Debitur / Termohon Keberatan Berkewajiban Untuk MelunasiTunggakan Hutang Kepada Pemohon Keberatan Sebesar Rp239.196.005,Bahwa sampai dengan saat diajukannya surat keberatan iniDebitur/Termohon Keberatan tetap tidak memiliki itikad baik dan terbuktiwanprestasi untuk melaksanakan kewajiban membayar angsuran sesuaidengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kreditdan Jadwal Angsuran walaupun kepadanya telah diberikan teguran dansurat peringatan I, Il dan surat peringatan III, berturutturut

sebagai berikut : Surat Peringatan No. 11/821BPI/SP1/0709/2016 tanggal 7September 2016; Surat Peringatan Il No. 011/821BPI/SP2/1710/2016 tanggal 17Oktober 2016;Berdasarkan data Loan Activity Inquiry Debitur pertanggal 28 November2016 tunggakan hutang Debitur kepada Pemohon Keberatan adalahsebesar Rp 239.196.005, dengan perincian sebagai berikut:Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Nomor : 168/Padt.SusBPSK/2016/PN Rap Hutang pokok sebesar Rp. 189.702.372, Bunga sebesar Rp 34.060.694, Denda sebesar

Panai Tengah , Kab Labuhan Batu,selanjutnya diberi tanda bukti...... 00... cece eet eee teeeteete teeter PHTFotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3961 /2013 , tanggal 19 September2013, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LabuhanBatu,telah dinazegelen,selanjutnya diberi tanda bukti...........................P83Fotocopy Loan Inquiry per tanggal 12 Januari 2017,selanjutnya diberi tandaFotocopy Surat Peringatan No.11/821BPI/SPI/0709/2016 tanggal 07September 2016,selanjutnya diberi tanda

P103Fotocopy Surat Peringatan I!

Labuhan Batu telah pula diikat dengan Hak TanggunganNo. 3961/2013 tertanggal 05 Juni 2013, sehingga hubungan hukum antaraPemohon selaku kreditur dengan Termohon selaku debitur harus tunduk padaundangundang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;Menimbang, bahwa dalam proses pembayaran cicilan atas pasilitas kredittersebut Termohon Keberatan telah lalai memenuhi kewajibannya sehinggaPemohon Keberatan mengirimkan Surat Peringatan pada tanggal 07 September2016 sebagaimana dimaksud dalam Bukti P10,

CV Triwikas Telah Wanprestasi Kepada Tergugat I1.Bahwa CV Triwikas sebagai debitur telah ingkar ataulalai memenuhi pembayaran kewajiban tepat padawaktunya kepada Tergugat I, Tergugat I telah telahberkali kali mengingatkan CV Triwikas ataskewajibannya yang belum tuntas sampai saat ini, olehkarenanya CV Triwikas dapat dikatagorikan telahwanprestasi kepada Tergugat I, pernyataan wanprestasiTergugat I dapat dibuktikan dengan surat peringatan 1s/d 3 yang telah dikirimkan kepada Tergugat II.Hal ini sesuai

Foto copy Surat Peringatan Untuk MenyelesaikanKewajiban dari PT Bank Syariah Mandiri kepada CVTriwikas No 9/109 3/DPB tanggal 10 Agustus...diberi tanda T.I 2526. Foto copy Surat Peringatan Untuk MenyelesaikanKewajiban dari PT Bank Syariah Mandiri kepada CVTriwikas No 12/954 3/012 SLO tanggal 20 JuliQOLOL eee cece ee ee ne deena etnenemeeneeeneeeeeeerenes diberitanda T.I 2627.

Foto copy Surat Peringatan Untuk MenyelesaikanKewajiban dari PT Bank Syariah Mandiri kepada CVTriwikas No 12/970 3/012 SLO tanggal 26 Julitanda T.I 27Menimbang, bahwa bukti surat surat tersebut setelahdicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeteraisecukupnya, kecuali untuk bukti T123, T125 dan T126merupakan foto copy dari foto copy (tidak ada aslinya)Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilsangkalannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti suratsurat diberi tanda T.II 1 s/d T.II 12r

Foto copy Surat Peringatan (Pertama) Nomor 9/1093/DPB tanggal 10 Agustus 2007 kepada Penggugat/Debiturdari PT.Bank Mandiri Syariah Kantor CabangSX)side E RSE HERR HEE HERE Hee ese wesawe diberi tandaT.II 8ab. Foto copy Surat Peringatan II (Kedua)Nomor 12/954 3/012 Slo tanggal 20 Juli2010 kepada Penggugat/Debitur dariPT.Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang.......diberi tanda T.II 8bc.

Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga)Nomor 12/970 3/012 Slo tanggal 26 Juli2010 kepada Penggugat/Debitur dariPT.Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang41SX) Ke.......diberi tanda T.II 8c9. Foto copy RincianHutang... ee ee eee.......diberi tanda T.II 910. Foto copy Surat Pemberitahuan Harga Limit Lelang atasnama Nasabah CV.Triwikas dari PT. Bank Syariah MandiriKantor Cabang Solo kepada Kapela KPKNL SurakartaNo.13/203 3/012 Slo Tanggal 8 Maret 2011..diberi tandaT.II 10l1l.a.

