Ditemukan 10811 data
Terbanding/Tergugat : PT AWINDO INTERNATIONAL
168 — 95
menyampaikan amanat yangterkandung dalam L/C kepada Terlawan selaku eksportir/beneficiary, bahwaakibat kelalaian Pelawan tidak menyampaikan swift massage dari bankpihak buyer (issuing bank) yang seharusnya disampaikan kepada Terlawan(vide Pasal 37 poin (a), (b) Uniform Customs and Practices dorDocumentary Credits 2007 Revision, ICC Publication No.600/UCP) apabilatugas tersebut dilaksanakan oleh Pelawan secara baik, maka tidak timbulpermasalahan ini.Adapun mengenai NE BIS IN IDEM ini diatur dalam Pasal 1917
44 — 29
dan diputus bersamasamadengan pokok perkara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut di atas, sebagaiberikut :Bahwa setelah Majelis Hakim cermati eksepsi yang dimaksud olehTergugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata eksepsi tersebutdalam hukum acara dikenal dengan sebutan Eksepsi Ne bis in idem.Dan untuk lebih jelasnya, maka Majelis Hakim akan menguraikanterlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksepsi Ne bis in idemtersebut ;Bahwa Pasal 1917
83 — 17
Sehingga perkara tersebut masih dapatdiajukan kembali oleh Para Penggugat karena bukan nebis in idem;Menimbang, bahwa eksepsi nebis in idem atau exceptio res judicatasebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata mengandung makna perkara yangsama, tidak dapat diajukan dua kali atau berulangulang atau apabila suatu perkara telahpernah diajukan kepada pengadilan dan telah mempunyai putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, maka terhadap perkara tersebut tidak boleh diajukan gugatan lagi untukmemperkarakannya
Terbanding/Tergugat : SUKENDI RUSLI
66 — 54
Bahwa, sebagaimana ketentuan dalam pasal 1917 KUHPerdata, yaituapabila putusan yang dijatunkan bersifat positif, kemudian putusan tersebuttelah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis inidem, oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukanuntuk kedua kalinya*8.
PENDI RATANATAN
Tergugat:
LINDA SASTRA WIJAYA a.d. LEI HO EN
Turut Tergugat:
MULYA DARMAWAN
156 — 59
Gewesten)Juncto R.V (Reglement of de Burgerlijke Rechts Vordering) JunctoLiterature SuratMenyurat (Dokumen Keperdataan) terdapatTerminology kata frasa:PERLAWANAN (VERZET) dan/atauPERLAWANAN PIHAKKETIGA (DERDEN VERZET) atasCONSERVATOIR BESLAG /SITA JAMINAN BENDA TETAP &BERGERAK MILIK TERGUGAT,REVINDICATOIR BESLAG /SITAJAMINAN BENDA BERGERAK MILIK PENGGUGAT,MARITALBESLAG /SITA JAMINAN BENDA TETAP & BERGERAK MILIKBERSAMA, PAND BESLAG /SITA JAMINAN BENDA PERABOTANRUMAH MILIK TERGUGAT.Berdasarkan Pasal 1917
192 — 77
Bahwa mengacu pada staatblaad 1917 No : 129 menyatakan Akibathukum dari Pengangkatan Anak adalah anak tersebut secara hukummemperoleh nama dari Bapak Angkat dijadikan anak yang dilahirkan dariperkawinan orang tua angkatnya dan menjadi ahli waris orang tuaangkatnya, artinya akibat pengangkatan tersebut maka terputus segalahubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran yaituantara orang tua kandung dan anak tersebut;begitu pula maksud dari peraturan pemerintah No : 13 Tahun 2015 yangmenyebutkan
UMAR UMARTO URAN
Tergugat:
1.SITI MARSITA
2.BENGANG LOLON LANGODAY
141 — 56
Bahwasanya putusan itu hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dantidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW) akan tetapi, apabila pihak ketigahakhaknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawananterhadap putusan itu (Pasal 378 Rv);8.
183 — 45
GUGATAN NE BIS IN IDEM:2.1.L Bahwa menurut Pasal 1917 KUHPerdata, gugatan yang ne bis in idem2.1.2.tersebut pada pokoknya memiliki syarat kumulatif, yaitu :(a) apa yang digugat pernah diperkarakan sebelumnya;(b) terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yangberkekuatan hukum tetap;(c) putusan terdahulu bersifat positif (pertimbangan dan diktumputusan telah mempertimbangkan obyek yangdisengketakan/ pokok perkara).Disamping itu suatu gugatan adalah ne bis in idem jika gugatan tersebutmempunyai
39 — 6
Derden Verzettermasuk upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanyamengikat para pihak yang berperkara saja dan tidak mengikat pihak ketiga(Pasal 1917 KUHPerdata).
