dulu Penggugat berikan kepada Tergugat sebagai onkosHalaman 28 dari 63 putusan Nomor 65/ PDT/2018/PT.AMBtransportasi Tergugat dari Jakarta ke Surabaya untuk mengambilSertifikat tanah tersebut;Bahwa sertifikat tanah tersebut masih atas nama RUDOLF RUKKA(Tergugat I) ketika diserahkan kepada Penggugat;Bahwa setahu saya, Penggugat melakukan balik nama sertifikat tanahatas nama Penggugat, karena saya pernah menyampaikan hal tersebutkepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menyampaikan kepada sayakalau proses

balik nama sertifikat tersebut nanti saja baru dilakukan,mengingat tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat;Bahwa pagar beton yang berada dan berfungsi sebagai batas objeksengketa adalah milik Penggugat karena Penggugat yang mengerjakanpembangunan pagar beton tersebut, dan IMB pembangunan pagartersebut saya sendiri yang mengurusnya di Dinas Tata Kota, Kota Ambon.Saat pengurusan jijin IMB, saya disarankan oleh Pegawai Dinas Tata Kotauntuk melibatkan Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Ambon,

(Seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensisesuai Bukti P2 yang dikuatkan dengan Akta Perjanjian Untuk Jual belldihadapan Notaris / PPAT : Endang SP, SH di Bekasi ( vide bukti P1),dengan demikian telah terjadi Jual Beli atas tanah Objek Sengketa antaraTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, walaupun tanah tersebutbelum dibalik nama kepada Tergugat Rekonpensi karena masihmembutuhkan proses balik nama yang merupakan Proses Administrasibelaka, untuk itu menurut hukum tanah SHM

yang telah disampaikan dalam EKSEPSI mohon dianggap terulangkembali dalam POKOK PERKARA dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.28Bahwa Tergugat Ill tetap dalam dalildalil semula, seperti apa yang telahdisampaikan tersebut di atas dan menolak dengan tegas seluruh dalildalil yangdisampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap halhal yang dengan tegas diakuikebenarannya dan bersesuaian dengan Jawaban Tergugat III.Bahwa Tergugat Ill in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang dalammelaksanakan proses

balik nama Sertipikat Hak Milik No. 1953 dan 1958 /Kelurahan Sukun dari semula tertulis atas nama R.

Bambang Soegiarto /Penggugat dan Saksitahu ada masalah keuangan antara Bambang (Penggugat dengan Ani (Tergugat) bahwa Saksi tahu kalau Pak Bambang S (Penggugat) mempunyai hutang Bu Ani(Tergugat ) tapi berapa jumlah hutangnya Saksi tidak tahu ; bahwa masalah balik nama sertifikat rumah dari nama Bambang Soegiarto digantimenjadi nama Ani Rohaeni saksi tahu akan tetapi Kronologinya bagaimana masalahbalik nama ruma dari nama Pak Bambang Soegiarto ke nama Bu Ani saksi tidak tahu.bahwa mengenai masalah Proses

balik nama sertifikat rumah milik Pak bambang menjadiatasa nama Bu Ani (Tergugat) Saksi tidak tahu. 36Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis berupa suratsurat tersebut diatasuntuk pihak Tergugat yakni Tergugat dalam perkara ini di persidangan ada mengajukansaksi saksi , di persidangan yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ,yakni sebagai berikut : 1.Saksi ELIN : bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 dan Saksi kenaldengan Ani Rohaeni adalah dikenalkan dengan

Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat dan Tergugat II dilakukandihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah secara terang dan tunai sesuaiAkta Jual Beli Nomor 88/2012 tanggal 14 Juni 2012 maka tindakanTergugat IV yang telah melakukan proses balik nama atas sertifikat a quoatas permohonan dari Tergugat adalah sah dan mengikat sehinggaalasan Penggugat untuk memohon agar supaya sertifikat a quo dinyatakantidak sah dan tidak mengikat sebagaimana petitum angka 16 gugatanberalasan untuk ditolak oleh Majelis

Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat hak milik yangdilakukan proses balik nama dari Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 391/Kelurahan Airmadidi Atas tanggal 19 Juni 2003 Surat Ukur 57/Airmadidi Atas2003 dari atas nama Laura Kansil Rumambi menjadi atas nama PenggugatRekonvensi (Jopie Hendrikus Lumintang) adalah sah.5.

rupiah);c) Keuntungan yang diperoleh Tergugat sebesar Rp16.350.000,00 (enambelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa Penggugat tidak meminta bagian keuntungan yang diperolehTergugat dari penjualan sebagian tanah tersebut, karena memang tujuanPenggugat hanya membeli tanah seluas + 93 m/tanah sengketa 2 dimanaPenggugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah);Bahwa Penggugat tidak memiliki prasangka buruk terhadap Tergugat ,dimana Penggugat tidak melakukan proses

balik nama terhadap tanahsengketa 2 dan masih diatasnamakan Tergugat ;Bahwa di luar dugaan Penggugat, ternyata Tergugat juga menjual tanahsengketa 2 kepada Tergugat Il bersamaan waktunya dengan prosesperalihan hak tanah sengketa 1 sehingga tanah sengketa 1 dan tanahsengketa 2 menjadi atas nama Tergugat II, dimana proses peralihannyadilakukan oleh dan antara Tergugat dan Tergugat II kKeduanya di hadapanTergugat IV sebagaimana:Halaman 8 dari 28 hal.Put.

HantoroNugroho tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 682, luas +72 m2 tersebut akan diserahkan atau diberikan kepada kedua anaknya yaituNEVLIN EVAN IVANDER BONANZA dan CAESAR BRIAN BONANZA; Bahwa Pemohon bermaksud akan balik nama Sertifikat tersebut dari HANTORONUGROHO menjadi NEVLIN EVAN IVANDER BONANZA dan CAESAR BRIANBONANZA; Bahwa anakanak Pemohon masih dibawah umur sehingga belum dapatmelakukan perbuatan hukum; Bahwa hak asuh kedua anak Pemohon jatuh pada Pemohon; Bahwa untuk proses

balik nama tersebut diperlukan adanya penetapan dariPengadilan Negeri;Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnyamemberikan penetapan sebagai berikut :1.

Mojokerto juga turutandil atas perbuatan melawan hukum tersebut karena mengeluarkan stempel ceking"bersih" pada sertipikat yang bersangkutan padahal sebelumnya sudah diketahuiadanya SKPT No. 141/2011 yang bertujuan untuk keperluan lelang eksekusi harta pailitatas permohonan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya,meskipun demikian patutlah dipuji tentang kehatihatian pihak pendaftaran hakkantor pertanahan Kabupaten Mojokerto yang menolak proses balik nama HGB No.93/Desa Belik

sebagaiPembeli yang beritikad baik;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 2 sampaidengan 21 oleh karena Para Tergugat tidak memberikan dalil sangkalanatas gugatan tersebut maka beralasan hukum untuk dikabulkan;Halaman 23 dari 27 Putusan No 43/Pdt.G/2020/PN Clp.Menimbang bahwa terhadap petitum angka 22, oleh karenaPenggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan terkait petitumPenggugat, sehinggga putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, dapatdipergunakan sebagai dasar hukum untuk proses

balik nama Sertifikat HakMilik No.1823 / Kelurahan Tegalreja atas nama 1.

Lukman; Bahwa bahwa saat proses lelang di Kantor Lelang saksi ikut tetapimenunggu hanya di luar; Bahwa setelah proses lelang selesai kemudian Terlawan dipanggilmasuk untuk menandatangani berkas karena Terlawan adalahsebagai pemenang lelang; Bahwa proses balik nama atas obyek lelang dilakukan di notaris danPPAT Moh.

