Pajak NomorPut69066/PP/M.XIA/1 7/2016, tanggal 7 Maret 2016, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum banding sebagai berikut:1) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara formal danmaterial penolakan atas permohonan restitusi PPn BM atas penjualankendaraan bermotor yang digunakan sebagai angkutan umum olehTerbanding adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuanperpajakan yang berlaku.2) Bahwa dengan demikian, maka perhitungan

PPn BM yang harusdikembalikan kepada Pemohon Banding adalah sebagai berikut:DPP Penyerahan yang dibebaskan dariRp 9.818.181.818,00pengenaan PPn BMPPn BM yang terutang Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.850.196.480,00(3.850.196.480,00)3) Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan ini, Pemohon BandingJumlah PPn BM yang lebih bayar Rpmengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruhpermohonan banding ini dengan perhitungan sebagaimana

mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.88019/PP/M.XIIB/15/2017, tanggal 25 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding keberatan Terbanding melakukankekeliruan atas koreksi: biaya tunjangan tetap, terkait koreksi biayatunjangan tetap atas pulsa tersebut telah diperhitungkan sebagai penambahpenghasilan bruto karyawan yang dimasukan kedalam perhitungan

Putusan Nomor 1531/B/PK/Pjk/2018pemberian tunjangan tersebut diberikan secara tunai bukan berbentukvoucher pulsa dan besarannya tetap setiap bulan, jumlah sebenarnya atasbiaya usaha lainnya adalah sebesar Rp2.492.895.594, 00;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka: Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak sebesarRp7.935.476,00: Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesarRp(252.301.898,00) atau lebih bayar Rp252.301.898,00 Jumlah pajak yang terutang yang

Putusan Nomor 1337/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim PengadilanPajak yang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa banding iniberkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh banding PemohonBanding sehingga jumlah pajak yang masih harus / (lebih) dibayarseharusnya dihitung dengan perhitungan sebagai berikut: No Keterangan cfm.

Thamrin Nomor 51,Menteng, Jakarta Pusat, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 17.469.049.716,00PPh terutang Rp 451.251,00Kredit Pajak Rp 451.251,00Pajak Penghasilan kurang/lebih dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi:Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1082/B/PK/Pjk/2018sendiriPenyerahan Yang PPNnya Tidak Rp 0DipungutJumlah Seluruh Penyerahan Ry 2.283.030.408Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/ Dibayar Sendiri Rp 228.303.041Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan Rp 222.232.327Jumlah Perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar Rp ~6.070.714Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 0Jumlah PPN Yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp ~6.070.714Sanksi Administrasi: Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp 2.671.114 Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 0PPN Yang Masih Harus

diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp8.741.828,00; dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPN harus dipungut Rp 2.283.030.408sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0Jumlah seluruh penyerahan R = 2.283.030.40p 8Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri R 228.303.041pPajak Masukan yang dapat diperhitungkan R 222.232.327pJumlah perhitungan

KARYA PUCUE, namun Terdakwa melanggar hukum karenaanggaran sudah dicairkan tetapi barang baru diserahkan pada tanggal 3Januari 2009;Bahwa adanya perbedaan perhitungan harga yang ada di RAB(Rancangan Anggaran Belanja) dengan perhitungan di lapangan oleh Sadr.Hardianto karena secara real cost (biaya nil) terjadi kenaikan harga bahan,maka secara hukum dapat menjadi dasar untuk menunda penyerahanbarang oleh pihak CV.

