Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 721/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDRI S, SH
2.PRIYO W., SH.
Terdakwa:
LIM DEWI
7824
  • Namun terdakwa LIM DEWI tidak bisa menunjukkan buktipenyerahan uang muka kepada CAC SUKANTA.Bahwa terdakwa mengakui sebabnya baru memberikan uang mukasejumlah Rp.70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi CACASUKANTA karena masih proses pengecekan suratsurat di KantorPertanahan.Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternya lokasi tanah yang akandibeli oleh saksi SETIAWAN tersebut tumpang tindin dengan Hak GunaUsaha milik orang lain, namun hal tersebut tidak terdakwa beritahukankepada saksi SETIAWAN.Bahwa
Register : 13-05-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 54/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
1.H. RAMLI ADELE
2.H. ZAKARIA YUSUF
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANGKEP
Intervensi:
Dra. SOCHRAH BANGKA HANAPING
303196
  • Sakaria Yusuf menjadi saksi Ade Charge (meringankan) (vide BuktiT Il Intv.2).8) Bahwa dalam pemeriksaan setempat di lokasi bidang tanah di atasobyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugatserta Para Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama,dimana sertipikat hak milik atas tanah NO. 00485 A.n Muhammad SyawirAli tumpah tindin dengan Sertipikat hak milik atas tanah No.00268 A.nH. Ramli Bin H.
Register : 27-11-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7010
  • Bahwa sinyalir adanya tumpang tindin Sertipikat pada obyek perkaradengan terbitnya Sertipikat Nomor M.76, S.U No.43 tahun 2011 adalahsebagai berikut :1.
Register : 19-01-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 6/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 25 Mei 2021 — Penggugat:
RATNA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire
213117
  • nama Ratna (Penggugat) ;Bahwa sejak Penggugat memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 870 Kel.Nabarua tanggal 22062007, NIB 26.13.01.08.01610, Surat Ukur Nomor51/08/2007 tanggal 7062007, luas 625m2atas nama Ratna tidak ada subjekhukum lain yang mengaku memilikinya sehingga dalam rentang waktutersebut, Penggugat mendirikan bangunan rumah diatasnya dan belumpernah mengalihkan maupun memindahtangankan kepada subjek hukumlain ;Bahwa Penggugat mengetahui bidang tanah bidang tanah milik Penggugattumpang tindin
Putus : 18-04-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 561 K/Pdt/2017
Tanggal 18 April 2017 — ANDRI RAHARJA, dkk vs Ny. Hj. TIAMAH, dkk
8633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan areal tebangan kelompok TaniAdi Maju seluas 240 Ha (dua ratus empat puluh hektar) di mana didalamnyatermasuklah tanah Para Penggugat dengan SKGR sebagaimana dijelaskanpada angka 1 di atas, yang ditandatangani oleh seluruh Aparat Desa KetuaRT 001, Ketua RW 003, Kepala Desa Tebing Tinggi Okura dan Camat BukitRaja Kota madya Dati Il Pekanbaru (pada tahun 1994) dan pada waktu ParaPenggugat membeli tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran kelokasioleh aparat desa setempat dan tidak ada tumpang tindin
Register : 15-06-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 23-07-2016
Putusan PT PONTIANAK Nomor 39/PDT/2015/ PT. PTK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUHAMMAD HAFIK MELAWAN 1. TJHAI RIO OKTAVIANUS 2. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang yang kemudian disubstitusikan kepada : - TUTI KRISTIANA, S.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - HENDAR RASYID NASUTION, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais. - SALOMO SAING, S.H., M.H Jabatan : Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor : Jalan Fidaus H Rais
213130
  • SUKERLY CHRISTOPORUS, SH telahmengajukan gugatan pembatalan sertifikat 1330/Sedau/1999 kePengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak.Bahwa faktafakta hukum diatas sangatlah kontardiktif dengan apa yangdikatakan PENGGUGAT bahwa ia nya baru mengetahui sebagiantanahnya dimaksukkan kedalam SHM No. 1330/Sedau/1999 saatditahan adalah sangat bertolak belakang dan penuh kebohongan.Bahwa dapat disimpulkan secara hukum bahwa PENGGUGAT telahmengetahui sejak januari 2009 sebagian tanahnya tersebut telahtumpang tindin
