Bahwa dengan adanya kebijakan Tergugat yang tidak sah dan melawan hukumtersebut diatas, maka Penggugat mengalami kerugian yang nyata, baik ataskekurangan upah pokok dan persentase kenaikan upah pokok Penggugat setiaptahunnya dimana setiap kenaikan upah pokok setiap tahunnya dihitung dari upahpokok sebelumnya, bahkan Penggugat sangat dirugikan dalam perhitungan lemburyang Penggugat terima;10.Bahwa untuk perhitungan kerugian dan atau kekurangan baik upah pokok berikutkenaikan upah pokok setiap tahunnya

Tahun2013 =~ Rp. 5.300.000,Total kekurangan = Rp. 30.302.800,(tiga puluh juta tiga ratus dua ribu delapan ratus rupiah)11.Bahwa selain kekurangan upah pokok sebagaimana tersebut diatas juga terdapatkekurangan terhadap upah kerja lembur yang seharusnya Penggugat terima olehkarena perhitungan upah kerja lembur dihitung berdasarkan komponen upahpokok, perhitungan mana dapat diuraikan sebagai berikut;Kerja lembur (Over Time) dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 a.

oleh karenabeberapa komponen upah Penggugat yaitu Tunjangan Tetap dan Tunjangan TidakTetap yang seharusnya menjadi dasar perhitungan didalam menentukan besaranupah kerja lembur Penggugat tidak dimasukan dalam rumusan yang digunakanTergugat yang berakibat terhadap semakin kecilnya hasil perhitungan upah kerjalembur yang didapatkan Penggugat;15.Komponen upah Penggugat setiap bulan yang seharusnya menjadi dasarperhitungan upah kerja lembur adalah sebagai berikut ;Ad.a.

yang dikeluarkan oleh Pihak Rumah SakitUmum Daerah Sangatta tertanggal 19 Februari 2014 (bukti P.2) diketahui bahwakebutuhan 1.400 kalori untuk perhitungan sekali makan adalah sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat seharusnyamemberikan hak Penggugat tersebut dengan perhitungan sbb .Perhitungannya adalah :Pola kerja : 2 shiftJam kerja normatif 7 jam satu hari dan 40 jam satu minggu Shift jam kerja = 06.30 18.00 ( lembur 3,5 jam ) Shift Il jam kerja = 18.00

yang dikeluarkan oleh Pihak RumahSakit Umum Daerah Sangatta tertanggal 19 Februari 2014 (bukti P.2)diketahui bahwa kebutuhan 1.400 kalori untuk perhitungan sekali makanadalah sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah), sehingga dengandemikian Tergugat seharusnya memberikan hak Penggugat tersebutdengan perhitungan Selama 16 tahun= 5376 hari x Rp 50.000,= Rp268.800.000, (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus riburupiah);e Bahwa Penggugat juga telah dirugikan dalam hal kekurangan KompensasiPada

Nama SurionoUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja: 1 Tahun 9 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 2x2xRp2.401.000,00 = Rp 9.604.000,00 Penggantian Hak Perumahan dan pengobatan15% x Rp9.604.000,00 = Rp 1.440.600,00+Jumlah keseluruhan = Rp11.044.600,002. Nama ApriandiUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja : 1 Tahun 8 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 2x2xRp2.401.000,00 = Rp 9.604.000,00Halaman 7 dari 16 Hal. Put.

Nama Edi PrayetnoUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja : 1 Tahun 8 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 2x2xRp2.401.000,00 = Rp 9.604.000,00 Penggantian Hak Perumahan dan pengobatan15% x Rp9.604.000,00 = Rp 1.440.600,00+Jumlah keseluruhan = Rp11.044.600,004.

Nama Juli SupandiUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja : 1 Tahun 8 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 2x2xRp2.401.000,00 = Rp 9.604.000,00 Penggantian Hak Perumahan dan pengobatan15% x Rp9.604.000,00 = Rp 1.440.600,00+Jumlah keseluruhan = Rp11.044.600,006. Nama Khairul Armawi TambunanUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja : 2 Tahun 9 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 2x3xRp2.401.000,00 = Rp14.406.000,00Halaman 8 dari 16 Hal. Put.

Nama Muhammad Bagus KurniawanUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja: 10 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 1x2xRp2.401.000,00 = Rp 4.802.000,00 Penggantian Hak Perumahan dan pengobatan15% x Rp4.802.000,00 =Rp 720.300,00+Jumlah keseluruhan =Rp 5.522.300,009.

Nama SabaruddinUpah : Rp2.401.000,00Masa kerja : 1 Tahun 1 BulanRincian Perhitungan : Uang Pesangon sebesar 2x2xRp2.401.000,00 = Rp 9.604.000,00 Penggantian Hak Perumahan dan pengobatan15% x Rp9.604.000,00 = Rp 1.440.600,00+Jumlah keseluruhan = Rp11.044.600,008.