KepalaKantor Wilayah DJP Jakarta Wajib Pajak Besar Nomor KEP00762/KEB/WPJ.19/2016 Tanggal 7 November 2016 yang diterima PemohonBanding pada tanggal 7 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajakatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada SPT PPNmasa Maret 2013 adalah sebagai berikut: MENURUT WPNo URAIAN (Pemohon Banding) 1 Dasar Pengenaan PajakAtas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN Ekspor 8.149.342.362 Penyerahan

yang PPNnya harus dipungut sendiri 735.207.393.026 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN 452.991.482.305 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 163.871.979.854 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah DPP Terutang PPN 1.360.220.197.547Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 29.248 .382.512Jumlah Seluruh Penyerahan 1.389.468.580.059 2 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Kelua ran yang harus dipungut/dibayar sendiri 73.520.739.303Dikurangi Pajak Masukan yang

melanjutkan hubungan kerjadengan Penggugat/Pekerja maka Penggugat mohon kepada MajelisHakim yang Mulia agar Tergugat memberikan Hak Penggugat/Pekerjaberupa uang pesangon 2 (dua) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (38), danuang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UUNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta gaji/upah yangbelum di terima Pemohon sampai perkara ini berkekuatan hukum, denganperincian dan perhitungan

memenuhi aspek kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak dalamperkara a quo adalah dengan menyatakan Putus hubungan kerjaantara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasisejak putusan ini diucapkan dengan mewajibkan kepada PemohonKasasi/Tergugat untuk membayar uang kompensasi PemutusanHubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan dikurangiuang DPLK yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp56.315.600,00(T9) dengan perhitungan

antara nilai kontrak cut off dengan pembayaran yang diterimaoleh Para Tergugat adalah sebesarRp. 8.537.871.572,;Terhadap hal tersebut diatas telah ditandatangani oleh Pihak Penggugat, ParaTergugat dan Turut Tergugat II, dengan demikian Para Tergugat mengetahui dan menyetujui nilai kelebihan pembayaran dimaksud.Bahwa pada faktanya kelebihan pembayaran dimaksud meskipunterkaitpembayaran atas pekerjaan proyekproyek milik Penggugat tersebut akan tetapikelebihan pembayaran dimaksud diketahui pada saat perhitungan

finalaccount, danperhitungan dimaksud setelahperjanjiantersebutberakhirdan atau terlaksana dengan kata lain ditemukanya kelebihan pembayarandimaksud bukan bagian yang diaturataudisepakatibaik di dalam SuratPerintah Kerja maupun dalam Perjanjian Kerjasama;: Bahwa selanjutnya pada perhitungan final account yang menerangkan kelebihanpembayaran dimaksud Bahwa atas kelebihan pembayaran yang dilakukan olehPenggugat dimaksud, telah diminta pula secara resmi melalui surat Penggugatkepada Tergugat yakni:

40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);Bahwa di dalam perjanjian pemberikan pekerjaan memang diatur pemberianuang muka pekerjaan sebesar 23% dari nilai kontrak pekerjaan dan sudahada dibayarkan tiga kali, sedangkan untuk masalah Bon untuk mandor tidakada diatur didalam perjanjian dan jika ada perubahan kontrak ataupengurangan pekerjaan bisa diatur didalam addendum;Bahwa saksi sudah pernah melihat bukti Surat bertanda P 18 sampai denganP 24, berupa kwitansi kasbon kasbon Mandor;Bahwa dari perhitungan

saksi ada account yang telah disepakati sebagaikelebihan pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 8,5milyar;Bahwa setahu saksi jika ada perselisihan mengenai halhal yang diatur dalamkontrak maka cara penyelesaiannya telah diatur dalam kontrak ada juga yangdiatur didalam SPK;Bahwa perhitungan sampai ketemu kelebihan sebesar itu adalah jumlah uangmuka kerja dan kasbon untuk Mandor yang sudah dikeluarkan olehPenggugat kepada Tergugat dihubungkan dengan nilai prestasi pekerjaanyang telah

fisik baru selesai 54% dari harga 60 milyar yangsudah keluar dari perhitungan fisik proyek;Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pekerjaan proyek yang dilaksanakanoleh Tergugat tersebut diputus karena hal tersebut merupakan masalahinternal Perusahaan tersebut:Bahwa setahu saksi jangka waktu pekerjaaan proyek dari bulan Mei 2013sampai dengan bulan Mei 2014, tetapi pada tahun 2016 pekerjaan tersebutmasih dikerjakan, dan saksi tidak mengetahui penyebab keterlambatanpelaksanaan pekerjaan tersebut;.

