Ditemukan 28495 data
142 — 25
BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26?
BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16?
BV. 5577 TS pada posisi 05 33,43 N 109 32,26 E sesuai GlobalPosision System (GPS) (05 33 26 LU 109 32 16 BT setelah dikonversi dandiplot pada peta laut ) di Laut Cina Selatan (ZEEI) sedangkan kapal utama berhasilmelarikan diri ke Vietnam, kemudian saksi RASDIANTO dan saksi EDUARDODACOSTA yang merupakan ABK KP HIU 001 melakukan pemeriksaan terhadapdokumen maupun suratsurat kelengkapan Kapal BV. 5577 TS serta izin sah lainnyayang dikeluarkan oleh Pemerintah RI yang dimiliki oleh terdakwa, dan pada
PUTU AGUS PARTHA WIJAYA, SH.
Terdakwa:
ARIFIN Alias TEMON Bin RADIS. Alm
147 — 26
aspekaspekHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 383/Pid.B/2019/PN.Mjktersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagaipertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itusendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif Dimensi PerumusanSanksi Pidana (Straafsoort), ketentuan Pasal 354 ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP), mempergunakan system
perumusan sanksi pidana yangbersifat Tunggal yaitu pidana penjara dengan pidana paling lama 8 (delapan)tahun, sehingga apabila ditinjau dari system perumusan sanksi pidana sertalamanya sanksi pidana, maka Majelis Hakim diberi Kebebasan untuk menjatuhkanpidana (strafmaat), yang paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapatdijatuhnkan kepada Terdakwa, yang kirakira setimpal dengan perbuatan yangdilakukannya, selama hal tersebut masih dalam batasan yang dirumuskan dalampasal tersebut, sedangkan dari
37 — 19
Rp. 1.500.000,Pada Tgl 4 Juli 2011 Terggat servise pada penggugat 1 unit printerKTP,system percetakan AQs 3 untuk camatTjakula,seharga.............
Rp. 90.000,Pada Tgl 3 Agustus 2011 tergugat servise pada penggugat berupa1 unit CPU (system rusak), ganti hardishk 250 GB + install,untukHalaman 30 dari 91 Putusan Perdata Gugatan Nomor 197/Padt.G/2016/PN Sgrkecamatan gerokgak,dengan hargaSCIUPUNNYA,... eee eee eee eee e etter eee AP. 690.000,Pada Tgl 4 Agustus 2011 Tergugat servise pada Penggugat untukprogram windows,Seharga,.........
53 — 10
evaluasi, diketahui ada beberapa kolektoryang mengatakan bahwa angsuran dari konsumen mereka (mantan konsumenterdakwa) uangnya di lapping/tidak disetorkan ke Kas Kantor, sehingga saksiLailan Paradiba langsung mengecek lapangan dan mengkroscek perihlpembayaran angsuran yang dititipkan kepada terdakwa dan dicek di systemkantor NSC, ditemukan kejanggalan yakni nomor kwitansi yang dipegang olehkonsumen berbeda dengan nomor kwitansi yang dipegang oleh konsumenberbeda dengan nomor kwitansi yang diinput di system
evaluasi, diketahui ada beberapa kolektoryang mengatakan bahwa angsuran dari konsumen mereka (mantan konsumenterdakwa) uangnya di lapping/tidak disetorkan ke Kas Kantor, sehingga saksiLailan Paradiba langsung mengecek lapangan dan mengkroscek perihlpembayaran angsuran yang dititipokan kepada terdakwa dan dicek di systemkantor NSC, ditemukan kejanggalan yakni nomor kwitansi yang dipegang olehkonsumen berbeda dengan nomor kwitansi yang dipegang oleh konsumenberbeda dengan nomor kwitansi yang diinput di system
ANDI HASANUDDIN,SH.,MH
Terdakwa:
Hj.RISNA DEWI SARI
118 — 46
peristiwayang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepadapenuntut umum.kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PERKAP Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana ditentukan bahwa Pemanggilan adalahHalaman 9 dari 26 Putusan Sela Nomor 12/Pid.B/2020/PN MIlmerupakan Upaya Paksa, maka setiap upaya paksa haruslah bertitel Pro Justitiasehingga terhadap tindakan pemanggilan harus pula dalam kerangkabingkaiKoordinasi antar lembaga yang dikenal dengan konsep Criminal Justice System