No. 175 K /Pdt.Sus/ 20081 Menolak tuntutan para Penggugat untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;2 Menghukum Tergugat untuk membayar uang pengakhiran kerja secara tunaikepada para Penggugat berupa uang penggantian hak dan hakhak lainnyadengan perhitungan sebagai berikut :a Untuk Penggugat I : Dengan perhitungan masa kerja 6 tahun lebih danupah terakhir sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;e uang penggantian hak, penggantian

Untuk Penggugat I : dengan perhitungan Masa kerja 6 tahun lebih dan upahterakhir sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yangseharusnya diterima sebesar :15% x (Rp.750.000,) x 10 = Rp.1.125.000, Upah Bulan Oktober 2006 yang dipotong =Rp. 100.000, Upah bulan November 2006 = Rp. 750.000, +WD 1B 1, secsesermsommamnonesmmrenscesounas = Rp.1.975.000,B.

Untuk Penggugat II : dengan perhitungan Masa kerja 9 tahun lebih dan upahterakhir sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan yangseharusnya diterima sebesar :Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 175 K /Pdt.Sus/ 2008141415% x (Rp.750.000,) x 11 = Rp.1.237.500, Upah Bulan Oktober 2006 yang dipotong =Rp. 100.000, Upah bulan November 2006 = Rp. 750.000, +WD 1B 1, secsesermsommamnonesmmrenscesounas = Rp.2.087.500,C.

Untuk Penggugat III : Dengan perhitungan Masa kerja 4 tahun lebih dan upahterakhir sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ; uang Penggantian Hak, Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan yang seharusnya diterima sebesar :(15% x (Rp.750.000,) x 7 = Rp. 787.500, Upah Bulan Oktober 2006 yang dipotong =Rp. 450.000, Upah bulan November 2006 = Rp. 750.000, +Total vieeeesesecseeeees = Rp.1.987.500,.

Untuk Penggugat V : Dengan perhitungan Masa kerja 6 tahun lebih dan upahterakhir sebesar Rp.696.875, (enam ratus sembilan puluh enam ribu delapanratus tujuh puluh lima rupiah) ; Uang Penggantian Hak, Penggantian Perumahan serta Pengobatan danPerawatan yang seharusnya diterima sebesar :15% x (Rp.696.875,) x 10 = Rp. 1.045.313, Upah Bulan Oktober 2006 yang dipotong =Rp. 100.000, Upah bulan November 2006 = Rp. 696.875, +Total vieeeesesecseeeees = Rp.1.842.188,F.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 1.938.783.350,00 Bahwa perhitungan tersebut tetap dipertahankan dalam Surat KeputusanKeberatan;PPN Masa September 2008 yang terutang menurut Pemohon Banding: URAIAN Jumlahla. DPP(PPN dipungutsendiri) Rp 896.529.634,001b.

Pajak Keluaran Rp 89.652.963,00 Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa yang terutang antara SKPKBmaupun keputusan keberatan dengan PPN Masa menurut Pemohon Bandingberasal dari perhitungan pemeriksa memakai asumsi bahwa tidak ada persediaanakhir dan persediaan dianggap habis terjual semuanya, pemeriksa mengabaikanatau tanpa menghitung arus barang;Bahwa pemeriksa menganggap bahwa Pemohon Banding tidak menyerahkandatadata yang diminta secara lengkap sehingga pemeriksa tidak meyakinipembukuan

Saharjo, No. 13B, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan,dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: Penyerahan yang Terutang PPN ow... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeaeeeeeenaes Rp 1.627.762.768,00Penyerahan yang Tidak Terutang PPN .............2..

Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkan Majelisuntuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit, dancustomernya;Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a.

Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unitbarang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;e. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1899/B/PK/PJK/20173.3.3. 4.

28 Oktober2016 dengan Nomor : 813/085.4, perihal Rincian Purna Bakti danmenjelaskan terjadinya perbedaan perhitungan purna bakti dan tunjangancuti pada point (3) huruf a dan b disebutkan :a.

Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Jakarta Tourisindo, sebesar Rp. 168.055.236,Selisih (lebih bayar), sebesar Rp. 1.577.160, Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti harus terlebin dahulu mendapat persetujuan dari KomisarisPerusahaan dan BP.

Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti menggunakan Peraturan yang berlaku, pada Tergugat awalnyadihitung berdasarkan SK.