Putusan Nomor 949/B/PK/PJK/2016 c) bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Pemohon Banding, yangmenyatakan bahwa:1. bahwa dasar perhitungan Peredaran Usaha SPT PPh BadanRp64.567.582.814,00; (bukan Rp68.311.155.750,00 cfm Pajak Keluaranversi Pemeriksa);2. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp38.740.606,00 tidak dapatditerima, karena koreksi tersebut hasil konfirmasi;3. bahwa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp184.561.021,00 tidakdapat diterima (koreksi PPh);bahwa menurut Terbanding tidak dapat dipertimbangkan

PPh tersebut;Menurut Pemohon Bandingbahwa perlu Pemohon Banding jelaskan bahwa sampai dengan SuratBanding ini dibuat Pemohon Banding belum menerima Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00068/406/10/052/12tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, sehingga Pemohon Bandingtidak bisa membuat Surat Keberatan atau permohonan penguranganatau pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) tersebut, proses keberatan atasPPh tidak mempengaruhi perhitungan

Koreksi DPP PPN berdasarkan Perhitungan GrossUp PeredaranUsaha Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak.B. Koreksi Pajak Masukan karena Faktur Pajak Ganda sebesarRp915.000,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimHalaman 7 dari 37 halaman.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.1 di atas, dengan alasansebagai berikut:A.3. 13. 2.Koreksi DPP PPN berdasarkan Perhitungan GrossUp PeredaranUsaha Rp184.561.021,00 yang tidak dapat dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak;.

Namun hal tersebut tidak pernahdilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali sehingga tidakjelas letak kesalahan perhitungan yang dilakukan PemohonPeninjauan Kembali. Demikian juga dalam sidang banding,Majelis juga tidak meminta kepada Termohon PeninjauanKembali untuk membuktikan bantahannya denganmenyampaikan angka saldo awal, saldo akhir dan pembelianmenurut Termohon Peninjauan Kembali beserta buktibuktinya.

Dan terhadapfasilitas hutang yang disebutkan di dalam perjanjian kredit atau perubahanperubahannya tersebut di atas tidak benar dijadikan sebagai perhitungan dandianggap sebagai hutang yang wajib dibayar oleh Pembantah kepadaTerbantah, karena di dalam perjanjian fasilitas kredit yang dibuat antaraPembantah dengan Terbantah telah jelas mengatur persyaratan dan tata carapenggunaannya serta telah jelas pula mengatur tentang mekanismepengambilan atau penerimaan uangnya;Bahwa sebenarnya fasilitas hutang

Pembantah terhadap Terbantah (PTBank Universal waktu itu) menurut perhitungan Pembantah sejak tahun 1993sampai dengan tahun 1997 adalah:a.

No. 2705 K/Padt/2009Atas dasar uraian dan buktibukti tersebutdi atas jelas kiranya bahwa hutangpokok TLUSD Pembantah kepada Terbantah tidak benar disebutkan lagisebesar USD /7,021,516.92 atau USD /7,701,978.46 seperti di dalampermohonan eksekusi atas akta hak tanggungan jo penetapan no.57/Pen.Pdt/Eks.Akta.aan/2007/PN.CBN tanggal 24 September 2007;Bahkan justru sebaliknya, sebenarnya Pembantah telah melakukanpembayaran terhadap Terbantah melebihi jumlah perhitungan hutang(jiumlah hutang real Pembantah

Mandira Prima Perkawayang belum dibayar kepada Pemohon Eksekusi/oank sampai dengandiajukan permohonan eksekusi ini, sebagai berikut:Fasilitas TLUSD:Pokok : USD. 6.680.461 .54;Bunga : USD. 1.021.516.92;Total : USD. 7.021.516.92;Biaya Notaris : 25.0000.000Adalah ternyata tidak berdasar/tidak benar karena rincian hutang yangdisebutkan tersebut bukan merupakan hutang real Pembantah kepadaTerbantah;Atas dasar ini hal tersebut, maka Pembantah mensumir agar Terbantahmembuktikan dasar perhitungan adanya