PPAT yang kemudian didaftarkan padaKantor Pertanahan Kota Semarang dibuktikan dengan diterbitkannyaSertifikat Hak Tanggungan No. 2663/2017 dengan pembebanan senilaiRp. 336.000.000, (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah);Bahwa selanjutnya sebagaimana kesepakatan yang tertuangdalam Pasal 2 Akta Perjanjian Kredit No.05, bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telahditetapbkan secara tepat waktu, yang ternyata tidak dipenuhi olehTERGUGAT dibuktikan dengan adanya Surat

Peringatan s/d SuratPeringatan IIl yang TERGUGAT Il berikan kepada TERGUGAT gunamemperingatkan TERGUGAT agar memenuhi prestasinya kepadaTERGUGAT II;Bahwa ternyata meskipun telah diperingatkan secara patut ternyataTERGUGAT tetap tidak memenuhi kewajibannya dan dengan demikianterbukti bahwa TERGUGAT telah wanprestasi kepada TERGUGAT II;Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PN.Unr12.Dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa TERGUGAT telahmelakukan perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian

Bahwa dasar diajukannya permohonan lelang oleh TERGUGAT II karenaDebitur in casu Tergugat wanprestasi dalam memenuhi kewajibanpembayaran hutangnya kepada Kreditur (TERGUGAT II), yang dibuktikandengan Surat Peringatan/Somasi dari TERGUGAT II kepada debitur. Olehkarena itu, barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan olehPENGGUGAT sebagai penjamin, kepada TERGUGAT II dapat dilakukanpenjualan melalui lelang.

Prinsip Pembiayaan Nomor 004/ULMUGRN/SP3/III/17 tertanggal 17 Maret 2017;Salinan Perjanjian Kredit Notariil Nomor 05 tertanggal 17 Maret 2017 ;Salinan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 02/2017tertanggal 18 Mei 2017;Salinan Sertifikat Hak Tanggungan nomor 2663/2017 tertanggal 29Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan NasionalKabupaten Semarang ;Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor 376 atas nama Dwi Budi Purnomoterletak di Desa Ngempon, Kecamatan Klepu, Kabupaten Semarang;Foto copy Surat

Peringatan Pertama Nomor 36/ULaMMUGRN/SP/SP/X1I/2017 tertanggal 21 November 2017;Foto copy Tanda Terima Nomor 36/ULaMMUGRN/SP/SP/X1/2017tertanggal 21 November 2017;Foto copy Surat Peringatan Kedua Nomor 16/ULaMMUGRN/SP/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017;Foto copy Tanda Terima atas Surat Peringatan Kedua dengan Nomor16/ULMMUGRN/SP/XII/2017 tertanggal 19 Desember 2017;Foto copy Surat Peringatan Ketiga Nomor 76/ULaMMUGRN/SP/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018;Foto copy Tanda Terima atas Surat Peringatan

Olehkarena merasa tidak pernah mengajak rekan sekerja untuk melakukanmogok kerja, Penggugat menolak diberikan Surat Peringatan Ill;8. Bahwa, pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat mengajakrekan sekerja melakukan mogok kerja adalah mengadaada dan tidakbenar.

Faisal dan Jasman tidak dapat menerima surat peringatan ke 3(tiga) karena merasa tidak pernah mengajak rekan sekerja untuk melakukanmogok kerja, dengan adanya penolakan SP3 (tiga) pihak perusahaanmemberikan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpapesangon, tetapi Pekerja Sdr. Faisal dan Jasman menolak PHK tersebut;7. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2011 perusahaan memberikan sanksiskorsing kepda Sdr.

Bahwa, pihak perusahaan memberikan surat peringatan ke Ill (tiga) ataspelanggaran yang dilakukan Sdr. Faisal dan Jasman dan juga telahmeminta agar menyampaikan permohonan maaf kepada perusahaandisertai janji untuk memperbaiki sikap dan kinerjannya lebih baik kedepandan tidak mengulangi perbuatannya lagi tetapi ditolak oleh Sdr Faisal danJasman dengan penolakan tersebut menunjukkan ketidakinginannyamematuhi peraturan aturan di lingkungan perusahaan;8. Bahwa, pihak perusahaan PT.

Faisal dan Jasman tidak pernahmengajak rekan sekerja untuk melakukan mogok kerja atau mengorganisirsehingga tidak dapat menerima surat peringatan ke 3 (tiga) dan jugamenolak surat diskorsing agar diberikan;3. Bahwa, pihak perusahaan mengatakan alasan melakukan pemutusanhubungan kerja dengan Pekerja Sdr.

Faisal dan Jasman telah melakukan pelanggaran yaitumenghentikan pekerjaan / mogok kerja pada jam kerja dan melakukanmogok tanpa pemberitahuan juga mengajak rekan sekerja untuk ikut dalammogok kerja sehingga diberikan surat peringatan ke 3 (tiga), suratpernyataan permohonan maaf tetapi semua ditolak;5.

SamarindaUtara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, Surat Ukur No:870/2010 tanggal 02112010 atas nama S Darty adalah sebagaipenjamin adalah orang tua d............. dari Penggugat danPenggugat sudah pernah mengangsur selama 30 Bulan atau setaradengan Rp 329.382.690,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta tigaratus delapan puluh dua enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Bahwa oleh karena pembayaran angsuran pada Tergugat mengalamikendala kemudian Tergugat mengirim Surat Peringatan sebgalberikut

Surat Peringatan 1 No.0063000681/SAM/EXT/2015 tanggal 10september 2015 total angsuran tunggakan yang harus dibayarkanSDR Sar FAG cee cows corns see ane ae eens .Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 127/PDT/2019/PT SMR.10.2.