Putusan Nomor 1227/B/PK/PJK/2015Banding tidak menyerahkan data yang diminta Terbanding (pemeriksa)walaupun sudah diberikan Surat Peringatan dan II:Bahwa Pemohon Banding baik melalui pernyataan tertulis dan pernyataan lisandalam persidangan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dasar penetapandan dasar perhitungan pada proses pemeriksaan yang menghasilkan SKPKBdan proses keberatan yang menghasilkan Surat Keputusan Keberatan.

perhitungan PPNMasa Pajak November 2006 samasama menyatakan Pajak Masukan PPNPemohon Banding untuk Masa Pajak November 2006 adalah sebesarRp155.542.483, 00:Bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakanuntuk perhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KeputusanMenteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002;Bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajariperhitungan PPN baik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalammusyawarah sepakat berpendapat bahwa perhitungan

Bahwa terdapat perbedaan dasar perhitungan penyerahan PPNpemeriksa hingga penerbitan Surat Ketetapa Pajak Kurang Bayar(SKPKB) dengan peneliti hingga penerbitan Surat KeputusanKeberatan:4. Bahwa pada pokok sengketa terdapat ketidakbenaran yang sangatmendasar atau Fundamental bukan alpa tetapi culva sehingga tidakada kepastian hukum Antara pemeriksa dengan peneliti baik terhadapdasar penetapan maupun dasar perhitungan;Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 1227/B/PK/PJK/20155.

Sehingga dasar penetapan (dasar hukum) dan dasar perhitungan (tatacara menghitung) Antara pemeriksa / fungsional dengan peneliti /penelaah terdapat perbedaan / tidak konsisten dalam menghitung PPNyang harus dibayar. Sehingga produk hukum penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak biasa digunakan sebagai dasar penetapansekaligus dasar perhitungan PPN yang masih harus dibayar;8.

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding perhitungan PPNMasa Pajak November 2006 sesuai Pasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002 adalah sebagai berikut:DPP PK Rp 1.379.300.360,00DPP (80/100xDPP Pk) Rp 1.103.440.288,00Selisih (DPP PK DPP PM) Rp 2/75.860.072,00PPN (10/100xDPP) Rp 27.586.007,00Kesimpulan:Bahwa sesuai Put. 50764/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 14 dari 53halaman, Bantahan Pemohon Banding:Dimana pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

mengenai biaya perbaikan atas kerusakan rumahPenggugat tersebut atas permintaan Penggugat ; Bahwa menurut perhitungan saksi ahli, biaya perbaikan atas kerusakan rumah Penggugattersebut adalah sebesar Rp.66.529.600, (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilanribu enam ratus rupiah), termasuk PPN 10 % dan perhitungan tersebutdibuat oleh saksi ahli bersama 5 (lima) orang staf yang memiliki keahliandibidang bangunan dengan masingmasing membuat perhitungan, kemudianhasilnya didiskusikan bersamasama

dan perhitungan tersebut dibuat padabulan Mei 2009 ;e Bahwa menurut saksi ahli untuk memperbaiki kerusakan rumahpenggugat tersebut memerlukan waktu ( 3 bulan ; Bahwa perhitungan biaya perbaikan yang dibuat oleh saksiahlibersama tim tersebut tidak sempat ditunjukkan kepada para pihak,karena waktu itu).

biaya perbaikan rumahPenggugat tersebut bersama 4 (empat) orang yang memiliki keahliandibidang bangunan, termasuk Pak Asnawahyudi, dengan cara masingmasing melakukan~ perhitungan, kemudian dimusyawarahkan dandidiskusikan bersamasama ;e Bahwa total biaya yang diperlukan untuk perbaikan rumah Penggugattersebut adalah sebesar Rp.60.432.215, sesuai dengan RekapitulasiPerencanaan Teknis Pembenahan Bangunan dan Rencana Anggaran biayayang telah dibuat oleh saksi ahli bersama tim ; Bahwa perhitungan biaya

Bahwa menurut perhitungan saksi selaku kontraktor, biaya yangdiperlukan untuk memperbaiki kerusakan rumah Penggugat tersebut adalahsekitar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) ;16. Saksi SAIFUL KHAKIM :17. Bahwa saksi tahu yang dipersoalkan oleh para pihak dalam perkara iniadalah masalah kerusakan rumah Penggugat yang ada di perumahan GalaxyBumi Permai Blok L2 No.40 Surabaya ;18.

biaya perbaikian ataskerusakan rumah milik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, menurutPengadilan perhitungan biaya yang paling wajar dan paling lengkapperhitungannya serta paling terperinci adalah perhitungan biaya yang telahdibuat oleh tim dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkot Surabayayang dalam hal ini merupakan pihak yang netral dan oleh karena ituperhitungan tersebut akan dijadikan dasar oleh Pengadilan untukmenentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat dan TurutTergugat

pokok pajak serta hasil perhitungan harga dasar airsangat merugikan Pemohon; Sebab apabila memperhatikannilaiHalaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 54 P/HUM/2017kontribusi (Annual Fee) PT.

