Ditemukan 10841 data
234 — 144
Sedangkan KetentuanPenundukan diri ini didasarkan pada pasal pasal 26 Stanblad(Stb) Tahun 1917 Nomor 12 yang telah diubah dengan Stb1926 No.360 yang sampai sekarang belum ada penggantinyayang didalamnya disebutkan bahwa Orang orang Indonesiadapat menundukkan diri secara sukarela terhadap PerbuatanHukum Tertentu dari peraturanPeraturan yang tidak berlakubagi mereka tentang Hukum Perdata dan Hukum dagangorang orang eropa mengenai Perbuatan Hukum yangdemikian itu dengan mendasarkan pada Penjelasan pasal
742 — 540 — Berkekuatan Hukum Tetap
Niaga.Jkt.Pst tersebut;Bahwa dengan adanya pengajuan permohonan pailit a quo saat ini jelas,telah melanggar asas ne bis in idem karena sesuai dengan ketentuanPasal 1917 KUHPerdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilanbersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kKemudian putusan tersebutmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat asasnebis in idem.
MELAWAN
SOEROSO,
22 — 3
Suatu gugatan dapatdinyatakan ne bis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetapsebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada waktudan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delictinya sama);e Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif(menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat ne
34 — 11
Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.
92 — 38
Didalam ranah hukum perdata, asasne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yang dijatuhkanpengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan) kemudianHalaman 29 dari 45 Halaman Putusan Nomor 172/PDT/2019/PT PBRputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus danpihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.
Pembanding/Tergugat II : ARENA GOPAL SITOPU Diwakili Oleh : Luqman Sulaiman, S.H.
Pembanding/Tergugat III : GOMGOM SITOPU Diwakili Oleh : Luqman Sulaiman, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : EDI SYAHPUTRA SILAEN GINDO BR SITOPU Diwakili Oleh : Luqman Sulaiman, S.H.
Terbanding/Penggugat : JAMIN SITOPU LINGGA Diwakili Oleh : JENNI SIBORO, SH
78 — 32
amar putusannya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima (Niet Ontvankelijke verklaad) dengan pertimbangan gugatanPenggugat Kabur (obscuur libel) karena terdapat kontradiksi antaraPosita dan Petitum mengenai luas objek perkara, oleh Karena amarputusan tersebut bersifat Negarif, maka sesuai ketentuan hukum yangberlaku Penggugat berhak untuk mengajukan Gugatan baru terhadapobjek perkara dan terhadap pihakpihak yang menguasai objek perkaradan tidak melanggar asas nebis in idem (vide Pasal 1917
melawan
HARTONO TANUWIDJAJA
36 — 5
Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.
83 — 14
Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2010/PN.PDGMenimbang, bahwa dalam pasal 1917 BW menyebutkan sebagai dasar alasanadanya Nebis in idem haruslah memenuhi syaratsyarat bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat didasarkan pada alasan yang sama baik tentang duduk perkaranya, objeknya,subjeknya dan Pengadilannya serta alasannya, sehingga dengan demikian suatu gugatandapat dikatakan sebagai nebis in idem;Menimbang, bahwa pada perkara aquo terdapat nama Penggugat lain yangmenggugat yakni Ir.
Rasmini
Tergugat:
Bupati Kebumen
361 — 495
PTUN.Smg menyatakan gugatantidak dapat diterima bukan ditolak belum diperiksa pokok perkaranya, sehinggatidak bersifat positif;Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2002 tanpa tanggal September 2002 Tentang Penanganan perkara yangHalaman 46 dari 57 hal, Putusan Nomor : 59/G/2020/PTUN.SMGberkaitan dengan Azas Nebis in idem tidak mengatur kaidah hukumpengertian Azas Nebis in idem, hanya mengatur mengenai administrasiperkara;Menimbang, bahwa asas ne bis in idem diatur di dalam Pasal 1917
150 — 156
Asas nebis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KtabUndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakanapabila putusan yang dijatunkan pengadilan bersifat positif (menolakuntuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatanhukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karenaitu, terhadap kasus dari pihak yang sama tidak boleh diajukan keduakalinya (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap,S.H. hal 42).
364 — 398
tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;EKSEPSI GUGATAN NEBIS IN IDEM;Menimbang, bahwa para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensimendalilkan bahwa gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensibaik pihak maupun obyek sengketanya sama dengan perkara yang telahdiputus oleh Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Ag/2019, tanggal 12 Pebruari2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian makagugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Nebis InIdem;Menimbang, bahwa pasal 1917
1.Drs. R. MOERDJOKO.HW
2.Ir. TONO SUHARYANTO
Tergugat:
1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2.Dr. Ir. MUHAMMAD TAUFIQ, M.Sc
2662 — 6450
Putusan PTTUN Jakarta Nomor 95/B/2018/PT.TUN,JKT. j.o PutusanKasasi Nomor 619 K/TUN/2018, sehingga terhadap pokokpokok dalamgugatan menurut hemat Tergugat tidak dapat diajukan kembali kePengadilan sesuai Pasal 1917 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUH Perdata) berbunyi;"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama;tuntutan harus didasarkan pada alasan yang
sama; dan harus diajukanoleh pihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalamhubungan yang sama pula ;Sehingga merujuk pada Pasal 1917 terdapat unsurunsur mengenaipemberlakuan asas ne bis in idem yakni: Objek yang sama Pihak yang sama Alasan/dalil gugatan yang sama.