Register : 27-04-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 17/PDT.G/2017/PN.SBW
Tanggal 24 Juli 2017 — * PERDATA----------- 1. YENDRI FUYANTO (PENGGUGAT I)-------------- 2. PUTRA LINGGA TAN (PENGUGAT II)-------------- 3. SANDI ASTAWA (PENGGUGAT III)---------------- VS--------------- 1. HAJJAH AZIZAH (TERGUGAT)----------------
14641
  • sengketatersebut diberikan kepada Hajjah Azizah yang sekarang selaku pihakTergugat; Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut sekarang adalahTergugat dan di dalam tanah obyek sengketa tersebut terdapat bangunanrumah panggung terbuat dari kayu beratapbkan seng dan ada beberapabangunan kios; Bahwa luas tanah tersebut menurut data Desa pada waktu tahun 1960adalah 18 Are, yang mana kemudian pada tahun 2012 karena adapelebaran jalan, tanah tersebut menjadi 16 Are; Bahwa setahu saksi tidak ada tumpang tindin
Register : 28-09-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1586/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Tanggal 11 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
219
  • Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 6 yaitu Jawaban Tergugat telahsesuai dan struktural tidak ada timpang tindin dan sesuai hukum acara,bahkan jika dikoreksi dengan replik Penggugat dapat dilihat jelas replikPenggugat yang sebenarnya timpang tindih dan tidak sesuai hukumacara sehingga Tergugat merasa bingung dengan arahan Penggugat;3. Bahwa menanggapi point 9 yaitu anak kandung tetap pada asuhanTergugat karena sampai sekarang masih sering bersama Tergugat;4.
Putus : 26-05-2016 — Upload : 04-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT SAAG UTAMA VS ADI PRIHANTO
10480 Berkekuatan Hukum Tetap
  • justru menuntut ganti rugi materil dan immateriil sehinggasecara keseluruhan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat menjadisemakin tidak jelas/kabur, baik dasar hukum maupun tuntutan yang diajukan.Permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana dimaksudkan olehPenggugat sama sekali tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkanmerupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan dilingkungan peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kaburdan tumpang tindin
Register : 14-01-2013 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 02/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 6 Maret 2013 — PT. RAMA SALOMO Melawan Penghulu Bagan Sinembah Utara
9039
  • Rama SalomoOverlap atau tumpang tindin dengan lahan PT.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 937 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — RAMLI ADE KARI BUTON VS FERY TANAYA, DKK
11180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • areal milik Pemohon Kasasi, sehinggalahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tertanggal 9 Desember 2009 yang telahmembatalkan ke4 (empat) sertifikat hak milik, milik dari TermohonKasasi/Terbanding/semula Penggugat asal, sehingga kalau saat ini JudexFacti Pengadilan Tinggi Maluku) mengabulkan gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Feri Tanaya), maka jelas Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku telah mengkesampingkan hukum yang berakibatterjadi tumpang tindin
Register : 05-12-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 25-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 758/PDT/2017 /PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — Prof.Dr.WIMANJAYA LIOTOHE >< PEMERINTAH R.I CQ MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG R.I
15157
  • Menurut Pasal 107 ayat 9Tumpang tindin Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk kecacadanhukum administrative yang dimaksud dalam bagian pertama. Atas klaimNomor : 17 dari 29 Perkara No. 758/Padt/2017/PT.DKItumpang tindih hak atas tanah ini, Pihak Ketiga berhak menuntut pembatalansurat kepemilikan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan.Point 23.