No. 2705 K/Pdt/20096,680,461 .54 dan perhitungan pengenaan bunga, sehingga mencapai USD1,021,516.92 sebagaimana disebutkan Terbantah di dalam suratpermohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Agustus2007, terdaftar tanggal 19 September 2007;Bahwa sekalipun Pembantah telah memberikan nilai tanggunganPeringkat Pertama, Kedua dan Ketiga atas hutang Pembantah kepadaTerbantah sebesar Rp 4.000.000.0000, Rp 1.000.000.000 dan Rp7.800.000.000, sebagamana disebutkan di dalam penetapan No

Bahwa terkait uraian pada poin angka 8.2 di atas maka dapat dilihat10.perhitungan luas tanah baik yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milikdengan total = 5 adalah (2.680 m* + 2.110 m*+ 1.000 m* + 400 m*+ 1.300m? + 1.135 m* + 100 m* + 1.870 m? ) = 10.595 m? dan dikurangi jumlah daripengukuran ulang oleh BPN adalah (184 m? + 437 m? + 411 m? + 795 m*) =3.527 m?

, sehingga selisih luas yang didapat adalah (10.595 m* 3.527 m*)= 7.068 m* (tujuh ribu enam puluh delapan meter persegi) atau jika dihitungdengan perhitungan are sesuai perjanjian maka menjadi 70 (tujuh puluh) aredan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan) are;Bahwa jika dikaitkan peristiwa hukum sebagaimana uraian angka 8 danangka 9 di atas dengan ketentuan hukum yang ada sangat jelas unsurunsur sebagai dugaan perbuatan melawan hukum sebagaimana tertuangdalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum

(tujuh ribu enam puluh delapan meter persegi)atau berdasarkan perhitungan are sesuai perjanjian maka menjadi 70 (tujuhpuluh) are dan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan) are sedangkan 2(dua) bidang tanah dan luas tanah yang tertuang dalam sertifikat atas namaTergugat 1 (satu) bidang yang yang dikatakan nyambung dengan tanahmilik Tergugat dan Tergugat II adalah nihil alias tidak ada;Menyatakan hukum, bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukanperbuatan melawan hukum oleh karena tidak mematuhi

(tujuh ribu enam puluh delapanmeter persegi) atau berdasarkan perhitungan are sesuai perjanjian makamenjadi 70 (tujuh puluh ) are dan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan)serta Tergugat wajid mengembalikan kelebihan pembayaran atas objeksengketa sebesar Rp1.597.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alatnegara/polisi;Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada

Nomor 3040 K/Pdt/2016meter persegi) atau berdasarkan perhitungan are sesuai perjanjian makamenjadi 70 (tujuh puluh ) are dan 0,68 are (nol koma enam puluh delapan)serta Tergugat wajib mengembalikan kelebihnan pembayaran atas objeksengketa sebesar Rp1.597.000.000,00 (satu miliar lima ratus sembilanpuluh tujuh juta rupiah) dan bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alatnegara/polisi;9.

Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu :o 365hari x Rp. 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.e Sedangkan untuk perhitungan 7 bulan, dihitung ada 244 hari:o 210hari x Rp. 358.845,00 = Rp. 87.558.180,00 Kerugian yang dialami Penggugat selama 9 tahun dan 7 bulan yaitu:e (9 tahun x Rp. 130.978.425,00) + (210 hari x Rp 358.845,00) : 2 = Rp.627.081.650,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enamratus lima puluh rupiah);Halaman 5 dari 46161718Bahwa kecurangan Tergugat

Pemerintah KotaSurakarta, Karaton Surakarta Hadiningrat dan Masyarakatyang terkait dengan Proyek;Halaman 7 dari 464 Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum Tergugattelah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebesarRp. 627.081.650,00 (enam ratus dua puluh tujuh jutadelapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)denganperincian:1196, 15 M2 x Rp. 300,00 = Rp 358.845,00.Oleh karena itu hasil pungutan retribusi per tahunnya yaitu:365 hari x Rp 358.845,00 = Rp. 130.978.425,00.Sedangkan untuk perhitungan