Badjaradaya Sentra Nusa yang dikenakan pajak airpermukaan dengan perhitungan sebesar Rp. 75/Kwh. SebagaimanaSurat Penetapan Pajak Air Permukaan yang dikeluarkan oleh DinasPendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk PLTA Asahan yang dikelola PT.

Mempertimbangkan untuk merevisi Peraturan Gubernur Nomor 24Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhituangan Nilai Peroleh Air,Harga Air Baku dan Harga Dasar Air dengan memperhatikan:(1) Merumuskan Perhitungan Harga Air Baku (HAB) yang akandigunakan dalam perhitungan Pajak Air Permukaan bagiInstalasi Pembangkit Untuk PLN maupun Non PLN denganmemperhatikan nilai investasi dan produksi faktual dari airyang dimanfaatkan;(2) Merumuskan Faktor Nilai Air (FNA) yang sesuai dengankarakteristik Operasional Instalasi

Industri dan Non Industri Kriteria Il, apabila pengambilandan/atau pemanfaatan air permukaan dari sumber airmengalir;Pasal 8Cara menghitung pokok pajak adalah:(1) Perhitungan nilai perolehan air untuk Golongan Industri danNon Industri ditetapkan berdasarkan Kriteria dan Kriteria Il;(2) Perhitungan nilai perolehan air dan besarnya pajak terutangsebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sampaidengan huruf D yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;Pasal 9(1) Hasil

Perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air,jenis sumber air dan golongan wajib pajak Kriteria Ksebagaimana tercantum dalam Lampiran Il huruf A yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur ini;Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 54 P/HUM/2017(2) Hasil Perhitungan harga dasar air berdasarkan volume air,jenis sumber air dan golongan wajib pajak Kriteria Ilsebagaimana tercantum dalam Lampiran Il huruf B yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanGubernur

ini berjalan terus mulai Tergugatmembuat Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2002sampai Tergugat melunasi hutangnya kepadaPenggugat;Dari pengambilan perhiasan emas jumlahnya seberat 71,400gram dengan mengembalikan dihitung dengan nilaiuang jumlahnya sebesar Rp /7.000.000, x 3 %perbulan = Rp 210.000, (dua ratus sepuluh riburupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat menerima barang dihitung dihitungsejak tanda penerimaan terakhir tanggal 21 Februari2002 ~sampai Tergugat membayar

Dari hutangnya sebesar Rp 49.050.000, x 10 %perbulan =Rp 4.905.000, (empat juta sembilan ratus lima riburupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat membuat Surat Pernyataan tertanggal15 Maret 2002 sampai Tergugat melunasi hutangnyakepada Penggugat;Ta.

Dari pengambilan perhiasan emas' jumlahnyaseberat 71,400 gram dengan mengembalikan dihitungdengan nilai uang jumlahnya sebesar Rp 7.000.000,x 10 % perbulan = Rp 700.000, (tujuh ratus riburupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat menerima barang dihitung sejak tandapenerimaan terakhir tanggal 21 Februari 2002 sampaiTergugat membayar lunas kepada Penggugat;12.3.

ribu enam ratus enam puluh tigarupiah) perbulan, perhitungan ini berjalan terusmulai Tergugat menerima perhiasan emas tanggal 10Mei 2002 sampai Tergugat mengembalikan perhiasanemas kesemuanya kepada Penggugat dan sekaligus atastanda bukti bayar yang sah;Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan Penggugatsebesar 10% perbulan, dengan perhitungan /perinciansebagai berikutDarihutangnya sebesar Rp 49.050.000, x 10% perbulansama dengan Rp 4.905.000, (empat juta sembilanratus lima ribu rupiah) perbulan

, perhitungan iniberjalan terus mulai Tergugat membuat SuratPernyataan tanggal 15 Maret 2002 sampai TergugatHal. 13 dari 18 hal.

2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 3 Tahun (12 Bulan)Rp. 2,329,094,Rp. 25,620,038,(SPP Tahun Ke3 / 01 Januari s/d 31 Desember 2018)= 2% x 3 Tahun x 12 Bulan x Rp. 48,522,800, Rp. 11,645,472,PPN 10%... = Rp. 1,164,547,Jumlah (c) ... = Rp. 12,810,019,d. 2% Dari Jumlah Perhitungan Tarif Selama 2 Tahun (24 Bulan)(SPP Tahun Ke4 / 01 Januari s/d 31 Desember 2019)= 2% x 2 Tahun x 12 Bulan x Rp. 48,522,800, = Rp.

