Fakta formalnya bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.17 yang diantaranyaberupa berita acara sertifikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasihasil perhitungan suara.

Bahwa, sistem pekerjaan yang di perjanjikan dalam kontrak adalah,perhitungan Volume Galian dan Timbunan Tanah Tergugat (PT.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangtidak mengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tukangnyaSdr. Samsuri, dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensididampingi tukang ukurnya sdr.

Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangtidak mengakui volume hasil perhitungan bersama yang dilakukan olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang didampingi oleh tukangnyaSdr. Samsuri, dan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensididampingi tukang ukurnya Sdr.

versi kedua adalah perhitungan hasil pekerjaanPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat yang dilakukan setelah 12 tahun Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengerjakanpematangan lahan tersebut;Bahwa telah terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganternyata Termohon Kasasi semula Terbanding/T ergugat tidak ada itikad baikuntuk melaksanakan kontrak yang telah ditandatangani bersama dimanaTermohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat tidak bersedia melakukanpeninjauan atas kerja yang

volume pekerjaan yang dilakukan peninjauanyang didasari itikad buruk dan telah ingkar janji (wanprestasi) adalah cacathukum dan tidak dapat dibenarkan sehingga perhitungan volumepekerjaan yang telah wanprestasi haruslah dikesampingkan karena sudahtidak valid dan perhitungan volumenya jelas tidak bisa dijadikan acuan lagi;Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Penggugat Keberatan AtasPertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Namun TidakDipertimbangkan Dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding MengenaiPemenuhan

Perhitungan biaya RoyaltiBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pernyataan Terbanding yangmenyatakan bahwa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan atasselisin dasar perhitungan Royalti yang dilakukan oleh Terbanding.

Adapunalasan mengapa Pemohon Banding tidak memberikan penjelasan tentangselisin dasar perhitungan Royalti seperti yang diutarakan oleh Terbandingadalah karena selama proses keberatan Terbanding tidak pernahmenunjukkan hasil analisa dasar perhitungan biaya Royalti yang dilakukansehingga Pemohon Banding tidak mengetahui bahwa berdasarkan analisatersebut terdapat selisin perhitungan antara dasar biaya Royalti yang adapada audit report dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Terbanding;Bahwa Pemohon

terdapatperbedaan antara nilai Royalti yang Pemohon Banding bebankan denganhasil perhitungan yang seharusnya berdasarkan perjanjian yang berlaku;.

Dengan demikian seharusnya biaya royalti dapat dijadikan sebagaipengurang dalam perhitungan PPh Badan Tahun 2008.

Perhitungan pajak yang seharusnya tidakterutang; danC.

Adi Darmawan;Bahwa hasil pengukuran volume bersama tersebut dari pihak Penggugatdituangkan dalam Laporan Hasil perhitungan volume bersama Tanggal 13Hal. 3 dari 31 hal.

Tergugat berhubungan dengan poin 9di atas maka Penggugat menyetujui perhitungan ulang tersebut sesuai denganharga satuan standar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kupang Tahun 2016.Bahwa setelah Penggugat melakukan perhitungan sesuai dengankeinginan Tergugat maka pada Tanggal 9 Mei 2017 Penggugatmengeluarkan angka perhitungan sebesar Rp. 4.981.503.000, (EmpatMiliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga RibuRupiah) sudah termasuk biaya Pekerjaan Ereksi Baja;Bahwa setelah diajukan oleh

Kemudian pada akhirnya karena didesak terus menerusoleh pihak Penggugat agar pihak Tergugat mengeluarkan perhitunganTergugat terhadap biaya Pembangunan Pabrik Rumput Laut di Tablolongtersebut maka pada Tanggal 22 Juni 2017 pihak Tergugat melalui Sdr.Whilley Lelis mengeluarkan hasil perhitungan sebesar Rp.3.287.058.203, dengan tidak berdasarkan pada perhitungan volumeHal. 4 dari 31 hal.

Menyatakan bahwa Perhitungan atas capaian pekerjaan oleh Penggugatsesuai dengan Perhitungan berdasarkan Volume Perhitungan bersamadengan Tergugat atas dasar harga satuan pekerjaan Dinas PUPR Kab.Kupang adalah sah menurut hukum;3. Menyatakan bahwa Tergugat harus membayar kepada Penggugat sisatagihan Pekerjaan dan bunga atas Pembangunan Gedung Pabrik RumputLaut di tablolong sebesar Rp. 3.392.896.400,4.

Menyatakan kesepakatan harga satuan pekerjaan yang di paraf oleh saksiWhiley Lelis tertanggal 23 Agustus 2016 dan Perhitungan atas capaianHal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2019/PT KPGpekerjaan oleh Penggugat sesuai dengan perhitungan berdasarkan volumeperhitungan bersama dengan Tergugat atas dasar harga satuan pekerjaanDinas PUPR Kabupaten Kupang adalah sah menurut hukum;.