tertanggal 6 Mei 2009 dari Tergugat Ildan Tergugat Ill ke Tergugat perihal memberi kKewenangan kepadaTergugat untuk mengikatkan diri sebagai pembeli dalam Akta Jual Belitersebut, walaupun secara materi kepemilikan tersebut adalah milik dariTergugat Il dan Tergugat Ill, sehingga dalam Akta tersebut tercantum atasnama Tergugat yang fakta hukumnya Tergugat hanya dipergunakannamanya yang mana secara materi kepemilikan atas SHM No.340/Karangayu tersebut adalah milik Tergugat Il dan Tergugat Ill yangdalam proses

balik nama atau penandatangan Akta Jual Beli tersebut padawaktu itu proses penandatanganan Akta Jual Beli tersebut seharusnyamenggunakan nama Tergugat Il (yang mewakili Tergugat Ill) Namundikarenakan pada saat itu masa berlaku KTP milik Tergugat Il telah habis,sehingga dalam proses penandatangan Akta Jual Beli dipergunakanlahnama Tergugat sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat Il (saksiYasinta) pada halaman 5 dalam Putusan Pengadilan Negeri SemarangNomor: 880/Pid.B/2009/PN.

Bahwa PIHAK KEDUA telah melakukan proses balik nama Sertipikat dariHal 2 Putusan No.337/PDT/2017/PT.DKIAtas nama PENGGUGAT ke atas nama TERGUGAT sesuai dengan AktaJual Beli No. 12/2016 tertanggal 3 Februari 2016 yang dibuat di hadapanTERGUGAT Il (Dewantari Handayani, SH, PPAT di Jakarta Selatan) yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli serta Kuasa Menjualsebagaimana tersebut dalam butir 1 (Satu) diatas..

Oleh karena proses jual belinya telahberjalan sesuai prosedur dan sah menurut hukum maka atas sertipikat tersebutdapat dimohonkan proses balik nama ke atas nama pembeli (TERGUGAT III). JadiTERGUGAT V tidak menerbitkan sertipikat atas nama TERGUGAT III melainkanmemproses balik nama sertipikat dari atas nama TERGUGAT dan Il ke atasnama TERGUGAT Ill sesuai prosedur yang berlaku oleh karenanya sah menuruthukum.; 198.

Kalibagor, saksi Suharyanto dan saksi Tugiran telahditanda tangani sendiri oleh terdakwa tanpa sepengetahuandari saksi Maksum Sodik, saksi Suharyanto, dan saksiTugiran;Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan telah menjualtersebut yang mana tanda tangan milik saksi Maksum Sodigq,saksi Suharyanto, saksi Tugiran dan cap stempel desa Kalibagor.Kalibagor, telah dipalsukan oleh terdakwa tersebut kemudianoleh saksi Sudarmo digunakan untuk balik nama dalamsertifikat;Menimbang, bahwa kemudian untuk proses

balik nama dalamsertifikat tersebut kemudian oleh saksi Imam Subagiyomembawa surat pernyataan telah menjual tersebut dibawakekantor Notaris dan PPAT Derita Dwi Astuti,SH., untukdiproses balik nama;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatasmaka menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;31Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa tersebut semuanya telah melakukan anasir atauelemen dari tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa dengan

., karena dari Prayitno sudah dibeliSuradi tapi masih dalam proses balik nama pada tanggal 24 juni 2013,yang terletak di Desa Dukunan, Kelurahan Donorejo, KecamatanMertoyudan, Kabupaten Magelang..

No. 203/PDT/2017/PT.SMRpembayaran atas jual beli tanah tersebut, setelah jual beli dilakukan yangdibuktikan dengan terbitnya akta jual beli, PRAT memiliki kKewajiban untukmendaftarkan proses jual beli tersebut ke kantor pertanahan setempatguna dilakukan proses balik nama ke pemilik baru (pembelli). Ketikasetiap proses telah dilakukan, maka dapatlah dikatakan sah menuruthukum.

a/nJoko Purmanto (Proses Balik Nama ke CD A/N MochammadYunus) d/a Desa Kerepkidul, Kec. Bagor, Kab.

