Simpang Tiga seluas 16.400 M2, danmenyatakan tanahnya tumpang tindin sebahagian dengan tanah An. Murtadi(linat peta nomor 12) yang sudah dibeli oleh Tergugat dari Penggugat I.Tetapi hingga saat ini H. Bonaparte/Marlinis Syafar tidak pernahmengajukan keberatannya secara PERDATA yaitu dengan mengajukangugatan perdata ke Pengadilan untuk dapat membuktikan siapa pemiliksebenarya, akan tetapi H.

Penanganan Kasus Pertanahan, dalam hal di atas satu bidang tanahterdapat beberapa sertipikat hak atas tanah yang tumpang tindih, BPN RIHal. 34 dari Hal. 41 Putusan Perkara No. 98/G/2017/PTUNMDNmelakukan perouatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan/ataupenerbitan sertipikat hak atas tanah, sehingga di atas bidang tanah tersebuthanya ada satu sertipikat hak atas tanah yang sah ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, pernyataan PihakTergugat bahwa sertipikat objek sengketa telah tumpang tindin

terletak di Kelurahan Cijoro Pasir (dahulu Desa Cijoro Pasir )Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten (dahulu Jawa Barat)atas nama Masun.Bahwa Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa secara nyatapada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 di Ruang Rapat Kantor PertanahanKabupaten Lebak pada saat mediasi atas adanya permohonan SertipikatPenggugat yang telah dilakukan Pengukuran oleh Tergugat namun tidak bisadilanjutkan hasilnya ke gambar ukur karena di atas tanah yang dimohonbertumpang tindin

BINTANG PRIMAENERGY PRATAMA seluas.1.243 Ha, yang dimaksud dalam suratkeputusan tersebut tumpang tindin dengan areal PertambanganPenggugat sesuai Keputusan Bupati Kutai Kartanegara (Tergugat)Nomor : 540/07/KPEr/DPEIV/X/2003, tanggal 21 Oktober 2003, tentangHalaman 4 dari 30 halaman.

Penyelesaiansepenuhnya sengketa ini oleh Peradilan Perdata dalam lingkup Peradilan Umumbertujuan pula untuk menghindari terjadinya disparitas Putusan Pengadilan yangtumpang tindin dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan denganlingkungan peradilan lainnya serta untuk menjamin adanya kepastianMenimbang, bahwa dari bukti Penggugat berupa Gugatan PerbuatanMelawan Hukum yang telah diregister di Pengadilan Negeri Surabaya denganNomor : 610/Pdt.G/2018/PN.Sby.

(tumpang tindin dengan tanah Penggugat 5 meter);b. Tergugat Ill (Sali) yang menguasai tanah objek sengketa seluas510 m? dengan ukuran 10 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 172/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (tumpang tindih dengan tanah Penggugat10 meter).C. Tergugat IV (Ahue) yang menguasai tanah objek sengketa seluas765 m? dengan ukuran 15 m x 51 m, dasar surat SKGR Nomor 173/PDB/2005, tanggal 2 Juli 2005 (Tumpang tindih dengan tanah Penggugat15 meter);7.

Saksi SIT HADIJAH; Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Notaris dan saksi saat itu yangmengurus Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat ; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan ParaTergugat adalah tumpang tindin tanah, okasi yang menjadi objeksengketa yaitu objek tanah berada di Kelurahan Simpang Pasir,Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 10 Sertifikat HakGuna Bangunan dan dari 10 Sertifikat Hak Guna Banguna milikPenggugat tidak semuanya

Syahrir mengetahui tanah yang dibeli olen Tergugat Ill dari Tergugat akan dibangun Jembatan Mahkota II dan Tergugat III sudah membayar lunaspembelian tanah kepadaTergugat I, namun jusrtru Saksi tidak mengetahuipengukuran pengembalian tanah atas tanah yang menjadi Obyek sengketa,yang oleh Majelis Hakim justru Pengukuran pengembalian batas adalah pentinguntuk mengetahui adanya tumpang tindin sebagaimana yang dikemukakandalam Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

berkedudukan diLangsa yang terletak di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan LangsaBaroe Kota Langsa Propinsi Aceh oleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Nasional Kota Langsa / Tergugat,harus dinyatakan CACAT HUKUM ADMINISTRASI sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, karena terdapat tumpang tindin

terdaftar atasnama Abubakar Berdan terletak di Desa Paya Bujok SeulemakKecamatan Langsa Barat kepada pihak Pemerintah Kota Langsa;b) Tergugat telan merubah status kepemilikan tanah Penggugatmenjadi milik pihak lain in casu Pemerintah Kota Langsa, tanpamelalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, cacat prosedur,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisikyang tidak benar;Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalankan karena telahmelanggar azas azas umum Pemerintahan

Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.Pilar Papan Nusantara;Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994,luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama HasanBasri Tukiman, dengan batasbatas Utara : Rasti, Timur : Saedi,Selatan : Rasti, Barat : Rasti; ditumpang tindin dengan :a.

Pilar Papan Nusantara;19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yangterletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, KabupatenSerang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batasbatasUtara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat :Rakijan; ditumpang tindin dengan :a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limustertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat UkurNo. 25/P.

atas tanah yang dijadikan agunan/jaminan pada BankDuta tersebut karena dengan tidak adanya kepastian akan dimana AsliSurat Tanah yang telah dipegang oleh Bank Duta tersebut sertaPENGGUGAT tidak pula memiliki fotocopy SHM yang dianggunkan padaBank Duta tersebut, termasuk fotocopy surat surat perjanjian kredit sertadokumen dokumen lainnya yang sehubungan dengan fasilitas kredittermaksud mengakibatkan tidak dapat diurusnya lokasi tanahnya sehinggaseiring berjalan waktu di lokasi tanah terjadi tumpang tindin

mengenai kondisi fisik atas tanah yang dijadikanagunan/jaminan pada Bank Duta karena dengan tidak adanya kepastianakan dimana Asli Surat Tanah yang telah dipegang oleh Bank Duta sertaPENGGUGAT tidak pula memiliki fotocopy SHM yang dianggunkan padaBank Duta tersebut, termasuk fotocopy surat surat perjanjian kredit sertadokumen dokumen lainnya yang sehubungan dengan fasilitas kreditdimaksud mengakibatkan tidak dapat diurusnya lokasi tanahnya sehinggaseiring berjalan waktu di lokasi tanah terjadi tumpang tindin

Duta Dharma Bhakti dengan SHM milikDelita Pakaya pada saat verifikasi data; Bahwa Saksi mengatakan benar hanya mengambil alin datayuridis dari kantor pertanahan Kabupaten Sigi untuk mengambilkesimpulan kalau telah terjadi tumpang tindih;Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor: 1/G/2020/PTUN.PL Bahwa Saksi mengatakan benar kesimpulan yang diambilberdasarkan data fisik adalah menyatakan tumpang tindin dan datayuridis hanya mengikuti; Bahwa Saksi mengatakan PT.

Kantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan perubahan tersebut dilakukan padasaat penyerahan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sigi keKantor Pertanahan Kota Palu; Bahwa Saksi mengatakan yang lebih dahulu keluar adalahperubahan Nomor Sertipikat dan barulah dibuat berita acara; Bahwa saksi mengatakan benar dalam poin dua romawi dalampokok pemeriksaan disebutkan bahwa SHM yang diterbitkan olehKantor Pertanahan Kabupaten Sigi yang secara administrasi masuk kewilayah Kota Palu, tumpang tindin

Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh danuntuk menghindari adanya tumpang tindin putusan serta untukpenyelesaian permasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapatdibenarkan pokok perkara yang sama diperiksa dalam 2 (dua) prosesperadilan, terlebih lagi dalam pengadilan negeri yang sama (PengadilanNegeri Subang).Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi fakta hukum bahwa objeksengketa diperiksa oleh 2 (dua) proses peradilan di Pengadilan Negeri Subang,maka menjadi tidak berlebihan

PenetapanPengadilan Negeri Subang No.05/III/Pen.K/Pdt.cons/ 2012 tanggal 5 Maret2012.Bahwa demi pemeriksaan perkara yang berkeadilan, menyeluruh dan untukmenghindari adanya tumpang tindin putusan serta untuk penyelesaianpermasalahan pokok secara tuntas, maka tidak dapat dibenarkan pokokperkara yang sama diperiksa dalam 2 dua proses peradilan, terlebih lagidalam pengadilan negeri yang sama (Pengadilan Negeri Subang) Nebis inIdem.Berdasarkan uraian butir 3 Jo. butir 4 di atas, menjadi fakta hukum yangtidak

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebagai MilikPenggugat ternyata tumpang tindin dengan tanah yang diatasnya terbit12 sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi 1(SOEPARMI) secara keseluruhan. (Vide pengetahuan Hakim padapemeriksaan setempab) ' 22222 nnn ene ene nnn nnnb.