RISNA SARI DEW/I telah dilakukan terlebihdahulu yaitu pada tanggal 03 November 2019, sehingga konsep dalam sistemperadilan pidana yang dikenal dengan Criminal Justice System terabaikan yangcenderung melahirkan tindakantindakan yang melanggar hak asasi manusia, halmana tampak dalam penanganan perkara a quo dalam tahap penyidikan danpenuntutan yang dilakukan secara tidak profesional;Oleh karenanyaSurat Dakwaan Penuntut Umum a quo, yang dibuat berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) yang cacat prosedur
Terbanding/Terdakwa I : Ramadhan Alias Madan Bin Djamaluddin
Terbanding/Terdakwa II : Yopi Wijaya Putra Alias Yopi
Terbanding/Terdakwa III : Ilham Saputra Jaya, SH Alias Ilham Killing Bin Muhammad Said
Terbanding/Terdakwa IV : Apriaji Alias Aji Bin Mustarim
Terbanding/Terdakwa V : Nikson Aleksander Alfa Bin Muksin
Terbanding/Terdakwa VI : Kasman, S.Pd Alias Kasman Bin Hasan Buro
Terbanding/Terdakwa VII : Irpan Alias Irpan Bin Yunus
Terbanding/Terdakwa VIII : Andi Fale Alias Andi Bin Abd. Latief
Terbanding/Terdakwa IX : La Ntawu, ST Alias Tawu Bin La Jiiba
125 — 69
Bahwa selanjutnyapada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasiunjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lamakemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound systemmelakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudah mendengarsemua aspirasi
Bahwa selanjutnyapada pukul 07.00 Wita sebuah mobil pickup berwarna putih tiba dilokasiunjuk rasa dengan memuat sound system (pengeras suara), tidak lamakemudian Terdakwa III ILHAM KILLING naik keatas mobil sound systemmelakukan orasi dan setelah Terdakwa II ILHAM KILLING orasi sekitarpukul 07.30 wita saksi YUDI KRISTANTO (Kapolres Konawe) tiba dilokasiunjuk rasa lalu naik ke atas mobil soundsystem memberikan himbauankepada massa aksi dengan kalimat rekanrekan, saya sudahmendengar semua aspirasi
TONI kemudiankapolres konawe meminta waktu kepada terdakwa bersama kawankawannya selama 2 (dua) hari untuk di kKomunikasikan kepada Mr.TONI terkait tuntutan massa aksi eks kariawan.Bahwa terdakwa ANDI FALLE kordinator lapangan berorasi di lokasiunjuk rasa.Bahwa setelah datang sebuah mobil Pick Up warna putih yangmemuat sound system (pengeras suara) tiba dilokasi unjuk rasa,setelah itu terdakwa ILHAM KILLING naik ke atas mobil melakukanorasi kemudian sekitar pukul 07.30 wita Kapolres Konawe yaitu
56 — 17
250GB SATAIINetworking : Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps danwireless LAN 802.11 b/g/nVGA Minimum 128 MBAudio : Intergrated Audio AdapterI/O ports : Minimum 4x USB 2.0, VGA, LAN, AudioIn,Audio Out, MicrophonePeripheral : Keyboard, Optical Mouse & UNI DierctionalHeadset with 40 mm speaker (merk samadengan CPU)Power Supply : Max. 65 watt ACDC Power AdapterMonitor Minimum LCD 18 (merk sama dengan CPU)Garansi : I(satu) tahun disertai Surat Pernyataan BarangAsli dan Garansi dari Produsen (bermaterai)System
& Shortcircuit Protection, PowerlineNoise ProtectionBuiltin Stabilizer(A VR): Maintenance Free, Sealed Lead Acid, 12 V, 10AH or better: Minimum 2(two) Universal outlets: Fire Resistence Case1 (satu) tahun, disertai Surat PenyartaanGaransi dari Distributor Resmi (bermeterai)Dalam Bahasa IndonesiaSertifikasi ISO 9001:2008 Keterangan : UPS mampu dibebani dengan 2 setKomputer yang terdiri dari PC+monitor Dilengkapi dengan surat KeteranganDukungan dari Distributor ResmiLCD PROJECTOR 1 UnitProjection System
Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7)iv. Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)6. Substansi Materi Pembelajarani. Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenaisistem dan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran.ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)pada standdar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL)ii.
Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7)iv. Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)6. Substansi Materi Pembelajarani. Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenai sistemdan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran.ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD)pada standdar isi (SI) dan standar kelulusan (SKL)ii.
Bekerja pada operating system MS, Windows (98, XP, Vista atau 7)iv. Memiliki CD instalasi yang lengkap (termasuk plug in yang dibutuhkan)6. Substansi Materi Pembelajarani. Bahan ajar dalam bentuk visualisai yang memberikan gambaran mengenaisistem dan proses yang terjadi dalam setiap mata pelajaran.ii. Bahan ajar sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar(KD) pada standdar isi (Sl) dan standar kelulusan (SKL)iii.
82 — 7
menganggarkankegiatan Kejar Paket ABC (kegiatan kesetaraan paketABC) di pos bantuan sebesar Rp. 366.350.000, (tigaratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh riburupiah) dan tahun 2009 sebesar Rp. 635.000.000 , (enamratus tiga puluh lima juta rupiah);e Bahwa manurut bantuan penyelenggaraan Program Kejarpaket B dari pemerintah untuk setiap PKBM mendapatkansebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) padatahun 2008 dan juga sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) untuk tahun 2009;e Bahwa benar system
Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enem puluh enem jutatiga ratns lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratus tiga puluhlima juta rupiah).e Bahwa manurut' bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluhjuta rupiah) pada tabun 2008 dan juga sebesarRp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuktahun 2009;e Bahwa benar system
Slemanmenganggarkan kegiatan Kejar Paket ABC (kegiatankesetaraan paket ABC) di pos bantuan sebesar Rp.366.350.000, (tiga ratus enam puluh enam jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tahun 2009sebesar Rp. 635.000.000, (enam ratns tiga puluhlima juta rupiah).Bahwa = menurut bantuan penyelenggaraan ProgramKejar paket B dari pemerintah untuk setiap PKBMmendapatkan sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) pada tahun 2008 dan juga sebesar Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk tahun2009;Bahwa benar system
195 — 27
Bahwa dari Olah Tempat Kejadian Perkara dan mengumpulkanbahan keterangan dapat diketahui bahwa yang menjadi penyebapterjadinya kecelakaan lalulintas tersebut karena adanya kerusakanpada system pengereman pada truk dinas TNI AU Lanud El Tari NoPlat 534002.4.
Bahwa dari hasil olan TKP kecepatan laju dari truk dinas TNI AUtersebut adalah sekitar lebin 40 (empat puluh) KMJam dandilaksanakan pemerikasaan system pengereman tidak berfungsisebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa sesaatsebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi tuk dinasTNI AU tidak dapat melakukan pengereman.5.
Bahwa kecelakaan lalulintas yang teradi di jalan Frans Sedatepainya di Traffic Light Lippo Plaza Kupang mumi Faktor kelayakankendaraan yaitu tidak berfungsinya system pengereman denganbaik, dan tidak ada unsur kesengajaan dari pengemudi Truk dinasTNI AU.Atas keterangan Saksi4 yang dibacakan tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021Penasihat Hukum Terdakwa memohon untuk mengajukan 2 (dua) orangSaksi Tambahan yaitu.
147 — 56
menyatakan seseorangtersebut bersalah atas tindakannya dan asas Tiada sanksi tanpa kesalahan,dimana seseorang tidak dapat dikenai sanksi sebelum dinyatakan oleh putusanpengadilan bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut sebagai sebuahkesalahan;Menimbang, jika kemudian Penggugat dalam dalil penolakannyaterhadap tuntutan upah selama tidak dipekerjakan didasarkan pada adanyaputusan Mahkamah Agung RI, maka penjelasan yang dapat disampaikan adalahbahwa sistem hukum Indonesia tidaklah menganut system
hukum common lawyang mendasarkan putusan hakim pada kebiasaan yang berlaku dan putusanhakim sebelumnya, namun menganut sistem civil law dimana semua putusan hakimharuslah didasarkan pada undangundang yang berlaku, sehingga untuk itu setiaphakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan sebuah perkara dimungkinkanterjadi perbedaan (disparitas) dengan putusan hakim lain termasuk denganMahkamah Agung dan dalam system hukum civil law setiap hakim tidak harusHal 42 dari 44 hal Putusan Nomor 4/Pdt.SusPHI
/2017/PN Gsktunduk pada atau mengikuti putusan Mahkamah Agung, karena kebenaran mutlakdalam system hukum civil law adalah kebenaran yang ada pada aturan undangundang;Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut diatas, makaupah selama tidak dipekerjakan seharusnya tetap diberikan mengingat Pasal 151,Pasal 155, dan asas praduga tak bersalah;Memperhatikan Undangundang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;
68 — 9
