Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — K U S N O VS RUDI TASLIM DKK
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan terhadap Tergugat XXXIX sehubungan dengan adanyasengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan Komplek perumahanPermata Griya antara Penggugat dengan Rudi Taslim yang diposisikannyasebagai Tergugat ;Bahwa sedangkan pembangunan Komplek perumahan Permata Griyadibangun oleh pihak pengembang (developer) berbadan hukum, PT.MagnaIndo Prima cabang Pontianak, akan tetapi pihak pengembang aquo samasekali tidak disinggung singgung oleh Penggugat yang mestinya ditempatkanHal 50 dari 61 hal.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 46/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : H DADANG SUPRIATNA
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
199 — 78
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Waris
Putus : 27-06-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 27 Juni 2012 — PENGGUGAT : Sulimin VS TERGUGAT I : 1. Rosta Tarigan; TERGUGAT II : 2. Drs. M. Rambe; TERGUGAT III : 3. Alm. Ir. Bulan Sitepu; TERGUGAT IV : 4. Johanes Ginting; TERGUGAT V : 5. Ir. Masta Tarigan; TERGUGAT VI : 6. Iwan Chk; TERGUGAT VII : 7. Handoko Nusantara; TERGUGAT VIII : 8. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta c.q. Kanwil Pertanahan Propinsi Riau c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai; TERGUGAT XI : 9. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat; TERGUGAT X : 10. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat c.q. Kepala Kelurahan Ratu Sima; TERGUGAT XI : 11.Notaris / Ppat Fhifi Alfian Ronie, S.H; TERGUGAT XII : 12. Notaris / Ppat Berlin Nadeak, S.H.
162 — 16
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai; Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugattersebut; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 21-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 40
  • dan diputus oleh pengadilan yangberwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidahhukum dalam Yurisprudensi Makamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya Bahve KeputusanTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikantidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang PeradilanUmum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat menitik beratkandalam titik singgung
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-04-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 46/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 25 April 2018 — JAMILAH binti MUSTOFA, bertempat tinggal di Dusun Bumi Puspitek Asri, Sektor 3 A No.17 RT.013 RW.004, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Mochamad Subehi, S.H.,M.H., Mujahidin, S.H, Muhammad S, S.H.,S.IP, Advokat, Konsultan/Pengacara & Penasehat Hukum LPBH Gema Trikora, beralamat di Jl.Kerajinan No.2 Gadjah Mada, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat; M e l a w a n 1. SUKMA HIDAYAT, semula bertempat tinggal di Bungur Besar III No.21 E Rt.010 Rw.003 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggal/ kediamannya; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; 2. HENNY WASITO, semula bertempat tinggal di Bungur Besar VIII No.26 E Rt.010 Rw.003 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggal/ kediamannya; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II; 3. CAMAT SELAKU PPAT KECAMATAN LEGOK, KABUPATEN TANGERANG, berkantor di Kantor Kecamatan Legok, Jl.Alun-alun No.1, Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III; 4. Ny.HARRY RAHAYU, semula bertempat tinggal di Jl.Mesjid Al Anwar No.13 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Suka Bumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat tinggal/kediamannya; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV; 5. ANWAR ARDADALI, bertempat tinggal di Kampung Cicayur I Rt.001 Rw.02 Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V; 6. PT.BUMI SERPONG DAMAI Tbk, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Grand Boulevard, Jl. BSD Boulevard Green Office Park No.1, BSD City, Kabupaten Tangerang Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh para Kuasa Hukumnya : Thomas E.Tampubolon, SH, MH, Thomson Tampubolon, SH, Sahat P. Sihombing, SH., Oloando K. Tampubolon, SH, Roky R. Tampubolon, SH, MH dan Rudy M. Sirait, SH, Advokat-Advokat dari Kantor Advokat ’’Thomas Tampubolon & Partners” beralamat di Gedung Selmis Kav.4 & 5 Jl. Asem Baris Raya 52, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.023/SK.PDT/I/2018 tanggal 6 Januari 2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI; 7. CAMAT selaku PPAT KECAMATAN PAGEDANGAN, KABUPATEN TANGERANG, beralamat di Kantor Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat VII; 8. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN, beralamat di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;
79 — 42
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secarasubtansial sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang masih merasa milikPenggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugat tersebutperlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanya hubungan hukum hakkeperdataan dari kepemilikan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 19-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 2805/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
483 — 176
  • Bahwa demikian juga mengenai tuduhan Penggugattentang adanya perempuan lain yang menurut Penggugat seringberkomunikasi mesra dengan Tergugat adalah tidak benar dan fitnah olehkarena terhadap perempuan yang disebutkan tersebut telah diklarifikasisejak lama oleh Penggugat dan ternyata tidak ada hubungan mesraapapun seperti yang disampaikan oleh Penggugat, karena faktanyaPenggugat tidak pernah mengangkat permasalahan tersebut di awal daligugatannya dan baru di singgung dalam dalil Replik Penggugat yangseolah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-02-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 250/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 17 April 2013 — ABDURROSIM >< PRESIDEN RI
122 — 27
  • Tergugat harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur karena mencampuradukkan antara perbuatan wan prestasi dengan perbuatan melawan hukum,Majelis berpendapat sebagai berikut:e Bahwa benar beberapa Putusan Pengadilan memang tidakdapat menerima gugatan yang mencampuradukkan antaraperbuatan melawan hukum (PMH) dengan wan prestasisebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat;e Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antaraperbuatan wan prestasi dengan PMH tidak jarang terjadititik singgung
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 19-03-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.MAY SETIAWATI
2.EROSA YUNI PRISTIANTO
3.Djoko Setyobudi
4.SRI SETYANINGSIH
5.DIAN SRI SETYO KURNIAWATI
6.IKA RIMBAWANI
7.HERU SUPRIYADI
8.SUGENG PRIYOHANDOKO
9.SURIS AHMADI
10.IDA HARIYANI
11.DONNY NURDIANSYAH
12.ADI PANI
13.MOEDJATI ROMLAH
Tergugat:
1.INDRA WINOTO
2.PT. BUMI MENARA INTERNUSA (BMI)
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN MALANG
2.KEPALA KANTOR KECAMATAN DAMPIT
3.KEPALA KANTOR KELURAHAN DAMPIT
493 — 165
  • Nomor 463 atas namaTergugat (bukti T I2 dan TT I1);Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang mana baikkuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan II serta kuasa Turut Tergugat menyatakan bahwa objek yang berdiri bangunan pabrik Tergugat II adalah objekyang dipersengketakan dalam perkara ini dengan demikian objek yang terteradalam bukti P3, P7, T Il 2, T I3, TT IL danTT 14 adalah objek tanah yang samayang berasal dari bukti P3 Letter C Nomor 202 atas nama Rasmi Rasti,;disamping itu pula titik singgung
Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama
Register : 04-11-2020 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PA BOYOLALI Nomor 1671/Pdt.G/2020/PA.Bi
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
169 — 51
  • DALAM EKSEPSIKompetensi / Kewenangan AbsolutBahwa PARA PENGGUGAT menolak dengan tegas eksepsi KompetensiAbsolut;Bahwa pada Rakernas 1985 Mahkamah Agung tanggal 2123 Maret 1985tentang Titik Singgung Yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Agama,antara lain telah diputuskan: Apabila terjadi perbedaan agama antara Pewarisdengan Ahli Waris, yang diberlakukan adalah hukum waris yang berlaku bagi siPewaris:Hal. 17 dari 72 hal.