Poli; 1 (satu) rangkap surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013, tertanggal 18 Juni 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor: 106/DPRP/600/700/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 sebesar Rp.712.961.000,- 1 (satu) rangkap FC Gambar Rencana Pergudangan dan Ruko; 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan penelitian Lapangan.4 2 (Dua) Rangkap Lembar Kendali Pengurusan Ijin

, Nomor Agenda : 21, yang terdiri dari : 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan, Nomor: 21/DPRP/600/700/II/2012, tertanggal 22 Februari 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan penetapan Biaya Retribusi IMB, tertanggal 22 Februari 2013 sebesar Rp 99.677.000,-.5 1 (Satu) Rangkap Lembar Lendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 31, yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Laporan Hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan yang ditandatangani

oleh Lanny Anter; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB bulan Maret 2013 sebesar Rp.32.438.000,-; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/lahan Nomor : 31/DPRP/600/700/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013. 6 2 (Dua) rangkap Lembar Kendali Pengurusan Izin, Nomor Agenda : 34, yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar Laporan hasil Peninjauan dan Penelitian Lapangan; 1 (satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan

Ruang/Lahan Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, tertanggal 11 Maret 2013; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.23.441.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB Nomor: 34/DPRP/600/700/III/2013, Bulan Maret 2013, sebesar Rp.59.557.000,-7 1 (Satu) rangkap Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/Lahan Nomor: 39/DPRP/600/700/III/2013, Tertanggal 11 maret 2013,

yang terdiri dari : 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.92.930.000,-; 1 (satu) lembar Surat Perhitungan Penetapan Biaya Retribusi IMB, Nomor : 39/DPRP/600/700/III/2013, bulan Maret 2013, sebesar Rp.123.116.000,-.8 1 (Satu) rangkap Surat Kuasa untuk Melakukan Segala Perbuatan Hukum tertanggal 29 Juli 2015.1 (Satu) unit Handphone Samsung Putih Type GT-S5312.9 1 (Satu) rangkap

Walaupun kemudianselesai, akan tetapi tetap saja selalu berkaitan dan sangat mempengaruhiwaktu pelaksanaan sebagaimana tertuang dalam SURAT PERINTAHKERJA, NO : 017/SkaBGSP/PROJDIR/SPK/VII/2018, Tanggal 02 Juli2018;Bahwa kemudian pada sekira bulan September 2018, perhitungan hasilpekerjaan yang telah PENGGUGAT laksanakan adalah sebesar 9,364 %dan oleh karenanya pada tanggal 03 September PENGGUGAT menerimapembayaran atas hasil pekerjaan tersebut dari TERGUGAT sejumlah Rp.1.520.931.261.

BINTANG PRATAMA MIXyang mensuplai Ready Mix (Semen Cor Beton) yang tentunya turutmengalami kerugian akibatnya;Bahwa ironisnya, sudahlah kontrak diputus secara sepihak olehTERGUGAT, lagilagi perhitungan volume dan bobot pekerjaan selalumengalami masalah, dimana perhitungan TERGUGAT selalu terkesanyang sangat tidak masuk akal dengan fakta dilapangan, seperti halnyatentang volume penimbunan tanah yang telah dilaksanakan olehPENGGUGAT melalui PT.

Prestasi Pekerjaan Base Course hasil opname bersamatertanggal 28 Agustus 2019; Perhitungan Prestasi Pekerjaan Saluran BC700 hasil opnamebersama tertanggal 31 Agustus 2019; Perhitungan Prestasi Pekerjaan Base Course hasil opname bersamatertanggal 27 September 2019;Halaman 11 dari 39 putusan Nomor 13/PDT/2021/PT PTK35.36.37.

Perhitungan Prestasi Pekerjaan Crossing Saluran Drainase JalanPutri Daranante hasil opname bersama tertanggal 05 Oktober 2019; Perhitungan Prestasi Pekerjaan Galian Saluran Blok A, B, D, E danBlok K hasil opname bersama tertanggal 08 Nopember 2019; Hasil Pengukuran pihak ketiga (Politeknik Negeri Pontianak JurusanTeknik Sipil dan Perencanaan), tertanggal 07 Desember 2019 (untukpekerjaan Addendum);Bahwa dengan pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesarRp. 1.871.942.794.