Oleh karenaitu tidak ada keuntungan yang diperoleh Tergugat karena biaya pemeliharaandan pendapatan yang diperoleh tidaklah seimbang, lebih besar biayapengeluarannya dari pada pemasukannya;Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di dalampoin 15 gugatan tidak beralasan dan mengadaada. Retribusi hanya dikenakanpada kios lama yang dibangun tahun 2002.

Foto copy Bagan Organisasi Pasar Cinderamata Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, (bukti T 7);Halaman 19 dari 4610111213141516171819Foto copy dari foto copy Karcis Pasar Klas II Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, (bukti TFoto copy dari foto copy Tanda bukti setoran uang Retribusi Pelayanan PasarCinderamata ke Kas Daerah Kota Surakarta, (bukti T 9);Foto copy Rekapitulasi Target Pendapatan Pasar Cinderamata Tahun 20082011berdasarkan Tanda Bukti Setoran Rincian Per tahun, (bukti T 10);Foto copy Perhitungan

Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta dari tanggal 1 Maret 2008 s/d. tanggal 31 Desember 2008, (bukti TFoto copy Perhitungan Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, dari tanggal 1 Januari 2009 s/d. tanggal 31 Desember 2009 (bukti TFoto copy Perhitungan Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta, tanggal 1 Januari 2010 s/d. tanggal 31 Desember 2010 (bukti TFoto copy Perhitungan Hasil Pendapatan Harian Dinas Pengelolaan Pasar KotaSurakarta

Laporan Tim Investigasi No.050.96/Bapemb/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002.Hal 3 dari 27 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Pdg Notulen Rapat Tim Investigasi tanggal 30 Januari 2003.Bahwa Nilai/Harga kesepakatan yang dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat, setelah melalui perhitungan dari Dinas Kimpraswil Kota Padang,yaitu sebesar Rp1.031.561.000, dengan perincian harga atas bobotpekerjaan sebagai berikut:a. Harga Pengukuran Areal seluas 3,85 Ha, sebesar Rp. 4.620.000,00,b.

GURANO(Penggugat) agar dihitung dengan harga satuan terbaru, sesuai pelaksanaantahun pembayarannya, maka pembayaran yang dilaksanakan kepadaPenggugat dapat dihitung dengan kondisi harga pada waktu Tergugatmelaksanakan pembayaran kepada Penggugat, jadi bukan mengacu lagikepada perhitungan pembayaran pada bulan Februari 2003, sebagaimanayang telah dijanjikan semula, maka harga yang harus dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat berdasarkan perhitungan Dinas PekerjaanUmum tahun 2017 edisi triwulan ,

adalah sebesar Rp4.596.880.483,00(empat miliar lima ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapanpuluh ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah);Bahwa perhitungan nilai/narga satuan sekarang dengan perincian sebagaiberikut: Harga Pengukuran Areal seluas 3,85 Hasebesar Rp 17.325.000,00 Mobilasasi dan demobilisasi 100 Ls adalah sebesar Rp 35.000.000,00 Striping muka tanah 38.567.02 M2 adalah seharga Rp265.649.663,6Hal 4 dari 27 Putusan Nomor: 17/Pdt.G/2018/PN Pdg Urugan Tanah Timbunan 16.777.72

Koto TangahKota Padang, yang diperoleh dari Tergugat selaku pemberi kerja berdasarkanSurat Perjanjian Kerja No. 01/SPK/TOKAT A/BP/VIII1997/1998 tertanggal 4Agustus 1997;Bahwa namun pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tersebutdihentikan oleh Tergugat karena keadaan krisis moneter tahun 1997, padahalPenggugat sudah mulai melakukan pekerjaan yaitu penimbunan rawa dan telahmengeluarkan biayabiaya;Bahwa atas pekerjaan Penggugat tersebut telah dilakukan investigasioleh Tergugat untuk perhitungan