Register : 18-05-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 26-08-2016
Putusan PN BATANG Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN Btg
Tanggal 9 Agustus 2016 — MUSLIHIN Bin RASDI
10327
  • sekira pukul :22.00 WIB sampai kerumah , lalu terdakwa langsung mengajak ANAKKORBAN untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa;Bahwa kemudian setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamarbersama terdakwa didalam kamar hanya berduaan, kemudian pintukamar terdakwa tutup dan terdakwa kunci, setelah itu sewaktu ANAK21KORBAN sedang duduk di kasur kemudian terdakwa mendekatiANAK KORBAN lalu langsung terdakwa peluk dan terdakwa ciumibibirnya kemudian badan ANAK KORBAN terdakwa rebahkan kekasur sambil terdakwa tindin
Register : 10-10-2018 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bdw
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13537
  • Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa
Putus : 01-03-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 1 Maret 2018 — AHMAD ANDRIONO lawan SUNTIRAH dkk
3116
  • Terlawan melampirkan SURAT KETERANGANPENGUASAAN FISIK palsu yangbertentangan dengan fakta yangsebenarnya sehingga penerbitanSertifikat yang menggunakan SuratKetarangan Penguasaan Fisik palsuadalah perbuatan melawan hukumpidana;14.Bahwa Terlawan Il dan Ill melaksanakan lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dalampelaksanaannya terjadi tumpang tindin
Register : 03-09-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 135/PID.SUS/2021/PT KDI
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : YULIATININGSIH, S.H.
Terbanding/Terdakwa : LA UDIN BIN LA KEU
6319
  • Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
Putus : 23-03-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN DEPOK Nomor 116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk
Tanggal 23 Maret 2015 — MAHYUDIN Bin H. UMAR GOUM Bin SABA vs. PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk, HAERUL AMINULLOH
11153
  • Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yangdimohon penetapannya eksikusi tersebut tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehinggakeputusan pengadilan Negeri Depok Menjadilain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684m?
Register : 27-11-2017 — Putus : 18-12-2017 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 13/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Smg
Tanggal 18 Desember 2017 — Pemohon:
NIEHOFF SITZMOBEL GMBH
Termohon:
PT. MATAHARI TERBIT ELOK
16437
  • dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin
Register : 25-09-2019 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 31/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 8 April 2020 — Penggugat:
DJOHAN TAMARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
Intervensi:
1.SUKATMA
2.ENIK
3.OKTA PURNAWAN
4.YUSUF EFENDI
16399
  • makaPengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tumpang tindih denganSertipikat Hak Milik Penggugat, sesuai dengan yang tergambar dalam buktiT31 yang merupakan hasil sinkronisasi antara data pertanahan di KantorPertanahan Kabupaten Banyuasin dengan bukti hasil pengembalian batas(vide bukti P5), yang secara resmi dikeluarkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Banyuasin;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilanberkeyakinan bahwa data bidang tanah dalam objek sengketa benar terjaditumpang tindin
    dengan peraturan yang mengaturpenerbitan objek sengketa, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo, tidak melakukan penelitiandan tidak memelihara data fisik dan data yuridis secara cermat, karena terhadapbidang tanah objek sengketa, terlebin dahulu telah terbit sertipikat Penggugat,Halaman 118 dari 134 halaman /Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.PLGdengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketamenyebabkan terjadinya tumpang tindin
    cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan,hal tersebut apabila dihubungkan dengan perkara a quo, karena sudah adaSertipikat Hak Milik Penggugat di atas bidang tanah yang dimaksud dalam objeksengketa, maka seharusnya Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketatidak dapat diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkeyakinan tindakanTergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti cacat prosedur yang jugamenyebabkan cacat substansial yaitu tumpang tindin
Putus : 22-03-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor . 412 K/TUN/2011
Tanggal 22 Maret 2012 — GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,vs PT. PRIMA NUSA SENTOSA,
7355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Inco atau denganperkataan lain telah terjadi tumpang tindin wilayah pertambanganantara PT. Inco dengan PT. Anugrah Harisma Barakah sebelumadanya pelepasan wilayah Kontrak Karya PT. Inco yakni tanggal 10Desember 2009;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsurkepentingan Penggugat/Terbanding/Kini Termohon Kasasi denganditerbitkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 828 Tahun2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Persetujuan PencadanganWilayah Pertambangan PT.