BINTANG PRATAMAMIX yang mensuplai Ready Mix (Semen Cor Beton) yang tentunyaturut mengalami kerugian akibatnya;Butir 29 Halaman 8 Gugatan aquo:Bahwa ironisnya, sudahlah kontrak diputus secara sepihak olehTERGUGAT, lagilagi di perhitungan volume dan bobot pekerjaanselalu mengalami masalah, dimana perhitungan TERGUGAT selaluterkesan yang sangat tidak masuk akal dengan fakta dilapangan,seperti halnya tentang volume penimbunan tanah yang telahdilaksanakan oleh PENGGUGAT melalui PT.

, Packing List, B/L, Purchase Order, buktipembayaran dan rekening Koran;h. bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan bukti pendukung transaksi berupa SalesContract, pembukuan, dan bukti lain untuk mondukung kebenaran nilai transaksi sehinggamenunjukkan data belum memadai untuk membuktikan kebenaran bahwa harga yangdiberintahukan merupakan harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan

Bea Masuk;bahwa Pasal 15 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeananyang telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan: Nilai pabeanuntuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk disebutkanbahwa:Pasal 7(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

Menguji Kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada PemberitahuanPabean Impor;bahwa Majelis meminta kepada Terbanding agar menyerahkan Lembar Penelitian danPenetapan Nilai Pabean (LPPNP), perhitungan multiplikator dan harga pasar;bahwa pada sidang pada tanggal 27 November 2012, Terbanding hadir menyerahkanperhitungan faktor multiplikator, namun tidak menyerahkan Lembar Penelitian dan PenetapanNilai Pabean (LPPNP) dan harga pasar yang diminta oleh Majelis;bahwa dengan tidak diserahkannya

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP)dan harga pasar dalam negeri kepada Majelis, tidak dapat membuktikan adanya bukti nyataatau data yang obyektif dan terukur sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (Fallback)dalam penetapan nilai pabean sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan BeaMasuk;bahwa dengan demikian Terbanding terbukti tidak memakai bukti nyata atau data objektif danterukur untuk tidak

menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010tersebut;bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat olehPejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priokberdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa

Tentang Perhitungan Utang Akad ljarah Muntahhiyyah BittamlikNo.016/IMB/VI/16.

Bahwa, perhitungan yang dilakukan Pemohon pailit Il sama sekalitidak berdasarkan perjanjian;9.2.2.

Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No032/PSP/VV/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00042,tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 2.564.051 .826,51;Halaman 82, Putusan Nomor : 8/Pdt.SusPailt/2018/PNNiaga.Sby. Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No033/PSP/VV/16 adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No.

Tentang Perhitungan Utang Perjanjian Sewa Pembiayaan No034/PSP/VV/16 = adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00037,tanggal 17 Juni 2014, yakni Rp. 1.317.961.288,49;. Tentang Perhitungan Utang Akad larah Muntahhiyyah BittamlikNo.014/IMB/VV16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00038tanggal 20 Juni 2014, yakni Rp. 2.259.001.093,93;.

Tentang Perhitungan Utang Akad ljarah Muntahhiyyah BittamlikNo.015/IMB/VV/16.adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00051Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 3.515.401.818,60;. Tentang Perhitungan Utang Akad larah Muntahhiyyah BittamlikNo.016/IMB/VI/16. adalah perhitungan terakhir yang sesuai denganperjanjian dan Surat Penawaran Leasing No. IBF/OL/200/14/07/00046Tanggal 13 Juni 2014, yakni Rp. 5.178.673.949,02;.

Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP/726/WPJ.27/2012tanggal 22 Oktober 2012;Memutuskan perhitungan PPN Masa Pajak Desember 2007berikut:sebagai NO.URAIANRUPIAH Dasar Pengenaan Pajak a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN a.1.Ekspor54.184.285.292 a.2.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri3.435.100.682 a.3.Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut10.357.000.000 a.5.Penyerahan yang dibebaskan dari

PPN Kurang Bayar a.PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)343.510.068 b.Dikurangi b.1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan426.872.405 b.3.STP (pokok kurang bayar) b.4.Dibayar dengan NPWP sendiri b.5.LainLain b.6.Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)426.872.405 c.Diperhitungkan c.1.SKPPKP d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)426.872.405 eJumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(83.362.337) Kelebihan Pajak yang

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang R 0sama pb.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 5 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 5 0b.6. Jumlah 5 426.872.405c. DiperhitungkanHalaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 3395/B/PK/Pjk/2019c.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.405e.

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)co Do Wo wD3. Kelebihan Pajak yang sudaha. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 83.362.337b. Dikompensasikan ke masa pajak ... (karena pembetulan) 0c. Jumlah 83.362.3374.

Perhitungan PPN Kurang Bayara. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 343.510.068b. Dikurangib.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 426.872.405b.3. STP (pokok kurang bayar) 0b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0b.5. LainLain 0Rb.6. Jumlah p 426.872.405c. Diperhitungkanc.1. SKPPKP 0d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 426.872.4005e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (83.362.337)3. Kelebihan Pajak yang sudaha.