TOKAT A/BP/VIII1997/1998 tertanggal 4 Agustus1997 tersebut bukan kesepakatan pembayaran;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti halhal : Bahwa = antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukumperjanjian pemberian pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.01/SPK/TOKAT A/BP/VIII1997/1998 tertanggal 4 Agustus 1997; Bahwa atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat telah dilakukaninvestigasi dengan hasil perhitungan

ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.32340/PP/M.VI/19/2011, tanggal 30 Juni 2011, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa SPP Nomor: SPP008/WBC.06/KPP.03/2009 tanggal 27 Oktober 2009diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1Tangerang, dengan perhitungan

Bahwa dasar perhitungan pekerjaan subkontrak adalah pengeluarandokumen pabean (BC 2.3) awal dengan masingmasing kontrak actualpengiriman pekerjaan subkontrak dan konversi barang/bahan selambatlambatnya 60 hari sejak barang/bahan tersebut dikeluarkan dari PDKBPemohon Banding. Di mana, berdasarkan laporan pekerjaan subkontrakyang telah disampaikan kepada perbendaharaan KPPBC Tipe AtTangerang bahwa pekerjaan subkontrak Pemohon Banding tidak melebihi60 hari berdasarkan pengeluaran pertama..

menurut tata cara yang telahdisyaratkan oleh UndangUndang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 ayat (1) dan(2), dan Pasal 36 ayat (4) UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya surat banding ini diterima olehPengadilan Pajak dan telah memenuhi ketentuan formal sehingga dapatdiproses lebih lanjut;Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 2151/B/PK/PJK/2017Perhitungan Keputusan Penolakan Permohonan Keberatan;Bahwa perhitungan

Yang Seharusnya Menurut Pemohon Banding;Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 2151/B/PK/PJK/2017Bahwa sesuai penjelasan Pemohon Banding diatas dengan demikianseharusnya seluruh koreksi dapat dibatalkan dan perhitungan pajak yangseharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: Uraian Perhitungan Seharusnya1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.l.

SKPPKP 0d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 1.472.120.424e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad) (1.115.860.204)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 1.115.860.204b Dikompensaikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 0c.

Chubb SafesIndonesia, NPWP: 01.000.117.0.055000, beralamat di Kawasan Industri MM2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi, Jawa Barat 17520,sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2011menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 13.248.060.235,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 356.260.220,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.472.120.424.00PPN yang kurang/(lebih) dibayar (Rp 1.115.860.204,00)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke

ChubbSafes Indonesia, NPWP: 01.000.117.0.055000, beralamat di KawasanIndustri MM 2100 Blok T61, Ganda Mekar, Cikarang Barat Bekasi,Jawa Barat 17520, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2011 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas(pada halaman 2);adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat

Koreksitersebut karena perbedaan perhitungan penyusutan yaitupenyusutan tanaman sebesar Rp.657.291.158,00 dan penyusutannon tanaman Rp.391.351.235,00;Menurut Pemohon Bandingbahwa untuk koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.3.476.387.694,00 yang tidakPemohon Banding ajukan keberatan adalah koreksi atas sumbangan kematian sebesarRp.8.000.000,00.

Akibat adanya perubahan perhitungan atas imbalankerja jangka panjang dan pasca kerja (sesuai dengan aturan UU Nomor 13) makadilakukan penghitungan ulang dimana jumlah imbalan kerja jangka panjang dan pascakerja yang sudah dicadangkan terlalu besar.

Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/20133Dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah menyampaikan perhitungan Biro Pusat Aktuaria, namun perhitungan tersebut bersifatumum untuk PT.

Biro Pusat Aktuaria, namun perhitungan tersebut bersifatumum untuk PT.