Surat Peringatan 2 No.0063000709/SAM/EXT/15 tanggal 14september 2015 total angsuran tunggakan yang harus dibayarkansebesar Rp 4.746.201,00(empat juta tujuh ratus empat puluh enamribu dua ratus satu rupiah) belum termasuk kewajiban hutan pokokKPM Rp 35.750.504,03(tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluhribu lima ratus empat koma tiga rupiah) serta bunga /denda bulanberjalan;3.

Surat Peringatan 3 No.1792/SAM/EXT/15 tanggal 10 November2015 total angsuran tunggakan yang harus dibayarkan sebesar Rp154.905.827,00 (Seratus lima puluh empat juta sembilan ratus limaribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);Bahwa walaupun Tergugat telah mengirim Surat peringatan 3 ,Penggugat tetap masih belum bisa melaksanakan kewajibannyasehingga Tergugat melalui Ketua pengadilan Negeri Samarindamelakukan Aanmaning untuk menghadap kepada Ketua PengadilanNegeri Samarinda dan dihadiri oleh Penggugat

AwalBros Karya Medika telah bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab;Halaman 10 dari 25 Putusan PHI Nomor12/Pdt.susPHI/2018/PN.PbrBahwa PENGGUGAT telah menerima Surat Peringatan (SP), sebagai berikut: Surat Peringatan (SP I) pada tanggal 03 Februari 2017 dengan kesalahanangka keterlambatan masih tinggi setiap bulannya dengan angka ratarataketerlambatan diatas 60 menit; Surat Peringatan II (SP Il) pada tanggal 19 Juli 2017 dengan kesalahanangka keterlambatan masih diatas 15 menit dan masih dalam

jangka waktuSP sebelumnya (SP 1); Surat Peringatan Ill (SP III) pada tanggal 27 Juli 2017 dengan kesalahankerja yaitu pada tanggal 26 Juli 2017 PENGGUGAT telah dengan sengajatelah membatasi hasil kerja dan koordinasi kerja dengan atasan sehinggamemperlambat proses kerja.Bahwa benar dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 6 sampaidengan angka 11 halaman 3 dan 4 yang menyatakan PARA PENGGUGATpertama mulai dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu(PKWT) untuk per satu tahun dan

Nomor : 004/RSABPNM/SK/DIR/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015dinyatakan tidak berlaku lagi ;Bahwa semenjak terbitnya SK Mutasi tersebut, Daftar Tugas Shift paraPenggugat di RS Awal Bross panam tidak ada lagi ;Bahwa Para Penggugat memohon untuk dipekerjakan kembali di PerusahaanTerguagat pada posisi dan tempat yang sama ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugatmemberikan jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan dan menolak halhalsebagai berikut :Bahwa Pengggat telah mendapatkan Surat

Peringatan , II dan Ill ataskesalahan sering terlambat dan dengan sengaja membatasi hasil kerja dankoordinasi dengan atasan, sehingga terlambat proses kerja ;Bahwa mutasi para Penggugat telah sesuai dengan prosedur berdasarkanperaturanperaturan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :v Bahwa para Penggugat diterima di Perusahaan Tergugat dengan ijazahSekolah Menengah Farmasi (SMF)v Bahwa terjadi perubahan kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatanberdasarkan UU RI Nomor 36 tahun 2014 pasal

./2018/PN Btm22.23.24.25.26.21.28.29.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiBuktiMenimbang,Plw22:Plw23:Plw24 :Plw25:Plw26:Plw27:Plw28 :Plw29 :Fotocopy Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungantanggal 22 September 2016 No.727/2016 ;Fotocopy Surat Peringatan No.002/SPI/BPRLM/KPS/BTM/0218 tanggal 5 Pebruari 2018 ;Fotocopy Surat Peringatan Il No.027/SPII/BPRLM/KPS/BTM/0218 tanggal 13 Pebruari 2018 ;Fotocopy Surat Peringatan Ill No.047/SPIII/BPRLM/KPS/BTM/0218 tanggal 20 Pebruari 2018 ;Fotocopy Surat Peringatan

No.003/SPIII/BPRLM/KPS/BTM/0218 tanggal 5 Pebruari 2018 ;Fotocopy Surat Peringatan Il No.028/SPII/BPRLM/KPS/BTM/0218 tanggal 13 Pebruari 2018 ;Fotocopy Surat Peringatan III No.048/SPIII/BPRLM/KPS/BTM/0218 tanggal 20 Pebruari 2018 ;Fotocopy Penetapan No.06/Pen.Pdt.G/2018/PN.BTMtanggal 7 Maret 2018 ;bahwa suratsurat bukti tersebut diatas PLW1, PLW3,PLW4, PLW 5, PLW6, PLW7, PLW8, PLW9, PLW10, PLW11, PLW12,PLW13, PLW14, PLW15, PLW16, PLW18, PLW19, PLW21 s/d PLW28,dipersidangan telah dicocokkan dengan

peringatan kepada Penggugat jika memangada Penggugat melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan suratperingatan kepada Penggugat, maka hal tersebut bertentangan denganPasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangHalaman 517.Ketenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut : Dalam halpekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalamperjanjian kerja

, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelahkepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatanpertama, kedua, dan ketiga secara berturutturut Bahwa dengan dilakukannya tindakan PHK (Pemutusan HubunganKerja) oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa sebelumnyamemberikan surat peringatan kepada Penggugat maka Tergugatdiguga telah melanggar Pasal 161 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga

Sumatera Riang Lestari;Bahwa sepengetahuan saksi jumlah security yang bertugas di Sei Kebarosekitar 13 orang;Bahwa masalah pengutipan liar yang dilakukan security tersebut tidakpernah dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak berwajib;Bahwa Penggugat belum pernah menerima surat peringatan dari Tergugatterkait dengan pengutipan liar tersebut;Bahwa menurut saksi, tunjangan hutan diberikan kepada karyawantergantung dengan kehadiran kerja di wilayah hutan;Bahwa bonus tahunan diberikan kepada karyawan sesuai

Sumatera Riang Lestari yang dilakukan para security;Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian saksi memanggil parasecurity untuk mengkonfirmasi perihal tersebut dan saksi menemukanadanya kutipan liar yang dilakukan para security, akan tetapi Penggugattidak mengakui ada melakukan kutipan liar;Bahwa masalah pengutipan liar yang dilakukan security tersebut tidakpernah dilaporkan oleh Tergugat kepada pihak berwajib;Halaman 28 Bahwa Penggugat belum pernah menerima surat peringatan dari Tergugatterkait

Labuhabatu Selatan, maka dengan demikian Penggugat tetap berhakmenerima tunjangan uang hutan (forest) sebesar Rp. 300.000, setiap bulannya;Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Pemutusan hubungankerja terhadap Penggugat dilakukan karena Penggugat melanggar PKB Pasal 66ayat (2) poin (f) yang berbunyi Bagi pekerja yang terbukti secara sah melakukanpelanggaran fatal seperti tersebut di bawah ini, diputuskan hubungan kerjanya olehpengusaha tanpa syarat, tanoa pemberian surat peringatan terlebih

sendiri oleh PENGUGAT dalam dalil posita Gugatanhalaman 3 Poin II Paragraf ke3 PENGUGAT a quo, PENGGUGAT sudah tidak dapatmelaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban PENGGUGATkepada TERGUGAT I sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit, sehingga hal initelah membuktikan bahwa PENGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji(wansprestasi).5 Bahwa atas keterlambatan PENGGUGAT melakukan pembayaran kewajiban kreditkepada TERGUGAT I, selanjutnya TERGUGAT I telah memberikan Surat

Peringatan I padaTanggal 13 April 2015, Surat Peringatan II pada Tanggal 18 Mei 2015 dan Surat Peringatan IIpada Tanggal 10 Juni 2015, namun PENGGUGAT tidak juga ada itikad baik melakukanpembayaran kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada TERGUGAT I;6 Bahwa kewajiban PENGGUGAT selaku Debitur per Tanggal 10 Juni 2015 adalahsebesar RP. 87.022.716.

(Delapan puluh tujuh juta dua puluh dua ribu tujuh ratus enam belasRupiah) dengan perincian adalah:Outstanding : Rp. 78.205.946,Tunggakan Pokok :Rp. 3.990.512.,2Tunggakan Bunga :Rp. 4.434.737, Denda :Rp. 391.521.Total Kewajiban > RP. 87.022.716.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, PENGUGAT telah dinyatakanlalai apabila peringatan mengakibatkan PENGGUGAT harus dianggap lalai dengan lewatnyawaktu yang ditentukan.Pasal 1238 KUHPerdata:" Debitur dinyatakan lalai dengan surat peringatan

Restrukturisasi) Nomor 5002786321011ADDPK70270514 tanggal 22 Mei 2014, Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertamayang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan yang berkepala DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA No.02028/2013 tanggal 19 September 2013 Hak Tanggungan Peringkat (I) dengan Aktapemberian Hak Tanggungan No.316/2013 tanggal 28 Agustus 2013.Bahwa pihak kreditur (PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Pekalongan selakuTergugat I) telah mengeluarkan Surat

Peringatan I No. 5002786/SP17027/0416 tanggal 13April 2015, Surat Peringatan II No. 5002786/SP27027/0515 tanggal 18 Mei 2015, SuratPeringatan Ill No. 5002786/SP37027/0615 tanggal 10 Juni 2015 kepada debitur(Syarifuudin selaku Penggugat) yang menunjukkan bahwa Kreditur (Tergugat I) telahmelakukan upaya persuasif kepada Debitur agar segera melunasi utangnya dan dalamsuratnya tersebut juga menyebutkan bahwa apabila Penggugat (Debitur) tidak memenuhikewajibannya dalam melunasi utangnya, maka akan dilakukan

batal demi hukum;2 Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serangtidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan oleh karenanya salahdalam menerapkan hukum dalam perkara a quo yang mana Judex Facti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak mempertimbangkankesaksian Hendiansyah (vide: halaman 53 putusan) yang memberikan keterangan dipersidangan dengan tegas menyatakan bahwa terdapat beberapa orang dariTermohon Kasasi yang telah mendapat Surat