Pengadilan PN MANADO Perdata Tanah
Register : 26-08-2015 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MANADO Nomor WILSON GETA MELAWAN THERESIA TITILIANY UISAN, DK
Tanggal 26 September 2016 — - WILSON GETA MELAWAN THERESIA TITILIANY UISAN, DK
85 — 31
  • Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (PTUN Manado)sebagaimana nyata dalam Bukti 1.12, 1.13, dan T.14(sama dengan Bukti P.4dan P.5) berupa Keputusan PTUN pada tingkat pertama, banding, dan kasasi;Menimbang, bahwa menghadapi bukti 7.12, 1.13, dan 1.14 (samadengan Bukti P.4 dan P.5) tersebut, Majelis Hakim tidak akan pernahmelakukan penilaian atas keputusan yang tercantum dalam buktibukti tersebut,namun dalam praktek sering dijumpai permasalahan yang menyentil mengenaiapa yang dikenal dengan titik singgung
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Tanah
Register : 28-06-2016 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Pgp
Tanggal 24 Mei 2017 — 1. Ir. THOMAS JUSMAN, umur 46 tahun, agama Katholik, warga negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Syafri Rahman No. 178 RT/RW 000/000 Kota Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; 2. YUSWANTO, umur 24 tahun, agama Katholik, warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, alamat Komp. Green Kedamaian Jl. Panda II Blok B No. 02 RT/RW 007/002 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; 3. JAP F.X. KELVIN HADINATA, umur 40 tahun, warganegara Indonesia, agama Katholik, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. S. Parman No. 76 RT 001 Kota Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III; 4. ENNA, umur 42 tahun, agama Katholik, warganegara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Syafri Rahman No. 178 B R Kota Sungailiat Kabupaten Bangka Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV; Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV diwakili Kuasanya CIK MARHAYANI, S.H., M.H. dan CIK MELI HOKINI, S.H., para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Firma Hukum RA KARTINI beralamat di Jl. R.E. Martadinata (Ruko Mimi Lantai II depan SPBU Opas Indah) Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 026/FH.KAR-C2/SK/PDT/2016 dan No. 026/FH.KAR-C2/SK/PDT/2016 masing-masing tanggal 30 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 107/SK/VI/2016/PN.Pgp dan Nomor 107/SK/VI/2016/PN.Pgp masing-masing tanggal 27 Juni 2016. Untuk selanjutnya Penggugat I, II, III, dan IV disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan PT KRAMA YUDHA SAPTA, beralamat di Gedung Krama Yudha Jl. Warung Jati Barat Nomor 43 Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan (berdasarkan Akta Nomor 175 tanggal 18 Januari 1984 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 14 Januari 2011) diwakili oleh AHMAD YANIARSYAH HASAN, Direktur Utama PT Krama Yudha Sapta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, MUHAMMAD YAMIN, S.H., IKI DULAGIN, S.H., M.H., RIKI ARYA PUTRA, S.H., M.H., AULIA HIDAYAT, S.H., dan MUSLIM, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum PUBLICA LAW FIRM yang beralamat di Jl. Kendal No. 9 Menteng Jakarta Pusat dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor 137/SK/VIII/2016/PN.Pgp tanggal 9 Agustus 2016, selanjutnya disebut TERGUGAT;
414 — 41
  • pertimbangandiatas, dimana di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah disebutkan apabila sertifikat tidak ada sebagai buktikepemilikan hak atas tanah, kepemilikan hak atas tanah dapat dibuktikan dalambentuk lain yang salah satunya adalah apabila tidak ada bukti tertulis sama sekali,kepemilikan hak atas tanah dibuktikan dengan keterangan Saksi dan ataupernyataan yang bersangkutan;Hal 57 Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.PgpMenimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis singgung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 28-03-2013 — Putus : 20-08-2013 — Upload : 31-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1090/Pid.B/2013/PN.Jkt-Sel
Tanggal 20 Agustus 2013 — HJ. NURABITI, SE. Alias BETTY binti MUNIR SUPARDI ;
128 — 132
  • adalahbentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutanmulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai keopada dakwaan tindak pidana yangteringan,dan dakwaan tersebut sering disebut sebagai dakwaan pengganti dari dakwaan primeratau terhadap dakwaan seterusnya.Menimbang bahwa ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidier diajukanapabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbulitu meliputi atau bertitik singgung
Pengadilan PN DUMAI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 14 Maret 2013 — PENGGUGAT I : 1. Surya Darma, S.Ag; PENGGUGAT II : 2. Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom VS TERGUGAT I : 1. PT. Chevron Pacific Indonesia; TERGUGAT II : 2. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau; TERGUGAT III : 3. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA).
