Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PA TABANAN Perdata Agama
Register : 07-01-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 26-03-2019
Putusan PA TABANAN Nomor 0004/Pdt.G/2016/PA.Tbnan
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
79 — 35
  • Kepastianorang yang meninggal dunia itu dimungkinkan secara hagiqy, hukmy dantaqdiry, sebagaimana telah Majelis Hakim singgung di atas;Menimbang, bahwa dalam petitum primair di atas, Para Penggugat tidakmenuntut penegasan meninggalnya H.AZ, meskipun hal tersebut ditegaskandalam posita dan didukung dengan buktibukti sebagaimana tersebut di atas.Oleh karena itu dengan mempertimbangkan petitum subsidair, Majelis Hakimperlu. menetapkan H.AZ telah nyata meninggal dunia pada tanggal 01Nopember 2014 dan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Tanah
Upload : 31-03-2016
Putusan PT BANTEN Nomor 28/PDT/2016/PT.BTN
V R E D D Y, 47 Tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat Komplek KFT Blok B-8, No 15 RT.004, RW. 011 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; Pembanding semula Penggugat diwakili kuasanya AHMANUDDIN,SH dan A.NISMAL BAWAMENEWI,SH Advokat berkantor di Ruko Galaxi Blok M No. 69 (Kawasan Niaga 1000 Ruko) Jl Kamal Raya Outer Ring Road-Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 September 2014 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 September 2014 No.1209/SK.Pengacara/2014/PNTng; M e l a w a n : 1. MANGSUR BIN GOMANG, 49 tahun, Warga Negara Indonesia, buruh harian lepas, beralamat di Kampung Garapan, RT 005 RW 006, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I semula TERGUGAT-I; Terbanding-I semula Tergugat-I diwakili kuasanya AJI SUHARTO, S.H dan S. DJOKO LELONO, S.H. Advokat berkantor di Jl Pi’in Nomor 49 RT.03 RW.02 Jatirangga Kranggan Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal September 2014, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Oktober 2014 Nomor 1286/SK.Pengacara/2014/PNTng; 2. ARIFIN WIJAYA, 65 tahun, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Pondok Karya, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Tegalangus, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II semula TERGUGAT II; Terbanding-II semula Tergugat-II diwakili kuasanya SABUNGAN PANDIANGAN, SH RONI PANDIANGAN, SH.MH Advokat beralamat di Plaza Building Lt.8–R.803 Jl Pramuka Raya Kav.151 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 September 2014, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 2 Oktober 2014 Nomor 1290/SK.Pengacara/2014/PNTng; 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, alamat dijalan Raya Pasar Kemis-Cikupa Ruko Taman Laguna Blok LM-11, Tangerang; Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-I semula TURUT TERGUGAT I; Turut Terbanding-I semula Turut Tergugat-I diwakili kuasanya bernama DADI WALUYO, SH. MH., WAHYU BASKORO, SH. MH. dan RIO ARIF WICAKSONO, SH Advokat berkantor di Jl Aria Jaya Sentika No 38 Cibadak Cikupa Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Juli 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 19 Agustus 2015 Nomor 1252/SK.Pengacara/2015/PN.Tng; 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Abdul Hamid Kav. 8 Tigaraksa Tangerang; Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING-II semula TURUT TERGUGAT II; Turut Terbanding-II semula Turut Tergugat-II diwakili kuasanya SUNAWAN, SH, ASEP SARIP HIDAYAT, SH., SUGIYADI, SH., H.BAZZAR AMIEN, SH dan H.ABRAM NOER Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Oktober 2014, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 188/SK.Insdt/2014/PN.Tng;
161 — 46
  • Eksepsi Kewenangan Absolut.Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugatdalam gugatannya secara subtansial sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat;Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatanPenggugat tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenaiapakah adanya hubungan hukum hak keperdataan darikepemilikan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-04-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 151/Pdt.G/2014/PN.JKT.BAR
Tanggal 11 Mei 2015 — 1.ASMAT BIN RIDJAN 2.MASNGUD BIN RIDJAN 3.ATIH Binti RIDJAN 4.ROHANI Binti RIDJAN 5.MUNALI Bin AMAT LOPE 6.AWIR RESE Bin AMAT LOPE 7.ACHMAD YANI Bin MURDAN 8.MUHAJAR Bin MURDAN 9.HAMBALI Bin MURDAN 10.SAPI’IH Bin MURDAN 11.SAMSUDIN Bin SAHRONI 12.MULYANIH Binti SYAHRONI 13.MARYANI Binti SYAHRONI; 1.PENGURUS GEREJA SANTO ANDREAS, KEDOYA, yang beralamat Kompleks Perumahan green Garden Blok J5 No 1b-c Kelurahan Kedoya Utara Kecamatan Kebun Jeruk Kota Administrasi Jakarta Barat 2.SISAM 3.UJANG Bin JOKO 4.DEDE Binti JOKO 5.AAN Binti JOKO 6.ADE Bin JOKO 7.SITI Bin JOKO 8.NYAI Binti JOKO 9.LURAH KEDOYA UTARA 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
67 — 14
  • sedangkan Perbuatan tersebut tidak dengansuatu Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, makamenurut majelis perouatan melawan hukum tersebut haruslah dibuktikanterlebin dahulu, apalagi tentang adanya pernyataan Para PenggugatRekonvensi tersebut tentang adanya suatu Perbuatan melawan hukum, masihperlu pembuktian lebih lanjut apakah memang telah terjadi perouatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi harus pula dinilai apakahperbuatan melawan hukum tersebut mempunyai titik singgung
Pengadilan PN BATAM Pidana Umum Penipuan
Putus : 21-09-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BATAM Nomor 528/Pid.B/2015/PN.Btm
Tanggal 21 September 2015 — YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO
170 — 128
  • suatuketika terjadi permasalahan perdata dan berbarengan denganpermasalahan perdata itu ada kaitannya dengan permasalahan pidana,maka berdasarkan ketentuan pasal 81 KUHP, kalau terjadi hal sepertiitu bisa perkara pidananya ditunda sebelum perkara menunggu putusperkara perdatanya atau bisa samasama berlangsung; Bahwa terkait dengan praejudicial geschil tersebut berdasarPERMA Nomor 1 Tahun 1956 Tahun Jo SEMA Nomor 4 Tahun 1980disitu dikatakan ada klasifikasi praejudicial geschil apabila terdapattitik singgung
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 07-01-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhl
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
Ir.SISWAJA MULJADI Als ASENG
Tergugat:
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HILIR
Turut Tergugat:
DINAS LINGKUNGAN HISDUP DAN KEHUTAN PROVINSIN RAIU
239 — 483
  • Bukan melalui gugatanperdata;Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini dipertimbangkan bahwauntuk mengetahui ada atau tidak singgung hukum perdata dalam perkara iniharus diperiksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakimmenilai materi eksepsi ini telah masuk ke dalam pembuktian pokok perkara,Halaman 46 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Rhlsehingga materi eksepsi ini akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokokperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dinyatakaneksepsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-10-2015 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 502/PDT.G/2015/PN.JKT PST
Tanggal 18 Juli 2016 — PT SAMINDO UTAMA KALTIM >< PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK,Cs
236 — 77
  • Jadi, norma yang saksi sudah singgung tadi adabeberapa yang diambil, jadi pertama tadi yang menyimpang dariprofile dan karakteristik pola transaksi, yang kedua transaksi olehpengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untukmenghindari pelaporan transaksi, di dalam ketentuan kan kalauorang transaksi 500 juta cash itu dilaporkan sebagai cashtransaction report kepada PPATK oleh setiap bank, tetapi kalaudia menghindari pelaporan dia tariklah dalam sehari, pagi 200 jutasiang 200 juta menjelang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 27-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 06-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 14/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 13 Juli 2021 — TRIYONO Melawan KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR
278 — 211
  • Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagai dasar gugatan pada halaman7, angka romawi V huruf A angka 1 sampai dengan 7 yang telah Tergugat IlIntervensi singgung dalam eksepsi adalah tidak benar dan tidak berdasar.Dalil tersebut yang mendasarkan pada pasal 78 ayat 4 UUAP jelas tidakdapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan keputusan itu tidak sahatau batal karena pasal tersebut mengacu pada tindakan dengan asumsipemohon adalah orang yang dituju oleh keputusan tata usaha negara;4.
