Ditemukan 17393 data
13 — 2
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangHalaman 7 dari 14 halaman putusan nomor 406/Pdt.G/2017/PA.Tba.Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampalayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya, makacukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini dipersidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berusahamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinanya danmengingatkan Penggugat tentang risiko
78 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
pokoknya atas dalildalil sebagai berikut1Bahwa, dengan memperhatikan, mempelajari dan mencermati secara seksamasepanjang keseluruhan isi Surat Gugatan Penggugat yang telah diajukanbertanggal 18 Oktober 2013 dan diperbaiki tanggal 6 Nopember 2013, yangditandatangani oleh Kuasa Penggugat, maka tampak jelas bahwa Gugatantersebut adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (obscuur libel), oleh karena tidakmemenuhi persyaratan formil baik menyangkut obyek gugatan maupun subyekgugatan, dan sebagai Konsekuensi/Risiko
38 — 4
datangmenghadap sendiri di persidangan, kemudian atas pertanyaan Hakim,Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasikawin untuk anak Pemohon yang belum cukup umur;Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar menundamenikahkan anaknya hingga mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuanpasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandanganpandanganterkait dengan risiko
31 — 12
Penetapan No.972/Pdt.P/2020/PA.KagPemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimanakehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 TentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikannasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usiamuda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebin dahulu, belum siapnyaorgan reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagianak, serta potensi perselisihnan dan kekerasan
133 — 26
dasar diajukannyapermohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untukdilangsungkan karena Anak para Pemohon dan Calon suaminya sudah sangatdekat, telah menyampaikan keinginan pernikahan mereka kepada Pemohon, sertakeduanya sering pergi berduaan sehingga dikhawatirkan akan menimbulkanbahaya yang lebih besar;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saransaran kepada anak Pemohon dan calon suaminya tentang akibat dari perkawinandini, berakibat putus sekolah, risiko
14 — 4
Dan khusus kepada Nur Ananda binti Nurdin yang masih berumur 15tahun 1 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihatitentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalamkehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelismenyarankan kepada Nur Ananda binti Nurdin agar setelah menikah nantijangan terlalu cepat buruburu untuk menjalani kehamilan atau dapat menundakehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas.
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus dibayaroleh Tergugat dan Il sebagaimana diuraikan di atas ;bahwa oleh karena Penggugat adalah satusatunya yang berhak atastanah terperkara, maka sesuai ketentuan hukum yang berlaku Tergugat danIl harus mengembalikan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosongkepada Penggugat ;bahwa Tergugat dan II harus membongkar semua tembok/bangunandi tanah terperkara dan membersihkan tanpa menuntut rugi dari Penggugat,Hal.2 dari 13 hal.Put.No.276 PK/Pdt/2004oleh karena perbuatannya melawan hukum, maka risiko
62 — 25
yang membahayakan;Menimbang, bahwa apabila diukur dua kemungkinan madorrot yangakan timbul dengan adanya perkawinan dini dengan tidak dilangsungkannyapernikahan antara NAMA CALON SUAMI dan NAMA ANAK binti NAMAPEMOHON I, maka Hakim berkesimpulan melangsungkan pernikahan antaraNAMA CALON SUAMI dan NAMA ANAK binti NAMA PEMOHON lebihkecil mudhorrotnya ;Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 927/Pdt.P/2020/PA.BadgMenimbang, bahwa dalam menyikapi dua kemudratan tersebut di atas,maka hakim akan memitigasi risiko
17 — 11
Pemohon Il tidaktermasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimanatermuat dalam pasal 8 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon mengaku bahwapada saat menikah, Pemohon II dalam kondisi hamil satu bulan lebih;Menimbang, bahwa meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapatdikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakinimemiliki banyak risiko
PT PEGADAIAN PERSERO
Tergugat:
1.WARNI BUTAR BUTAR
2.ASNAWATY SIREGAR
3.WILSON NAPITUPULU
4.SONDANG MEGAWATI HUTAHURUK
5.RAHMAN MANURUNG
6.ADELINA NAPITUPULU
7.MAWAN SIREGAR
8.RUMIANA PANJAITAN
9.TIONAR MASTI DAMANIK
269 — 207
JAMINANGADAI antara Penggugat dengan Tergugat , yang diantaranyamenyatakan bahwa: Tergugat selaku Nasabah MENGAKUI bahwabarang jaminan yang digadaikan merupakan MILIKNYA SENDIRI atauMILIK ORANG LAIN YANG DIKUASAKAN KEPADANYA untukdigadaikan, BUKAN BERASAL DARI KEJAHATAN, tidak dalamobyek sengketa dan atau sita jaminan.Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2018/PN BIgk,Bahwa meskipun barang yang digadaikan oleh Tergugat adalah milikorang lain yaitu Tergugat Il sampai dengan Tergugat IX, itu adalahmurni risiko
Pada saat Tergugat Il sampai dengan Tergugat IXmenyerahkan sortali kepada Tergugat I, sudah SEPATUTNYAMENGETAHUI RISIKO atau kemungkinan barang yang diserahkantersebut akan digadaikan dan/atau disalahgunakan dengan cara lainoleh Tergugat I.3.Penyerahan (Levering) Barang Dilakukan Secara Sah.a.Secara substansi, asal mula/latar belakang adanya penguasaanbarang jaminan oleh Penggugat, berawal dari adanyatransaksipenyaluran pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai yang tundukkepada pranata hukum jaminan
Dilakukan Pada Waktu Kerja Operasional.a.Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang prima (serviceexellence) kepada nasabah dan guna melaksanakan mandat Pasal 16Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentangUsaha Pergadaian, Penggugat telah memberlakukan Waktu KerjaOperasional pelayanan, dengan mengedepankan prinsip kehatihatian, manajemen risiko yang memadai, dan tata kelola perusahaanyang baik (Good Corporate Governance) dalam pengelolaan bisnisPerusahaan, serta telah disesuaikan
117 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak dapat dimintakandalam bentuk apapun juga karena sifat kerjasama Pemohon Kasasi denganTermohon Kasasi adalah paket pekerjaan, dimana segala risiko pekerjaanditanggung sendiri oleh Termohon Kasasi sebagai kontraktor, hal inidisebutkan dalam Pasal 1.2.
