Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan TerbandingNomor KEP1278/WPJ.07BD.05/2008 tanggal 23 September 2008 yangmenolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak pertambahan Nilai (PPN)Nomor 00235/207/05/057/07 tanggal 29 November 2007 untuk Masa PajakSeptember Desember 2005 yang menyatakan bahwa Pemohon Bandingmasih mempunyai kewajiban pajak yang belum dibayar serta sanksiadministrasi sebesar Rp. 282.238.806,00 dengan perincian perhitungan

dibayar (Iebih bayar) 282.238.806 0 Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Pemohon Banding telahmelaporkan seluruh penyerahan barang kena pajak selama tahun 2005 dalam SPMPajak Pertambahan Nilai dengan benar, sehingga seharusnya Pemohon Bandingmasih mempunyai Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasasebesar Rp. 294.233.101 yang dikompesasikan ke Masa Pajak berikutnya;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding mohon agar permohonan bandingPemohon Banding dapat dikabulkan sesuai dengan perhitungan

dasar penghitungan 50% dari pajak terutang sebagaimanayang dimaksudkan dengan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang PengadilanPajak seharusnya adalah sebagai berikut ini:Pajak yang harus telah dibayarsaat pengajuan banding = 50% X Pajak yang Terutang;= 50% X (PK PM);= 50%PK 50% PM;= 50% Koreksi PK 50% Koreksi PM;= (50% X 122.416.721) (50% X 18.702.682)= 61.208.360,50 + 9.351.340,50;= 70.559.701;Sedangkan pada putusan Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa 50% daripajak terutang yang dimaksud adalah dengan perhitungan

/PK/PJK/201112 Wajib Pajak (Rupiah) Pajak Terutang(Rupiah) (Rupiah)B C=BA D E=CXDAPajak Keluaran 0 122.416.721 122.416.721 50% 61.208.360Pajak Masukan (294.233.1001) (275.530.419) 18.702.682 100% 18.702.682Kurang Bayar/ (294.233.101) (153.113.698) 141.119.403 Jumlah 79.911.042(Lebih Bayar) Kelebihan Pajakyangdikompensasikan294.233.101294.233.101 PPN yang kurangdibayar 0 141.119.403 12Jadi kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp. 9.351.340,50 adalah karenaMajelis Hakim Pengadilan Pajak menyetujui perhitungan

TermohonPeninjauan Kembali (dahulu Terbanding), dimana perhitungan tersebut tidaksesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 36 ayat (4)UndangUndang Pengadilan Pajak).

Pengertian judi bola adalahpermainan sepak bola secara langsung ditayangkan oleh stasiun televisiswasta tertentu yang telah terjadwal tayangannya cara bermainnyapenombok memasang taruhan klub mana yang menang atau kalah biasanyadengan menebak skor golnya dengan peraturan minimal Rp. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) serta paling banyak tidak terbatas tergantung kuatnyakeuangan penombok atau pemasang dengan perhitungan jika memang akanmendapatkan keuntungan yang berlipat 1 kali lipatnya misalnya pasang

Pengertianjudi bola adalah permainan sepak bola secara langsung ditayangkan oleh stasiun televisi swastatertentu yang telah terjadwal tayangannya cara bermainnya penombok memasang taruhan klubmana yang menang atau kalah biasanya dengan menebak skor golnya dengan peraturan minimalRp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) serta paling banyak tidak terbatas tergantung kuatnyakeuangan penombok atau pemasang dengan perhitungan jika memang akan mendapatkankeuntungan yang berlipat 1 kali lipatnya misalnya pasang

Pengertian judi bola adalah permainan sepak bola16secara langsung ditayangkan oleh stasiun televisi swasta tertentu yang telahterjadwal tayangannya cara bermainnya penombok memasang taruhan klubmana yang menang atau kalah biasanya dengan menebak skor golnyadengan peraturan minimal Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) serta palingbanyak tidak terbatas tergantung kuatnya keuangan penombok ataupemasang dengan perhitungan jika memang akan mendapatkan keuntunganyang berlipat 1 kali lipatnya misalnya pasang

Namunapabila masingmasing pemain memiliki kartu remi terakhir yang sudah dianggap matimaka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemain yang mempunyai nilai terkecil yangdianggap menang.