Peringatan III akibat melakukanpelanggaran disiplin kerja sebelum mogok kerja yang tidak sah tersebut dilakukan;Mengingat bahwa sebagian Termohon Kasasi telah mendapatkan surat Peringatan IIIakibat melakukan pelanggaran disiplin kerja tersebut maka secarayuridisseyogyanyadengan pelanggaran disiplin yang dilakukan berikutnya in casu makaJudex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang harusmengabulkan gugatan pemutusan hubungan kerja Pemohon Kasasi setidaktidaknyaterhadap

Termohon Kasasi yang telah mendapatkan Surat Peringatan III a quo, dandengan serta merta menolak gugatan rekonvensi Termohon Kasasi untuk seluruhnya;Bahwa Putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa mempekerjakan kembalidisertai dengan pemberian Surat Peringatan III baik secara yuridis maupun de factoadalah tidak tepat dan kontradiktif dengan Surat Peringatan III yang pernah diterimaoleh sebagian Termohon Kasasi;3 Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasisependapat dengan

No.13 K/Pdt.SusPHI/2015Sedangkan Pasal 67 ayat (11) secara khusus mengatur perihal pekerja yangmelakukan pelanggaran disiplin kerja dan sudah mendapatkan surat peringatan, akantetapi masih mengulangi kesalahan lagi;Bahwa atas klausula tersebut Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang telah tidak memperhatikan serta tidak memberikanpertimbangan hukum yang cukup atas perrmasalahan a quo;5 Bahwa pada tanggal 3 September 2014 (setelah putusan dibacakan), TermohonKasasi/

peringatan dari PT.Anindya Mitra InternasionalNo.24/M/06 tanggal 18 Maret 2006, diberi tanda bukti P.25 ;47.Foto copy surat pengantar peringatan No.24/M/06 tertanggal 21Maret 2006 kepada Hoo Gito Handoko, diberi tanda bukti P.25.1 ;48.Foto copy surat pemberitahuan kepada Ong Tjien Hauw dariPT.Anindya Mitra Internasional No.25/M/06 tanggal 20 Maret2006, diberi tanda bukti P.26 ;49.Foto copy surat pengantar pemberitahuan No.25/M/06 tertanggal21 Maret 2006 kepada Ong Tjien Hauw, diberi tanda bukti

1991 sebesarRp.10.523.700, diberi tanda bukti P.33 ;57.Foto copy Surat Pernyataan Ong Djoen Kwang tertanggal 9Nopember 1993 yang ingin menyewa kembali, diberi tanda bukti2458.Foto copy Surat Pernyataan Ong Djoen Kwang tertanggal 15Nopember 1991 yang akan berusaha melunasi tunggakan sewa,diberi tanda bukti P.35; 22 nnn n nnn ne59.Foto copy surat panggilan kepada Ong Djoen Kwang No.132/PG/AJ/II/1992 tertanggal 20 Februari 1992 tentang persiapanpengosongan rumah, diberi tanda bukti P.36 ;60.Foto copy surat

peringatan terakhir Ong Djoen Kwang No.12/PG/AJ/II/1990 tertanggal 8 Januari 1992 untuk melunasi hutang sewa,diberi tanda bukti P.37 ;nnnnnnnennnnnene=61.Foto copy Surat Pernyataan Ong Djoen Kwang No.090/PG/Ad/11/1990 tertanggal 27 Februari 1990 yang akan berusaha melunasitunggakan sewa, diberi tanda bukti P.38 ;62.Foto copy Surat sdr lwan atas nama Ong Djoen Kwang tertanggal9 Februari 1991 yang memberitahukan bahwa Ong Djoen Kwangtidak mampu membayar uang sewa, diberi tanda bukti P.39;63.Foto copy

Foto copy surat peringatan Ong Djoen Kwang No.527/PG/Ad/IX/1988 tertanggal 17 September 1988 untuk membayartunggakan sewa, diberi tanda bukti P.41 ;65.Foto copy perincian tunggakan sewa Ong Djoen Kwang, diberitanda bukti P.42;66.

Foto copy surat hasil pertemuan antara PD Arga Jasa dengan OngDjoen Kwang, diberi tanda bukti P.43 5Hal 25 dari 39 hal Put.No.34/Pdt.G/2011/PN.Yk.2667.Foto copy surat panggilan Ong Djoen Kwang No.033/PG/AdJ/1987tertanggal 13 Januari 1987 untuk menyelesaikan membayartunggakan sewa, diberi tanda bukti P.44 ;68.Foto copy surat peringatan Ong Djoen Kwang No.269/PG/AJ/1988 tertanggal 25 Mei 1988 untuk membayar tunggakansewa, diberi tanda bukti P.45 ;69.Foto copy Surat Pernyataan Ong Djoen Kwang tertanggal

Bahwa Jelas gugatan aquo Pengugat telah mencampuradukan antarapengertian PMH ,Wanprestasi dengan perlawanan.Tergugat telah mengirimi Penggugat surat peringatan hingga 3x dan 1surat penyelesaian kredit Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikukuhmasih sanggup melunasi seluruh sisa utang kepada Tergugat ?!.

