hal ini harus ada sesuatu yang rusak;Menimbang, bahwa pengertian memotong adalah membuatmemutuskan dengan barang tajam;Menimbang, bahwa pengertian memanjat adalah berdasarkanpenjelasan pasal 99 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, memanjat arti katasesungguhnya ialah membawa diri ke suatu ketinggian tertentu (gunamemperoleh sesuatu yang dimaksud, dengan menggunakan atau tanpamenggunakan alat;Menimbang, bahwa pengertian anak kunci palsu adalah berdasarkanpenjelasan pasal 100 Kitab UndangUndang Hukum Pidana

, anak kunci palsuialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dansesuatu barang yang dapat dikunci;Menimbang, bahwa pengertian perintah palsu adalah perintah yangdibuat sedemikian rupa, seolaholah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yangberwajib, padahal tidak asili;Menimbang, bahwa pengertian pakaian jabatan palsu adalah pakaianyang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN KfmMenimbang, bahwa dari uraian pengertian

saksi Nurul Ilzzah Febriyani yaituMuhammad Jamil, tertanggal 07 Maret 2008 yang menyatakan telah106memaafkan perbuatan terdakwa terhadap anaknya dengan mencabut(tidak menuntut) perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan PertamaPenuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan Pasal 290 KUHP Jo.Pasal 55 ayat(1)ke1 KUHP yang ancaman pidananya maximum 7(tujuh)tahun yang jika dikaitkan dengan Pasal 26 Undang Undang Nomor 3Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang mana ancaman bagi pelakutindak pidana

anak adalah % (setengah) dari pidana terhadap orangdewasa, maka dalam hal ini ancaman pidana bagi para terdakwa adalahmaximum 3 tahun 6 bulan penjara ;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa systempengaturan pidana sebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi rasakeadilan moral (moral justice) yang mengacu kepada individualisasipidana yang menghendaki pidana dijatuhkan kepada pelaku tindakpidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, atau dengan lainperkataan bahwa pidana yang dijatuhkan harus

kekuatanpembuktian bebas artinya, Hakim bebas menilainya, tidak terikat padanya;halaman 159 dari 169 Putusan Nomor 574/Pid.Sus/2020/PN SrhMenimbang, bahwa adanya hasil Visum Et Repertum Psychiatrumatas nama Terdakwa tersebut tidak memberi kepastian bahwa Terdakwatidak akan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehinggabukti tersebut tidak berdiri sendiri melainkan harus didukung alat bukti yanglain;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berupayamengedepankan asasasas yang diatur dalam peradilan pidana

anak yakniprinsip perlindungan dan keadilan serta sebagai bentuk upaya mencari danmenemukan kebenaran materiil dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui secara umum,pelaku perbuatan cabul terhadap anak umumnya dilakukan oleh orangorang terdekat dari ANAK KORBAN;Menimbang, bahwa dalam hal ini berdasarkan faktafakta hukumyang terungkap di persidangan dimana telah diketahui ANAK KORBAN tidakpernah mengorek kemaluannya sendiri, Terdakwa merupakan satusatunyalakilaki yang memiliki

Irna Minauli, M.Si. tertanggal 24 Agustus 2019Psikolog pada Minauli Consulting dihubungkan dengan keterangan ahli Dra.Irna Minauli, M.Si., Saksi Happy, dan Saksi Phek Miau yang menerangkanANAK KORBAN mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa, maka MajelisHakim merasa perlu mempertimbangkan hakhak ANAK KORBAN setelah masapersidangan sebagaimana diatur dalam Bab VII Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:a.

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalahHalaman 67 dari 79 Putusan Nomor 74/Pid.B/2016/PN Strseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak menyatakan Anak yang MenjadiKorban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahuipada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Terdakwa dengan menggunakansepeda motor matik merk Honda Jenis VARIO milik Saksi Siti Zulaiha mulaimengikuti mobil kijang innova yang dikendarai

penelantaran, termasuk ancaman untukmelakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secaramelawan hukum;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalahseseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yangmasih dalam kandungan;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana

Anak menyatakan Anak yang MenjadiKorban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yangbelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik,mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahuipada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 Saksi Aidi Fitriadi denganmenggunakan sepeda motor matik merk Honda Jenis VARIO milik TerdakwaHalaman 69 dari 82 Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN

PUTUSANNomor 1/Pid.SusAnak/2016/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana Anak dalam peradilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Anak: Nama lengkap : MUHAMMAD ZAKY AINUDIN Alias ZAKY Bin SYAHRUNI;Tempat lahir : Rantau; Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 18 Februari 1999;Jenis kelamin : Lakilaki; 22222 enn nnn nnn nnn nnn nnnKebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan

Untuk itu kita bisa mengacu pada ketentuan Pasal 1angka 1 UU nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem PeradilanPidana anak yang berbunyi :Halaman 46 dari 120 halaman Perkara No.22/G/2015/PTUNJKTXi.Xii.Xiil.Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan prosespenyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum,mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingansetelah menjalani pidana*.Bahwa Menurut Pakar Hukum dari Universitas Gajah MadaZaenal Arifin Muchtar, S.H., M.H., pelaksanaan hukuman diLembaga

PUTUSANNomor : 157 /Pid.Sus/2015/PN.Kpn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Para anak:I.Nama lengkap : DEOKURNIAWAN alias SLENDEPTempat Lahir : MalangUmur atau tanggal : 22 tahun/09 Desember 1992lahirJenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Krajan RT 01 RW 05, Desa Nggroto, KecamatanPujon, Kabupaten

PUTUSANNomor 1/Pid.Sus.Anak/2018/PN Pol.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Oow1RWNENJ. Nama : HASLAN Bin JUNAEDI;. Tempat lahir : Bussu;. Umur/Tgllahir : 17 tahun/ 18 September 2000;. Jenis Kelamin > Lakilaki;. Kebangsaan : Indonesia;.