81 — 32
  • MIGAS, hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek perkara sebagai sebuah korelasi terhadap eksistensi hubungan hukum yang secara eksplisit terkait dengan dalil gugatan:Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunyasecara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atau titik singgung yang linier dantersistematis dengan sebagian faktafakta yang mengemuka dan nyata dalam persidanganpembuktian pokok perkara, namun faktafakta tersebut tidaklah serta merta secarasubstansif memasuki
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 11-05-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
PT HONEYMOON PROPERTIES
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO
197 — 79
  • ., tgl. 19Pebruari 2020, No. 21/2020 (berkesesuaian dengan Bukti T4 ; Bukti T14),oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum Gugatandalam perkara perdata yang diajukan oleh Syaifudin, SH (vide Bukti P25, BuktiP29, dan Bukti P30) tidak memiliki keterkaitan dan/atau titik singgung denganesensi pokok sengketa yang timbul dalam sengketa in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,maka sengketa in casu memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuaiketentuan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 26-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 344/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 24 Oktober 2018 — MUHAMMAD MURSYID SILALAHI VS JHONSON HENDRA OLIVER S. SIDEBANG, DKK
67 — 35
  • Biliamin Sidebang dan MarsiusSidebang ;Bahwa, sesuai dalil Penggugat yang menyatakan sebagai anak dariHobon Silalahi Sidebang anak dari Jangakkip Silalahi Sidebang, makaPenggugat dapat menggantikan kedudukan ayahnya yang bernamaHobon Silalahi Sidebang sepanjang harta milik kakek Penggugat yaituJangakkip Silalahi Sidebang ;Bahwa, di atas telah Tergugat Il singgung jika bagian JangakkipSilalahi Sidebang telah diterima oleh isteri Jangakkip Silalahi Sidebangyang bernama Barita Br.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
193 — 75
  • yang dikeluarkanoleh Pejabat Administrasi Pemerintah, tujuan dan produk formal sebuahprosedur Administrasi Pemerintahan adalah keputusan administrasi yangmemuat mengenai ketentuan hak dan kewajiban yang diperoleh oleh individuatau anggota masyarakat lainnya dalam satu Administrasi Pemerintahan,keputusan tersebut dapat berupa Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN), setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya,sehingga titik singgung
    Keputusan tersebut dapat berupa Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) ; Setiap KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negaramenggambarkan relasi Pemerintah dengan masyarakat atau warganya.Sehingga titik singgung antara kepentingan warga masyarakat danPemerintah dalam konteks administrasi senantiasa bermuara pada terbit danberlakunya sebuah KTUN.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
535 — 655
  • ., dibawah sumpah pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut:Bahwa yang dimaksud PreJudicial Geschill yaitu Dalam hal mengadiliperkara pada waktu bersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana danperkara perdata dimana antara perkara pidana dan perkara perdatabertitik singgung sedemikian rupa;Bahwa landasar PreJudicial Geschill adalah Pasal 81 KUHP yaitumempertangguhkan penuntutan untuk sementara karena adaperselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dulu oleh satumahkamah lain, mempertangguhkan
    perkara perdata yang melibatkan Tommy Winata baik sebagai pihakselaku Penggugat maupun di sisi lain sebagai Tergugat dalam dua perkaraperdata yang nantinya akan menentukan apakah Tomy Winata berhakmelakukan penuntutan atas perbuatan Terdakwa atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa apabila dalam hal mengadili perkara pada waktubersamaan terjadi pemeriksaan perkara pidana dan perkara perdata dimanaantara perkara pidana dan perkara perdata bertitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 19-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 369 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — BADAN PERMUSYAWARATAN (BPD) DESA AIR LIMAU VS BUPATI BANGKA BARAT;
119 — 146 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga titik singgung antarakepentingan warga dan pemerintah dalam konteks administrasisenantiasa bermuara pada terbit dan berlakunya sebuah KTUN.Sebagai negara hukum, setiap KTUN yang diterbitkan oleh pejabattata usaha negara dapat dipersoalkan atau digugat apabilamerugikan kepentingan seseorang atau badan hukum perdata.Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang memilikikewenangan untuk menguji, mengadili dan memutus sengketa TataUsaha Negara antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan wargamasyarakat.Sebelum
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Register : 21-08-2017 — Putus : 16-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 60/PDT/2017/PT BTN