Namun apabila masing masing pemain memiliki kartu remiterakhir yang sudah dianggap mati maka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemainyang mempunyai nilai terkecil yang dianggap menang.Bahwa ketentuan dan kesepakatan dari para pemain adalah apabila pemain yang kalahharus membayar uang kepada pemain yang dinyatakan menang sesuai dengan urutankekalahan (dari nilai kartu terkecil hingga nilai kartu terbesar) yaitu kalah nomor urut 1membayar uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), kalah nomor urut 2

Namun apabila masingmasing pemain memiliki kartu remiterakhir yang sudah dianggap mati maka selanjutnya dilakukan perhitungan, pemainyang mempunyai nilai terkecil yang dianggap menang.Bahwa ketentuan dan kesepakatan dari para pemain adalah apabila pemain yang kalahharus membayar uang kepada pemain yang dinyatakan menang sesuai dengan urutankekalahan (dari nilai kartu terkecil hingga nilai kartu terbesar) yaitu kalah nomor urut 1membayar uang sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), kalah nomor urut 2

memenuhi syarat berdasarkan Pasal 36 ayat (4) UndangUndangPengadilan Pajak;Bahwa dengan memperhatikan halhal tersebut di atas, maka pengajuan SuratBanding dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh undangundang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan(2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Banding ini diterima olehPengadilan Pajak;PERHITUNGAN

KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN KEBERATAN;Bahwa perhitungan menurut Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(sesuai SKPKB) Dikurangi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang (Lebih) Bayar 101,249,000 101,249,000Sanksi Bunga 48,599,520 48,599,520Sanksi Kenaikan Jumlah PPN yang masih harus 149,848,520 149,848,520(lebih) dibayar KOREKSI TERBANDING:Bahwa berikut adalah rincian koreksi objek PPh Badan yang dipertahankanberdasarkan Keputusan Keberatan:1.

Technopia Lever kepada main distributor yaitu 25%;Bahwa perhitungan koreksi Terbanding adalah sebagai berikut:Rpa. Penjualan Lokal (PT. Technopia Lever) per SPT 113.056.480.395b. Total Penjualan 136.354.756.680c. Persentase Penjualan Lokal (a/b x 100%) 83%d. HPP cfm Laporan Keuangan 120.806.752.545e. HPP Penjualan Lokal (c + d) 100.165.088.357f. Penjualan Lokal cfm Pemeriksa (125% x e) 125.206.360.446g. Penjualan Lokal telah dilaporkan di SPT 113.056.4h.

Bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalampersidangan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)melakukan perhitungan kembali harga wajar menggunakanmetode cost plus dengan menyamakan margin TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sama denganmargin PT.

Putusan Nomor 727/B/PK/PJK/2014dengan KEP01/PJ.7/1993 yaitu perhitungan harga wajar denganmenambah tingkat laba kotor wajar kepada biaya produksi;7.11.

Bahwa terhadap Dalil Penggugat pada halaman 3 dan halaman 4 harusditolak, dan Para Tergugat memberikan alasan dengan perhitungan sebagaiberikut:4.1.4.2.Pinjaman:1. Bulan Februari 2013 Pinjam sebesar Rp. 142.000.000 (SeratusEmpat Puluh Dua Juta); untuk pembayaran hutang pada BankMega wati;2. Bulan Februari 2013, Pinjam Rp.88.000.000; (Delapan PuluhDelapan Juta);3. Jumlan hutang Rp.142.000.000 + +#42Rp.88.000.000 =Rp.230.000.000;Pembayaran:1.

Oleh karenapertimbangan dan perhitungan tersebut tidak didukung dengan alatbukti maka pertimbangan dan perhitungan tersebut harus dibatalkan;Pembayaran 20 (dua puluh) bulan @ Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah);sebanyak Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah); pertimbangantersebut juga keliru oleh karena tidak didukung dengan alat bukti. darialat bukti yang diajukan oleh Para Terbanding, tidak ada yangmembuktikan adanya pembayaran sebesar Rp.40.000.000, (empatpuluh juta rupiah) atau. pembayaran 20

Oleh karena pertimbangan danperhitungan tersebut tidak didukung dengan alat bukti makapertimbangan dan perhitungan tersebut harus dibatalkan; Bahwa Para Terbanding / Para Tergugat sampai saat ini Sudah 6(enam) tahun belum pernah membayar pinjaman (Rp.142.000.000,)tersebut kepada Pembanding/Penggugat, dan memang komitmenawalnya hutang tersebut pengembaliannya tidak boleh dicicil,melainkan dibayar sekaligus.

Sehingga perhitungan yang wajar adalah sebagai berikut : Utang pokok Rp. 142.000.000. Bunga dari Maret 2013 s.d Maret 2019 Rp. 51.120.000, (+)Jumlah hutang Para Tergugat /Maret 2019 Rp. 193.120.000, Keuntungan yang sudah diterima Rp. 40.000.000, ()Sisa hutang Para Tergugat Rp.153.120.000,6.

Bahwa perhitungan bunga tersebut di atas, masih merupakan bagian daridalil posita dan petitum gugatan Penggugat mengenai permintaankeuntungan atau konpensasi dari penggunaan uang tunai Penggugat olehPara Tergugat, yang dalam gugatan didalilkan sebagai sewa rumah jaminansebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) untuk setiap bulan.