Anak menerangkan masih mengenali semua barang bukti tersebut diatasdimana 1 (satu) karung berisikan pasir timah tersebut milk saksi GIANTOyang telah kami curi sedangkan kedua sepeda motor tersebut merupakansarana kami untuk sampai dan mengangkut pasir timah yang telah kami curitersebut.Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitumelanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No. 11 tahun2012 tentang system peradilan pidana anak, yang unsur unsurnya adalahsebagai
pelaku pencurian 1 (satu) karung berisibiyih timah seberat + 16 (enam belas) Kg, pada hari sabtu tanggal 09 April 2016sekira pukul 08.30 wib di Dusun Sinar Setiong Rt. 18 DesaLilangan KecamatanGantung Kabupaten Belitung Timur, yang bernama Dandi Bin Haryanda lahir diLilangan Kabupaten Belitung Timur tanggal 27 Desember 2000 ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian, pertimbangan tersebut di atas makaternyata seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RINo.11 tahun 2012 tentang system
akan mengulangi lagiperbuatannya tersebut ;Hal. 32 dari 34 hal Putusan No.6/Pid.SusAnak/2016/PN.TdnHalhal yang memberatkan : Perbuatan anak tersebut, merugikan orang lain dalam hal ini saksi Sugianto;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmaka putusan yang akan dijatuhkan adalah setimpal dengan perbuatan anak agardapat menjadi pelajaran dalam berbuat dimasa yang akan datang ;Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang RI No.11 tahun 2012 tentang System
113 — 44
bersifat tetap mempunyai unsur yaitu unsur terus menerus, tidak teroutus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakanbagian dari proses produksi, oleh karenanya pekerjaan pada Departemenproduksibagian 2ND proses merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidakterputus putus dan tidak dibatas oleh waktu serta merupakan bagian dariproses produksi, dengan demikian perjanjian kerja waktu tertentu demi hukumberubah menjadi perjanjian kerja waktu tertentu sejak adanya hubungan kerja ;6.Bahwa penggunaan system
Bahwa hukum sudah menetapkan sebuah resiko yang harusditerima oleh Tergugat. manakala Tergugat melanggar pengunaandan penerapan system Perjanjian Werja Waktu Tertentu (PKWT),sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang muliamewajibkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali parapenggugat sebagai pekerja tetap dan tetap membayar upahsebesar ketentuan Upah Minimum yang berlaku dikabupaten bekasisetiap bulannya selama hubungan kerja belum terputus;15.
ini, ke Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1ABandung;Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadirdalam persidangan dan memutus perkara ini sebagai berikut :PETITUM:1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuatantara Tergugat dengan para Penggugat tidak sah dan batal demihukum ;Menyatakan penggunaan system
1.AGUS HENDRA YANTO, S.H.
2.NELLY, S.H
Terdakwa:
INDRA Bin Alm. KUWATA
98 — 33
Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang BukitKabu termasuk di dalam kawasan hutan konservasi taman buru yangterletak di Propinsi Bengkulu seluas 15.300 (lima belas ribu tiga ratus)hektar sesuai yang telah ditetapbkan sesuai dengan keputusan MenteriPertanian RI No : 186/kpta/Um/4/1973 tanggal 11 April 1973 tentangPenunjukan areal hutan Semidang Bukit Kabu dan sekitarnya seluas15.300 Ha di Propinsi Bengkulu sebagai Taman Buru; Bahwa
Sebagai Kawasan perlindungan system penyanggakehidupan; Bahwa tujuan Terdakwa menebang pohon di dalam kawasanhutan tersebut yaitu untuk membuka area lahan sehingga Terdakwadapat menanam palawija dimana hasil palawija tersebut akandikonsumsi sendiri dan akan dijual kepada orang lain untukmendapatkan keuntungan ekonomis; Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Selumadan Pihak BKSDA, selanjutnya 2 (dua) batang pohon hasil tebanganTerdakwa diamankan untuk dilakukan pengkuran; Bahwa setelah
Sebagai Kawasan perlindungan system penyangga kehidupan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut MajelisHakim berpendapat titiktitik koordinat lokasi penebangan Terdakwa telah masukke dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru Semidang Bukit Kabu, AirPeriukan, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa Kawasan Hutan Konservasi Taman Buru SemidangBukit Kabu, Air Periukan Kabupaten Seluma adalah kawasan hutan yang telahditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kehutanansebagai
488 — 228
Konsepsi yangmenempatkan kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana,juga dapat ditemukan dalam common law system, berlaku maksim latin yaituactus non est reus, nisi mens sit rea. Suatu kelakukan tidak dapat dikatakansebagai suatu kejahatan tanpakehendak jahat, pada satu sisi doktrin inimenyebabkan adanya mens rea merupakan suatu keharusan dalam tindakpidana.
Dilihat dari sisi ini, penggunaan doktrinmens rea dalam common law system, pada hakikatnya sejalan denganpenerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam civil law system. Bertitiktolak pada asas tiada pidana tanpa kesalahan, Moeljatno mengemukakan suatupandangan yang dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan ajaran dualistis,pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana.
HASAN AFIF MUHAMMAD., SH., MH
Terdakwa:
FRANS JAN VAN DER WERF
425 — 302
Mahakam Sarana Sukses dan jugadaripada pihak yang sudah dimintakan keterangannya; Bahwa Perhitungan saldo laporan keuangan dibuat dalamsebuah laporan yang disita oleh Penyidik; Bahwa ada 2 point laporan, pertama adalah internal; Ahlimelakukan pemeriksaan serta merta melakukan substanstif test, tetapimelihat dulu internal kontrol, system pemilihan intern di PT.
MSS,point pertama adalah menyimpulkan sebenarnya systempemilihannya masih lemah, kedua akibat lemahnya system adabeberapa pelaporan yang secara audit tidak bisa diandalkan, abhlliharus sampaikan syarat untuk melakukannya ada 5 (lima), yaitu (1)eksistensi okurensi keberadaan dan kejadian, (2)kompletmen/kelengkapan, (3) right and obligation/nak dan kewajiban,(4) evaluasi dan alokasi, ada penilaianpenilaian yang wajyar, (5)representasi dan disklosure, ada penjelasan yang lengkap, maka jikapersyaratan
Jkt.Sel.empirisnya kita menjadi tahu antara A dan B itu terjadi perikatanantara keduanya;Bahwa Pasal 1793 KUH.Perdata mengatur tentang pemberiankuasa, secara explisit perjanjian pemberian kuasa dapat dilakukansecara tertulis, lisan atau secara diamdiam;Bahwa fungsi asas dalam hukum perjanjian adalah untukmembangun system, asas bukan merupakan peraturan konkrit tetapipikiran dasar yang tersirat. Mengapa perlu ada asas itikad baik,mengapa tidak hanya asas kebebasan berkontrak saja?
62 — 10
Keempat, bertentangan dengan kewajiban hukum, bahwatidak terbukti unsure perbuatan Tergugat bertentangandengan kewajiban hukum karena merupakan kewajibanhukum Tergugat untuk membuat keputusan dan dalamproses pembuatan keputusan Tergugat tersebut danmenjalankan kewajiban hukum Tergugat sesuai system,prosedur dan mekanisme peraturan perundang undangan yang berlaku.2.
Karena itu secara hukum tidaktepat Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, karena yang palingberkepentingan dalam perkara ini adalah Dewan Pengurus Cabang PartaiDemokrat Kota Jayapura.Bahwa Penggugat II, adalah calon yang diusulkan oleh Dewan Pengurus CabangPartai Demokrat Kota Jayapura yang kemudian setelah diverifikasi persyaratanadministrasinya memenuhi syarat untuk ditetaokan Penggugat II menjadi calontetap oleh Tergugat Il.Bahwa system pemilihan umum anggota legislative yang dianut
di dalamUndangUndang Nomo : 10 Tahun 2008 adalah system proporsional artinyaPeserta Pemilihan Umum Anggota Legislatif tidak lain adalah Partai Politik danbukan caloncalon yang diusulkan untuk menjadi wakil rakyat.
22 — 15
Sistem interdeminate sentence berupa tidak ditentukannyabatas maksimum pidana; badan pembuat undangundangmenyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (diskresi) pidanaaparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yanglebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat ataulamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.Dengan dianutnya system determinate sentence dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka penjatuhan putusan yangdilakukan oleh hakim haruslah berpatokan pada batas batasyang
Friedman yang terdiri dari 3(tiga) unsur Three elements of legal system yaitu structure,substance, legal culture pada substansi hukum adalah aturan,norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalamsistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan olehorang orang yang berada dalam system itu.