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 02-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN TEBO Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Mrt
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Yadi Setia Putra, SE
Tergugat:
1.KOMSIN
2.Juwahir
147 — 342
  • buktibukti surat tersebut secarasubstansional tidak dapat membuktikan apaapa terhadap dalil sangkalanTergugat II dalam jawabannya;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T2.2, yang manaberupa fotokopi salinan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, Majelis Hakimberpendapat bukti surat tersebut juga berkaitan dengan perkara perdata yangawalnya diputus melalui Putusan Nomor 5/Pdt.G/2013/PN Tebo, yang manadalam perkara tersebut subjek dan objek perkara ternyata tidak berhubungan /tidak memiliki titik singgung
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 26-09-2018 — Putus : 29-01-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 34/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 29 Januari 2019 — Penggugat:
SUDARMAN
Tergugat:
WALIKOTA BALIKPAPAN
219 — 404
  • Titik singgung yangpaling mungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatanperdata TUN dengan gugatan perdata hak milik atau PMH. Gugatanperdata TUN secara absolut menjadi kewenangan Peradilan TUNsedangkan sengketa hak milik dan PMH menjadi yurisdiksi absolutPeradilan Umum (Pengadilan Negeri). Sehubungan dengan pembagianfungsi dan kewenangan absolut tersebut, tidak dibenarkan melakukanpenggabungan gugatan yang berbeda yurisdiksi mengadilinya.(M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2020 — DJONG EFFENDI, LAWAN 1.PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia, 2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, DAN 1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA. 2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M., 3.Erry Firmansyah, S.E
476 — 757
  • karena adanya tipu muslihatyang dilakukan Termohon Pembatalan haruslah dibuktikan terlebihdahulu dalam pemeriksaan pidana, karena Majelis Hakim dalam perkaraa quo sebagai hakim perdata tidak mungkin mengambil putusan kecualitelah dibuktikan dalam pemeriksaan pidana;Bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.15/PUUXII/2014 yangmeniadakan penjelasan Pasal 70 Undangundang No.30/1999 tentangArbtrase; tidaklah menghapuskan persoalan prejudiciel geschill dalamsuatu perkara perdata yag memiliki titik singgung
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-03-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Ckr
Tanggal 24 Juni 2020 — Tn.ROHIM MINTAREJA,S.Sos,Msi Vs KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI,PROVINSI JAWA BARAT
162 — 76
  • penyalahgunaan wewenang = yangdilakukan oleh Pejabat Pemerintahan;(2) Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukanpermohonan kepada pengadilan untuk menilai ada atau tidak adaunsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/ atauTindakan.Sesuai ketentuan tersebut, maka kewenangan/kompetensi Peradilan TataUsaha Negara menjadi diperluas yakni berwenangmenerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan,kewenangan ini bertitik singgung
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-04-2019 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 280/Pdt.G/2017/PN.Tng
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat: HANDOYO SANTOSO Tergugat: PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk Turut Tergugat: 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2.PT. BANK CENTRAL ASIAN. TBK
336 — 102
  • Bahwa berdasarkan materi atas permasalahan peristiwa hukum yangdiuraikan Penggugat pada bagian Perbuatan Melawan Hukum, telahjelas dan nyata menitik beratkan dalam titik singgung mengenai prosesprosedur dari tata kerja administrasi dalam penerbitan surat keputusanberupa setipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat selaku pejabat tata usaha negara (beschikking), sebagaimana dimaksuddalam ketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 23-09-2019 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat:
PT.BUMI MUTIARA UTAMA,
Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
2.PT. Graha Property Nusantara,
3.Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Kota Bogor,
4.Walikota Kotamadya Bogor
Turut Tergugat:
1.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
2.Lurah Kelurahan Kencana,
Intervensi:
1.Linda
2.Drs. Anwar Aliloedin, MM
3.Sayid Helmy Asyiri pemilik SKTM
4.Musrifah
5.Hariyo Februariyanto WP
6.Ngadiran
7.Sumarno
8.Sukapti
9.Sasmita
10.Samsul Huda, SH
11.Retno Palupi
12.Sukamto
13.Dianti Wardhani, SH.