Rp. 399,672,599,Rp. 1,088,163,511,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil)Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila Terjadi Perubahan NJOPDan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31 Desember 2020 Serta Dapat BerubahApabila Adanya Perubahan Tarif.Bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut Mohon Yang Mulia MajelisHakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini berkenan menghukumTERGUGAT atas pemakaian lahan secara Illegal dalam keterlambatanpembayaran1 (satu) bidang tanah

tarif kenaikan yang sama sesuai KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, kepada PENGGUGATIl tanpa beban apapun, dengan perhitungan riil sebagaimana tersebut padapoin 9 Amar Putusan.9.

sewamengalami kenaikan yang sangat signifikan, dengan dasar perhitungan tarifsewa menggunakan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia No.

tarif kenaikan yang sama sesuai KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 kepadaPENGGUGAT Il tanpa beban apapun,dengan perhitungan rillsebagaimana tersebut pada poin 8 amar putusan;8.

Perseroan Terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitankeuangan untuk kelangsungan usahanya;Bahwa maka atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat sukubunga wajar;Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S80/PJ.312/1998 angka 3 huruf b menyebutkan:Bahwa bagi perusahaan penerima pinjaman perhitungan bunga yangdibayarkan kepada pemegang saham merupakan biaya perusahaan sebagaiHalaman 2 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016hukum lainnya terhadap SKPLB PPh Badan Tahun 2011 yang di dalamnyaterdapat koreksi negatif biaya bunga;Salah satu alasan Pemeriksa menolak keberatan kami terhadap koreksipositif DPP PPh Pasal 23 adalah karena kami tidak mengajukan keberatan ataskoreksi negatif biaya bunga pada perhitungan PPh Badan sehingga Pemeriksaberpendapat bahwa kami telah menyetujui adanya koreksi negatif atas biayabunga;Menurut majelis SKPLB PPh Badan tahun 2011 telah memiliki kKekuatanhukum

dalam menggunakan hak dan kewajiban perpajakannya, yaituterhadap koreksi Pemeriksa yang berakibat mengurangi jumlah pajak yangterutang pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, kami tidak mengajukanupaya hukum atau dengan kata lain menerima koreksi negatif atas biaya bungapada perhitungan Pajak Penghasilan Badan, sedangkan terhadap koreksi kamiyang berakibat menambah jumlah pajak yang terutang pada perhitungan PajakHalaman 8 dari 12 halaman.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016Penghasilan Pasal 23, kami mengajukan upaya hukum atau dengan kata lainmenolak koreksi positif Terbanding pada perhitungan Penghasilan Pasal 23;Pada dasarnya pokok sengketa adalah apakah pemberian pinjaman olehPT. Panca Mantra Jaya dan PT.

Putusan Nomor 743/B/PK/PJK/2016telah mengedepankan prinsip perhitungan taxable deductible income dalamLaba Rugi Fiskal, dan oleh karenanya Koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1)huruf f, Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

SGS dimana saat itu Saksi tidak tahu saat pembuatankontraknya dan yang lain saat sewa menyewa alat berat Saksi jugatidak diajak kordinasi;Bahwa yang menadatangani pemasukan dan pengeluaran adalahKetua dan bendahara;Bahwa selisih tersebut yakni dari perhitungan pengurus baru;Bahwa data yang digunakan untuk melakukan perhitungan berupa fotocopy dari Dinas Koperasi yakni berupa buku kas, buku SHP (sisa hasilpanen), LPJ 2013 pengurus lama, Slip SHP, dan perhitungan 5%bruto;Bahwa perhitungan yang dilakukan

Suroto biasanya anggota hanya mendapatkanSHP ratarata Rp. 200.000,00/anggota salah satunya karena saat itusemua perhitungan dilakukan oleh PT.

Carhup;Bahwa saat serah terima saldo di rekening koperasi sekitar Rp117.000.000,00;Bahwa perhitungan pengurus baru yakni Sdr.

Dinas Koperasi, tahutahusudah muncul hasil Rp 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus jutarupiah) tersebut, dan hasil perhitungan tersebut Saksi tahu setelah adabocoran sedangkan secara resmi tidak ada diberitahukan;Bahwa saat itu hasil perhitungan tidak diberitahukan kepada penguruslama alasan Sdr.

Philipus dari DinasKoperasi karena dalam melakukan perhitungan / audit pembinaantersebut Sdr.

Fotocopy, copy dari Slip Perhitungan Pesangon Penggugat., yangselanjutnya diberi tanda T11;17. Fotocopy, Print Out bukti Transfer Pesangon melalui Bank Sinarmas,yang selanjutnya diberi tanda T12;18.

;Bahwa, pada tanggal. 2 September 2019 Penggugat menemui Tergugat,untuk meminta perhitungan hak pesangon pensiun dininya, namun tidakditanggapi oleh Tergugat.