TergugatIl belum balik membalik nama Sertifikat Hak Guna BangunanNo.00986/Banguntapan, Surat Ukur No.08308/2013/tanggal 10072013,seluar 176 M2 atasnama PT.JAYALAND SEJAHTERA, kepada ParaHalaman 22 dari 31 Putusan Nomor 17/PDT/2016/PT YYK.Penggugat meskipun Para Penggugat telah membayar Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp.33.000.000, (tiga puluh jutarupiah) adalah pernyataan yang mengadaada, tanda dasar karenakalaupun benar Para Penggugat membayar Rp.33,000.000, itu bukanuntuk biaya proses

balik nama sebagaimana yang didalilkan karenasebagaimana yang telah disepakati olen Penggugat II dengan Terguga IIdalam Pendahuluan Perikatan Jual Beli (PPJB) Pasal 1 dimana telahdiatur tentang Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)bukan sebagai biaya balik nama..

Bahwa dalil Penggugat angka 22, Tergugat III menanggapinya sebagaiberikut:Bahwa terkait dengan proses peralihan serta proses balik nama sertipikat aquo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana didalam PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 37ayat (1) menyebutkan:Pasal 37(1) Peralinan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melaluijual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan danperbuatan hukum pemindahan hak lainnya, Kecuali pemindahan

tidakmemperpanjang jangka waktunya, oleh karena itu objek yang disengketakanPenggugat sudah hapus, sehinga secara hukum sudah tidak ada lagi hak dari padaPenggugat atas sertifikat yang disengketan, oleh karenanya mohon gugatanPenggugat untuk tidak diterima atau ditolak;Bahwa gugatan Penggugat salah dan atau keliru dalam melakukan gugatan,seharusnya Penggugat lebih pantas melakukan gugatan ini ke Pengadilan Tata UsahaNegara oleh karena yang dipermasalahkan dalam gugatan Penggugat adalah lebihcondong dalam hal proses

balik nama atas sertifikat yang disengketakan,sebagaimana gugatan penggugat pada poin 14 oleh karena itu gugatan Penggugatuntuk tidak diterima/ditolak;.

bebas dari hak tanggungan, sertabebas dari segala sitaan dan sengketa dan dijamin bahwa Pihak Pertamaadalah satusatunya pihak yang berhak untuk melakukan pengalihan,sehingga pihak kedua dijamin tiadanya gangguan dan rintangan dan alasanapapun dari pihak manapun yang menyatakan berhak dan/atau turut berhakatas tanah hak milik tersebut;Pasal 4Bahwa pihak Pertama sanggup dan bersedia memberikan datadata,keteranganketerangan serta dokumendokumen yang diperlukan sebagaisyarat atau kelengkapan untuk proses

balik nama ke atas nama PihakKedua pada tahun 2019, serta menghadap pejabat atau pihak yangberwenang dan menandatangani suratsurat atau aktaakta yang diperlukansampai pada saat proses balik nama;Pasal 5Bahwa dengan dibuatnya pengikatan ini, maka tanpa bantuan dari PihakKedua, Pihak Pertama tidak berhak lagi untuk memberikan jaminan,menyewakan, menjual atau dengan cara apapun memberikan hak apapunatas tanah tersebut kepada pihak lain, sedangkan segala macam tindakanitu dilakukan oleh Pihak Pertama

Lelang maka terhadap objekjaminan dapat dilakukan pengajuan untuk peralihan hak sebagaimana yangterurai dalam Poin 7, maka dengan mengingat ketentuan yang diatur dalamPasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah, dimana peralihan hak melalui pemindahan hak denganlelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelangyang dibuat oleh pejabat lelang;Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang sudah diuraikan pada Poin 8,maka sangat tidak benar jika proses

balik nama yang dilakukan oleh TurutTergugat terhadap objek a quo didalilkan sebagai Perbuatan MelawanHukum, karena dengan melihat uraian pada Poin 3, balik nama yangdilakukan oleh Turut Tergugat didasarkan pada kutipan Risalab LelangHalaman 52 dari 63 Putusan No. 96/PDT/2020/PT SMRyang sah dengan No. 422/61/2018 tertanggal 30 Agustus 2018.10.

Bahwa dengan demikian proses balik nama yang dilaksanakan oleh TurutTergugat adalah sah dan benarbenar memenuhi prosedur peralihan hakmelalui pemindahan hak dengan lelang yang telah ditetapkan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah joPeraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah,Berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat tersebut diatas, makabersama ini mohon kepada Majelis