Surat Perjanjian Nomor 024.PJ/613/DIRUT/2010, tanggal 10 November 2010 (Bukti P2=T1) yang PemohonKasasi kutip sebagai berikut:Integrated Project Management (IPM) adalah suatu paket PekerjaanPengelolaan Proyek Pengeboran Manajemen Terpadu, dimana seluruhpengendalian dan risiko atas pengadaan material (lumpur, additive semen,dll), jasa (peralatan dan tenaga kerja) serta risiko manajemen terpadu &teknik design operasi pengeboran (drilling) berada pada Pihak KontraktorBahwa selanjutnya Pasal 3.1., Pasal
12 — 9
dan orang tua calon suami keponakan Pemohon;Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, keponakanPemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suamikeponakan Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan sampai anaktersebut mencapai usia yang diperbolahkan oleh undangundang untukmelaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;Bahwa Hakim juga telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakanPemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orang tua calon suamikeponakan Pemohon tentang risiko
9 — 5
Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal dan tidakterlaksana, maka sudah barang tentu akan memberi efek negatif dan mudaratatau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang istilahdalam adat bugis dikenal dengan siri.Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah kemanakanPemohonbernama Isa binti Abd.
21 — 4
Resiko dimaksud meliputi kebutuhanpendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi,sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisinan dan kekerasandalam rumah tangga mengingat usia anak Pemohon yang masih muda, atasnasihat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orangtua calonsuami tetap menyatakan siap menerima risiko yang akan muncul dikemudianhari dan menyatakan akan membimbing anak Pemohon dan calon suami dalammenjalani kehidupan rumah tangganya;Menimbang
18 — 9
Dan khusus kepada Sri Wahyuni binti Tajuddin yang masihberumur 18 tahun 5 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakimmenasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisikdalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak.
17 — 10
Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 12 ayat (1) HakimPemeriksa telah memberikan nasihat risiko perkawinan di usia dini kepada Pemohon,anak Pemohon (calon mempelai wanita), dan calon suami dari anak Pemohon sertaorangtuanya, dan sekiranya mengurungkan niatnya atau menunda pelaksanaanperkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinansebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974
11 — 7
Para Pemohon mendalilkan hendak menikahkananaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama disebabkan anaknya belumberusia 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 7ayat 2 UndangUndang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan anaknyaserta calon suami dan orang tua calon suami mengenai risiko perkawinan
Terbanding/Tergugat : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk. di Martapura
105 — 33
.4.080.000.000, (empat milyar delapan puluh juta rupiah), Pembanding tidakHalaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 71/PDT/2019/PT BJM.pernah diberi copy/salinan dari perjanjian kredit tersebut oleh Tebandingyang merupakan hak Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 4 UndangUndang No. 8 tajun 1999 tentang perlindungan konsumen danhal tersebutbertentangan pula dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 20 ayat(1) huruf f, pasal 21, dan penjelasan PBI Nomor : 11/25/PBI/2009 tentangPenerapan Manajemen Risiko
10 — 6
dimediasi namun pihak kepolisian tidak dapatmengeluarkan surat izin atasan, dan Tergugat siap menanggung segala risikoyang berhubungan dengan Instansi Polres Tanjung Jabung Timur;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, peraturan di atasmerupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acaramaupun hukum materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan danpelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha Negara,dan dengan adanya surat pernyataan siap menanggung segala risiko
16 — 11
persidangan dan hakim telah berusaha menasihati Pemohonagar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untukmenikah, namun tidak berhasil;Bahwa Hakim telah memberikan penasihatan agar Pemohonmengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masihdibawah umur sebagaimana Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, akan tetapiPemohon tetap pada permohonannya;Bahwa Nasihat yang disampaikan oleh Hakim bertujuan untukmemastikan Orang Tua, Anak, Calon Istri dan Orang Tua Calon Suami agarmemahami risiko