Hal itulah yangmenyebabkan terjadinya perselisihnan hak dalam perkara ini, yaituadanya perbedaan/selisih perhitungan hak normatif pensiun diniPenggugat sebesar Rp.29.259.058,, dengan rincian perhitunganPenggugat sebesar Rp.198.393.397,57, dan perhitungan Tergugatsebesar Rp.169.134.339,. Atas dasar hal tersebut PenggugatHal. 11 dari 19 hal. Put.

Menurut Tergugat awalperselisinan dalam perkara ini adalah Penggugat menolak adanyapotongan PPh Pasal 21 oleh Pemerintah pada hak pesangon dariPenggugat dan bukanlah selisin perhitungan pesangon yang dibuat olehPenggugat dengan Tergugat.

uang pesangon dari hasil perhitungan Penggugat danTergugat, atas hal tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangansebagai berikut :1.Bahwa, pangkal persoalan perbedaan perhitungan uang pesangon untukPenggugat tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan penafsirantentang adanya tunjangan tetap, yang akibatnya akan mempengaruhibesarnya upah tetap dari Penggugat, yang menurut Penggugattunjangan/premi prestasi dan tunjangan spesialis merupakan tunjanganyang bersifat tetap dan masuk pada komponen upah

didapat perhitungan setelahdikurangi angsuran yang telah dibayarkan oleh para Tergugat sebanyak tujuh kali,yaitu : Sisapokok : 149.999.962,00 Bunga Berjalan : 17.9174439,00 Sisa Bunga : 18.113.294,00Dengan jumlah total adalah 186.030.695 (seratus delapan puluh enam Jjuta tigapuluh enam ratus sembilan puluh lima) ;Menimbang, bahwa perhitungan nilai yang harus dibayar oleh para Tergugatsebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam Petitum Gugatannyaberdasarkan perhitungan diatas (Vide Bukti P9).

Terhadap perhitungan ini Hakim menilai bahwa pada buktiP9 tersebut termasuk alat bukt surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat, tidakdapat diketahui dasar perhitungannya secara jelas dan pasti sehingga angkatersebut muncul. Terhadap perhitungan ini hakim telah memperbandingkan jawabanpara Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa mereka telah membayarangsuran sebanyak tujuh kali dengan total sejumlah Rp. 32.109.420 (tiga puluh duajuta seratus sembilan riobu empat ratus dua puluh rupiah).

Perhitungan para Tergugatini ternyata Sesuai dengan jumlah pembayaran sebanyak tujuh kali pada rekeningKoran yang merupakan satu kesatuan pada alat bukti P9 yang diajukan olehPenggugat dengan perhitungan sebagai berikut : (4.620.000 + 4.530.000 +4.580.773 + 4.554.847 + 4.583.800 + 4.620.000 + 4.620.000 = 32.109.420).Berdasarkan perhitungan ini maka apabila total pinjaman/utang para Tergugat adalahRp. 180.000.000,00 dikurangkan dengan jumlah total tujuh kali angsurannya, makadidapat perhitungan sebagai

berikut : (180.000.000,00 32.109.420 = 147.890.580),sehingga terdapat selisin dengan sisa pokok pada bukti P9 sejumlah Rp.2.109.382,00 ;Menimbang, bahwa selain ketidakjelasan perhitungan sisa pokok pada buktiP9 tersebut, juga tidak terdapat kejelasan perhitungan secara tepat dan pasti padabunga berjalan dan sisa bunga, bagaimanakah nilai perhitungan tersebut dapatmuncul ;Menimbang, bahwa meskipun masih terdapat ketidakjelasan perhitungansecara tepat dan pasti pada bunga berjalan dan sisa bunga,

matematika secarapasti mengenal : berapa pastinya perhitungan jumlah denda yang akan timbul dikemudianhari ?

Atas SKPKB PPh 2009Pemohon Banding mengajukan Keberatan dan sesuai KEP459/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012 keberatan Pemohon Banding ditolak olehTerbanding;tersebutBahwa adapun perhitungan PPh terhutang tahun 2009 menurut SPT,SKPKB dan hasil keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Uraian Cfm. SPT / Cfm. CfmPemohon Banding SKPKB Kep.

Koreksi Kredit Pajak Rp19.338.000,00Bahwa adapun jumlah perhitungan kredit pajak PPh Pasal 25 yang telahPemohon Banding setor ke bank adalah sebesar Rp23.205.500,00;Perhitungan Pajak TerhutangMenurut Pemohon BandingBahwa berdasarkan alasanalasan yang Pemohon Banding ajukantersebut di atas maka jumlah PPh Tahun 2009 yang terhutang menurutperhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Peredaran Usaha Rp 14.452.690.184,00Harga Pokok Produksi Rp 13.248.271.768,00Laba Bruto Rp 1.204.418.416,00Biaya

Hal inidikarenakan kami sebelumnya memang tidak pernah memungut PPN10% dari pembeli dan atas hal tersebut kamipun dianggap hanyamempunyai Pajak Keluaran saja tanpa memiliki Pajak Masukan.Padahal dalam perhitungan mekanisme PPN sesungguhnya yang harusdisetor adalah jumlah Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan,Halaman 13 dari 21 halaman.