3.079.376.782,00 c.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut2.357.612.113,002.357.612.113,00 d.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar a.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 639.819,00 719.793.805,00) 719.793.805,003 Kelebihan Pajak yang sudah . +a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 639.819,00) 639.819,00 +4 Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 0,00 720.433.624,00) (720.433.624,00)Sanksi Administrasi:a.

SwadayaAndika menjadi: No Uraian Pemohon Banding (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a.Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 47.093.362.674,00b.Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 2.357.612.113,00c.Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,002 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayara. Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar 4.709.336.267,00b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.315.765.514,00c.

Jumlah perhitungan PPN kurang bayar 639.819,00 Halaman 3 dari 29 halaman. Putusan Nomor 362/B/PK/PJK/2016 3 Kelebinan Pajak yang sudah .a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 639.819,004 Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar 0,005 Sanki Administrasi:a.

Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP WajibPajak Besar Satu Nomor LAP92/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal20 Juli 2010, perhitungan koreksi adalah sebagai berikut: Uraian Jumlah Rupiah Menurut KoreksiPemohon Banding TerbandingPlantation Toll Processing In 15.905.724.000 7.774.755.000 (8.130.969.000Plantation sales (Interco 103.321.209.912 122.261.358.934 18.940.149.022Jumlah 119.226.933.912 130.036.113.934 10.809.180.022 6.3.

CakraManggilingan), mengirimkan surat kembali dengan NomorPK.315/120724/001/MP, kepada TERGUGAT melalui Manajer Proyek perihalperingatan yang isinya besi tulangan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasiltest dan harus dikeluarkan dari site area proyek dalam waktu 1x24 jam sertapekerjaan beton yang sudah terlanjur menggunakan besi tulangan yang tidakmemenuhi persyaratan harus dilakukan perhitungan struktur tulang olehTERGUGAT dalam waktu 10 hari sejak diterbitkannya surat ini dan akandievaluasi bersama

Hal ini membuktikan bahwa sampai dengantanggal 2 Januari 2013 Konsultan Pengawas masih menjalankan tugas sebagaimanamestinya, karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat melalui surat tersebutmengajukan permintaan untuk dilakukan Pencocokan Perhitungan Bobot Fisik.Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Penggugat Rekonpensi/Tergugatmenyampaikan surat tertanggal 2 Januari 2013 Nomor : 1160/AMPS/SKH/2013Perihal: Laporan, kepada Konsultan Pengawas.

Sehingga terjadi kekurangan pembayaran sampai dengan bobot fisik 84,240 %sebesar 4,240 %.Perhitungan yang belum dibayar dari bobot fisik sebesar 4,240 % :1) 4,240% x Nilai Addendum Rp. 1.875.818.1034,240 % x Rp. 44.240.993.000 21 2) Pengembalian selisih Kontrak Awal denganAdendum 01 yang terakhir Rp. 12.392.2901/3 x 4,240% x Rp. 876.813.0003) Angsuran Uang Muka Terakhir Rp. 382.598.9944,240 % x Rp. 9.023.561.200Jumlah Rp. 1.480.826.818 Perhitungan Kekurangan Pembayaran sampai dengan Progres Fisik

Ampuh Sejahtera melaksanakan Perhitungan NilaiPekerjaan dari Tanggal 27 Desember 2012 sampai dengan Tanggal 15Januari 2013 sebesar Rp. 8.560.564.000,Fotocopy Surat dari Kepala BPAD DIY Nomor : 011/5020 Tanggal 28Nopember 2013, yang ditujukan Kepada PT.

On Site (MOS) yang diajukan oleh Tergugatkonvensi/Penggugat rekonvensi maka diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut :Bahwa menurut hasil penghitungan estimasi nilai prestasi oleh team dari PenggugatKonvensi/Tergugat rekonvensi diperoleh hasil perhitungan dalam skenario I Rp.44.229.297.000, dimana perhitungan tersebut justru berbeda dari nilai kontrak dalamaddendum01.

Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSumbawa Barat, berdasarkan surat Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSumbawa Barat yang telah ditujukan kepada Direktur Advokasi danPenyelesaian Sanggah Wilaya LKPPRI perihal Konsultasi KelanjutanPekerjaan Pembangunan Jembatan Lang Sabunga tertanggal 29 Maret2017, namun progress fisik tersebut hanya dilakukan perhitungan setelahadanya Bencana Alam/Banjir, akan tetapi PARA TERGUGAT tetapmenyuruh PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan lanjutansebagaimana hasil rapat yang telah

digelar di kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Sumbawa Barat,dengan pencapaian volumepekerjaan sebesar 17,02%(berdasarkan Laporan Frogres FisikMingguan.Bahwa setelah PENGGUGAT mengetahui jumlah volume pekerjaanPembangunan Jembatan Elang Sabunga dari Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Sumbawa Barat yang telah dilakukan perhitungan secarasepihak dengan Progres Fisik hanya 54,92%.