14.Suyatno
15.Saptono
16.Wiyatmi
17.Hendratmojo Bagus H. Ir. Msc.
18.Ratna Kustinah,SE.
19.PT.BUMI MUTIARA UTAMA,diwakili olehi Direktur M.NASRUDIN ARDIYANSYAH
20.Koperasi Karyawan Perusahaan Gas Negara,
21.PT. Graha Property Nusantara,
22.Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor,
23.Walikota Kotamadya Bogor
24.Camat Kecamatan Tanah Sareal,
25.Lurah Kelurahan Kencana,
253 — 19
  • maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalildalil eksepsi tersebut satupersatu dalam hubungannya dengan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa terhadap ke7 (tujuh) poin dalil eksepsi dimaksud diatas,akan dipertimbangkan sebagai berikut :Halaman 136 dari 145 halaman Putusan Nomor 171/Pdt.G/2019/PN BgrMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalileksepsi pada poin 1 (Satu), poin 2 (dua), poin 3 (tiga) tersebut diatas, dan olehkarena terdapat titik singgung
    tergugat, dan Turut Tergugat atas objek perkara, maka hal tersebut telahmemasuki materi pokok perkara, dan harus dibuktikan para pihak dalam pokokperkara, maka oleh karenanya dalil eksepsi pada poin angka ke1 (satu), poin angkake2 (dua), poin angka ke3 (tiga) tersebut, sudah sepatutnya harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalieksepsi pada poin 4 (empat), poin 5 (lima), poin angka ke6 (enam), poin 7 (tujuh)tersebut diatas, dan oleh karena terdapat titik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK /PID.SUS/ 2017
Tanggal 6 April 2017 — LIONG KOK FOE alias DAVID, DK
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menelitisampai di mana batas minimum kekuatan pembuktian atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP;Seperti yang telah kita singgung di atas, pembuktian merupakan titiksentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktianadalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedomanHal. 61 dari 72 hal. Put. Nomor 20 PK/Pid.Sus/2017tentang caracara yang dibenarkan undangundang membuktikankesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 473/Pdt.G/2018/PN.Bdg.,.