Kami baru dikukuhkan sebagaiPKP secara jabatan oleh Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 4 Maret2011;Menurut kami, dalam perhitungan PPN yang terutang yang tercantumdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tersebut,Direktur Jenderal Pajak sudah memperhitungan bahwa kami dalamposisi sebagai PKP, padahal kami baru dikukuhkan sebagai PKP secarajabatan dua minggu setelah SPHP disampaikan;Dalam perhitungan pajak terhutang di SPHP tersebut menunjukanbahwa terdapat Pajak Keluaran yang harus kami

Atas dasar tersebut maka jumlah perhitungan SKPKBPPN masa Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 yang dibuatberdasarkan perhitungan yang tercantum dalam SPHP seharusnya jugaHalaman 16 dari 21 halaman. Putusan Nomor 905/B/PK/PJK/2015nihil dimana jumlah Pajak Keluarannya dalam SPHP adalah nihil karenapada saat SPHP disampaikan kami belum sebagai PKP:5.

Gatot Subroto KaY 58, Kuningan Timur, Jakarta Selatan12950, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto (RUQI) .......:e:eeesceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees Rp 10.045.108,00Penghasilan Kena Papa krciccs0smosmcsemmsuunmneccomemnccmnmeusoonet Rp 10.045.108,00Pajak Penghasilan yang terutang .........:.

Bahwa karena tidak ada data terkait dengan kapan transaksitersebut terjadi, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) menggunakan data kurs Rp9.419,00 pada awal tahundan kurs Rp10.950,00 pada akhir tahun dan dihitung secarakonsisten;j. bahwa perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) juga telah sesuai dengan pembukuan TermohonHalaman 14 dari 25 halaman.

TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ataukah sesuaidengan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);s.

Gatot Subroto kav 58, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950,sehingga penghitungan pajak yang terutang sebagaimana perhitungan tersebutdiatas;Halaman 23 dari 25 halaman.

Melakukan perhitungan pajak sesuai dengan peraturan perpajakanyang berlaku yang menjadi tanggungan Petambak Plasma.b. Mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan FasiitasPinjaman yang diberikan Pemberi Pinjaman (apabila diperlukan).c.

Penggugattelah melakukan Perhitungan Nilai Tambak terhadap asset Para Tergugatsampai dengan tanggal 30 Juni 2016 dan dilaporkan pada tanggal 31 Juli 2016.Adapun perhitungan atas Harga NilaiJualUnitTambak adalah: NilaiPerhitungan Unit Tambak Depresiasi, sedangkan Nilai Perhitungan UnitTambak adalah Harga Perolehan Awal Unit Tambak + Penambahan AssetUnit Tambak + Inflasi.TABEL IlPERHITUNGAN NILAI TAMBAK PARA TERGUGAT NilaiAwal PENAMBAH 1 4) ici acy nine NILAI etPARA PKS AN ASSET idalans tambak DEPRESIA

Menyatakan perhitungan Niai Aset Tambak sebagaimana ketentuan Pasal Pasal11 Ayat (3) huruf b Perjanjian Kerjasama (PKS) sebagaimana Tabel Ill di bawahini:TABEL IllPERHITUNGAN NILA TAMBAK PARA TERGUGATNitai Awar PENAMBAHA NILAI Warren.

Hal iniPENGGUGAT tuangkan dalam TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat dan TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat.Isi Perjanjian aquo inilah yang menyebabkan kondusifitas PARATERGUGAT selalu terlilit hutang oleh PENGGUGAT yang tidak pernahselesai hingga 16 (enam belas) tahun.

Sehingga PARA TERGUGAT menolakseluruh perhitungan pada TABEL tentang Perhitungan Hutang ParaTergugat, TABEL Il tentang Perhitungan Piutang Para Tergugat, TABEL Illtentang Perhitungan Nilai Tambak Para Tergugat, TABEL WV tentang NilaiTotal Hutang Para Tergugat, dan TABEL V tentang Nilai Total Piutang ParaTergugat.

Dimulai dari tanggal 19September 2019 sampai dengan 19 Maret 2020 sebesarRp348.353.316,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus limapuluh tiga ribu tiga ratus enam belas rupiah) perhitungan dendaketerlambatan upah pekerja sesuai dengan Pasal 55 PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

sama dengan upah pokok, makadenda 1 bulan adalah 50% dari upah pokok dengan rincian sebagaiberikut; dimana UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2019 =Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagaiberikut: Upah UpahNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 Denda Upah Jumlah1.