Selanjutnya, Tergugat 1 dengan tegas menolak dalil posita Penggugat butir15, posita 16 dan posita 17.Majelis HakimYang Mulia.Bahwa sebelum melangkah kepada proses lelang, Tergugat 1 telahmelakukan peringatan kepada Penggugat dengan cara mengirimkan suratperingatan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah menunggakkewajiban pembayaran kredit dan akan dilakukan penjualan agunanmelalui Lelang, yang terdiri dari:e Surat Teguran No.478/MGLPIM/X1/2016 tanggal 01 November2016;e Surat Peringatan No.486

/MGLPIM/X1/2016 tanggal07 November 2016;e Surat Peringatan II No.486/MGLPIM/X11/2016 tanggal16 Desember 2016:e Surat Peringatan Ill & Pemanggilan No.003/MGLPIM/1/2017tanggal 04 Januari 2017;e Surat Pemanggilan No.005/MGLP1M/1/2017 tanggal 16 Januari2017.e Surat Pemanggilan III (terakhir) No.083/MGLPIM/11/2017 tanggal 28Februari 2017;e Surat Somasi No.020/KLEF/III/2017/Ska tanggal 29 Maret 2017 dariKartika Lawfirm Surakarta, yang bertindak atas nama Pemberi Kuasa:Bukopin Cab Magelang;e Surat Somasi

tahun1987 sampai dengan 2003 yang dilaksanakan oleh AparaturPemerintahan bersama instansi terkait lainnya, kenyataannyadilapangan para penghuni/yang memakai tanah PerumPerumnas tanpa hak terus bertambah dengan demikian untuktegaknya peraturan dan kepastian hukum, atas permohonanPerum Perumnas kepada Walikota Kota Administrasi JakartaBarat secara bersama sama melaksanakan penertiban yangdidahului dengan memberikan kepada para penghuni berupaSurat Peringatan Nomor 1088/1.785.2 tanggal 16 Juni 2003,Surat

Peringatan I Nomor 1132/1.785 tanggal 7 Juli 2003,Surat Peringatan Ill Nomor 1503/1.785 tanggal 29 Agustus2003 dan Surat Perintah Bongkar No.1507/1.785.2 tanggal 4September 2003, agar para penghuni pemilik bangunan/penggarap tanpa hak diatas areal tanah di Perum Perumnas diKelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kapuk, KecamatanCengkareng, Kotamadya Jakarta Barat untuk mengosongkan/membongkar sendiri dan apabila tidak dilaksanakan penertiban/pengosongannya dilaksanakan oleh Tim Penertiban Terpadudengan

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat tersebutsudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimanasebelum dilaksanakan penertiban dilakukan tahapan tahapanpemberitahuan berupa Surat Peringatan , Surat PeringatanI dan Surat Peringatan III ;.

cukupberalasan dan mempunyai legal standing yang sah, dengan demikianTERGUGAT melanggar ketentuan dalam Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi : Ayat (1) : Dalam hal pekerja/ buruh melakukan pelanggaranketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepadapekerja/ouruh yang bersangkutan diberikan surat peringatanpertama, kedua, dan ketiga secara. berturutturut ; Ayat (2) : Surat

peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) masingmasing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan,kecuali ditetapbkan lain dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama ; Ayat (3) : Pekerja/ buruh yang mengalami pemutusan hubungankerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantianhak sesuai

sehingga PENGGUGAT dijatuhi sanksi PHK secaralisan tanpa adanya Surat Keputusan dari TERGUGAT ;Bahwa saksi mengetahui PENGGUGAT setelah di PHK kemudianditawari oleh TERGUGAT untuk bekerja kembali, namun ditempatkandibagian lain yaitu di bagian Cleaning Servis sehingga PENGGUGATmenolaknya ;Bahwa menurut saksi mutasi terhadap PENGGUGAT tidak pantaskarena mulanya PENGGUGAT adalah sebagai pimpinan (leader)yang mempunyai beberapa bawahan ;Bahwa sebelum PENGGUGAT di PHK sebelumnya tidak pernahmendapatkan Surat

Peringatan (SP) baik Surat Peringatan/teguran 1,2 maupun 3 ;Bahwa tanpa surat teguran tersebut PENGGUGAT langsung di PHKbegitu saja ;Bahwa sekarang perusahaan TERGUGAT tersebut masih eksis danberkembang dengan masih mempekerjakan + 100 orang karyawantermasuk 14 orang karyawan lainnya di bagian Assembling ;Bahwa di perusahaan tersebut tidak memiliki Peraturan Perusahaan(PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sampai saat ini ;.

Selain itu sebelum di PHK lisan oleh Tergugat, Penggugat belumpernah mendapatkan Surat Peringatan ;Meimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU.No.13 tahun2003: komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitunganpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, terdiriatas : upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap...

Selain ituPenggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif danPenggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi kemasyarakat sebesar pinjaman Tergugat & Tergugat Il yang macet tersebut; Bahwa atas kredit macet Tergugat & Tergugat II tersebut, Penggugat telahmelakukan penagihan kepada Tergugat & Tergugat Il secara rutin, baikdengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat & Tergugat Ilsebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun denganmemberikan surat penagihan/surat

peringatan/surat somasi kepadaTergugat & Tergugat Il.* Kerugian yang derita1.

Fotokopi Surat BRI Unit Pangkalan Balai Nomor: B.78/MKR/III/2021 tanggal05 Maret 2021 perihal Surat Peringatan . yang diberi tanda P.7;8. FotokopiSurat BRI Unit Pangkalan Balai Nomor: B.095/MKR/V1I/2021 tanggal05 Juni 2021 perihal Surat Peringatan II, yang diberi tanda P.8;9.