PENGGUGAT merasaHalaman 6 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sbw15.16.17.dirinya dirugikan dengan hasil perhitungan tersebut, PENGGUGATmeminta bantuan kepada salah satu Konsultan untuk melakukanperhitungan menyeluruh terhadap pekerjaan yang telah dilakukan olehPENGGUGAT, sebagaimana Surat Nomor : 027/BASA.SK/IV/2017tertanggal 18 April 2017.

Pembangunan Jembatan LangSabunga oleh Penggugat, tanggal 23 November 2017 (P54);55.Foto copy Laporan Progres Fisik Minggu IV Pembangunan Jembatan LangSabunga oleh Penggugat, tanggal 1 Desember 2017 (P55);56.Foto copy Surat Permohonan Perhitungan Volume Pekerjaan, tanggal 2Oktober 2017 (P56);57.Foto copy Laporan Fisik Pembangunan Jembatan Lang Sabunga olehPenggugat, Tahun 2017 (P57);58.Foto copy Foto Kondisi Nol Persen Pembangunan Jembatan Lang Sabungaoleh Penggugat (P58);59.Foto copy Foto Lokasi

progress fisik atas perintah PenggugatHalaman 74 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sbwmenerangkan bahwa hasil audit/perhitungan Saksi tersebut tidak pernah dibawakepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumbawa Barat (Tergugat I) danpada waktu Saksi melakukan perhitungan progress fisik tersebut hanyadidampingi oleh Direktur PT Bangun Alam Sumbawa saja dan tidak ada daripihak Dinas Pekerjaan Umum (Tergugat 1);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yangdidalilkan oleh

Bahwa data pendukung telah disampaikan kepada Peneliti berupa ISOTahun 2007 pada tanggal 8 Februari 2010 tapi tidak dijadikan bahanpertimbangan lagi oleh Peneliti (butir 3 hasil penelitian keberatan Nomor00115/407/07/441/08 tanggal 24 Desember 2008);Bahwa perhitungan koreksi penjualan yang dibuat oleh Terbanding hanyadidasarkan pada perhitungan atas bukti fisik ISO, baik produk kain danbenar serta membandingkannya dengan stock summary dan inilah yangdinyatakan sebagai penjualan yang belum dilaporkan

Kesimpulan:Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan halhalsebagai berikut:1.Bahwa semua transaksi penjualan lokal dan ekspor sebenarnya padaSPT Masa PPN Masa September 2007;Bahwa koreksi Terbanding yang dipertahankan oleh peneliti keberatantidak mempunyai dasar yang kuat hanya perhitungan taksiran saja;Bahwa Pemohon Banding mohon Majelis yang menyidangkan sengketaini dapat kiranya memutuskan untuk menolak/membatalkan KeputusanTerbanding Nomor KEP219/ WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 25

Februari2010 tentang Keberatan atas SKPLB PPN Masa September 2007 Nomor00115/407/07/2010 tanggal 24 Desember 2008 dan menetapkan PPNlebih bayar dengan perindan perhitungan sebagai berikut:Halaman 3 dari 15 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)menggunakan hasil perhitungan berdasarkan ISO karena:a. Koreksi tersebut didukung oleh bukti yang sah, yaitu bukti fisik ISO;b. Berdasarkan sampling konfirmasi ke pihak pembeli atas penyerahanBKP yang belum dilaporkan tersebut sebagian telah dijawab danmenunjukkan telah terjadi transaksi penjualan/penyerahan BKP;c.

secara accrual, namunrealisasi pembayaran bunga dan pelaksanaan pemungutan PPh 26 dilakukansaat jatuh tempo yaitu di bulan Januari 2009 dan April 2009;Bahwa dengan pertimbangan pelaksanaan pemungutan, pembayarandan pelaporan PPh 26 masa Januari 2009 dan masa April 2009 pada dasarnyaadalah pungutan atas pembayaran bunga off shore yang telah dibukukantahun 2008, maka Pemohon Banding lakukan pemindahbukuan (PBK) dari SSPPPh 26 masa Januari dan masa April 2009 ke SKPKB PPh Pasal 26 Tahun2008;Bahwa dalam perhitungan

Bahwa atas ketetapan tersebut, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan dimana dalamsurat permohonannya, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan keberatan atas perhitungan sanksibunga pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP dan telah diberikankeputusan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)dengan KEP645/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 November 2010yang menolak permohonan keberatan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);3.3.

Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP645/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 26 November 2010 Tidak MemenuhiKetentuan Formal Penerbitan Surat Keputusan Terbanding, sehinggamateri sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut;Bahwa terhadap Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00009/204/08/051/10tanggal 26 April 2010 dengan jumlah PPh yang masih harus dibayarsebesar Rp418.464.996,00 dengan perhitungan

tanggal 26 Mei 2010;Bahwa terhadap surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali(semula pemohon Banding), dapat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) jelaskan sebagai berikut:6.1 Bahwa surat permohonan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyatakan keberatan atas sanksi administrasibunga Pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp68.788.769,00 denganalasan terdapat perbedaan banyaknya bulan yang seharusnyadigunakan untuk menghitung sanksi bunga Pasal 13 ayat (2) KUPdan juga disertakan perhitungan

Bahwa dalam surat permohonan keberatan atas sanksimaupun dalam surat bandingnya, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) pada intinyamenyatakan keberatan hanya atas sanksi administrasi bungaPasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp68.788.769,00 denganalasan terdapat perbedaan banyaknya obulan yangseharusnya digunakan untuk menghitung sanksi bunga Pasal13 ayat (2) KUP dan juga disertakan perhitungan bunga yangseharusnya dikenakan dalam SKPKB PPh Pasal 26dimaksud;6.2.2.

Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntunganbisnis yang seharusnya Penggugat terima dari adanyaeksploitasi atas lagu "Tiada Lagi yang dinilaisebagaimana perhitungan berikut ini10% (Royalti) X Rp. 15.000 (harga album) X 75.000 keping(perhitunganpenjualan) xX 4 (jumlah album yang mencantumkan lagu"Tiada Lagi) =Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh jutarupiah) ;2.

Kerugian atas perolehan bunga deposito darikeuntungan bisnis yang seharusnya Penggugat terimadari adanya eksploitasi atas lagu "Tiada Lagi", yangdinilai sebagaimana perhitungan berikut ini6,5% (rata rata suku bunga deposito saat ini) xXRp.450.000.000,00 (keuntungan bisnis yang seharusnyaPenggugat terima) = Rp.29.250.000,00 (dua puluh sembilanjuta dua ratus lima puluh ribu rupiah);Sehingga secara keseluruhan, kerugian yang timbul dariadanya pelanggaran hak cipta tas karya cipta laguPenggugat yang

Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntunganbisnis yang seharusnya Penggugat terima dari adanyaeksploitasi atas lagu "Hilang" yang dinilaisebagaimana perhitungan berikut ini5% (Royalti) X Rp. 15.000 (harga album) X 50.000 keping(perhitungan penjualan) X 3 (jumlah album = yangmencantumkan lagu "'Hilang'') = Rp.112.500.000,00(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;2.

Kerugian atas perolehan bunga deposito darikeuntungan bisnis yang seharusnya Penggugat' terimadari adanya eksploitasi atas lagu "Hilang", yangdinilai sebagaimana perhitungan berikut ini6,5% (rata rata suku bunga deposito saat ini) X Rp.112.500.000,00 (kKeuntungan bisnis yang seharusnyaPenggugat terima) = Rp.7.312.500,00 (tujuh juta tigaratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;Sehingga secara keseluruhan, kerugian yang timbul dariadanya pelanggaran hak cipta tas karya cipta laguPenggugat yang berjudul

Termohon serakah / tamakdan atau perhitungan masalah keuangan, uang hasil bekerja pemohonselama melaut diberikan keseluruhan kepada termohon , namun apabilapemohon memerlukan uang dianggap hutang oleh termohon;6.

kehidupan rumahtangga pemohon dangan termohon mulai goyah dan terjadiperselisinan, pertengkaran di sebabkan antar lain Termohonmelalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri serta tidakmenghargai dan menghormati diri pemohon, Termohon beranimembantah / melawan apabila di nasehati dan atau berkatakatakotor menghina tanpa ada rasa bersalah / penyesalan terhadappemohon, Termohon sering kali meninggalkan rumah tanpa izin sertatidak taat dan patuh terhadap pemohon, Termohon serakah / tamakdan atau perhitungan

Termohon sering kali meninggalkanrumah tanpa izin serta tidak taat dan patuh terhadap pemohon. d.Termohon serakah / tamak dan atau perhitungan masalah keuangan , uanghasil bekerja pemohon selama melaut diberikan keseluruhan kepadatermohon, namun apabila pemohon memerlukan uang dianggap hutangoleh termohon.Bahwa puncak perselisinan / pertengkaran antara pemohon dengantermohon tersebut berkelanjutan terus menerus dan sudah tidak dapatdiperbaiki hingga akhirnya sekitar bulan September 2020 , termohon

terbukti, antara Pemohon dengan Termohon telahterjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkanTermohon melalaikan tugas dan kewajibanya sebagai seorang istri serta tidakmenghargai dan menghormati diri pemohon, Termohon berani membantah /melawan apabila di nasehati dan atau berkatakata kotor menghina tanpa adarasa bersalah / penyesalan terhadap pemohon, Termohon sering kalimeninggalkan rumah tanpa izin serta tidak taat dan patuh terhadap pemohon,Termohon serakah / tamak dan atau perhitungan