Tanggal 16 Agustus 2017 — Para ahli waris dari Almarhum Tan Mie Seng alias Tan Mie Sen alias Tan Mie Sen dan Almarhumah Hana dahulu bernama Tan Han Nio, yakni : 1. Antonius Kim Hwa, dahulu bernama Tan Kim Hwa, swasta, WNI, beralamat di Kp. Jurang Mangu Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 2.Kimoy, dahulu bernama Tan Kim Moy, swasta, WNI, beralamat di Kampung Curug Rt. 006 Rw. 004, Kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 3. Ade Debora, dahulu bernama Tan Len Nio, swasta, WNI, beralamat di Komplek Kodam Rt. 010 Rw. 005, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 4. Elly, dahulu bernama Tan E Ly, swasta, WNI, beralamat di Pondok Maharta C.16 No. 12 Rt. 007 Rw. 011, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 5. Eddy S, dahulu bernama Tan Kim Cun, swasta, WNI, beralamat di Jalan H. Sarmili No. 54 Rt. 002 Rw. 002, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 6. Yahya Saputra S.Pd., dahulu bernama Tan E Weh, swasta, WNI, beralamat di Jalan Kiwi V Blok GR 22/80 Rt. 008 Rw. 007, Kelurahan Pondok Kacang Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 7. Para ahli waris penggganti dari Almarhumah Nyonya Men, dahulu bernama Tan Kim Nio : 7.1 Analisa, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.2 Hendry, swasta, WNI, beralamat di Kp. Sawah Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.3 Herlina, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.4 Susilawati, swasta, WNI beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.5 Rudy Hartono, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.6 Endang Gunawan, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.7 Rice, swasta, WNI, beralamat di Jalan M. Saidi No. 17 Rt. 001 Rw. 006, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pasanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 7.8 Edi Santosa, swasta, WNI, beralamat di Jalan Asyirot Dalam No. 50 Kp. Kecil Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta; 8. Para ahli waris pengganti dari Almarhumah Nyonya Neni, dahulu bernama Tan Ne Nio : 8.1 Rita, swasta, WNI, beralamat di Kampung Lio Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; 8.2 Riawati Syahalalua, swasta, WNI, beralamat di Pd. Kacang Prima G 6/12 Rt. 007 Rw. 008, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten; Selanjutnya baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, selaku ahli waris dari Almarhum Tan Mie Seng alias Tan Mie Sen alias Tan Mi Sen dan Almarhumah Hana dahulu bernama Tan Han Nio, dalam perkara ini diwakili oleh : SURYA BAKTI BATUBARA, S.H., M.M., dan PALTI HUTAGAOL, S.H., dari Kantor SURYA BATUBARA & ASSOCIATES LAW FIRM berkantor di Ruko Rajawali Blok B-6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT; L A W A N 1. Para ahli waris dari Almarhum H. Saaman bin H. Asimin, baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri : - Abdul Karim bin H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Komplek Lemigas Blok C No. 49, Rt. 007 Rw. 013, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/semula TERGUGAT I; - Karyadi bin H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Jl. Ceger Raya Rt. 06 Rw. 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II/semula TERGUGAT II; - Hj. Harbiah binti H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Jl. Ceger Raya Rt. 06 Rw. 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III/semula TERGUGAT Ill; - Hj. Badriah binti H. Saaman bin H. Asimin, beralamat di Jl. PLN-DEPLU Rt. 014/Rw. 01, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV/semula TERGUGAT IV; Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ARIAS RAHADIAN, S.H., WAHYU BASKORO, S.H., M.H., dan WALIM, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum di Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM ARIAS RAHADIAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Taman Banjar Wijaya, Blok B 19B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Agustus 2016; 2. Lurah Kelurahan Pondok Betung, beralamat di Jl. Pondok Betung Raya No. 1, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V/ semula TERGUGAT V; 3. Lurah Kelurahan Pondok Karya, beralamat di Jl. Bonjol No. 101, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VI/semula TERGUGAT VI; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : ARIAS RAHADIAN, S.H., dan WAHYU BASKORO, S.H., M.H., Para Advokat/ Penasihat Hukum di Kantor ADVOKAT/PENASIHAT HUKUM ARIAS RAHADIAN, S.H. & REKAN, yang beralamat di Taman Banjar Wijaya, Blok B 19B No. 5, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2016; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di JI. H. Abdul Hamid, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII/semula TERGUGAT Vll; 5. Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Jl. Ruko Golden Road Blok C 27 No. 59/61, ITC Bumi Serpong Damai, Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII/ semula TERGUGAT Vlll; 6. Sujono, dahulu beralamat di Jl. Raya Ceger No.47, RT.011 RW.003, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I/semula TURUT TERGUGAT I; 7. Sukamian, dahulu beralamat di Jl. Raya Ceger No. 48, Rt. 011 Rw. 03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II/semula TURUT TERGUGAT ll; 8. Sudarmono, dahulu beralamat di Jl. Raya Ceger, Rt. 011 Rw. 03, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (sekarang tidak diketahui alamatnya), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III/semula TURUT TERGUGAT Ill;
176 — 41