Bahwa dalam pelaksanaan pemasangan pompa tersebut timbul kendaladengan adanya rumah pompa yang sudah terlebin dahulu ada/dibuat,sehingga agar pompa dapat berfungsi dengan baik kemudian PIHAKPERTAMA mengajukan permohonan usulan perubahan item pekerjaankepada PIHAK KEDUA, dengan surat Nomor : 015/BMT/V/2015 tanggal 21Mei 2015, dan setelah dilakukan kajian teknis dan perhitungan hargaselanjutnya dibuatlah Addendum Surat Perjanjian Nomor : 050/7254 tanggal27 Mei 2015 untuk perubahan beberapa item pekerjaan

Bahwa setelah pekerjaan selesai kKemudian PIHAK PERTAMA mengajukanpermohonan pemeriksaan pekerjaan 100 % (PHO) kepada PIHAK KEDUAdengan surat Nomor 016/BMT/XIV2015 tanggal 25 Nopember 2015, suratNomor : 011/BMT/X1V2015 tanggal 21 Desember 2015 dan surat tertanggal 23Desember 2015, namun PIHAK KEDUA belum dapat menerima pekerjaantersebut dikarenakan perbedaan persepsi atas adanya beberapa itempekerjaan yang perlu dilakukan perhitungan ulang (vide sesuai surat Nomor :050/18202 tanggal 30 Desember 2015

Berita Acara Koordinasi Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan NegeriSemarang (Kuasa Tergugat), Pihak Principal Pemerintah Kota Semarang, Sdr.Budi Sulistiyo, SP (Penyedia Jasa) dan Kuasa Hukum Penggugat denganDirektur LKPP Terkait Pekerjfaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa PadaSistem Polder Benger Semarang tanggal 22 April 201 6.Hasil perhitungan (AUDIT) BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah tentangbesaran pembayaran terkait dengan pekerjaan pengadaan dan pemasanganPompa & ME Polder Kali Banger

dari BPKPPerwakilan Propinsi Jawa Tengah yang akan dijadikan dasar untuk melakukanDEMbaYAIAN. 2 222 nnn nn nnn nnn nnn non non nee non en nnn nn nnn mene ne nen en neePARA PIHAK sepakat dasar pembayaran adalah besaran yang ada dalamAddendum dikurangi dengan hasil selisin sesuai perhitungan BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada kajian teknis dari Tim AhliMekanikal Elektrikal (ME) Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.Jika perhitungan dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa

Tengah lebih kecilbesarannya maka PARA PIHAK sepakat yang dibayarkan adalah Addendumdikurangi dengan hasil perhitungan ulang BPKP tersebut, dan jika perhitunganBPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah hasilnya lebih besar maka PARAPIHAK sepakat yang dibayarkan tetap/sesuai yang ada dalam Addendum.PASAL 5TATA CARA PEMBAYARANPIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa pembayaran terhadappekerjaan pengadaan dan pemasangan Pompa & ME Kali Banger akandilakukan menggunakan anggaran APBD Perubahan Pemerintah

Kesimpulan Dan PermohonanBahwa dengan mempertimbangkan penjelasan,keterangan, danargumentasi di atas, berikut Pemohon Banding sandingkan kembalihasil perhitungan atas PPN beserta sanksi Pasal 13 (3) KUP untuktahun pajak 2009 antara pihak Terbanding (SKDJP) dan Banding dariPemohon Banding: MenurutNo Uraian CfmPemohon Banding CfmSK Terbanding(Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajaka.

Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d.) 0 1.949.202.263 Kelebihan Pajak yang sudah : la. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) ic. JumlahoO/O/O/oOWw O;O/oO PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 1.949.202.26 Sanksi administrasi : a. Bunga pasal 13 ayat (3) KUP 935.617.086 b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0ic. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0id. Kenaikan Pasal 13A KUP 0le. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP 0if. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP 0jg.

Putusan Nomor 2246/B/PK/Pjk/2020 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496.500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496.500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.198.320,006 )Jumlah PPN yang masih harus dibayar 3.694.820,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2019, kemudianterhadapnya

Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1856/WPJ.19 /2014 tanggal 18 September 2014 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00021/207/09/091/13 tanggal 19 Agustus 2013dan menetapkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPNMasa Pajak Juli 2009, sesuai dengan perhitungan Pemohon PeninjauanKembali menjadi sebagai berikut:Halaman 4 dari 9 halaman.

Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 4.541 .609.086,002 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 454.160.908,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri 451.664.408,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar 2.496 .500,003 Kelebihan Pajak yang sudah : Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang (lebih) dibayar 2.496 .500,005 Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13 (