Fotokopi Surat BRI Unit Pangkalan Balai Nomor: B.098/MKR/1/2021 tanggal09 Juni 2021 perihal Surat Peringatan III.yang diberi tanda P.9;10.Fotokopi Surat Somasi BRI Unit Sembawa Cabang Sekayu Nomor:B.160/KCIV/MKR/06/2021 tanggal 23 Juni 2021 perihal Somasi .yang diberitanda P.10;11.Fotokopi Surat Somasi I BRI Unit pangkalan Balai Cabang Sekayu Nomor:B.165/KCIV/MKR/07/2021 tanggal 01 Juli 2021 perihal Somasi Il., yangdiberi tanda P.11;12.Fotocopi Rekening Koran Pinjaman No. 719601001622100 atas namaHalaman

Foto Copy Surat Peringatan Terakhir Nomor : 04/PTRJW/SP?VIV/2016tanggal 4 Juli 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tandaT.1. Foto Copy Pengumuman tanggal 10 Juli 2016 yang telah dicocokkan denganaslinya, yang telah diberi meterai yang cukup dan diberi tanda T.2 ;. Foto Copy Akta Pendirian PT. Karya Bumi Nasional tanggal 29 Nopember1988 yang telah dicocokkan dengan aslinya, yang telah diberi meterai yangcukup dan diberi tanda T.3 ;. Foto Copy Akta Perubahan PT.

Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang telah diajukan oleh Penggugatyaitu tentang Daftar Gaji Karyawan yang tidak dibantah oleh Tergugat danbukti T.1 tentang Surat Peringatan Terakhir Nomor 04/PTRJW/SP/V1V2016dari Tergugat kepada Penggugat yang telah diajukan oleh Tergugat makadapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kerja antara Penggugat danTergugat sebagaimana pasal 1 ayat 15 UndangUndang Nomor 13 tahun2003 yaitu adanya Pekerjaan, Perintahdan upah;2.

dari Penggugat ataupun bukti lain berupa laporan kejadian yangdibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan ( Tergugat ) yang didukungoleh sekurangkurangnya 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal158 ayat(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka Majelis Hakimberpendapat Perbuatan Penggugat tidak dapat digolongkan telah melakukanpelanggaran berat sebagaimana Pasal 158 ayat(1) pioin c UndangUndangNomor 13 Tahun 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Tergugat nomor T1tentang Surat

Peringatan Terakhir kepada Penggugat tertanggal 4 Juli 2016karena Penggugat berulangkali melawan pimpinan bila ditugaskanmelaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepada Penggugat namun karenaTergugat tidak mampu membuktikan telah memberikan Peringatan Pertamadan Peringatan Kedua sebagai mana diatur dalam Pasal 161 ayat(1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 maka Majelis Hakim berpendapatPenggugat tidak dapat diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat karenaalasan Penggugat telah melakukan

Uang Pengganti Hak =15% x Rp 47.280.000, =Rp 7.092.000.Jumlah = Rp 54.372.000,( Lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah )Putusan Nomor: 8/Pdt.SusPHI/2018/PN Amb Halaman 17 dari 20Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat juga menuniutpembayaran uang gaji atau upah bulan Juni 2016 sampai dengan bulanOktober 2016 sedang Tergugat belum memutus hubungan kerjanya denganPenggugat dibuktikan dengan masih diterbitkannya surat peringatan terakhiruntuk Penggugat tertanggal 4 Juli 2016

UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung)a.Melakukan penilaian sendiri terhadap Surat Peringatan I, II, dan III yaituSurat Menhut No. S.417/MenhutVI/BPHA/2006 tanggal 17 Mei 2006, No.S.612/MenhutVI/BPHA/2006 tanggal 24 Juli 2006 dan No.

Jakarta No. 39/B/2009/PT.TUN JKT tanggal 19 Maret 2009 yang menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 93/G/2008/PTUN.JKTtanggal 03 Desember 2008) dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 21 sampai dengan halaman 22 ternyata telah mempertimbangkankeberatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugattentang hasil pembuktian yang bersifat kenyataan, dan Judex Juris telahmelakukan penilaian sendiri terhadap alat bukti yang diajukan olehTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu Surat

Peringatan I, H, danIII (vide Bukti T4, T6, T7);Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) dalampertimbangan hukumnya halaman 38 alinea terakhir telah menyatakanbahwa Surat Peringatan I, H, dan III (vide Bukti T4, T6, T7) tidaksesuai atau bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 dan pertimbangan JudexFactie Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut juga telah dikuatkan olehputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;Bahwa

T6, T7) yang merupakankewajiban Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali sebelum menerbitkanobjek perkara adalah bertentangan dengan Pasal 134 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2007, yang menyebutkan:Sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabutterlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis paling banyak 3(tiga) kali secara beruntun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hariuntuk setiap kali peringatan;berdasarkan Pasal 134 ayat (1) tersebut Judex Factie memperoleh faktabahwa surat

peringatan yang diterbitkan oleh Tergugat/ TermohonPeninjauan Kembali ternyata tidak beruntun dalam interval waktu 30 (tigapuluh) hari untuk setiap peringatan, sehingga nyata surat peringatantersebut bertentangan 134 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun2007;b.