SusPHI/2020Rp4.640.857,00 dan UMSK Sektor 1 Kabupaten Bekasi tahun 2020adalah kurang lebih Rp5.035.624,00 dengan perhitungan sebagai berikut:Upah UpahNo Nama SeptDes2019 JanMaret2020 Denda Upah Jumlah1.

Dengan perhitungan sebagaiberikut: Upah UpahNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 Denda Upah Jumlah1.

Dengan perhitungan sebagai berikut: Upah UpahNo Nama SeptDes 2019 JanMaret 2020 Denda Upah Jumlah1.

Sehingga produk hukumpenerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPPN yang dilanjutkan dengan surat keputusankeberatan tidak bisa digunakan sebagai dasarpenetapan sekaligus dasar perhitungan PPN yangmasih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Januari 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalahsebagai berikut:= Rp 823.236.775,00= Rp 658.589.420,00= Rp 164.647.355,00= Rp 16.464.736,00bahwa menurut Terbanding dalam Surat Uraian Banding, penjelasan

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Januari 2005sesuai Pasal 3 KMKNomor 252/KMK.03/2002 = adalahsebagai berikut: = Rp 67.803.507Pajak MasukanPajak

Untuk penyerahan Jasa KenaPajak, sebesar 40% (empatpuluh persen) dikalikandengan Pajak Keluaransebagaimana dimaksud dalamhuruf a;e Keputusan Dirjen Pajak Nomor 536/PJ/2000 tentang Norma PerhitunganPenghasilan Neto bagi Wajib pajak yang dapat menghitung penghasilan netodengan menggunakan norma perhitungan;e Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER19/PJ/2008 tentang Petunjuk PelaksanaanPemeriksaan Lapangan;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyerahkan data pendukungpernyataannya yang menyatakan

Majelis berpendapat bahwa sepanjangdalam proses keberatan Terbanding tidak keluar dari ruang lingkup koreksi yangdilakukan pada proses pemeriksaan dalam hal ini DPP PPN dan sepanjang tidak adaaturan yang mengatur dasar penetapan dan dasar perhitungan yang harus diikuti olehTerbanding pada proses keberatan maka halhal yang telah dilakukan oleh Terbandingpada proses keberatan dalam sengketa ini adalah tidak dapat dinyatakan menyalahi aturanperpajakan yang berlaku;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding

dalam proses perhitungan PPN Masa PajakJanuari 2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk MasaPajak Januari 2005 adalah sebesar Rp145.384.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;menimbangmenimbangmenimbangMenimbangMengingatMemutuskanbahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam

XXSURKP/09.038/062 Tanggal 4 Juni 2009 tentang Perhitungan Pesangon Poin(11) "Pemberian pesangon didasarkan pada UndangUndang No. 13 Tahun 2003sebesar Rp.13.767.200,00 (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribudua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :Ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 :a. ayat 2 huruf i : (pesangon),masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah : 9 xRp. 1.059.014,00 =Rp. 9.531.126,00b. ayat 3 huruf c : (penghargaan), masa kerja9 tahun atau lebih : 4

:XXSURKP/09.087/062 Tanggal 23November 2009 tentang Perhitungan Pesangon poin (12) "Pemberian pesangondidasarkan pada UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 166 Jo. Pasal 156sebesar Rp.17.781.800,00 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribudelapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :Ketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 166 Jo.

masa kerja9 tahun atau lebih : 4 x Rp. 1.069.415,00 =Rp. 4.2 +Jumlah =Rp. 23.527.130,00Dan poin (13) Uang duka yang telahdibayarkan tanggal 14 Oktober 2009 (sesuaiKetetapan Rapat Anggota APPI No. 02 dan03/RAAPPI/I/2004 =Rp.5.745.320,00Jumlah =Rp. 17.781.810,00Jumlah Dibulatkan/yang dibayarkan =Rp. 17.781.800,004 Bahwa Pengurus Komisariat pada tanggal 19 Oktober 2009 mengirim suratkepada Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Pasuruan denganNomor : 001/FKUISBSI/P3GI/X/2009 Perihal : Perhitungan

Isinyaagar perhitungan pesangon Sdr. Moch.Asnan diubah dan disesuaikan denganKetentuan UndangUndang No.13 Tahun 2003 Pasal 167, tetapi tidak adajawaban dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Pasuruan;5 Bahwa Pengurus Komisariat pada tanggal 9 November 2009 mengirim suratkepada Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia di Pasuruan denganNomor : 002/FKUISBSI/P3GI/X/2009 Perihal : Permohonan Bipartit.

November 2009 tentang Perhitungan Pesangon bertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 166 "Dalam hal hubungan kerjaberakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikansejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kaliuang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), I(satu) kali uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uangpenggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4)" dan Pasal 99 UndangUndangNomor 13 Tahun