ABDUL RIFAI, M.Si, saksiERIK ZULKARNAEN BACHRUN KONGGOASA, SH, Saksi KAREDORAJAGUKGUK, ST dan Saksi RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos yangmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.6.622.854.588,20 (enam milyar enam ratus dua puluh duajuta delapan ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapanpuluh delapan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlahtersebut.woncennnne= Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanasebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31

2 Ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidairitasmaka terlebih dahulu Majelis Hakim akan lebih dulu membuktikan dakwaan Primairdan apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makaakan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas dakwaan Primairadalah melanggar Pasal 2 ayat (1)

Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsur unsurnya :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara dan5.

Ganitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2),ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair : Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a,b ayat (2),ayat (3) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di ubah dengan UU RI

Safii Nasution diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa I Kemala Sari, S.Stp Binti Alm Ghazali A.

mengelolakeuangan adalah sekretaris;e Bahwa benar yang bertanggung jawab mengenai anggaran adalah KomisionerKIP dan sekretarisMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1 Setiap orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Dapat merugikan

Menyatakan MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaKorupsi secara bersama sama, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindakpidana korupsi Jo.

Nilai Realisasi Pekerjaan (Lampiran Ill) 1.363.672.250,00 Jumlah Kerugian Keuangan Negara (ab) 827.953.726,00 Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDIAIR,Bahwa terdakwa MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSINselakuPelaksana

Nilai Realisasi Pekerjaan 1.363.672.250,00(Lampiran III) Jumlah Kerugian Keuangan Negara 827.953.726,00(ab) Menimbang,bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwamelakukan tindak pidana korupsi dengan surat dakwaan dalam bentuksubsidairitas, yaitu :Primair :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP.Subsidiair :Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

berkenaandengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwadipersidangan;Telah membaca dan memperhatikan barang bukti yang diajukandipersidangan;Telah mendengar Tuntutan yang dibacakan pada hari senin tanggal 07Nopember 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :1) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1KUHPdalam dakwaan Primairdan oleh karena itu membebaskanterdakwa dari dakwaan tersebut ;2) Menyatakan terdakwa Mariatul kiftiah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam

MARIATUL KIFTIAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa Hj.

2 ayat (1 )jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndang Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1 )ke 1 KUHP ;Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2),ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di rubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 Jo Pasal 56 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana., yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR : Pasal 3Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah

ratus tujuh puluh dua rupiah koma delapan puluh tujuh sen) dengan totalkeseluruhan adalah sebesar Rp.6.196.774.449,87 (enam milyar seratusHalaman 228 dari 234 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN BnaSembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empatpuluh Sembilan rupiah delapan puluh tujuh sen) dari dana APBK Aceh TenggaraTahun Anggaran 2011 yang bersumber dari DPID, APBA dan DPPID, sehinggamenurut Hakim Anggota telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primairmelanggar Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a,b ayat (2) ayat (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., M.Si Bin ISMAIL BIDONG(Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Secara bersamasama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan ke satu primair.2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan ke satu primair tersebut.3.

empatratus tiga puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratusdua puluh tujuh rupiah koma dua puluh tujuh sen);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. setiap orang;2. dengan cara melawan hukum;3. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Halaman 156 dari 236 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2020/PN Smr5. yang melakukan, menyuruh

Moeljatno, SH, AsasAsas Hukum Pidana; 2002,hlm.130131);Menimbang, bahwa dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifatmelawan hukum dari perbuatanperbuatan yang didakwakan walaupun dalamrumusan delikdelik tidak selalu dicantumkan, sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa apakah berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan terpenuhi unsur melawan hukum sebagaimana yangdimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dalam perbuatan Terdakwa?

Itikad Karya senilai selisih hasilpekerjaan yakni sebesar Rp74.242.270,00 (tujuh puluh empat juta duaratus empat puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDIAIRBahwa ia Terdakwa RIZKI GALIH SAPUTRA Bin KHAERUN,selaku Pelaksana Pekerjaan Peningkatan Jalan KalijambePonolawen(Paket 1) pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 sampai dengan hariJumat tanggal 22 Juli 2012, atau setidaktidaknya pada

Perbuatan terdakwa JUSUP SAHERTIAN, SH sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakpidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 TentangPerubahan atas UU.

(enam ratus sembilan belas juta duapuluh enam ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya sekitarjumlah itu ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIRBahwa Sakur Rumbaroa alias Sakur selaku Kepala Pemerintah Negeri

SUYANTO Bin HARJO MULYONO sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. SUBSIDAIR :a Bahwa ia terdakwa R.

No.75 K/Pid.Sus/2012Jumlah (a+b) 2.0... cece eee e eee ee ee ence ene ene eaes Rp 319.360.000,(tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo. Pasal 18 jo pasal 34 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiperbaharui dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 K.U.H.Pidana ;Subsidiair :Bahwa ia Terdakwa Ir.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat(1) KUH Pidana. SUBSIDIAIR :no Bahwa terdakwa Ir.

Ichsan Suaidi tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

ARSYAD RAUF tidak terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TindakPidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tabun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUH Pidana;2.

Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsidairitas (primair subsidair), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangRI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.

RUKMANA BUDIYANA bin CUCU DARSONOtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah/ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.2.

., tanggal 04April 2017 mengenai pidana penjara, pidana kurungan pengganti dan pidanapenjara pengganti;Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwadibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 Jo.

No. 411 K/Pid.Sus/2015Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPalu tanggal 22 Juli 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUKADAS PILA, Bc, Ku. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat ( 1 ) hurufb UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang didakwakan pada Dakwaan

ALI, M.M. tidak terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana;Menyatakan terdakwa Drs. H. RUSLI M.

ratus enam puluh tiga riburupiah) tidak dimasukkan dalam kas Desa Rajik dan pelaksanaannya tidakdituangkan dalam Peraturan Desa Rajik Nomor 1 tahun 2009 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Rajik tahun 2009 maka Negara Cq.Pemerintah Desa Rajik Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatanmengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 640.863.000, (enam ratus empatpuluh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang RI No.31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa Anwar bin H. Ismail selaku Ketua merangkap Anggota BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Rajik Kec. Simpang Rimba Kab.