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
WAHYUDI
70 — 9
mengintrogasi terkait identitas dan kartu ujian yang ia bawa/gunakankemudian Martin Tumpak Rumapea mengakui bahwa ia adalah joki yang akanmenggantikan Musriadi melaksanakan test ujian tersebut, atas pengakuanMartin Tumpak Rumapea tersebut kemudian ia Martin Tumpak Rumapea diamankan dan diserahkan kepada pihak Kepolisian ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kementrian Hukum dan Ham merasadirugikan karena dapat menenurunkan kredibilitas/kepercayaan masyarakatterhadap Kementrian Hukum dan Ham khususnya terkait system
Sulsel nomor W23.16KP.02.01tahun 2018 tanggal 24 Oktober 2018 ; Bahwa mekanisme dalam mengikuti seleksi Ujian CPNS padaKementrian Hukum dan Ham adalah peserta ujian CPNS wajib membawaE KTP dan kartu ujian CPNS asli, lalu E KTP dan kartu ujian tersebut dilakukan pemeriksaan oleh panitia verifikasi untuk memeriksa/di sesuaikanidentitasnya sesuai E KTP dan kartu ujian aslinya, setelah dinyatakancocok/sesuai maka peserta akan mendapatkan PIN dan absensi untukmendapat giliran masuk keruang ujian dengan system
mengintrogasi terkait identitasdan kartu ujian yang ia bawa/gunakan kemudian Martin Tumpak Rumapeamengakui bahwa ia adalah joki yang akan menggantikan Musriadimelaksanakan test ujian tersebut, atas pengakuan Martin Tumpak Rumapeatersebut kemudian ia Martin Tumpak Rumapea di amankan dan diserahkankepada pihak Kepolisian ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kementrian Hukum dan Ham merasadirugikan karena dapat menenurunkan kredibilitas/kepercayaan masyarakatterhadap Kementrian Hukum dan Ham khususnya terkait system
85 — 9
TIWI datang hendak menebus 1 (satu) unitmobil Daihatsu type Terrios BK 1176 TW warna hitam tersebut namunsudah dijualnya kepada saksi TIMA SARAGIH melalui perantara HENRISPANDAPOTAN PURBA seharga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)namun telah terpasang perangkat GPS (Global Posisitian System), kuncikontaknya juga sudah digandakan dan remote controlnya diambilnya 1(satu) buah yang mana pada saat pembuatan remote oleh tokomemberikan 2 (dua) buah dengan harapan apabila nantinya ditebus olehsaksi
TIWI datang hendak menebus 1 (satu) unit mobil Daihatsutype Terrios BK 1176 TW warna hitam tersebut namun sudah saksijualkan kepada kepada TIMA SARAGIH melalui perantara HENRISPANDAPOTAN PURBA seharga Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)namun telah saksi pasang perangkat GPS (Global Posisitian System),kunci kontaknya saksi gandakan dan remote controlnya saksi ambil 1(satu) buah yang mana pada saat pembuatan remote oleh tokomemberikan 2 (dua) buah yang apabila nantinya diperlukan bisa saksiambil
PARAMITHA,SH.MH
Terdakwa:
AMLAN Bin ALM M.HARI
431 — 27
untuk tidak melanjutkan aktifitasnya bercocok tanam di lahanpertaniannya yang terletak di kawasan hutan Mekakau;Bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi di persidangan Terdakwa,saksi Sihani dan Sutarman telah menanam tanaman berupa cabai, terong,Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 616/Pid.B/LH/2018/PN.Btaranggam (Tomat Cery), ubi kayu dan bibit kopi dilahan pertanian yang merekabuka;Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan titik koordinat yang diambilmenggunakan Global Positioning System
/2018/PN.Btamembuat surat penyataan untuk tidak melanjutkan aktifitasnya bercocok tanam dilahan pertaniannya yang terletak di kKawasan hutan Mekakau;Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan' saksisaksi dipersidangan, Terdakwa, saksi Sihani dan Sutarman telah menanam tanaman berupacabal, terong, ranggam (Tomat Cery), ubi kayu dan bibit kopi dilahan pertanian yangmereka buka;Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan ahli di persidangan titik koordinatyang diambil menggunakan Global Positioning System
saksisaksi tidak mengetahui letak dari lahan pertanian Terdakwa, yang saksisaksiketahui hanya letak lahan pertanian Sutarman dan saksi Sihani berdasarkan fotofotoyang ada diberkas perkara penyidik dan foto gubuk serta lahan pertanian yang ada diberkas perkara penyidik merupakan lahan pertanian milik Sutarman;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keterangan ahli dari data titikkoordinat yang diambil menggunakan Global Positioning System