Lembaga Swadaya Masyarakat Pengembangan Usaha Sosial dan Kontrol LSM PUSOKO
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. JAKSA AGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJATI JATENG Cq. KEPALA KEJARI KLATEN
161 — 64
Mahkamah Agung RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor : 4 PK/Pid/2000,tertanggal 26 November 2001, yang menyatakan bahwa :".. secara a contrario interminis yakni istilah penyidik dan penuntutUmum ditempatkan pada posisi mendahului istilah pihak ketiga yangHalaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor : 3/Pid.Pra/2020/PN KInberkepentingan,seyogyanya berarti adalah setiap orang kecualipenyidikan dan Penuntut Umum dan atau orang yang memperoleh hakdarinya/Rechtverkrijgende (bandingkan pasal 1917
1.SUMARNI
2.SANTOSO
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Sidoarjo
2.PT Bank Perkreditan Rakyat Purwosari nugerah
Turut Tergugat:
1.Notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo
828 — 491
puluhribu rupiah);Bahwa dalam putusan perkara No. 11/PDT.G/2019/PN.Bil Majelis Hakim padaPengadilan Negeri Bangil, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa MajelisHakim Pengadilan Negeri Bangil TELAH MEMERIKSA objek GugatanPerbuatan Melawan Hukum (yang merupakan objek gugatan yang samadengan objek Gugatan Pembatalan Lelang Nomor (72/PDT.PLW/2020/PN.SDA)dan MEMUTUSKAN untuk MENOLAK gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnyadan mengabulkan sebagian Gugatan Rekonvensi dari TERGUGAT II.Bahwa berdasarkan pasal 1917
87 — 64
Hal ini sebagaimana dimaksud dandiatur Pasal 1917 KUHPerdata yang menegaskan, Kekuatan suatuputusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanyamengenai pokok perkara yang bersangkutan.
412 — 183
Tidak mengubah Posita Gugatan18Dilarang dan tidak dibenarkan mengakibatkan perubahan positagugatan.e. larangan ini dikemukakan dalam putusan No. 1043 K/Sip/1917 yangmenyatakan: yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan asalhal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidakdirugikan hanya untuk membela diri.f.
Terbanding/Penggugat : CV. BERJAYA
154 — 89
sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa sebelum memeriksa pokok perkara, kiranya Majelis Hakim padaPengadilan Negeri Tenggarong memeriksa dalam Eksepsi dengan alasanalasan yang akan kami uraikan di bawah ini :Gugatan A quo adalah nebis in idem (Exception res judicata/van gewijsde zaak)Hal. 8 dari 50 Hal.Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT.SMRBahwa Gugatan PENGGUGAT telah diputus serta mempunyai kekuatan hukumtetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi.Bahwa dalam KUHPerdata dalam Pasal 1917
60 — 2
., adalah Nebis In Idem ;Bahwa berdasarkan pasal 1917 KUHPerdata gugatanPenggugat/dahulu Termohon perihal Nafkah Anak bernama ANAKdalam perkara ini telah jelasjelas melekat azas nebis in idem,dikarenakan :Him. 16 dari 54 hlm.
82 — 7
PUTUSANNomor : 06/Pdt.G/2010/PN.Lmj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara :MBOK SURANI alias BUINI , Tempat lahir Lumajang, Umur/tanggal lahir : 19 September 1917, Pekerjaan Petani, bertempattinggal di Dusun Sekar Mulyo RT/RW 02/03, DesaTanjung, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang,Selanjutnya disebutSo) 0) 0 ee PENGGUGATI;BOK
melawan
S U S A N T I
26 — 8
Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalamPasal 1917 KUHPerdata.
Pembanding/Penggugat II : BERTHA WEHELMINA MARABIDJALA Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Pembanding/Penggugat III : OKTOLET ALETA LUSI KIUK Diwakili Oleh : Paulus Seran Tahu SH M Hum
Terbanding/Tergugat I : ADRIANA FOLLA LALUS
Terbanding/Tergugat II : Arni Folla
Terbanding/Tergugat III : Sepriany Folla
Terbanding/Tergugat IV : Aryanto Folla
Terbanding/Tergugat V : Noken Semy Folla
Terbanding/Tergugat VI : Jitro Folla
Terbanding/Tergugat VII : Marsel Semuel Folla
Terbanding/Tergugat VIII : Metty Folla
Terbanding/Tergugat IX : DAMIANUS JOHAN DARWIS
Terbanding/Tergugat X : Gereja GBI Getsemani
Terbanding/Tergugat XI : Kepala Badan Pertanahan Nasional
107 — 39
Dalam hukum perdata,Pasal 1917 KUH Perdata yang dijadikan dasar untuk persoalan ne bis inidem ini, yang mana hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Republik Indonesia No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan Adaatau tidaknya azas ne bis in idem tidak sematamata ditentukan olehpara pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketasudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yangterlebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannyaadalah sama.
48 — 35
SE MA No: 7 tahun 2012tetang : Rumusan Hukum Tentang Rapat Pleno Kamar MA SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,dalam LampiranRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata tahun 2012,pada angka XVII: tentang Nebis In Idem, pada pokoknya menyimpangiketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, Majelis dapat menganggapsebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis denganperkara terdahulu, asalkan:Hal 22 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 886 /Pat/G/2015/PN Dps Pada prinsipnya Pihaknya sama
875 — 165
No. 84 K/Pdt/2012tanggal 01 Agustus 2012, oleh karenanya untuk menjamin asas kepastian hukum, maka perkara a quo yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1917 KUH Perdata, perkara a quo tidakboleh diajukan lagi ke Pengadilan, karena subyek dan obyeknya telah diperiksa dan telah mempunyai kekuatan hukum,sehingga mengandung ne bis in idem ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, terbukti gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidaksempurna, dan