  • Bahwa berdasarkan isi dalam materi atas permasalahan yang diuraikanPara Penggugat dalam posita surat gugatannya, telah jelas dan nyatamenitik beratkan dalam titik singgung mengenai proses prosedur dari tatapengadministrasi yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara, dalammenerbitkan surat keputusan pejabat tata usaha negara (beschikking),sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal angka 3 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 28-10-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 110/PDT/2016/PT BTN
1. Ahli Waris Almarhum A. Rujani; - Sofyan Effendi, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 1 (1.4); 2. Ahli Waris Almarhum Muhtar; - H. Moch. Umar, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 2 (2.1); 3. Ahli Waris Almarhum Supriyadi; - Ir. Abdul Azis, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 3 (3.1); 4. Ahli Waris Almarhum Abdulgani; - Drs. Moch. Amin, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 4 (4.1); 5. Ahli Waris Almarhum Markasan; - Ahmaliah, beralamat di Kampung Pagedangan Rt. 002 Rw. 002, Desa Cicalengka, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 5 (5.1); 6. Ahli Waris Almarhum Abdul Karim; - H.A. Manap Mulyana, beralamat di Pamulang Permai Blok A 39, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 6 (6.1); 7. Ahli Waris Almarhum Sanukri; - E d a r, beralamat di Kampung Rancamalang Rt. 002 Rw. 002, Desa Kadusirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 9 (9.2); 8. Ahli Waris Almarhum Atja; - Junariah, beralamat di Kampung Janala Rt. 003 Rw. 002, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 10 (10.1); 9. Ahli Waris Almarhum Ahmad Rukaya; - Yuliasari, S.E., beralamat di Kampung Cirewed Rt. 001 Rw. 01, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT 11 (11.2); Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya DAVEY OCTAVIANUS PATTY, S.H., FREDDY YOANES PATTY, S.H., AHMAD RAFIQ, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATTY & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Dirgantara Raya Blok A 12 No. 238 Ciledug Indah, Karang Tengah, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT; M E L A W A N : 1. WINATA WANGSA MULIA (d/h ONG LIONG HOEY), umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. K.H. Soleh Ali No. 46/28 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya HERRY HOESEN, S.H., RAHMAT, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERRY HOESEN, S.H., beralamat di Komplek Griya Bandung Asri III O13 No. 18, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2015, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT; 2. Ahli Waris Almarhum A. Rujani; 2.1. Is Abdul Rosyid, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 1 (1.1); 2.2. Ny. Yusro, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 1 (1.2); 2.3. Hasan Basri, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 1 (1.3); 2.4. R. Setiawan, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 1 (1.5); 2.5. Sofiah, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 1 (1.6); 3. Ahli Waris Almarhum Muhtar; - Islaminudin, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 2 (2.2); 4. Ahli Waris Almarhum Abdulgani; 4.1. R. Mochamad Rachmat, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 4 (4.2); 4.2. Moch. Sholeh, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 4 (4.3); 4.3. Mochamad Arief, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 4 (4.4); 4.4. Mochamad Yani, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 4 (4.5); 4.5. Ida Farida, S.Sos, beralamat di Kampung Dukuh Rt. 002 Rw. 003, Desa Babakan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 4 (4.6); 5. Samsudin, beralamat di Kavling Pemda Rt. 01 Rw. 05, Panunggangan Barat, Jati Uwung, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 7; 6. Suhatmo, beralamat di Jl. Swadaya Rt. 028 Rw. 002, Desa Pangasinan Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 8; 7. Ahli Waris Almarhum Sanukri; - E. Suhendar, beralamat di Kampung Rancamalang Rt. 002 Rw. 002, Desa Kadusirung, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 9 (9.1); 8. Ahli Waris Almarhum Ahmad Rukaya; - Ida Apriyanti, beralamat di Kampung Cirewed Rt. 001 Rw. 01, Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 11 (11.1); 9. Kepala Desa Jatake, beralamat di Jl. Lingkar Selatan No. 85, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 12; 10. Camat Pagedangan, beralamat di Jl. Raya Pagedangan No. 2, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 13; 11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Jl. Abdul Hamid Kavling 8 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 14; 12. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tangerang, beralamat di komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Jl. Abdul Hamid Kavling 8 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT 15; Kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten, beralamat di Komplek Pusat Pemerintahan Propinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Serang-Banten, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;
78 — 87
  • Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugat halaman 4 sampaidengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9 dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkan padatitik singgung mengenai yang berhak atas objek hak tanah yangmasih merasa milik Para Penggugat, akan tetapi secara yuridis telahditerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupaSK Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No. 151/A/VIII50