PajakBesar Nomor Lap219/WPJ.19/2013 tanggal 28 Februari 2013, denganpenghitungan sebagai berikut:No Uraian Menurut Terbanding1 PPN Kurang (Lebih) Dibayar Rp13.608.500,002 Sanksi Bunga Rp 5.443.400,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp19.051.900,00Bahwa demikian pengajuan banding Pemohon Banding atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar PPN Masa Agustus tahun 2010 Nomor 00140/207/10/051/2012 tanggal 24 April 2012 dan KEP299/WPJ.19/2013 tanggal 28 Februari2013, dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan perhitungan

OttoIskandardinata Raya No. 66, Jakarta 13330, dengan perhitungan sebagaiberikut.Dasar Pengenaan Pajak Rp26,718,348,964.00Pajak Keluaran Rp 2,671,834,894.00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2,671,834,894.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0.00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0.00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0.00PPN yang masih harus dibayar Rp 0.00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

bahwa "Putusan Pengadilan Pajakdiambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturanperundangundangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkankeyakinan Hakim";Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulanuntuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2017Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelisberkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingdengan perhitungan

OttoIskandardinata Raya No. 66, Jakarta 13330, dengan perhitungan sebagaimanatersebut diatas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkanHalaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor

terus sampai pada akhirmyadibentuk Tim 11 (sebelas) untuk melakukan Audit Intem guna melakukanpenghitungan kekayaan koperasi, yang menghasilkan adanya uang sejumlahRp 1.434.439.581 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus tigapuluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) yang tidak dapatdipertanggung jawabkan oleh Terdakwa sebagai Bendahara ;n Menimbang, bahwa Pembentukan Tim 11 (sebelas) untuk melakukan AuditKeuangan Koperasi adalah tidak berdasarkan hukum, karena perhitungan

rugilaba hanya dilakukan Pengurus untuk pertanggung jawaban dalam RapatAnggota, dan jika Pengurus menginginkan adanya penghitungan kekayaankoperasi dari pihak luar pengurus dapat meminta jasa audit kepada AkuntanPublik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU No. 25 Tahun 1992, jadi auditdari pihak luar adalah kebijakan Pengurus dan bukan kewajiban karena sifatnya tidak imperatife ;16n Menimbang, .....n Menimbang, bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Akuntan Publikdapat dijadikan bahan untuk

mempertanggung jawabkan kinerja PengurusKoperasi dalam suatu Rapat Anggota Tahunan atau dalam suatu Rapat AnggotaLuar Biasa atas permintaan Anggota (Pasal 22 dan 27 UU No. 25 Tahun 1992 ) ; Menimbang, bahwa selain posisi Tim 11 yang tidak berdasarkan hukumsebagaimana dipertimbangkan diatas, Tim 11 hanya melakukan perhitungan uangmasuk tanpa menghitung uang keluar, padahal dipersidangan diperoleh faktabahwa para saksi (para deposan) telah menerima bunga sebesar 2% setiapbulannya sampai dengan bulan

Mara Imbang Siregar,S.Ag, disamping itu berdasarkan catatan simpanan deposan atas nama Irmayundadapat dilihat bahwa ternyata bunga simpanan secara admintrasi dibayarkan setiapbulan tetapi langsung dimasukkan kedalam simpanan pokok sehingga bungatersebut menjadi bunga berbunga, sehingga nilai kerugian Koperasi BinaSejahtera BKKBN Kabupaten Simalungun belum dapat diketahui secara pasti ; Menimbang, .....17n Menimbang, bahwa oleh karena perhitungan kerugian dilakukan oleh pihakyang tidak berwenang,

Padt.SusPHI/201712.13.14.berlaku, dimana sebagaimana yang semesinya sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku, besaran pesangon yang semestinya diterima olehPenggugat adalah sebagaimana yang diatur dalam diatur dalam Pasal 156ayat (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, namun pada kenyataannya uang pesangon yangdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat hanya satu bulan gaji (Upah)pokok, yaitu sebesar Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan perhitungan

yang benar, yang berpedoman padaPasal 156 ayat (2), (3), dan (4), UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan, rincian uang Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)yang semestinya Penggugat terima adalah meliputi menerima uangpesangon sebesar dua kali, uang penghargaan masa kerja, dan uangpenggantian hak, yang perhitungan riilnya adalah sebagai berikut: Uang Pesangon 9 x 2 x Rp3.300.000 = Rp59.400.000,00 Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp3.300.000,00 =Rp13.200.000,00 Uang Penggantian hak 15 %

kerja 4 x Rp3.300.000,00 =Rp13.200.000,00e Uang Penggantian hak 15 % x Rp72.600.000,00 = Rp10.890.000,00Jumlah : = Rp83.490.000,00(delapan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh upah yangbelum terbayar oleh Tergugat yang mesti dibayarkan kepada Penggugatdari mulai bulan Desember 2015 hingga bulan April 2016 perkiraan bulansaat perkara ini diputus, sehingga dengan demikian ada 5 bulan upah yangbelum terbayar, dengan perincian perhitungan