PUTUSANNomor 16/Pid.SusAnak/2020/PN BppDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadiliperkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Muhammad Gilang Riswanto Bin Wiwit WidiyantoTempat lahir : BalikpapanUmur/Tanggal lahir : 17 tahun / 29 Januari 2003Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : JI.

Dengan demikiandapat dimaknai bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana selama iabelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun maka termasuk kategori anak yangkorban tindak pidana;Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukumadalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindakpidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

rtlchfcs1 af1afs24ltrchfcsO fs24lang1033langfe2052langnp1033insrsid16261542charrsid16261542hichaf1dbchaf13lochf1 dengan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dan denganmemperhatikan materi pembelaan dan permohonan dari Terdakwa maupun PenasehatHukum Terdakwa, serta sesuai dengan hichaf1dbchaf13lochf1 ketentuan Pasal rtichfcs1 aflafs24 ltrchfcsO fs24lang 1057langfe2052langnp1057insrsid 16261542hichaf1dbchaf13lochf1 71 ayat (1) dan ayat (3) Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak maka rtlchfcs1 af1afs24 ItrchfcsOfs24lang1057langfe2052langnp1057insrsid7295363 hichaf1dbchaf13lochfl Hakim rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24lang 1057langfe2052langnp1057insrsid 16261542hichaf1dbchaf13lochf1 menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan; rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24lang 1057langfe2052langnp1057insrsid 16261542charrsid 16261542par pard Itrparqj fi85 11i0ri0s1360sIlmult1widctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrinOlinOitapOpararsid5400956contextualspace rtlchfcs1

Pasal 6 s/d Pasal 11 menegaskan bahwa prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, sebagaimana juga yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistenm Peradilan Pidana Anak yang tercantum didalam pasal 5 ayat (1).

Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif menurut pasal 1 angka 6 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu penyelesaian perkara dalam tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan ; Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas, didalam pasal 16 ayat (3) Undang Undang No 23 tahun 2002 tentang

kelakuannya kelak ; - Anak bersikap sopan dipersidangan dan menyesali segala perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ; - Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya apabila orang tuanya telah mampu membiayainya ; Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 angka 6, pasal 5, pasal 70 , pasal 71 dan pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini : MENGADILI :1.

berkonflik dengan hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang didugamelakukan tindak pidana;Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidanganbahwa Anak lahir tanggal 18 Februari 1999 yang pada saatmelakukan tindak pidana berusia 17 tahun 1 bulan maka terhadapAnak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anaksesual dengan ketentuan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebutdiatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatifpertama subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana, UndangUndang RI Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI1. Menyatakan Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky binSyahruni tersebut diatas tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanalternatif pertama primair;2.

Kemudian masalahmenyuruh melakukan cifi khasnya orang yang menyuruh harus dapatdipertanggungjawabkan sedangkan orang yang menyuruh haruslah orangyang tidak dapat dipertanggungjawabkan misalnya seorang anak yangbelum berusia 12 tahun melempar kaca rumah orang hingga pecah, makasecara pidana anak tersebut tidak boleh dipidana.

dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagimasyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telahmengalami perubahan kearah keadilan restorative ( restoratife justice) sepertiyang terkandung di dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspek balasdendam ( retributive justice);Menimbang, bahwa hukuman mati akan menimbulkan penderitaanmendalam yang akan dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi, bahwapenderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialamoleh korban sendiri (terpidana) melainkan juga akan dialami oleh keluargakorban ( covictims), bahwa penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapanmulai shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik

,maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untukdigunakan dalam perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dibebaskan maka biaya perkaradibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke2, 338, 339, 340 KUHP, Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak, dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI1.

dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagimasyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telahmengalami perubahan kearah keadilan restorative ( restoratife justice) sepertiyang terkandung di dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspek balasdendam ( retributive justice);Menimbang, bahwa hukuman mati akan menimbulkan penderitaanmendalam yang akan dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi, bahwapenderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialamoleh korban sendiri (terpidana) melainkan juga akan dialami oleh keluargakorban ( covictims), bahwa penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapanmulai shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik

dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagimasyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telahmengalami perubahan kearah keadilan restorative ( restoratife justice) sepertiyang terkandung di dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspek balasdendam ( retributive justice);Menimbang, bahwa hukuman mati akan menimbulkan penderitaanmendalam yang akan dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi, bahwapenderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialamoleh korban sendiri (terpidana) melainkan juga akan dialami oleh keluargakorban ( covictims), bahwa penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapanmulai shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik

dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagimasyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilaihukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yangdiamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang, bahwa saat ini arah pembaharuan hukum pidana telahmengalami perubahan kearah keadilan restorative ( restoratife justice) sepertiyang terkandung di dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana

Anak dan tidak lagi cenderung menekankan aspek balasdendam ( retributive justice);Menimbang, bahwa hukuman mati akan menimbulkan penderitaanmendalam yang akan dialami oleh keluarga korban akibat eksekusi, bahwapenderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialamoleh korban sendiri (terpidana) melainkan juga akan dialami oleh keluargakorban ( covictims), bahwa penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapanmulai shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik