Ditemukan 9695 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren doirin dokris dakrin dorin dikrin
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 42/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
Ir MOLLY AHMAD MM
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
185 — 92
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 31/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat:
HENGKY SAHE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
KWEJAORI NASRY
264 — 301
  • atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Menimbang, bahwa selanjutnya arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin yaitu kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara,Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 25-07-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 11-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 123/PDT/2016/PT MND
Tanggal 12 Oktober 2016 — Pembanding/Tergugat I : Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang Jasa Keuangan yakni : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero ) Kantor Pusat : Gedung Arthaloka, Lantai 1, 6, 8, 10. Jalan Jend. Soedirman Kav. 2 Jakarta. Cq. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI ( Persero ) Cabang Manado. Sulawesi Utara. Jalan Santu Yoseph. No. 37. Kelurahan Kleak. Kecamatan Malalayang. Kota Manado. Cq. PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) UNIT LAYANAN MODAL MIKRO ( PNM ULaMM ) INOBONTO
Terbanding/Penggugat : CHRISTIANUS SIMBALA.
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Turut Terbanding/Tergugat IV : RISMAYANTI LADALA
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA. Cq. KANWIL DJKN SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA. Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL ) Manado
67 — 21
  • Sesuai dengan Dokrin Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008Tanggal 21 Januari 2009 adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelangyang membeli sebidang tanah melalui proses lelang eksekusi. oleh MahkamahAgung berpendapat bahwa lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkandan hak pembeli lelang harus dilindungi;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TERGUGAT VI mohon Pengadilan agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan:1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 10-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
HIRAWATI LABARA KARIM USMAN Spd. Map.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
160 — 133
  • ;Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan landasan Peraturan Perundang Undangan,Kepatutan dan Keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraanNegara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2011 — Upload : 01-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 PK/Pid.Sus/2010
Tanggal 2 Februari 2011 — CAPT. SUTEDJO, SE. Bin MUHIJAN
58 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan telah salah dalamHal. 31 dari 46 hal.Put.No.96 PK/PID.SUS/2010penafsiran keterangan ahli dan dokrin.
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 06-12-2016 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 13-09-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 2707/Pdt.G/2016/PA.Jbg
Tanggal 16 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 1
  • tidak berhasil,dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapatditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudahmembuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage)dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimanaditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;Menimbang bahwa dalam perceraian, Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tangga, sebagaimana dokrin
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 30-06-2004 — Upload : 25-08-2016
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 62/Pid.B/2003/PN.Psp
Tanggal 30 Juni 2004 — 1. H. SOLEMAN HARAHAP GLR SUTAN SORIPADA 2. SYUKUR HALOMOAN HARAHAP 3. SYAHRIN HARAHAP
132 — 42
  • terdakwaterdakwabenar telah melakukan tindakan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya maka akan di uraikan berikut ini ;Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja; Menimbang, bahwa dengan sengaja pada hakekatnya didasari unsur bathiniah yaituadanya niat,sehingga seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendakiperbuatan ini serta harus menghayati serta mengerti akan akibat perbuatannya selaku yangdikehendakinya ;Menimbang bahwa tentang unrus kesengajaan (dolus) majelis berpendapat sesuaidengan Dokrin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — 1. SANJAYA LIONARDI MARTIKA, 2. LIONG TJOEI MOY, DKK;I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, II. MOE IRWAN RAHARJA
64 — 39
  • ., dalambukunya usaha memahami undangundang tentang peradilan tata usahanegara buku dua cetakan keempat halaman 3740, terbitan Pustaka Sinarharapan, jakarta 1993.Bahwa pada ketentuan pasal 53 ayat (1) undangundang Nomor 9 tahun2004, tentang perubahan atas undangundang nomor 5 tahun 1986 tentangperadilan tata usaha negara dikaitkan dengan dokrin hukum acara peradilantata usaha negara tentang kepentingan sebagaimana, apakah benar adaterdapat hubungan klausul langsung antara keputusan tata usaha negarayang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 27-09-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 79/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