Karya Tanah Subur, NPWP : 01.229.203.3007.000, dengan perhitungan PPh BadanTahun Pajak 2005 sebagaimana tersebut diatas ;Adalah tidak benar sama sekali dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :1 Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena mengenai jangka waktu yangberkaitan dengan proses penyelesaian administrasi perkata

permohonan keberatan;Bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP455/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 2September 2010 tersebut mempertahankan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 Masa Pajak September 2007 dengan jumlahpajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.1.391.554.176,00 (satu milyar tiga ratussembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus tujuh puluh enamRupiah) dengan perhitungan

tersebut telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Pajak Maret2008;Kesimpulan:Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding mohon kepada Majelis PengadilanPajak dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkanSKPKB PPN Masa Pajak September 2007 Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni2009;Bahwa dengan demikian maka perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak September 2007Nomor 00122/207/07/092/09 tanggal 25 Juni 2009 menjadi sebagai berikut: No.Uraian 1.

SKPPKPd = Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)e Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyab Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)c Jumlah (a+ b)4. PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)5. Sanksi Administrasi:a Bunga Pasal 13 (2) KUPKenaikan Pasal 13 (3) KUPBunga Pasal 13 (6) KUPKenaikan Pasal 13A KUPKenaikan Pasal 17C (5) KUPKenaikan Pasal 17D (5) KUPJumlah (a+ b+c+d+e+ f)wrmonnodg6.

Dasar Pengenaan Pajak 85.799.696.6302 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang 1.783.351.761harus dipungut/dibayarsendirib. Dikurangi:Pajak Masukan yang 3.886.799.026dapat diperhitungkanc. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat 3.886.799.026diperhitungkane.

Perhitungan PPN Kurang Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri 1.783.351.761,00b. Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.886.799.026,00c. Diperhitungkan:C.1. SKPPKPd. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 3.886.799.026,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar 41.926.640,003.

Bahwa hakhak para Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugatkepada para Penggugat berdasarkan perhitungan masa kerja paraPenggugat sesuai ketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan sertaKomponen Upah berdasarkan UMP yang diatur dan ditentukan olehPemerintah Kota Kupang sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribuhrupiah) tersebut, sehingga perhitungan hak yang harus diperoleh paraPenggugat masingmasing adalah sebagai berikut:A.

JUMLAHRp. 4.762.500, 5) Kekurangan Upah Kerja LemburPerhitungan upah lembur yang dibayar setiap hari oleh Tergugat, 1/173 jam perbulan dikalikan dengan jumlah gaji perbulan dengan perhitungan lemburpada hari libur resmi dan istrahat mingguan yang penjumlahannyakekurangan upah perbulan di kalikan dengan jumlah lembur Penggugat, atasHalaman 7 dari 37 Putusan PHI Nomor 11/PDT SUSPhi/2017/PN Kpgkekekurangn upah lembur Penggugat telah melalui perhitungan bersamayang di lakukan Penggugat dan Dinas Nakertras

Kekurangan Upah Kerja LemburPerhitungan upah lembur yang dibayar setiap hari oleh Tergugat, 1/173 jam perbulan dikalikan dengan jumlah gaji perbulan dengan perhitungan lemburpada hari libur resmi dan istrahat mingguan yang penjumlahannyakekurangan upah perbulan di kalikan dengan jumlah lembur Penggugat, ataskekekurangn upah lembur Penggugat telah melalui perhitungan bersamayang di lakukan Penggugat dan Dinas Nakertras Kota Kupang, maka diperoleh rincian jumlah total pertahun sebagai berikut: 1.

(T5)14.Bahwa permintaan Tergugat terkait dengan Uang Pesangon, UangPenghargaan Masa Kerja dan uang Penggantian Hak serta tentangkekurangan Upah dengan perhitungan dari UMK Kupang sebesar Rp.1.500.000, adalah hal yang tidak rasional dan tidak mempunyai dasarhukum yang jelas sehingga tidak akan perlu Tergugat tanggapi lebih lanjutkarena sudah Terggugat jelaskan pada jawaban diatas.15.Bahwa dasar hukum Tergugat dalam menjalankan kerjasamapenyediaanjasapekerjadengan PT.

Surat Keputusan Terbanding tersebut di atas adalahberdasarkan hasil perhitungan peneliti keberatan dari Kantor Wilayah DJPSumatera Utara atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009Nomor 00005/204/09/123/11 tanggal 28 April 2011 yang diajukan oleh PemohonBanding melalui Surat Nomor 002/ACCDIR/PAN/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;Bahwa adapun banding yang diajukan atas permohonan keberatan yang ditolakini adalah untuk

Harga beli yang dibayarkan oleh Pemohon Bandingmerupakan harga yang wajar (arms length price);Bahwa tidaklah tepat apabila perhitungan yang dilakukan oleh Terbanding dalammenentukan Nilai Beli Wajar adalah dengan tidak memperhitungkan adanyavariabel Biaya Ongkos Angkut dan Biaya Asuransi, unsur Biaya Ongkos Angkutdan Biaya Asuransi harus diperhitungkan juga karena syarat jual beli (/ncoterm)dari jual beli yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan Penjual adalah CIFPelabuhan Indonesia, yang artinya

Bahwa terhadap sengketa banding koreksi positif Biaya Pembelianpada Pos Harga Pokok Penjualan, Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan argumentasi bahwatidaklan tepat apabila perhitungan yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam menentukan nilai BeliWajar adalah dengan tidak memperhitungkan adanya variabel BiayaOngkos Angkut dan Biaya Asuransi.

Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) tersebut merupakan primary adjusment yangberdampak pada perhitungan Pajak Penghasilan terutangTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Biaya Pembelianpada Pos Harga Pokok Penjualan merupakan primary adjusmentyang berdampak pada perhitungan Pajak Penghasilan terutangTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding).Sedangkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas DPP PPh Pasal 26 merupakan secondaryadjusment yang tidak berdampak pada perhitungan PajakPenghasilan terutang Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon

Abdullah, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnyaGIDELi TANGA... cece ccc cc cece eececeeeeeeeceeeeeeeeeeueceeeeeeaueeeueesenees T.24.L12;Foto copy Perhitungan Pembayaran Subsidi Dealer tertanggal 24Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnyaGIDELi tANAL....... cece cece cc eecceeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeueeeeeeeeeeeeeeneees T.24.L13.1;Foto copy Perhitungan Pembayaran Subsidi Dealer tertanggal 24Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnyaGiDELi tANAL...... cece ccccceeeccee

eee ceeceeeeeeeeeeeueeeaeeeeeeeeeeeeseaeeens T.24.L13.2;Foto copy Perhitungan Pembayaran Subsidi Dealer tertanggal 24Desember 2013, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnyaCIDE tANA....... 2... ceeccecescececeeeeeceeeeceeeeeseceeeeceeceuseeeeenenes T.24.L13.3;Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberiTANGA... eccccceccceecceceeeceeeececeeeeeeeueeeecaeeeaueeeeeeuaeeesaueeaeeeenees T.24.L14.1;Foto copy Perhitungan Pembayaran

A/P tertanggal 24 Desember2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi110 T.24.L14.2;Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberiTANGA... eeecccceecceececececeeeeccceceeeeeuesececeueceeceuecessuseceseueeeeeaes T.24.L14.3;Foto copy Perhitungan Pembayaran A/P tertanggal 24 Desember2014, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberiPAG sccencrecons case ecutenneeeaen caemetenneeon eeeaeenen tons cexennasenen

Borrower, No regsurvey: 600872001331192, telah disesuaikan dengan aslinyaselanjutnya Ciberi tanda............cceccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenees T.24.L18.2;Foto copy Memo Kredit, nomor registrasi 600872001331 184, telahdisesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda....1.24.L19.1;Foto copy Detail Penghasilan, nomor registrasi 600872001331184,telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberiTANGA... cece cceccceeccceecceceececeeceeeeeeeeeeaueeeueeeeeaeeeeeueeuneeeeaeeens T.24.L19.2:Foto copy Perhitungan