Bahwa selanjutnya kemudian mengacu pada Pasal156 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, yang mengatur tentang perhitungan uang pesangonsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka berdasarkan Pasaltersebut Pemohon Kasasi yang telah bekerja sebagai pekerja tetap selama 10(sepuluh tahun) sebagaimana yang ditetapbkan pada bagian huruf (i) yangberbunyi: Masa kerja 8 tahun (delapan) tahun atau lebih, 9 (Sembilan) upah.Kemudian mengacu pada ayat (3) Pasal 156 UndangUndang

Hasan yang rinciannya sebagai berikut : Keterangan Perhitungan (Rp) Jumlah (Rp) rF!10Sebidang tanah Disewakan selama 7 tahun X 1 Rp.dengan luas 260 m2 tahun sebesar Rp. 40.000.000 208.000.000dan luas bangunan (empat puluh juta rupiah) 150 m2, yang terletak Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 0000/Pdt.G/2020/PA.JT di Ji.

Hajihasan, yang mana para Penggugat adalah merupakan ahli waris, makakiranya harus ada perhitungan ulang porsi pembagian harta waris Alm. HajiHasan, sebagai konpensasi tidak dibaginya penggugat hasil menyewakanasset Alm. Haji Hasan sebesar Rp. 1.125.800.000 (satu miliar seratus duapuluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) ;PENGADILAN AGAMA JAKARAT TIMUR SEBAGAI PIHAKEKSEKUTOR PEMBAGIAN HARTA WARIS Alm. HAJI. HASAN. 30.

No. 0000/Pdt.G/2020/PA.JT32.Bahwa penggugat sudah membuat perhitungan pembagian hartawarisan Alm. Haji. Hasan yang kami sampaikan dalam bentuk lampiran takterpisahkan dari surat gugatan ini ;33.

Bahwa penggugat juga sudah membuat perhitungan sebagai konpensasiatas tidak diberikannya oleh Tergugat kepada Penggugat, bagian hak darihasil menyewakan assetaset harta warisan Haji Hasan almarhum, yangperhitungannya pun kami buat dengan mendasarkannya pada sistemfaroidh Islam sebagai berikut : para isteri mendapat bagian 1/8 dari harta warisan Setelah dikurangi 1/8 bagian para istri, maka 7/8 sisanya dibaganak2 pewaris dengan porsi anak laki.mendapat 2 x bagjan anakperempuan pewaris.

Dari buktibukti Pemohon Kasasi telahmembuktikan tidak adanya wanprestasi yang Pemohon Kasasi lakukan karenasampai saat sekarang belum adanya penyelesaian perhitungan kewajiban yangPemohon Kasasi harus serahkan, karena perhitungan Jumlah kewajibanPemohon Kasasi sampai saat ini tidaklah akurat perhitungannya, hanyamenurut perhitungan Pemohon Kasasi saja.

dan putusan Pengadilan Tinggi Padangdalam putusannya telah tidak mempertimbangkan secara lengkap alatalat buktidari Tergugat/Pembanding sehingga memberikan pertimbangan hukum danputusan yang salah dan keliru ;Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat/Pmbanding kemukakan dalamjawaban, duplik dan buktibukti surat, besarnya jumlah kewajiban PemohonKasasi yang harus diserahkan pada Terbanding dari hasil penjualan rokoktidaklah sebanyak yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannyatersebut, karena ada perhitungan

Penggugat membuat Surat Pengunduran Diri tanggal 31 Desember 2018dan mengakui perhitungan dan lainlain telah selesai dan dilakukan denganbaik.2. Surat Pernyataan tanggal 31 Desember 2018 yang berisi pengakuan . Penggugat telah menerima uang pengantian hak sesuai UU No. 13 tahun2016 tentang Ketenagakerjaan. Tidak ada lagi Hutang Piutang dengan PT. Agro Rubberindo Industry. Semua persoalan telah diselesaikan dengan baik.

atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaksecara tegas dan menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada Tergugatberdasarkan perjanjian kerja tertaanggal 30 Desember 2016 untuk jangka waktuselama 2 tahun yaitu terhitung mulai 2 januari 2017 sampai dengan 31Desember 2018 pada bagian kebersihnan, sesuai dengan surat lamarantertanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat menyatakan bahwaPenggugat telah membuat surat pengunduran diri tanggal 31 Desember 2018dan mengakui perhitungan