Tanggal 22 April 2019 — Uma Maryono LAWAN A sapah Arsakaraton
102 — 37
  • Hakim memeriksa pokokperkara ini mohon agar melalui putusan sela menyelesaikan terlebih dahulupersinggungan kewenangan absolut ini sebagaimana dimaksud oleh Zakir A,sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahapmenyatakan:Seiring dengan itu, masih sering pula terjadi permasalahan titik singgungkompetensi antara PERATUN dengan Peradilan Umum, yang merupakanproblematik tersendiri yang perlu terlebih dahulu dipecahkan sebelum hakimmemeriksa perkara.Sehubungan dengan penjelasan diatas, dikaitkan dengan titik singgung
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 30 Juni 2020 — Penggugat:
Hj. NISAH DKK (AHLI WARIS NIMIN BIN IDUP)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Intervensi:
PT. JASA JAKARTA INVESTINDO diwakili oleh: 1.BUDIARSA SASTRAWINATA (Direktur Utama)
246 — 268
  • Jasa Jakarta Investindo (vide bukti T1 = T.II.Int 1) ;Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan memiliki duakarakteristik yaitu selain sebagai keputusan tata usaha negara juga merupakantanda bukti hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanahyang bukan miliknya sendiri (vide Pasal 35 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria), sehingga sengketa tentangsertipikat ini mempunyai titik singgung antara kKewenangan peradilan tata usahanegara dan kewenangan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-04-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 461/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
EDWARD VINCHENT anak dari JOHAN PRADIPTA
75 — 36
  • oleh terdakwa, keterangan manamasingmasing pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa sehinggatelah diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa EDWARD VINCHENTanak dari JOHAN PRADIPTA adalah pelaku tindak pidanasebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan tersebut diatasBahwa dalil JPU diatas adalah sangat menyesatkan dan tidakbertanggung jawab, dimana JPU secara semena mena menyatakanbahwasanya Terdakwa telah mengakui keterangan saksi saksi yangdiajukan oleh JPU, dimana atas hal tersebut, sebagaimana telahkami singgung
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 37/PDT.G/2015/PN Plk
Tanggal 7 Oktober 2015 — Wibyanto Onggara Achmad Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, DK
97 — 16
  • hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyangkutkewenangan mengadili (kKompentensi absolut), setelah mencermati dalilpokok gugatan Penggugat dan mencermati dalil jawaban tergugat tersebut diatas, ternyata yang dipermasalahkan Penggugat adalah tuntutan hakPenggugat atas tanah penguasaan objek perkara oleh Tergugat atas 3(tiga) bidang tanah yang terletak di jalan RTA Milano Km 5,5 KelurahanLangkai sekarang Jekan Raya Kota Palangka Raya ;Menimbang, bahwa titik singgung
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 07-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 1/PDT/2022/PT BNA
Tanggal 7 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat I : M. Ilyas Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat II : Zulfikri Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat III : Luqmanul Hakim Bin H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat IV : Jauhari Bin. H.M. Said nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat V : Nuriah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Pembanding/Penggugat VI : Saadah Binti H.M. Said Nya'pa Diwakili Oleh : HASPAN YUSUF RITONGA, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Selaku Kepala Pemerintahan RI, Pemengang Hak Pakai Tanah Sertipikat No.00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Selaku Pemegang Hak Pakai Tanah Sertipikat No. 00067/Kuta Barat.
Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Staf TNI-AL RI di Jakarta Cq. Komandan Pangkalan Utama TNI-AL I Belawan di Medan Cq. Komandan Pangkalan TNI-AL Sabang.
Terbanding/Tergugat IV : MENTERI AGRARIA TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sabang.
Terbanding/Tergugat V : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh.
136 — 78
  • diatur dalamPasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradllan Umum ditegaskan bahwaPeradilan Umum "berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkarapidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangansedangkan lingkup Peradilan Tata Usaha Negara adalah "berwenang mengadilidan memutus sengketa Administrasi atau Tata Usaha Negara" sebagaimanaHalaman 40 dari 76 Putusan Nomor 1/PDT/2022/PT BNAditegaskan dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa titik singgung
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-09-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/PID.B/2010/PN.SMDA
Tanggal 27 September 2010 — BUDI PRANOWO
90 — 14
  • Kepala Bidang Pengukuhandan Tata Guna Hutan, antara lain : Pemetaan pemetaanlokasi, bertanggung jawab pemeriksaan inperentasipengecekan potensi kawasan hutan, memeriksa tapal175batas hutan, memeriksa Geografis hutan, bertanggungjawab terhadap pengurusan mengenai perijinan kolidorkawasan hutan ;Bahwa terdakwa Aminullah waktu itu pada tahun 2004sampai 2005 sebagai Kepala Bidang Perencenaan Hutandan terdakwa Budi sebagai Kepala Bidang PemanfaatanBahwa antara bidang saksi dengan bidang terdakwa adatitik singgung