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebagai MilikPenggugat ternyata tumpang tindin dengan tanah yang diatasnya terbit1 sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi 2 (ALIAHMAD) secara sebagian; c.

tindih dan hal ini dikuatkan dengan adanyaSurat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah KabupatenMorowali, tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali, ditujukan kepadaDirektur Jenderal Mineral dan Batubara Cq.Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Direktorat Mineral dan Batubara, TentangPENJELASAN yang intinya menyatakan bahwa wilayah IUP OP PT.CETARABANGUN PERSADA tidak Overlap atau tidak terjadi tumpang tindin

Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tengah,serta Surat Penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MeneralKabupaten Morowali yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkanevaluasi dinyatakan tidak tumpang tindin Ovelap atau tidak terjadi tumpang tindihdengan PT. Inco Indonesia Tbk dan Pengakuan Pihak Kuasa Hukum ke 3 tidakmasuk dalam perkara a quo dikarena setelah dilakukan penelitian dan overlayterhadap Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat(PT.

Sertifikat HGB Nomor 3880 atas nama PT Graha Perkasa Propertindoterindikasi tumpang tindin dengan HGB 186 dan HGB /74Perolehannya berasal dari PT Pembangunan Delta Mas sebagaimanatermuat pada Akita Pernyataan Nomor 86 tanggal 19 Juni 2013 yangdibuat di hadapan Paula Quartanti Handayani, Sarjana Hukum,Notaris di Kabupaten Bekasi tentang Pelepasan Tanah Persil NomorC.1092/408, seluas 8.893 m? (delapan ribu delapan ratus sembilanpuluh tiga meter persegi), atas nama Nain Goni;11.3.

dengan arahan Pola Ruang Pemukiman Perkantoran;Bahwa akibat diterbitkannya Risalah tersebut, maka terbit KeputusanBupati Bekasi Nomor 591/Kep.008BPMPPT/2013 tanggal 15 April2013 tentang Izin Lokasi;Bahwa selanjutnya berdasarkan Izin Lokasi dimaksud, terbitSertifikatSertifikat HGB atas nama Penggugat;Bahwa selanjutnya Tergugat dengan Suratnya Nomor 337/3003216/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dengan sewenangwenang telahmenyatakan bahwa Sertifikatsertifikat HGB atas nama Penggugatterindikasi tumpang tindin

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuatkekurangan juridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Djobokuto yang sudah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun1972), maka sudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas namaTergugat V sampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACATHUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;20.

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuat kekuranganjuridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 75/KelurahanDjobokuto yang telah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun 1972), makasudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Vsampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACAT HUKUMdan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;12.

sedotanplastik warna putin dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A37F warnagold dengan No Whatsapp 08970740044 tersebut adalah yang disitapolisi dari terdakwa.Bahwa posisi awal barang bukti 1 (satu) plastik klip kecil berisi shabu,1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna biruyang terdapat dua lobang yang tersambung dengan 2 (dua) buahsedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A37Fwarna gold dengan No Whatsapp 08970740044 tersebut berada diatas kasur dan terdakwa tindin

kembalimenyetubuhi dan mencabuti korban.Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan kejadian pertamaTerdakwa memeriksa istri Terdakwa apakah sudah benarbenar tidur ataubelum lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar korban dan memeriksa adikkandung korban sudah benarbenar tidur atau belum kemudian Terdakwamengeluselus paha korban selanjutnya korban terbangun dan Terdakwaterientang dan Terdakwa menurunkan (memplorotkan) celana pendek dancelana dalam Terdakwa namun korban berusaha berontak dan langsungTerdakwa tindin