Ditemukan 10825 data
Terbanding/Tergugat : Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Terbanding/Turut Tergugat I : WISANNY WIRIYANTO
Terbanding/Turut Tergugat II : TONY WONG
Terbanding/Turut Tergugat III : WELLY WIRYANTO
103 — 40
Bahwa yang menjadi dasar hukum dalam gugatan perlawanan ini adalahpada asasnya suatu putusan itu hanyalah mengikat para pihak yangberperkara dan tidak dapat mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW), akantetap!
LILIS SULASTRI
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Cq PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Kanwil Banjarmasin Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO, Tbk Cabang Bontang
2.PT BANK INDONESIA Kantor Perwakilan Propinsi Kaltim
142 — 168
Bahwa Sesuai hukum acara dan Yurisprudensi tetap MARI YurisprudensiMahakamah Agung No. 1226 K/Pdt/2001 tertanggal 20 Mei 2002 yangintinya sebagai berikut :meskipun kedudukan subyeknya berbeda, objeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan sudah mempunyal kekuatanhukum tetap sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idemM A KA Berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila putusan atasgugatan yang diajukan ke muka pengadilan telah memperoleh putusankemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan
Terbanding/Penggugat : Suyamti
Terbanding/Turut Tergugat : Irma Fauziah
171 — 73
Bahwa mengenai hal mengenai ne bis in idem sebagaimanajuga telah dijelaskan di dalam eksepsi Tergugat tersebut, sebagaiHalaman 14 dari 48 Putusan Perkara Perdata Nomor 78/PDT/2021/PT YYKlandasan hukum telah diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata yangmenentukan syarat ne bis in idem yaitu:a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;b. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yangberkekuatan hukum tetap;c.
Terbanding/Tergugat : Walikota Jakarta Barat
Terbanding/Turut Tergugat : Gubernur DKI Jakarta Cq. Pemprov DKI
135 — 82
Bertentangan dengan kesusilaanHalaman 14 Putusan Nomor 517/PDT/2019/PT.DKI Bertentangan dengan kepatutan,ketelitian dan kehatihatian.Menurut putusan Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1917 dalam kasus PerdataLinden baum dan Cohen menyatakan Onrechtmatige daad tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajibansipelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik tata susila maupunkepatutan dalam masyarakat, pertistiwa dan fakta kejadian dugaan tindakpenyerobotan
96 — 20
Tirta Putra Pase melaluigugatan Nomor : 33/Pdt.G/2012/PNLsk dan sudah diputuskan oleh MajelisHakim Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 18 Juni 2013, olehkarena itu berdasarkan hukum perkara ini masuk dalam kategori nebis inidem;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPerdata suatugugatan dapat dikatakan nebis in idem bilamana :a. Apa yang digugat / diperkirakan sudah pernah diperkarakan;b. Objek sama;c. Subjek sama;d.
113 — 39
Nigheid bahwa Penggugat tidak tepat dalammenarik tergugat karena tergugat tidak pernah melakukanpenunjukan dalam pelaksanaan yang menjadi obyek gugatan iniNormalisasi dan Turap Sungai samping Kantor Camat BontangBarat, Sebagaimana yang dinyatakan dalam gugatanPenggugat angka 2 kesepatakan dengan cara penunjukanHalaman 9 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN.Bon.langsung...dst, dan angka 3 ...sesuai kesepakatan secarapenunjukan yang dilakukan...dst.Gugatan Penggugat Nebis in demBerdasarkan pasal 1917
128 — 77
No.37/PDT.G/2018/PN Cbi. karena secarahukum suatu perkara dapat dinyatakan tidak dapat diterima adalahapabila perkara tersebut memenuhi kriteria kriteria sebagai berikut:adanya kesamaan pada subjek dan objek sengketa, adanya kesamaanpada dalil posita maupun petitum; hal mana sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUH Perdata maupun Yurisprudensi Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No.647K/Sip/1973;Tentang Gugatan Kabur; Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil Tergugat Ill karenaperbuatan melawan
102 — 51
Nomor 642 PK/PDT/2019 yang manaHalaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pat.G/2020/PN DPKperkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap karena telahberakhir dengan putusan tingkat kasasi dan Peninjuan kembali yang manadalam perkara tersebut subyek dan obyeknya sama dengan, sehinggamembuat gugatan Penggugat menjadi Nebis In Idem;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugatmengenai Gugatan Penggugat Nebis In Idem harus memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1917
47 — 14
Lamintang, S.H. yang mengacu padaArrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25Juli 1930, NJ. 19380 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : Maksud untukmenguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelakutelah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izinHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 447/Pid.B/2015/PN Saktersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasaberhak untuk mengambil benda tersebut.
56 — 58
jelas dan terang maksud diajukannya Eksepsi dalamjawaban Tergugat dan Tergugat II dalam bab Eksepsi poin 2adalah merupakan Exeptie Processueel absolut mengenaikewenangan Absolut Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 134HIR/160 Rbg, sedang bab eksepsi point 3 adalah merupakanExceptie Relative Disqualicatoir dan atau obcur libeliExeptie sesuai dengan pasal 125 (1) HIR/Pasal 149 Rbgsedang bab Eksepsi para Tergugat point 4 adalah merupakanExeptie Relative Rei Judicatie sebagaimana diatur dalampasal 1917
285 — 146
Gugatan nebis in idem;Menimbang, bahwa menurut pasal 1917 KUHPerdata, suatau perkaratidak dapat diajukan lagi harus memenuhi syarat sebagai berikut :a. Tuntutan yang sama;b. Alasan yang sama;c.
Terbanding/Tergugat I : PT PANCA OVERSEAS FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT PAN INDONESIA BANK
Terbanding/Turut Tergugat : HENDRA KARYADI, S.H
172 — 106
Bahwa dengan adanya putusanputusan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap terhadap hal yang sekarang digugatoleh Penggugat, maka menyebabkan pokok perkarayangdigugattersebut tidak dapat diajukan lagi karena telah diakhiridengan tuntas dan pasti (litis finiri oppertet) sesuai dengan asaskepastian hukum.Dari halhal tersebut diatas, menjadi jelas dan nyata bahwa dalamgugatan Penggugat melekat NEBIS IN IDEM/Res Judicata/GewijsdeZaak sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, oleh karenanya makagugatan
144 — 16
Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis Kasasimenganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak samapersis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknyasama meskipun ada penambahan pihak dan status objek perkaratelah ditentukan dalam putusan terdahulu".
19 — 2
Bahwa istilahnebis in idem yang digunakan oleh Tergugat dalam perkara ini (perdata)kurang tepat sebab istilan tersebut sesungguhnya hanya dikenal dalambidang pidana (diatur dalam pasal 76 ayat (1) KUHP), dan semestinyadengan istilah exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak)berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata;Bahwa suatu gugatan dikategorikan exceptio res judicata (exceptie vangewijsde zaak),kalau istilah Tergugat ne bis in idem, berdasarkan pasal 1917KUHPerdata harus memenuhi syaratsyarat
43 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
(bukti T12)Maka dengandemikian perkara yang diajukan saat ini tidak dapat diadilikembalikarena mengandung asas Nebis In Idem (pasal 1917 BW) ;Hal ini dapat dilihat dari posita dan petitum yangsama tersebut adalahsebagai berikut Petitum angka 1 (satu) pada perkaraterdahulu No. 495/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Barsama dengan petitum angka 1 (satu) padaperkara saat ini No.104/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst ; Petitum angka 3.
Terbanding/Tergugat I : PT KERETA API INDONESIA PERSERO
Terbanding/Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : E KOSWARA
Turut Terbanding/Penggugat III : PUJI RETNO
Turut Terbanding/Penggugat IV : H. ITOH MASITOH
Turut Terbanding/Penggugat V : YAYAH ROKAYAH
80 — 40
;Bahwa, objek yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut pernahmenjadi bagian dari sengketa dengan pihak yang sama dan lokasiyang sama dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusanPengadilan Negeri Bandung Nomor : 380/Pdt.G/2016/PN.Bdg joputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 465/PDT/2017/PTBDG jo putusan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Nomor : 1775K/Pdt/2018;Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 122PDT/2021/PT.BDG.Bahwa, hal ini juga sesuai dengan kaidah hukum yang diatur didalamPasal 1917
129 — 24
Nomor 1917/K/PDT/2008) ;Menimbang,bahwa dalam perbuatan dan pembuatan pernyataan danHal 31 dari 40 hal Putusan No. 399/Pdt.G/2014/PN .Jkt.Tim.kesepakatan bersama maupun dalam pengkatan jual beli, Tergugat Il selakupembeli ternyata kurang hatihati dan kurang cermat dalam meneliti segalaformalitasformalitas dalam pengikatan dimaksud termasuk meneliti siapa Suamisah Tergugat yang sebenarnya;Bahwa kekurang telitian dimaksud antara lain dapat dilihat dari NomorInduk Kependudukan (NIK ) didalam Kartu Tanda
ALEXANDER SENO, SH MH
Termohon:
1.Penyidik Polri Kapolda Jawa Tengah
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Cq. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum
114 — 38
permohonan praperadilan nebis in idem;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pada poit 3 yaitu :Bahwa permohonan praperadilan cacat formal karena ne bis in idem,sebagai mana alasan dalam poit a sampai dengan c, selanjutnya akandipertimbangan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ne bis inidem, bahwa sebagaimana dalam UndangUndang Hukum PidanaPasal 76 ayat (1) yaitu seseorang tidak boleh dituntut dua kali karenaperbuatan yang telah mendapat putusan yang berkekuatan hukumtetap, sedangkan dalam Pasal 1917
Pembanding/Penggugat II : KALFEN A. KWAKTOLO Diwakili Oleh : MARKUS SOUISSA, SH.
Pembanding/Tergugat II : LINDY DEL BANSALENG
Pembanding/Tergugat III : LENNY WIJAYA Diwakili Oleh : FOUDDIN WAINSAF
Terbanding/Tergugat I : HERKANUS D. KALAMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD HUSNI
Terbanding/Penggugat I : PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
Terbanding/Penggugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG
Terbanding/Tergugat I : HEKTOR OCKTOVIANUS FONATABA
Terbanding/Tergugat IV : H.ABDUL HAMID
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. ROBEKA BAWELA atau AHLI WARISNYA (Willem Buratehi)
Terbanding/Turut Tergugat II : LEMBAGA MASYARAKAT ADAT MALAMOI SORONG
111 — 69
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntutadalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukanoleh dan terhadap pihakpihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula;(Vide pasal 1917 BW);Menimbang, bahwa dengan demikian para Pembanding/Penggugat I, IIberhasil membuktikan dalildalil gugatannya terkait keabsahan hak kepemilikanTanah Adat Marga/Keret Kwaktolo dan Marga/Keret Ulim Klakalus luas 1067 Hasebagaimana batasbatasnya tercantum dalam posita
Terbanding/Tergugat I : HAERUDDIN
Terbanding/Tergugat II : DAIYA BINTI SETTABE
Terbanding/Tergugat III : JAFAR
Terbanding/Tergugat IV : WAKINA
Terbanding/Tergugat V : SYAMSIAH
Terbanding/Tergugat VI : HJ. LAJANG
47 — 24
Bahwa baik obyek tuntutan (obyektum litis) maupun subyek yangditempatkan Penggugat dalam kedudukan hukum sebagai pihakTergugatTergugat tidak jelas dan kabur, yang mana dikala itu adalahsama dengan obyek tuntutan (obyektum litis) yang telah mempunyaikekuatan hukum pasti (in kracht van gewijs), Sesuai pasal 1917 KUHPerdata adalah berimplikasi Hukum Gugatan Aquo tidak dapat diadili(ne bis in idem), karena dalam perkara aquo telah memenuhisyarat adanya Azas Ne Bis In Idem sebagaimana Putusan MARINo.647