menurut perjanjiantidak dapat dilakukan;Bahwa pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat telahTerlambat membayar angsuran (posita nomor 4)merupakan Bukti Sah dan Sempurna serta TidakTerbantahkan yang membuktikan tentang perbuatanWANPRESTASI yang dilakukan oleh Penggugat kepadaTergugat ;Bahwa Penggugat benarbenar telah ingkar janji terhadappembayaran kewajibannya kepada Tergugat berdasarkanPerjanjian Kredit meskipun Tergugat telah berulangkalimemberikan peringatan kepada Penggugat, sebagaiberikut :e Surat

Peringatan No. 394/PWKT/2012 tertanggal 13September 2012,e Surat Peringatan II No. 427/PWKT/2012 tertanggal 24September 2012e Surat Peringatan Ill No. 498/RSMGPWKT/2012tertanggal 03 September 2013.Sehingga sesuai ketentuan mengenai Peristiwa Kelalaianyang tertera di dalam Pasal 8 Lampiran Perjanjian KreditFasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (MEGAUKM), dimana Debitur (Penggugat) tidak mampu untukmembayar angsuran kredit berupa tunggakan pokok,tunggakan bunga, dan denda, maka sebagai pembayarankewajiban

dariwanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan olehdebitur Teguh Rudianto in Casu Penggugat terhadapTergugat dalam hal pemenuhankewajiban kredit sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor :125/PKUKM/PWT/11 tanggal 14 Desember 2011.6.5 Bahwa walaupun Penggugat telah secara nyatanyatawanprestasi yang mana terbukti dan dibuktikan denganadanya tunggakan dan atau tidak dipenuhinya kewajibanangsuran, tetapi Tergugat tetap dan telah melakukanupaya penagihan secara patut melalui surat tertulis antaralain Surat

Peringatan I, Il dan Ill msingmasing tanggal 08Januari 2014, 29 Januari 2014 dan 26 Pebruari 2014.6.6 Bahwa karena Penggugat nyatanyata wanprestasidengan tidak mengindahkan suratsurat tagihan atauteguran, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undangundang No4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan Apabila debiturcedera janji, pemegang hak tanggungan' pertamamempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sertamengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualantersebut

Peringatan I (pertama) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 600/2424/2008 tanggal 09September 2008 kepada Direktur PT.

Bayu Duta Sejati;1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Direktur PT. Bayu Duta Sujati;1 (satu) lembar Surat Peringatan III (ketiga) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 620/513/PU tanggal 03 April2009 kepada Direktur PT.

Bayu Duta Sejati;1 (satu) lembar Surat Peringatan IT (kedua) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Direktur PT. Bayu Duta Sejati;1 (satu) lembar Surat Peringatan III (ketiga) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 620/513/PU tanggal 03 April2009 kepada Direktur PT.

Bayu Duta Sejati;1 (satu) lembar Surat Peringatan II (kedua) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana kepada Direktur PT. Bayu Duta Sujati;1 (satu) lembar Surat Peringatan m (ketiga) dari Dinas Pekerjaan Umum danLingkungan Hidup Kabupaten Jembrana Nomor : 620/513/PU tanggal 03 April2009 kepada Direktur PT.

pe/evangan umum serta mengambi/pe/unasan piutangnya dari hasi/ penjua/an tersebut "Dengan demikian guna memenuhi haknya Pemohon Keberatanatas pelunasan kredit macet Termohon Keberatan, PemohonKeberatan berdasar pada Pasal 6 tersebut di atas akanmengajukan permohonan pelelangan yang diajukan kepada KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Padangsidimpuan yangdimana adalah permohonan untuk dilakukannya "Parate Eksekusi"yang telah sesuai dengan undangundang.Pemohon Keberatan telah memberikan surat

peringatan sebanyak9.Bahwa3 (tiga) kali mengenai tunggakan kepada Termohon Keberatanyaitu melalui :e Surat peringatan Nomor : B.473KCIVADK/03/2014 tanggal 03Maret 2014.e Surat peringatan ll Nomor: B.2109KCIVADK/09j2014tanggal 22 September 2014.e Surat Peringatan Ill Nomor : B.2307KCIVADK/07/2015 tanggal15 Juli 2015.yang mana dalam setiap Surat Peringatan tersebut, PemohonKeberatan menyampaikan mengenai jumlah tunggakan TermohonKeberatan, dan secara tegas menyatakan bahwa TermohonKeberatan agar segera

Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan Perjanjian Kredit telahmenandatangani persetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidakada catatan dari Termohon Keberatan bahkan tidak perludibicarakan kembali mengenai syaratsyarat ketentuan yangterdapat dalam SPPK tersebut, sehingga Termohon Keberatansudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebutakan dibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril.Di dalam Surat Peringatan Pemohon

Surat Peringatan No. B.473KCIVADK/03/2014 tanggal 3 Maret 201450b. Surat Peringatan Il No. B.2109KCIVADK/09/2014 tanggal 22 September2014c. Surat Peringatan Ill No. B.2307KCIVADK/07/2015 tanggal 15 Juli 2015Disebut sebagai Bukti P4;5. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor991/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 Tanggal 4 November 2016.Disebut sebagai Bukti P5;6.