Agro Ruberindo industrysebagai karyawan kontrak;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3, berupa surat pengundurandiri a.n Penggugat yang pada intinya surat pengunduran diri tersebut Penggugatmenyatakan segala perhitungan dan lainlain telah selesai dilakukan denganbaik;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T4 berupa surat pernyataan a.nAdi Pranoto tertanggal 31 Desember 2018, dimana pada surat pernyataantersebut pada intinya Penggugat telah menerima uang pergantian hak sesuaidengan UUK No.13 tahun 2003

yaitu uang pergantian hak sebesar 3 bulan x @Halaman 12 dari 16PutusanNomor132/Pdt.SusPHI/2019/PN MdnRp. 2.461.202,00 x 15 % = 1.107.541,00 (satu juta seratus tujuh ribu lima ratusempat puluh satu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T5 berupa surat pernyataan a.nAdi Pranoto i.c Penggugat tertanggal 31 Desember 2018, yang pada intinyamenyatakan bahwa segala perhitungan gaji dan lainlain telah selesaidiperhitungkan sebagaimana mestinya dan tidak ada tuntut menuntutdikemudian hari;Menimbang,

Nick Djatnika tidak mau menandatanganinya;Bahwa, selanjutnya terhadap 5 (lima) surat suara yang tidak sah,dan dibawa dari meja perhitungan suara ke meja Pimpinan RapatPleno Ill untuk dibahas.

Namun saat Rapat dalam kondisi diskors,ternyata 5 surat suara yang tidak sah tersebut hilang di MejaPimpinan Rapat Pleno Ill;Bahwa, karena adanya surat suara yang tidak sah tersebut hilang,selanjutnya pihak Carmelita, melakukan complain, sehinggakembali Panitia perhitungan melakukan perhitungan ulang atasKartu Suara yang ada. Namun hasilnya tetap sama Sdr. Johnson386 suara dan Carmelita 363 suara.

halada keraguraguan dalam perhitungan suara, maka Panitia Pemilihnanberwenang menetapkan perhitungan ulang.

Hasil pemilihan berdasarkanperhitungan ulang tersebut yang dinyatakan sah;Faktanya perhitungan Wang telah dilakukan kembali oleh Ketua RapatPleno ll dan disaksikan seluruh peserta melalui layar lebar dan hasilnyatelap sama dengan perhitungan sebelumnya. Sdr. Johnson 386 suara,bu Carmelita 363 suara, Surat Suara yang tidak terpakai 46. Hanya kartusuara yang dianggap tidak sah sebanyak 5 hilang.

CTRVI110915025 tanggal 11 September 2015Tentang Mensahkan Hasil perhitungan suara Johnson Wiliang Sutiiptosebagai Ketua Umum DPP NSA periode 2015 2019;5.3 Surat Keputusan No.

2010:Poin 7:Bahwa tanggal 1 Desember 2010 Pemohon Banding menerimahasilpemeriksaan dari Terbanding pada saat pemeriksaan dengan koreksi PajakPertambahan Nilai Masukan tidak dapat diakui sebelum Pengusaha Kena Pajakberdasarkan (Pasal 9 ayat (8) huruf a UndangUndang Pajak PertambahanNilai) dan Pemohon Banding dikoreksi diharuskan membayar atas PenyerahanBarang Pajak Pertambahan Nilai Pajak Keluaran 10% sebesarRp.142.955.000,00, padahal Pemohon Banding tahun 2007 belum menjadiPengusaha Kena Pajak;Perhitungan

Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan : Rp. 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri : Rp. 4.566.000,00Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar >Rp. 142.955.000,00Catatan:a. Pajak Keluaran Pemohon Banding dikenakan diwajibkan memungutPajak Pertambahan Nilai 10% padahal Pemohon Banding belum menjadiPengusaha Kena Pajak;b.

Pajak Masukan tidak dapat diakui sebelum Pengusaha Kena Pajak(Pasal 9 ayat (8) huruf a UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai);Perhitungan menurut Pemohon Banding:Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri : Rp.1.475.210.000,00a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri: Rp. 0,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungan : Rp. 0,00 Dibayar dengan NPWP sendiri : Rp. 4.566.000,00Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar : (Rp. 4.566.000,00)Sanksi administrasi :a.

Pajak Masukan tahun 2007 tidak dapat diakui sebelum Pengusaha KenaPajak tanggal 7 Januari 2008 (Pasal 9 ayat (8) huruf a UndangUndangPajak Pertambahan Nilal) ;Bahwa perhitungan menurut Pemohon Banding akan Pemohon Bandinglampirkan sebagai lampiran dan pertimbangan Ketua Majelis Pengadilan PajakJakarta;Bahwa pembahasan atas koreksi Pajak Pertambahan Nilai tahun 2007 adalahsebagai berikut:Koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan:Bahwa koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan dan keberatan