H.Abdul Wahid, PM
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
1.PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA Yang diwakili oleh IR.JEFFREY JURIANTO RUSLI
1.ORGANISASI SAKSI SAKSI YEHUWA INDONESIA
166 — 75
  • Dan ahli berpendapat berdasarkan dokrin yang ahli pahami selamaini dari Paus Volten, hukum harus ada penemuannya dengan menggunakanpenemuan itulah ada hukumnya yang ahli gunakan pendekataninterprestasinya jadi kalau ahli melihat pada suatu rangkaian hukumketerkaitan antara Peraturan Kepala BPN No.11 tahun 2016 penyelesaiansengketa dikaitkan dengan Peraturan Kepala BPN No.9 tahun 1999 dandikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 maka ada benangmerah yang harus kita hormati dalam prinsip
    Selanjutnya bila kitaberbicara hukumnya bagaimana secara yuridis kalau putusan pengadilantidak dilaksanakan akan menurut dokrin itu tergolong perbuatan yangHalaman 121 dari 168 halaman Putusan No. 79/G/2017/PTUN.Mksmelawan hukum oleh penguasa Kepala BPN dan itu termasuk kejahatanyang bisa dimasukan dalam delik pidana Pasal 421 KUHP mengenai bab 28kejahatan jabatan ;Bahwa Pasal 104 Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1999 bahwa ada 2syarat pembatalan yaitu cacat administrasi dan putusan pengadilan
    Ahli tidak mau membahas secara detail tetapi silahkandipertimbangkan bahwa apakah pernah ada putusan P.TUN sebelumnya itusampai dimana dan apa putusan yang terakhir yang telah berkekuatan hukumtetap artinya itulah yang menjadi ukuran untuk menilai persoalanpersoalanitu yang berkaitan dengan yang tadi telah disampaikan tetapi kalau ahlimempunyai dokrin tidak bisa masuk ke pengadilan tata usaha negara karenaputusan tadi yang pembatalan itu lahir dari putusan yang inkrah telahdiperiksa oleh pengadilan
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 21-10-2013 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 223/Pdt.G/2013/PA.Pst
Tanggal 24 September 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
903 — 819
  • Penerapan yang demikian tidak berakibat16gugatan mengandung cacat plurium litis consortium jo jurisprodensi MahkamahAgung No 1826 K/PDT/1984 yang menyebutkan bahwa tidak selamanya harus ikutdigugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakangugatan cukup ditujukan kepada orang yang menguasai obyek;Bahwa disamping itu sesuai dokrin hukum yang di kemukakan oleh M YahyaHarahap, SH (Mantan Hakim Agung dalam bukunya berjudul, hukum acara perdata,tentang gugatan, persidangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-12-2013 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1809 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Desember 2013 — SUYONO, S.Sos
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan hukum MA sebagai berikut: Asas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenvettelijkeuitsluittinggrond, suatu buiten wettelijkke rechtsvaardigingsgrond dansebagai suatu alasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu faitdexuse yang tidak tertulis, seperti dirumuskan oleh dokrin danyurisprudensi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-01-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 20 Januari 2011 — SURATMAN
38 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana menurut dokrin yang berlakupenggunaan analogi dalam penerapan hukum pidana adalah melanggarasas legalitas yang merupakan asas yang fundamental dalam hukumpidana, karena penggunaan analogi telah membuat lubang (loophole)yang sangat besar kepada para penegak hukum yang dapat menafsirkanperaturan atau hukum pidana dengan sewenangwenang;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada analogiadalah jelas merupakan kekeliruan, mengutip Vos yang mengatakanbahwa penerapan analogi tidak diijinkan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata
Register : 20-01-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 4 Oktober 2017 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
1.Tengku Djalil Sahmenan Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
2.Tengku Thamrin Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
3.Tengku Ulong Yahya Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
4.Tengku Soelaiman Sulaiman Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
5.Tengku Anwar Bet Anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
6.Tengku Darwin anak Kandung Almarhum Tengku Sahmenan
7.Soeheri Aciu
8.Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pajak cq. Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II cq. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kisaran cq. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Tanjung Balai
9.Pemerintah RI cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.Kepala Badan Pertanahan Nasional
10.Pemerintah Kota Tanjungbalai
11.Lurah Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai
105 — 25
  • bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.l1 sampai dengan Bukti T.I4 sedangkanTurut Terlawan untuk menguatkan dalil perlawanan pelawan telah mengajukanbukti Surat yang diberi tanda bukti TT.I1 sampai dengan TT.I18 ;Menimbang, bahwa Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet)sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata positif dalam pasal 206 ayat 6RBG/195 HIR,Pasal 227 RBG / 207 ayat 3 HIR , 228 RBG/208 HIR,231,236 dan240 RBG serta Yurisprudensi maupun dokrin
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 38/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
SYARIFUDIN USMAN, Spd. MH.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
211 — 81
  • SKditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17Juni 2019, ada 17 Tujuh belas hari sejak SK ditetapkan;Bahwa dengan berdasar pada uraian uraian tersebut diatas, makaPenerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo oleh Tergugat tidakdidasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yangbenar dan oleh karena itu Obyek Gugatan a quo menjadi Cacat Yuridis.Bahwa dokrin Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurutPenjelasan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 16-04-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 16 April 2014 — PT. KEDAUNG INDUSTRIAL LTD vs INTER IKEA SYSTEMS B.V,dk
555 — 497 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut dokrin ini, faktor yang paling pokokadalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan padapokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (actualconfusion) atau menyesatkan (deceive) masyarakat konsumen,dimana seolaholah merek tersebut berasal dari sumber atau produksiyang sama sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untukmembonceng atau mendompleng ketenaran merek milik pihak lain;3.
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 3 Juli 2018 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
37 — 7
  • Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapatdialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan ataumempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani,rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak dan ketentuan dalam Pasal 7huruf (a) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakyakni setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuholeh orang tuanya sendir ;Halaman 49 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.Menimbang, bahwa dalam dokrin
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Wanprestasi
Putus : 03-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 105/Pdt/2019/PT.Dps
Tanggal 3 Oktober 2019 — PUTU NOVA AGUSTINA melawan 1. I MADE BAGIA, SH. MH., dk
111 — 147
  • Bahwa menurut kaidah/dokrin hukum Mahkamah Agung tersebut, suratwasiat yang materi muatannya merugikan hak mutlak (legitieme fortie)ahli waris adalah batal demi hukum.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-08-2012 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 378/PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Juni 2013 — ALI HARRIS >< PT ASURANSI JIWASRAYA,Cs
184 — 55
  • dialihkan kepada Penggugat, akibat hukumnyaadalah Penggugat juga menerima peralihan hak untuk mendapatkanganti rugi dari Tergugat yang sebelumnya merupakan hak MaureenMawengkang atau keluarganya ;Menimbang, bahwa sejak menerima Peralihan penguasaanatas tanah tersebut dari Maureen, Penggugat juga belum pernahmenerima ganti rugi pelepasan hak dari Tergugat ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan diatas,Penggugat secara hukum tetap sah menguasai tanah aquo ;Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dokrin
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 14-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 138-K/PM.III-19/AD/VII/2021
Tanggal 15 September 2021 — Oditur:
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Luvy Supintra
2.Kiara Ardy Fadhlika
3.Erick Fharlanda
4.Febri Ramadhon
5.Imam Muhsyanudin
60 — 17
  • Dokrin hukum menafsirkanadalah yang dimaksud dengan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang pada umumnyamenggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabilakesempatan itu. menjadi lebin besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau denganketangkasan yang lebih tinggi dari permainanya.Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakandijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempatyang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalahbahwa tempat yang digunakan untuk melakukanpermainan
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN MANADO Nomor 25/G/2020/PTUN.Mdo
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
Hj. Sri Wahyuni Modjo
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BITUNG
Intervensi:
RIZAL RINAL
272 — 97
  • Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami daridoktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungioleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yangbersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa(Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, BukuII, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin