Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Perusakan
Register : 05-10-2011 — Putus : 19-12-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 125/Pid.B/2011/PN-PSB
Tanggal 19 Desember 2011 — HERMAN PGL. EMAN, dkk
59 — 29
  • Berdasarkan kedua dokrin diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengajaadalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan didahului olehadanya niat terlebih dahulu dan bukan karena faktor kelalaianatau ketidaksengajaan dan yang jelas perbuatan tersebutmelanggar undangundang.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 07-10-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 77/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat:
SARWAN EFENDI, SH.
Tergugat:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
188 — 238
  • UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin/ pendapat Indroharto, SH, makakepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yangharus dilindungi oleh hukum serta Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (/ega/ standing) untuk mempertahankan haknya dan berproses di Pengadilan Tata UsahaNegara untuk mengajukan gugatan terhadap objek
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 24-05-2018
Putusan PN NUNUKAN Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 — PT. ADINDO HUTANI LESTARI, berkedudukan di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh Ronald Pangaribuan, Direktur Utama PT. Adindo Hutani Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KING BARLIAN NURDIN, S.H. dan SATRIA LESMANA, S.H., Para Advokat/ Litigation PT. Adindo Hutani Lestari, beralamat di Jalan Raja Pandita No. 71-A, RT. X, Malinau Kota, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan PT. SEBAKIS INTI LESTARI, berkedudukan di Jalan Sutanto No. 57, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang diwakili oleh R. M. Andiasworo Suryo Kusumo, Direktur Utama PT. Sebakis Inti Lestari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DODI S. ABDULKADIR, BSc., S.E., S.H., M.H., MUHAMMAD RIDWAN, S.H., DAVE ADVITAMA, S.H., M.H., ADREAS DONY KURNIAWAN, S.H., ARIE AGUNG, S.H., M.H., IRSAN PARDOSI, S.H., ARIE WIRAHADIKUSUMA, S.H., LL.M., LARIS PANJAITAN, S.H., M.H., M. TAUFAN EPROM HASIBUAN, S.H., M.H., HUSNI AZ-ZAKY, S.H., M.H., dan SRI HARDINMAS WIDAJANTO, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada MR & Partners Law Office, beralamat di Grand Wijaya Center Blok B 8-9, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 068/ MRP-SIL/ SK/ VII/ 2017, tanggal 31 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus No. 078/ MRP-SIL/ 3005/ SK/ IX/ 2017, tanggal 6 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Mansapa, Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASRUNI, S.H. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, MUHTAR, S.H., M.Si. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan I, HARKO SUNTIOWANGI, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, dan ALDILLA WARGANDA, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sei Jepun, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/ HK/ 72/ VII/ 2017, tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok l, Jalan Gatot Subroto – Senayan, yang diwakili oleh Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KRISNA RYA, S.H., M.H., IMAM SETIOHARGO, S.H., M.H., BAMBANG WIYONO, S.H., M.H., ENDI SUGANDI, S.H., M.H., Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.Hum., YUDI ARIYANTO, S.H., M.T., MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., HATONI, S.H., SRIWATI, S.H., dan M. ZAENURI, S.H., Kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII, Lt.. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. KS.33/ Menlhk/ Setjen/ KUM.5/ 9/ 2017, tanggal 12 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
363 — 186
  • diambil oleh pejabatuntuk mengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untukkemanfaatan dan kegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jikatidak dilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukumuntuk kesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1)UUD 1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dankonteks kepentingan umum inilah maka ketika dilakukan pencabutanbisa dilihat berdasarkan legalitas dan juga diskresi;Halaman 76 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN.
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 10-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Boyke Meba, S.H.
Terdakwa:
Yanti Pgl Yanti Binti Sainun Alm
101 — 16
  • asasasas hukum umum dari hukum yang tidaktertulis;Menimbang, bahwa selain itu. melawan hukum juga dapat diartikanbertentangan dengan hak subjektif atau pribadi dari orang lain;Menimbang, bahwa selain itu, undangundang juga tidak memberikanpengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membunuh, merusakkan, membikinhingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia membunuhberarti menghilangkan nyawa;Menimbang, bahwa kemudian merusakan menurut dokrin
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 746/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
3.YULIA OKTAVIA ADING,SH.
Terdakwa:
AGUS RIADI
75 — 27
  • perbuatannyadapat memenuhi unsurunsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah inikepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakanpertanggungjawaban pidana;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke1telah terpenuhi menurut hukum;Ad. 2: Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual,Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar AtauMenyerahkan Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukummenurut dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — IBRAHIM ALI, BA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwapada dasarnya, suatu UndangUndang itu haruslah ditafsirkan menurutUndangUndang itu sendiri (net hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zichzeif moet warden verklaard) tetapi oleh karena UU No. 3 Tahun 1971Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (demikian pula UU 31Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001) tidak memberikan penjelasantentang pengertian "dengan tujuan" tersebut, maka perlu dicari penjelasandalam dokrin dan padanan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 6 Juni 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE. MELAWAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK.
49 — 30
  • provisi yang materi memuatannya agar menunda PAW adalahtuntutan provisi yang telah memasuki pokok perkara;Bahwa Tuntutan provisionil yang diatur dalam HIR dan/atau RBg hanyalah untukmemperoleh tindakantindakan sementara selama proses berjalan, tuntutanprovisi yang diajukan oleh penggugat telah berkenaan dengan pokok perkara, makadengan demikian tuntutan provisionil penggugat tidak dapat diterima (VidePutusan MA RI No. 1070 K/Sip/1973, tgl. 7 Mei 1975);Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin
Pengadilan PN NUNUKAN
Register : 13-06-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PN NUNUKAN Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Nnk
Tanggal 12 Februari 2018 —
283 — 202
  • diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
    tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
162 — 82
  • Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BREBES Nomor 7/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — - EDI YULIANTO Bin SUWARSO - SUWIRNO al WIRNO Bin WASTAM
54 — 14
  • R.I, Dokrin IlmuHukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 27 ayat 2 undangundang No. 14 tahun 1970). 6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 Undangundang No. 14 tahun 1970 jo.Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan dipersidangan pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat (1) jo.
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 20/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
Sarjan Husen
Tergugat:
1.Junaidin Haji Husen
2.Nirbaya H A Rasyid
3.Fredy Hartono Christian
Turut Tergugat:
3.Kementrian Agraria dan Tataruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende
4.Clemens Ngotu, SH
120 — 72
  • keteranganwaris tersebut adalah CACAT HUKUM, karena tidak melalui suatupenetapan Pengadilan Agama, sehingga sangat bertolak belakang,kabur, dan tidak jelas dalildalil gugatan penggugat melalui kuasahukumnya tersebut;Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai exeptio obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebutsebagai onduidelijkk yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;Menimbang, bahwa sebagaimana dokrin
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN MANADO Nomor 8/PID.SUS/2013/PN.MDO
Tanggal 6 Nopember 2013 — - RIDWAN NURHAMIDIN alias IWAN
96 — 13
  • terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut ;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Alternatif keduaatas diri terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadapkeberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Terdakwa ataupun melaluiPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya,Majelis berpendapat adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/PDT/G/2011/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — HAGUS SUANTO, M E L A W A N 1. GUBERNUR BI CQ PINPINAN BI CQ KETUA DAN/ATAU ANGGOTA , DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA. 2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ PINPINAN BI CQ WAKIL KETUA DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-I CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-II CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-III CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-IV CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-V CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-VI CQ PIN21PINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, BANK INDONESIA, 3. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PINPINAN CABANG CQ PENGURUS CQ LEGAL MANDATORY CITIBANK N.A ICG BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CPB BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A COMPLIANCE DIRECTOR CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CITIBANK N.A INDONESIA 4. C.E.O ( CHIEF EXECUTIVE OFFICER ) CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE, KANTOR PUSAT ) ; 5. CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE , KANTOR PUSAT )
103 — 253
  • ditunjukan dengan niat, maksud dankesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik PenggugatHal 26 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel68.Go.70.71.72.dimuka umum, maka secara Yuridis para Tergugat telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan tindakanmelawan hukum secara khusus yaitu tindakan melawan hukum Penghinaandan Pencemaran nama baik kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal1372 KUH Perdata ;Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin
    hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan :(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan darihal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai buktisempurna bahwa tuduhan itu tidak benar ;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan :Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-09-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 126/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 10 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : GUANTI KARNO Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
78 — 45
  • Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut:"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktilawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kKekuatanpembuktiaan yang menentukan.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 10-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 167-K/PM.II-08/AD/IX/2020
Tanggal 21 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Seperyanus Edwar Rumandes
62 — 24
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkanrasa sakit atau luka pada orang lain.Hal 40 dari hal 48 Putusan Nomor: 167K/PM IO08/AD/IX/2020Menimbang Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 556 K/Pdt/2016VI.dalam arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, denganmenggunakan acara pencabutan hak yang diatur dalamUndangUndang Nomor 20 Tahun 1961;Permohonan Provisi;36.37.38.Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat Iltelah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusipengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 117/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 1 Nopember 2018 — -. FEONIE WIENATASHA, DK VD -. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo
159 — 81
  • 16ttJuni 1971 mengemukakan bahwa adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapasiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamperkara; bahkan lebih lanjut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebutttmemberikan pertimbangan bahwa apabila ternyata terdapat orang ataubadan yang tidak masuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadipenghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru / gugatantersendiri olen Penggugat; Dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/AG/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — 1. H. BADRUN bin H. BACHTIAR, DKK VS 1. SYAMSUAR, B.A. bin SYAMSUDDIN AHMAD, DKK
45 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Dokrin apa yang diikuti .... ???, dan jurisprudensi apayang dipakai ???;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Medan dengan mudahdan gamblangnya memperbandingkan cara kerja dari 3 (tiga)institusi yang berbeda, baik dari segi usia maupun dari segiundangundang yang mengaturnya maupun kewenanganyang dimilikinya, yaitu memperbandingkan sebagai berikut:a. Cara kerja institusi yang mengeluarkan Surat Grand SultanNo. 47, yang kini sudah tidak;b.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 43
  • Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.
Pengadilan PN PRAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-04-2010 — Upload : 03-05-2013
Putusan PN PRAYA Nomor 34/PID.B/2010/PN.PRA
Tanggal 14 April 2010 — M.RAMDAN ALS DAN
47 — 21
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada76dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan(yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.