Ditemukan 274758 data
86 — 18
swlaodls 52Artinya : Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripadamengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut, patutlah diduga bahwahubungan suami istri baik lahir maupun batin antara Pemohon/Terbandingdengan Termohon/Pembanding sudah tidak harmonis lagi, sedangkanpersengketaan diantara kKeduanya sudah sedemikian rupa sifatnya dan sulituntuk didamaikan;Menimbang, bahwa guna memenuhi Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1
1999tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suamiistri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcokan yang terusmenerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukanlagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belahpihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat(2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 7
ditentukan untukpemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohontidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah sampai sidang pembacaan putusan, tidakternyata ketidak hadiran Termohon disebabkan alasan yang sah menuruthukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh JurusitaPengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Sesuai ketentuan Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian harus dinyatakanTermohon tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006
9 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 9
sejaktahun 2017 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dansekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun 6 bulandan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2017 Tergugat telah pergimeninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya Penggugatdan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 6 bulan dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
12 — 7
ketidakhadiranTergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa oleh karena
28 — 17
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunial x (xxxxx)orang anak;6.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut diperintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;Mengingat segala ketentuan
8 — 4
dan saksisaksi telah memenuhi syarat formilpembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugatberdomisili di wilayah Kabupaten Cianjur yang merupakan yurisdiksi PengadilanAgama Cianjur, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke PengadilanAgama Cianjur harus dibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menuruttata cara agama lslam, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor1
bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugatberdomisili di wilayah Kabupaten Cianjur yang merupakan yurisdiksi PengadilanHalaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 2694/Pdt.G/2016/PA.CjrAgama Cianjur, maka Penggugat yang mengajukan gugatannya ke PengadilanAgama Cianjur harus dibenarkan menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menuruttata cara agama lslam, sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor1
35 — 10
perselisihan danpertengkaran;Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupunTergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri sehinggadalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian danketentaman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati,setia dan saling memberi bantuan lahir bathin padahal cinta mencintai danhormat menghormati adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuahrumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undangundang Nomor1
sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekalsebagaimana maksud Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau rumah tangga yang sakinah mawaddahdan rahmah sebagaimana dikehendaki AlQur'an SuratArRum ayat (21), tidakdapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengandemikian alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsurunsur yangterkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor1
10 — 0
Pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahankedua dalam UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam danperkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975, Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989
Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenarterdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlumengetengahkan petunjuk Allah SWT.
18 — 18
pokok perkara, dimana buktitersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon danTermohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 12 September 2001dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat buktitertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil.Menimbang bahwa oleh karena alat bukti bertanda P. telahmemenuhi persyaratan formil dan materiil, maka alat bukti a quo harusdinyatakan dapat dipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor1
tersebutbersifat bebas (Vnj bewijs kracht);Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
12 — 7
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Hal 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor;190/Pdt.G/2012/PAKisMenimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
14 — 9
Putusan No. 2138/Padt.G/2020/PA.SIwselama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakan kewajibanlayaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Juli 2014 Tergugat telahpergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 6 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 8
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Menimbang,
13 — 5
Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Tergugattelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Tergugat ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
2016; Bahwa telah ada usaha dari orangorang terdekat Penggugat danTergugat untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat danTergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, danPenggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkantujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 UndangUndang Nomor1
9 — 4
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Desember 2016 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 3 tahun 1 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi Kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 4
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Pemohon dan
2017 sampai denganbulan Januari 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang demikianitu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yangbersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, maka MajelisHakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidakmungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
20 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauHlm.7 dari 13 hlm.
danpertengkaran yang disebabkan ekonomi, sebab Termohon selalu merasakurang atas pemberian nafkah dari Pemohon, dan sekarang Pemohon denganTermohon sudah berpisah selama 8 bulan, selama berpisah keduanya tidakpernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami Istri dan tidak ada harapanhidup rukun kembali;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
14 — 7
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugatdan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisinan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTergugat adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
203 — 131
pekerjaanKaryawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diXXXXXXKXKXXKXKKXKXKKKXK Kecamatan Pekanbaru, KotaPekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan memeriksa bukti Surat;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan ;DUDUK PERKARAPemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Nikah bertanggal12 Nopember 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaPekanbaru pada tanggal 04 Januari 2020 dengan Register Nomor1
Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta buktibuktisurat sebagaimana bukti P1.sampai dengan P17 serta keterangan 2 orangsaksisaksi Pemohon dipersidangan, maka Majelis Hakim telah dapatmenemukan fakta bahwa pernikahan Termohon dengan Termohon II yangdilaksanakan tanggal 22 Juli 2019, ada unsur penipuan dan poligami liar yangdilakukan oleh Termohon I;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka MajelisHakim berkesimpulan berdasarkan ketantuan pasal 23 UndangUndang Nomor1
22 — 8
Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat(1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepadaPengadilan dan hal initelah dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua calonmempelai lakilaki;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar!
Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi MahaMengetahui.Menimbang, bahwa berdasarkan halhal di atas, dihubungkandengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undangundang Nomor1 Tahun 1974,Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentangDispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkanasas umum keadilan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka majelis hakim memerintahkan kepada Penghulu pada KantorUrusan Agama Kecamatan