Terbanding/Terdakwa : ANDI AGUSTINUS alias ANDI NAROGONG
811 — 937
SokaRaya H 17 KP 2 RT 1/ RW 36 kelurahan Bojong RawalumbuKecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang ditandatangani olehNandi Surjakandi NIP.195705031986031009 selaku KepalaDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.6710 1 (satu) lembar fotocopy warna kutipan akta perkawinan No.84/1998 dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S.1919No. 81 di Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. H. Farid6711 syamsudin NIP.010057550 selaku Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Dt.
Soka Raya H 17 KP 2 RT 1/ RW 36kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu KotaBekasi yang ditandatangani oleh Nandi SurjakandiNIP.195705031986031009 selaku Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. 6711 1 (Satu) lembar fotocopy warna kutipan akta perkawinan no.84/1998 dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S.1919 Hal 122 dari 147 Puts. No. 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI No. 81 di Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. H.
Soka Raya H 17 KP 2 RT 1/ RW 36kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu KotaBekasi yang ditandatangani oleh Nandi SurjakandiNIP.195705031986031009 selaku Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi. 67111 (satu) lembar fotocopy warna kutipan akta perkawinan no.84/1998 dari daftar perkawinan Stbld.1917 No.130 Jo.S.1919No. 81 di Bekasi yang ditandatangani oleh Drs. H. FaridSyamsudin NIP.010057550 selaku Kepala Kantor Catatan SipilKabupaten Dt.
59 — 52
Ekseptio Res Judicata atau Nebis In IdemBahwa asas ne Dis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), apabila putusan yangdijatunkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan),kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalamputusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihakyang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari bukuHukum Acara Perdata, M.
Terbanding/Penggugat : Yen Hua
134 — 84
PUTUSAN HUKUMNYA NO.619 K/Pdt/1983 TERTANGGAL 15JANUARI 1985, yang kaedahnya berbunyi :apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yangdipersengketakan dalam perkara No.50/1977 dan ternyataputusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatanhukum tetap, subjek (pihak) maupun objek serta dalil yangterkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yangterdapat dalam perkara No.50/1977.Oleh karena itu berdasarPasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formilterkandung unsur ne bis in
SUSI FATIMAH,SH
Terdakwa:
1.TANTO RISWANTO Alias ATO Bin DODO
2.DADANG ANSORI Alias ADANG bin DADAN
3.AGUS ARIFIN Alias CAKIL Bin RIJAL
4.ADE SULAEMAN Alias OMON Bin SUMITRA
54 — 7
Lamintang, S.H. yangmengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dantanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan: Maksud untukmenguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telahmengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telahdiberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untukmengambil benda tersebut. (DelikDelik Khusus KejahatanKejahatan terhadap HartaKekayaan, Drs.
19 — 13
Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPerdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur nebisin idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima .Serta guna menghindari terjadinya dualisme keputusan atas suatupermasalahan yang sama, maka haruslah gugatan Penggugat dinyatakanditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima.3.
117 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/Pdt.G/2001/PN.SBY;Bahwa dengan demikian Putusan Perkara perdata tersebut di atas yaitu :Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2001/PN.SBY tertanggal 23 Agustus 2001 yoPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor: 574/PDT/2004/PT.SBY tanggal 15 Februari 2005, mempunyai kekuatan pembuktian: Sempurna (Volledig): Mengikat (Bindende) &;Menentukan (Bes/issend), dan tidak dapat dibantah oleh alat buktiapapun karena mengandung nilai: Formal, Materill, dan mengikat;Bahkan Pasal 1917
81 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan menunjuk ketentuan pada Pasal 1917KUHPerdata, maka sangatlan berdasar hukum agar gugatanPenggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak diterima;Pasal 1917 KUHPerdata:Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan untukdapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama,tuntutan didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan olehpihak yang sama dan terhadap pihakpihak yang sama dalam hubunganyang
110 — 450
Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr Jo Nomor358/PDT/2015/PT.DKI jo Nomor 90K/Pdt/2007 jo Nomor 14PK/Pdt/2009, yang amar putusannya:MENGADILI Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari PemohonPeninjauan Kembali Madae (Madai) bin Djaman tersebut:Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata Majelis Kasasidapat dianggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidaksama persisi dengan perkara terdahulu asalkan; Pada prinsipnya tidak sama meskipun para pihak berbedapenambahan pihak; Status objek subyek perkara telah