makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin

dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin

cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin

Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.

Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah

Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin

untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin

Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin

Kemudian Para Penggugat/PemohonKasasi melakukan penelusuran lebih dalam dan diperolehlah data yangmenunjukkan adanya peralihan yang janggal dari Hardjowijono kepada R.Sukarsono sehingga terjadi tumpang tindin bahkan hilangnyatanah.Seharusnya luas tanah yang ditinggalkan oleh Hardjowijono lebih besar darisisa tanah seperti yang tertera didalam Letter C Nomor 428, apalagiHardjowijono sampai dengan meninggal tidak pernah mengatakan bahwapernah menjual tanah kepada R.

Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanahg. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukumadministratif.5.

dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin

Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.

Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat

Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.

NASIR, tidakbersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat Il yang diterbitkan lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard).2. Penggugat tidak memiliki J/egal stending untuk melakukangugatan3.

selanjutnya diberi tanda T.I18;Foto Copy dari Foto Copy Gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Darul Nafis, dkk, pada Gugatan' perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN.Kag yang ternyata tumpang tindih dengan tanahperkara dalam gugatan aquo sertifikat an.M.Nasir sekarang ada padaPenggugat Helmy, selanjutnya diberi tanda T.I19;Foto Copy dari Foto Copy gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Bustomi bin Amin Daud dkk, pada gugatan perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN Kag yang ternyata tumpang tindin

Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.bersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat II yang diterbitkan lebih dahulu.Penggugat tidak memiliki legal stending untuk melakukan gugatan.Dasar kepemilikan Penggugat, dari MINASIR ke Penggugat berdasarkanAkta Jual Bell, Sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat mendalilkanmasih atas nama M.

Sengketa tersebut diterbitkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat di lokasisebagaimana dimaksud Objek Sengketa a quo, diketahui fakta bahwa lokasibidang tanah yang diakui sebagai milik Penggugat tumpang tindih dengankeseluruhan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa yangditunjukkan Tergugat maupun Tergugat Il Intervensi sebagaimana termuat dalamBerita Acara Pemeriksaan Setempat;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui tanahmilik Penggugat yang tumpang tindin

(Sembilan Ribu Dua RatusSembilan Puluh Meter Persegi), tumpang tindin sebagian denganbidang tanah milik Penggugat, yang pada awalnya tanah yangdimaksud dalam Objek Sengketa tersebut merupakan pemberian dariTitus Nau yang dibagi menjadi tiga bagian dan masingmasing bagiandikuasai oleh Nikodemus Niuflapu, Lodia Niuflapu (Penggugat), danSilpa Asanab kemudian dikarenakan Nikodemus Niuflapu telahmeninggal dunia dan tidak memiliki keturunan sehingga tanahNikodemus Niuflapu secara adat juga menjadi hak

Asdaco tahun1997;Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka semua keterangan saksiselebinnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acarapersidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusanini.Menimbang, Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara inimeskipun telah diberikan kKesempatan yang cukup untuk itu;Menimbang, bahwa pada tanggal 1 November 2019 Majelis Hakim telahmelaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah Penggugat yangtumpang tindin dengan tanah yang

Bahwa sehubungan dengan permohonan pemisahan hak atas tanah atasBahwa nama Penggugat, Tergugat melalui Suratnya Nomor : 1207/200Halaman 75 dari 88 halaman Putusan Nomor: 47/G/2019/PTUNPBR14.01/IV/2019 tanggal 23 April 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah yang dimohon haknya tumpang tindin dengan SHM No. 3044 tahun 2005An. Watidar Aziz (Vide bukti P21)10.

putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar,tersebut ataukah akan merubah dan atau membatalkan putusan PengadilanNegeri Jakarat Barat tersebut;Bahwa oleh karena pokok perlawanan Termohon Kasasi/SemulaTerbanding /Pelawan dan Termohon Kasasi II/Semula Terbanding II/Pelawan Il masih dalam proses Kasasi, sehingga masih banyakkemungkinankemungkinan yang akan terjadi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat tersebut, dan untuk menghindari adanya putusanhukum yang tumpang tindin

Berdasarkan bukti surat T.II.Int.2.2c, didapatkan fakta jika Tergugat padatanggal 5 Juni 2014, pernah berkirim surat kepada Penggugat, Tergugat IIIntervensi 1 dan Tergugat Il Intervensi 2, guna menindaklanjuti suratundangan ke3 dari Tergugat tanggal 11 Pebruari 2014, terkaitpermasalahan tumpang tindin SHM No. 540/Gembor, No. 548/Gembor danNo. 552/Gembor dengan SHGB No.1758/Gembor dan SHGB No. 1760/Gembor..

DjajapuraPermai, yang ternyata bidang tanahnya adalah tumpang tindin sebagian denganbidang tanah Sertipikatsertipikat obyek sengketa;Menimbang, bahwa sedangkan alasan hukum yang diajukan oleh TergugatIl Intervensi 2 untuk menyatakan jika gugatan Penggugat dalam perkara a quotelah lewat waktu (daluarsa) karena pada tanggal 24 Oktober 2012, Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang dengan Nomor Surat: 8054/600.136.71/X/2012 telahmengundang Handoyo Santoso dan Soesanto Tjioe selaku direktur PT AsiaplastIndustries

Peraturan Perundangundangan yang berlakuuntuk mengajukan pembatalan Sertipikatsertipikat obyek sengketa di PengadilanTata Usaha Negara;Halaman 121 dari 142 halaman, Putusan No. 41/G/2014/PTUNSRGMenimbang, bahwa oleh karena sampai dengan diajukan dandidaftarkannya gugatan a quo oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang pada tanggal 18 Agustus 2015, Tergugat tidak dapat menjamin kepastianhukum data fisik dari sebagian bidang tanah HGB No. 1758/Gembor dan HGBNo.1760/Gembor, telah tumpang tindin

Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.

Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,

Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin